Connect with us

HUKUM

Dokter Bimanesh Didakwa Rekayasa Kesehatan Setya Novanto

Published

on

dokter RS Medika Permata Hijau Bimanesh Sutarjo.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendakwa dokter RS Medika Permata Hijau Bimanesh Sutarjo bersama-sama advokat Fredrich Yunadi dengan sengaja merintangi penyidikan dugaan tindak pidana korupsi proyek KTP-elektronik atas tersangka Setya Novanto.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Kamis menggelar sidang dengan agenda pembacaan dakwaan oleh JPU KPK dengan terdakwa Bimanesh Sutarjo.

“Pada 16 November 2017, terdakwa yang berprofesi sebagai dokter spesialis penyakit dalam di RS Medika Permata Hijau dihubungi Fredrich Yunadi yang sudah lama dikenalnya meminta bantuan agar Setya Novanto dapat dirawat inap di RS Medika Permata Hijau dengan diagnosa menderita beberapa penyakit salah satunya hipertensi,” kata Jaksa Kresno Anto Wibowo saat membacakan dakwaan tersebut.

Bimanesh kemudian menyanggupi untuk memenuhi permintaan Fredrich meskipun yang bersangkutan mengetahui bahwa Novanto memiliki masalah hukum dalam kasus korupsi proyek KTP-e.

“Selanjutnya, terdakwa menghubungi dokter Alia yang saat itu menjabat sebagap Plt Manajer Pelayanan Medik RS Medika Permata Hijau melalui telepon agar disiapkan ruang VIP untuk rawat inap pasiennya, yakni Setya Novanto yang direncanakan akan masuk rumah sakit dengan diagnosa hipertensi berat,” kata Kresno.

Bimanesh juga menyampaikan bahwa dirinya sudah menghubungi dokter spesialis jantung Mohammad Thoyibi dan dokter spesialis bedah Joko Sanyoto untuk melakukan perawatan bersama padahal diketahui terdakwa belum pernah memberitahukan kepada kedua dokter itu untuk merawat Novanto.

Selain itu, terdakwa berpesan agar dokter Alia jangan memberitahukan hal ini kepada dokter Hafil Budianto Abdulgani, Direktur RS Medika Permata Hijau tentang rencana memasukan Setya Novanto untuk dirawat inap.

“Terdakwa kemudian memberikan telepon selulernya kepada Fredrich Yunadi untuk berbicara langsung kepada dokter Alia yang pada intinya Ferdrich Yunadi meminta agar disiapkan ruang VIP dan memesan tambahan ruangan serta perawat yang berpengalaman untuk merawat Novanto,” ucap Kresno.

Terhadap adanya permintaan terdakwa dan Fredrich itu, dokter Alia tetap menghubungi dokter Hafil meminta persetujuan rawat inap terhadap Novanto, namun dokter Hafil menyatakan agar tetap sesuai prosedur yang ada, yakni melalui Instalasi Gawat Darurat (IGD) terlebih dahulu untuk dievaluasi dan nantinya bisa dirujuk ke dokter spesialis oleh dokter yang bertugas di IGD.

“Selain itu, dokter Alia menyampaikan kepada dokter Michael Chia Cahaya yang saat itu bertugas sebagai dokter jaga di IGD bahwa akan masuk pasien terdakwa yang bernama Setya Novanto dengan diagnosa penyakit hipertensi berat,” ungkap Kresno.

Rawat Inap

Pada sekitar pukul 17.00 WIB, Fredrich memerintahkan stafnya dari kantor advokat bernama Achmad Rudiansyah manghubungi dokter Alia untuk melakukan pengecekan kamar VIP di RS Medika Permata Hijau yang sudah dipesan sebelumnya untuk Novanto dan selanjutnya sekitar pukul 17.45 WIB Rudiansyah dan dr Alia melakukan pengecekan kamar VIP 323 yang sudah dipesan tersebut.

“Sekitar pukul 17.30 WIB terdakwa juga datang ke RS Medika Permata Hijau menemui dr Michael di ruang IGD meminta dibuatkan surat pangantar rawat inap atas nama Setya Novanro dengan diagnosa kecelakaan mobil, padahal saat itu Novanto sedang berada di Gedung DPR RI barsama Reza Pahlevi dan Muhammad Hikman Mattauch (wartawan Metro TV). Atas permintaan tarsebut dr Michael menolak,” jelas jaksa.

Dokter Michael menolak karena untuk mangeluarkan surat pengantar rawat inap dari IGD harus dilakukan pameriksaan dahulu terhadap pasien. Selain itu, Fredrich juga menemui dokter Alia untuk melakukan pengecekan kamar VIP 323 sekaligus meminta kepada dokter Alia agar alasan masuk rawat inap Novanto yang semula adalah penyakit hipertensi diubah dangan diagnosa kecelakaan.

“Sekitar pukuI 18.30 WIB, terdakwa datang ke RS Medika Permata Hijau menemui dokter Michael, menanyakan keberadaan Setya Novanto di ruang IGD yang dijawab bahwa Setya Novanto belum datang dan hanya Fredrich selaku pangacara Setya Novanto yang datang meminta surat pangantar rawat Inap dari IGD dengan keterangan kecelakaan mobil namun ditolak dokter Michael karena dia belum memeriksa Setya Novanto,” ucap Jaksa.

Terdakwa kemudian membuat surat pengantar rawat inap manggunakan form surat pasien baru IGD, padahal dia bukan dokter jaga IGD.

“Pada surat pengantar rawat inap itu, terdakwa menuliskan diagnosis hipertensi, vertigo dan diabetes melitus sekaligus membuat catatan harian dokter yang merupakan catatan hasil pemeriksaan awal terhadap pasien padahal terdakwa belum memeriksa Novanto dan tidak pernah mendapatkan konfirmasi dari dokter yang menangani Setya Novanto sebelumnya di RS Premier Jatinegara,” kata Jaksa.

Sekitar pukul 18.45 WIB, Novanto tiba di RS Medika Permata Hijau dan langsung dibawa ke kamar VIP 323 sesuai dengan Surat Pengantar Rawat Inap yang dibuat terdakwa.

Luka Kepala

Terdakwa lalu memerintahkan Indri Astuti (perawat) agar surat pengantar rawat inap dari IGD yang telah dibuatnya dibuang dan diganti baru dengan surat pengantar dari Poli yang diisi oleh dr Bimanesh untuk pendaftaran pasien atas nama Setya Novanto di bagian administrasi rawat inap padahal sore itu bukan jadwal praktek terdakwa.

“Terdakwa juga menyampaikan kepada Indri Astuti agar luka di kepala Setya Novanto untuk diperban sebagaimana permintaan dari Setya Novanto. Terdakwa juga memerintahkan Indri Astuti agar Setya Novanto pura-pura dipasang infus, yakni sekedar hanya ditempel saja, namun Indri tetap melakukan pemasangan infus menggunakan jarum kecil ukurun 24 yang biasa dipakai untuk anak-anak,” kata Jaksa Moch Takdir Suhan.

Setelah Setya Novanto dirawat inap, Fredrich memberikan keterangan di RS Medika Permata Hijau kepada wartawan seolah-olah tidak mengetahui kecelakaan mobil yang dialami Setya Novanto dan baru mendapat informasi Setya Novanto dirawat inap di RS Medika Permata Hijau dari Reza Pahlevi. Padahal sebelumnya Fredrich lebih dahulu datang ke RS Medika Permata Hijau untuk mengupayakan Setya Novanto dirawat inap karena kecelakaan.

“Fredrich juga memberikan keterangan kepada pers bahwa Setya Novanto mengalami luka parah dengan beberapa bagian tubuh, berdarah-darah serta terdapat benjolan pada dahi sebesar bakpao, padahal Setya Novanto hanya mengalami beberapa luka ringan pada bagian dahi, pelipis kiri dan leher sebelah kiri serta lengan kiri,” ungkap Takdir.

Sekitar pukul 21.00 WIB, penyidik KPK datang ke RS Medika Permata Hijau mengecek kondisi Novanto, yang ternyata tidak mengalami luka serius, namun Fredrich menyampaikan bahwa Setya Novanto sedang dalam perawatan intensif dari terdakwa sehingga tidak dapat dimintai keterangan, sedangkan terdakwa malam itu juga mematikan telepon selulernya sehingga tidak dapat dikonfirmasi oleh penyidik KPK.

“Fredrich juga meminta Mansur (satpam RS Medika Permata Hijau) agar menyampaikan ke penyidik KPK untuk meninggalkan ruang VIP di lantai 3 yang sebagian kamarnya sudah disewa keluarga Setya Novanto dengan alasan mengganggu pasien yang sedang beristirahat,” ungkap Takdir.

Pada 17 November 2017 sekitar pukul 09.00 WIB, terdakwa ditemui Fredrich di ruangan dokter di lantai dua gedung RS Medika Permata Hijau membicarakan persiapan konferensi pers yang selanjutnya terdakwa sampaikan kepada media di salah satu ruangan RS Medika Permata Hijau mengenai tindakan rawat inap yang terdakwa lakukan terhadap Novanto, padahal saat itu terdakwa belum mendapat persetujuan dari pihak manajemen RS Medika Permata Hijau.

Kemudian pada 17 November 2017, penyidik KPK hendak melakukan menahan Setya Novanto setelah sebelumnya berkoordinasi dengan tim dokter di RS Medika Permata Hijau yang secara bergantian memeriksa kondisi Setya Novanto.

“Namun Fredrich menolak penahanan tersebut dengan alasan tidak sah karena kliennya sedang dalam kondisi dirawat inap, padahal setelah Setya Novanto dirujuk dari RS Medika Permata Hijau ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) dan diperiksa oleh tim dokter dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI), disimpulkan bahwa dia dalam kondisi layak untuk menjalani pemeriksaan penyidikan oleh penyidik KPK dan tidak perlu rawat inap,” ujar Takdir.

Selanjutnya Novanto pun dapat dibawa dari rumah sakit ke kantor KPK untuk dimintai keterangan sebagai tersangka dan ditahan di rutan KPK.

Terhadap perbuatan tersebut, Bimanesh didakwa dengan Pasal 21 UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU no 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat 1 KUHP.

Pasal itu mengatur mengenai setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang terdakwa maupun para saksi dalam perkara korupsi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 12 tahun dan atau denda paling sedikit Rp150 juta dan paling banyak Rp600 juta. (nwi)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

HUKUM

Penggiat Antikorupsi Soroti Pembebasan Pimpinan DPRD Sulbar

Published

on

Direktur CLAT Irvan Sabang.

Indonesiaraya.co.id, Makassar – Penggiat antikorupsi Celebes Law and Transparency (CLAT) menyoroti penangguhan penahanan empat pimpinan DPRD Sulawesi Barat (Sulbar) yang berstatus terdakwa.

“Ini sedikit aneh, kenapa bisa langsung dibebaskan keempat tersangkanya, padahal sejak proses penyidikan di kejaksaan tinggi itu sudah ditahan hingga di limpahkan ke pengadilan,” ujar Direktur CLAT Irvan Sabang di Makassar, Senin (11/6/2108).

Empat orang mantan pimpinan DPRD Sulbar yang ditangguhkan penahanannya yakni, Andi Mappangara (mantan Ketua DPRD Sulbar), Munandar Wijaya (mantan Wakil Ketua DPRD), Hamzah Hapati Hasan (mantan Wakil Ketua DPRD) dan Harun (Wakil Ketua DPRD).

Menurut dia, hakim boleh saja mengabulkan permohonan penangguhan, selama alasan dari penangguhan rasional dan tidak melanggar aturan atau regulasi dari undang-undang tindak pidana korupsi.

Ia mengatakan penangguhan penahanan yang dilakukan secara bersamaan atau langsung keempatnya dinilainya aneh, apalagi dengan memperhatikan alasan akan libur lebaran.

“Harusnya ini tidak boleh dilakukan oleh aparat penegak hukum. Apalagi hal tersebut dilakukan oleh majelis hakimnya. Sebab ini sangat mencederai proses peradilan yang kini tengah berjalan di persidangan,” ucapnya.

Irvan menuturkan penangguhan yang boleh dikabulkan oleh hakim ketika terdakwa dalam keadaan tidak sehat jasmani atau sakit dengan alasan untuk berobat.

Namun, jika alasan kemanusiaan seperti libur lebaran, maka semua terdakwa tindak pidana korupsi maupun terdakwa pidana umum lainnya juga berhak mengajukan permohonan penangguhan yang sama.

“Ini jelas akan menjadi problem untuk penegakan supremasi hukum kedepannya,” tegasnya.

Sebelumnya, dalam kasus ini para tersangka dalam kedudukan sebagai unsur pimpinan DPRD Sulbar menyepakati besaran nilai pokok pikiran dengan nilai total anggaran Rp360 miliar untuk dibagi-bagi kepada pimpinan maupun anggota sebanyak 45 orang.

Dana sebesar Rp80 miliar itu kemudian digunakan untuk kegiatan di tiga SKPD Pemprov Sulbar, yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Dinas Pendidikan, dan Sekretariat Dewan (Sekwan).

Sedangkan sisa anggarannya sebesar Rp280 miliar itu baru terelisasi di tahun 2017, dan digunakan untuk SKPD lainnya yang tersebar di Pemprov Sulbar dan kabupaten di Sulbar.

“Tersangka telah secara sengaja dan melawan hukum. Memasukkan pokok-pokok pikirannya, seolah-seolah merupakan aspirasi dari masyarakat. Tanpa melalui proses dan prosedur sebagaimana yang diatur dalam, Permendagri Nomor 52 Tahun 2016 tentang Pedoman APBD Tahun 2016,” tuturnya.

Salahuddin menegaskan jika tersangka dijerat melanggar pasal 12 huruf i, pasal 3 jo pasal 64 Undang Undang Tindak Pidana Korupsi, dengan ancaman pidana minimal empat tahun penjara, seperti dikutip Antara. (ant)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

HUKUM

Legislator Nilai OTT Tulungagung-Blitar Sarat Politis

Published

on

Indonesiaraya.co.id, Tulungagung – Anggota Komisi III DPR RI Arteria Dahlan berjanji akan mengawal kasus operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi di Tulungagung dan Kota Blitar karena menurutnya, kedua peristiwa hukum tersebut sarat muatan politis.

“Sulit rasanya bagi kita semua, untuk menyatakan ini hanya penegakan hukum ansih,” kata Arteria usai rapat konsolidasi internal PDIP di rumah Cabup Tulungagung Syahri Mulyo di Ngantru, Tulungagung, Jawa Timur, Minggu (10/6/2018).

Menurut dia, OTT tersebut kental muatan politisnya bahkan dirinya merasa oknum KPK dalam menangani kasus tersebut ditunggangi kepentingan tertentu.

Kendati mengaku cinta KPK, Arteria Dahlan curiga OTT KPK di Kota Blitar dan Tulungagung memiliki agenda terselubung dengan tujuan merusak elektabilitas PDIP di wilayah “mataraman”.

Arteria tidak langsung menyebut kelembagaan KPK yang bermasalah.

Namun dia meyakini adanya oknum-oknum yang memanfaatkan kewenangan besar lembaga “superbody” itu untuk membidik kepala daerah maupun calon-calon kepala daerah dari PDIP.

“Saya tidak ingin KPK menjadi tempat berlabuhnya para pihak-pihak yang tidak mampu meraih suara rakyat, tapi mempergunakan tangan penegakan hukum, mempergunakan tangan KPK untuk mendapatkan keinginannya dalam kontestasi demokrasi,” kata Arteria.

Ia menegaskan akan mengawal kasus OTT KPK di Tulungagung dan Kota Blitar yang disebutnya cacat hukum dari awal.

Arteria mencontohkan diksi OTT yang menurutnya tidak tepat.

“Ini buka OTT. Kalau OTT itu artinya tertangkap seketika. Ini jelas-jelas pimpinan KPK, juru bicara KPK mengatakan, mengimbau kepada Pak Samanhudi (Walikota Blitar), kepada Pak Syahri (Bupati Tulungagung) untuk datang ke KPK. Ini kan jelas bukan OTT ini,” katanya.

Arteria menegaskan dirinya bersama seluruh anggota Komisi III akan bersikap kritis atas peristiwa hukum yang terjadi.

“Kami cinta penegakan hukum antikorupsi. Tapi lakukanlah penegakan hukum ini secara arif, bijaksana, proporsional dan berkeadilan. Masih banyak laporan lain yang jumlahnya jauh lebih besar tapi tidak pernah dilakukan OTT oleh KPK,” katanya.

Dalam pernyataannya, Arteria Dahlan menyebut masih banyak laporan-laporan lain yang jumlahnya jauh lebih besar. Tapi nyatanya tidak ada yang di-OTT oleh KPK.

Sebaliknya, kasus yang belum jelas bukti permulaan, tidak terlihat, masih senyap-senyap, justru dilakukan OTT oleh KPK.

“Saya hanya membayangkan, begitu banyaknya ribuan orang ada di sini ini (pendukung di belakang Sahto). Kalau yang begini tidak dilayani secara hati-hati bisa memicu konflik horizontal yang lebih luas,” ujarnya.

Kata Arteria, penegakan hukum itu harus arif-bijaksana, berkepastian, guyub rukun.

“Jadi juga harus dilihat bagaimana cara melakukan penegakan hukum dan tujuan penegakan hukum itu sendiri agar lebih terlihat kemanfaatannya,” kata Arteria. (des)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

HUKUM

Sekjen PDIP Pertanyakan OTT Samanhudi dan Syahri

Published

on

Sekjen DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mempertanyakan langkah KPK menangkap tangan (OTT) terhadap Walikota Blitar Samanhudi dan calon Bupati Tulungagung Syahri Mulyo.

“Samanhudi dan Syahri Mulyo tidak terkena OTT secara langsung, tapi mengapa dalam waktu singkat muncul pemberitaan bahwa keduanya menjadi target dan harus ditangkap,” kata Hasto Kristiyanto melalui pernyataan tertulis yang diterima di Jakarta, Minggu (10/6/2018).

Menurut Hasto Kristiyanto, terkesan adanya kepentingan politik yang dapat dicermati di balik kasus OTT terhadap Walikota Blitar Samanhudi dan calon Bupati Sahri Mulyo Tulungagung yang memiliki elektabilitas tinggi.

Hasto yang pada Minggu siang berada di Kota Blitar menjelaskan, faktanya yang ditangkap di Kota Blitar adalah seorang penjahit pakaian dan bukan pejabat negara. Kemudian, di Kabupaten Tulungagung yang ditangkap adalah seorang kepala dinas dan perantara, bukan Syahri Mulyo.

“Semuanya lalu dikembangkan bahwa hal tersebut sebagai OTT terhadap Samanhudi dan Syahri Mulyo. Ada apa dibalik ini,” kata Hasto.

Alumni Universitas Gajahmada Yogyakarta ini menegaskan, PDI Perjuangan memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada KPK jika OTT tersebut dilakukan dengan berpegang pada prinsip keadilan, kebenaran, dalam hukum dan sesuai mekanisme hukum itu sendiri.

Namun pertanyaannya, kata Hasto, apakah OTT tersebut tidak dipengaruhi oleh kontestasi pilkada? “Siapa yang dapat memastikan hal ini, bahwa segala sesuatunya dilakukan secara proper dan sesuai mekanisme hukum yang jujur dan berkeadilan,” katanya.

Hasto menambahkan, di masa lalu, ada oknum KPK yang tidak dapat melepaskan diri dari kepentingan di luarnya, misal terkait dengan pencoretan bakal calon menteri yang dilakukan tidak sesuai prosedur dan tampak adanya konflik kepentingan, demikian juga terhadap bocornya surat perintah penyidikan (sprindik) kepada Anas Urbaningrum.

Hasto menegaskan, jika yang dilakukan KPK sudah benar-benar sesuai standar operasional prosedur (SOP), tidak ada kepentingan lain kecuali niat mulia untuk memberantas praktik korupsi tanpa kepentingan subyektif, maka banyaknya pejabat daerah yang terkena OTT tidak hanya membuat pemerintahan daerah pincang akibat korupsi, tapi lebih jauh lagi hal tersebut sudah menyentuh aspek paling mendasar yakni kegagalan sistem pencegahan korupsi negara.

Menurut Hasto, di internal PDI Perjuangan sudah menerapkan sanksi sangat tegas terhadap kadernya jika terbukti melakukan praktik korupsi yakni pemecatan seketika, mengakhiri karir politiknya, dan tidak mendapatkan bantuan hukum. “Sudah banyak kepala daerah yang ditangkap, tapi mengapa masih terjadi,” katanya, seperti dikutip Antara. (rhr)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

Trending