Connect with us

HUKUM

Setnov Tak Tahu Ada Pemalsuan Rekam Medisnya oleh Bimanesh

Published

on

Setya Novanto (Setnov).

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Mantan Ketua DPR RI Setya Novanto (Setnov) mengaku tidak tahu perihal pemalsuan data medisnya oleh Bimanesh Sutarjo, dokter di Rumah Sakit Medika Permata Hijau, tempat dia menjalani perawatan setelah kecelakaan lalu lintas pada 16 November 2017.

Bimanesh telah ditetapkan sebagai tersangka pelaku tindakan merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan dugaan tindak pidana korupsi proyek KTP-elektronik atas tersangka Setya Novanto.

“Waduh saya kok malah tidak tahu ya, kalau menurut saya sih dari awal sudah ada data medis, malahan saya tidak tahu kalau ada data palsu,” kata Setya Novanto sebelum menjalani lanjutan sidang perkara korupsi KTP-elektronik di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis.

Namun, ia mengaku diperiksa oleh Bimanesh Sutarjo setelah mengalami kecelakaan lalu lintas di kawasan Permata Hijau, Jakarta, pada November 2017.

“Ya saya ketemu pas lagi pingsan, terus datang saya lihat ada dokter, dijelaskan Bimanesh cuma dua menit, besoknya ketemu sebentar,” katanya.

Bimanesh pun hari ini dijadwalkan menjalani persidangan dengan agenda pembacaan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum KPK di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

KPK telah menetapkan Bimanesh Sutarjo, yang merupakan dokter spesialis penyakit dalam, konsultan ginjal, dan hipertensi di RS Medika Permata Hijau, sebagai tersangka tindak pidana dengan sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan dugaan tindak pidana korupsi proyek KTP-elektronik atas tersangka Setya Novanto.

Bimanesh bersama advokat Fredrich Yunadi, mantan kuasa hukum Setya Novanto, diduga bekerja sama untuk memasukkan Setya Novanto ke rumah sakit untuk menjalani rawat inap dengan data-data medis yang diduga dimanipulasi sedemikian rupa guna menghindari panggilan dan pemeriksaan oleh penyidik KPK. Kasus Fredrich saat ini sudah diproses di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, seperti dikutip Antara. (bfs)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

HUKUM

Penggiat Antikorupsi Soroti Pembebasan Pimpinan DPRD Sulbar

Published

on

Direktur CLAT Irvan Sabang.

Indonesiaraya.co.id, Makassar – Penggiat antikorupsi Celebes Law and Transparency (CLAT) menyoroti penangguhan penahanan empat pimpinan DPRD Sulawesi Barat (Sulbar) yang berstatus terdakwa.

“Ini sedikit aneh, kenapa bisa langsung dibebaskan keempat tersangkanya, padahal sejak proses penyidikan di kejaksaan tinggi itu sudah ditahan hingga di limpahkan ke pengadilan,” ujar Direktur CLAT Irvan Sabang di Makassar, Senin (11/6/2108).

Empat orang mantan pimpinan DPRD Sulbar yang ditangguhkan penahanannya yakni, Andi Mappangara (mantan Ketua DPRD Sulbar), Munandar Wijaya (mantan Wakil Ketua DPRD), Hamzah Hapati Hasan (mantan Wakil Ketua DPRD) dan Harun (Wakil Ketua DPRD).

Menurut dia, hakim boleh saja mengabulkan permohonan penangguhan, selama alasan dari penangguhan rasional dan tidak melanggar aturan atau regulasi dari undang-undang tindak pidana korupsi.

Ia mengatakan penangguhan penahanan yang dilakukan secara bersamaan atau langsung keempatnya dinilainya aneh, apalagi dengan memperhatikan alasan akan libur lebaran.

“Harusnya ini tidak boleh dilakukan oleh aparat penegak hukum. Apalagi hal tersebut dilakukan oleh majelis hakimnya. Sebab ini sangat mencederai proses peradilan yang kini tengah berjalan di persidangan,” ucapnya.

Irvan menuturkan penangguhan yang boleh dikabulkan oleh hakim ketika terdakwa dalam keadaan tidak sehat jasmani atau sakit dengan alasan untuk berobat.

Namun, jika alasan kemanusiaan seperti libur lebaran, maka semua terdakwa tindak pidana korupsi maupun terdakwa pidana umum lainnya juga berhak mengajukan permohonan penangguhan yang sama.

“Ini jelas akan menjadi problem untuk penegakan supremasi hukum kedepannya,” tegasnya.

Sebelumnya, dalam kasus ini para tersangka dalam kedudukan sebagai unsur pimpinan DPRD Sulbar menyepakati besaran nilai pokok pikiran dengan nilai total anggaran Rp360 miliar untuk dibagi-bagi kepada pimpinan maupun anggota sebanyak 45 orang.

Dana sebesar Rp80 miliar itu kemudian digunakan untuk kegiatan di tiga SKPD Pemprov Sulbar, yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Dinas Pendidikan, dan Sekretariat Dewan (Sekwan).

Sedangkan sisa anggarannya sebesar Rp280 miliar itu baru terelisasi di tahun 2017, dan digunakan untuk SKPD lainnya yang tersebar di Pemprov Sulbar dan kabupaten di Sulbar.

“Tersangka telah secara sengaja dan melawan hukum. Memasukkan pokok-pokok pikirannya, seolah-seolah merupakan aspirasi dari masyarakat. Tanpa melalui proses dan prosedur sebagaimana yang diatur dalam, Permendagri Nomor 52 Tahun 2016 tentang Pedoman APBD Tahun 2016,” tuturnya.

Salahuddin menegaskan jika tersangka dijerat melanggar pasal 12 huruf i, pasal 3 jo pasal 64 Undang Undang Tindak Pidana Korupsi, dengan ancaman pidana minimal empat tahun penjara, seperti dikutip Antara. (ant)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

HUKUM

Legislator Nilai OTT Tulungagung-Blitar Sarat Politis

Published

on

Indonesiaraya.co.id, Tulungagung – Anggota Komisi III DPR RI Arteria Dahlan berjanji akan mengawal kasus operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi di Tulungagung dan Kota Blitar karena menurutnya, kedua peristiwa hukum tersebut sarat muatan politis.

“Sulit rasanya bagi kita semua, untuk menyatakan ini hanya penegakan hukum ansih,” kata Arteria usai rapat konsolidasi internal PDIP di rumah Cabup Tulungagung Syahri Mulyo di Ngantru, Tulungagung, Jawa Timur, Minggu (10/6/2018).

Menurut dia, OTT tersebut kental muatan politisnya bahkan dirinya merasa oknum KPK dalam menangani kasus tersebut ditunggangi kepentingan tertentu.

Kendati mengaku cinta KPK, Arteria Dahlan curiga OTT KPK di Kota Blitar dan Tulungagung memiliki agenda terselubung dengan tujuan merusak elektabilitas PDIP di wilayah “mataraman”.

Arteria tidak langsung menyebut kelembagaan KPK yang bermasalah.

Namun dia meyakini adanya oknum-oknum yang memanfaatkan kewenangan besar lembaga “superbody” itu untuk membidik kepala daerah maupun calon-calon kepala daerah dari PDIP.

“Saya tidak ingin KPK menjadi tempat berlabuhnya para pihak-pihak yang tidak mampu meraih suara rakyat, tapi mempergunakan tangan penegakan hukum, mempergunakan tangan KPK untuk mendapatkan keinginannya dalam kontestasi demokrasi,” kata Arteria.

Ia menegaskan akan mengawal kasus OTT KPK di Tulungagung dan Kota Blitar yang disebutnya cacat hukum dari awal.

Arteria mencontohkan diksi OTT yang menurutnya tidak tepat.

“Ini buka OTT. Kalau OTT itu artinya tertangkap seketika. Ini jelas-jelas pimpinan KPK, juru bicara KPK mengatakan, mengimbau kepada Pak Samanhudi (Walikota Blitar), kepada Pak Syahri (Bupati Tulungagung) untuk datang ke KPK. Ini kan jelas bukan OTT ini,” katanya.

Arteria menegaskan dirinya bersama seluruh anggota Komisi III akan bersikap kritis atas peristiwa hukum yang terjadi.

“Kami cinta penegakan hukum antikorupsi. Tapi lakukanlah penegakan hukum ini secara arif, bijaksana, proporsional dan berkeadilan. Masih banyak laporan lain yang jumlahnya jauh lebih besar tapi tidak pernah dilakukan OTT oleh KPK,” katanya.

Dalam pernyataannya, Arteria Dahlan menyebut masih banyak laporan-laporan lain yang jumlahnya jauh lebih besar. Tapi nyatanya tidak ada yang di-OTT oleh KPK.

Sebaliknya, kasus yang belum jelas bukti permulaan, tidak terlihat, masih senyap-senyap, justru dilakukan OTT oleh KPK.

“Saya hanya membayangkan, begitu banyaknya ribuan orang ada di sini ini (pendukung di belakang Sahto). Kalau yang begini tidak dilayani secara hati-hati bisa memicu konflik horizontal yang lebih luas,” ujarnya.

Kata Arteria, penegakan hukum itu harus arif-bijaksana, berkepastian, guyub rukun.

“Jadi juga harus dilihat bagaimana cara melakukan penegakan hukum dan tujuan penegakan hukum itu sendiri agar lebih terlihat kemanfaatannya,” kata Arteria. (des)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

HUKUM

Sekjen PDIP Pertanyakan OTT Samanhudi dan Syahri

Published

on

Sekjen DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mempertanyakan langkah KPK menangkap tangan (OTT) terhadap Walikota Blitar Samanhudi dan calon Bupati Tulungagung Syahri Mulyo.

“Samanhudi dan Syahri Mulyo tidak terkena OTT secara langsung, tapi mengapa dalam waktu singkat muncul pemberitaan bahwa keduanya menjadi target dan harus ditangkap,” kata Hasto Kristiyanto melalui pernyataan tertulis yang diterima di Jakarta, Minggu (10/6/2018).

Menurut Hasto Kristiyanto, terkesan adanya kepentingan politik yang dapat dicermati di balik kasus OTT terhadap Walikota Blitar Samanhudi dan calon Bupati Sahri Mulyo Tulungagung yang memiliki elektabilitas tinggi.

Hasto yang pada Minggu siang berada di Kota Blitar menjelaskan, faktanya yang ditangkap di Kota Blitar adalah seorang penjahit pakaian dan bukan pejabat negara. Kemudian, di Kabupaten Tulungagung yang ditangkap adalah seorang kepala dinas dan perantara, bukan Syahri Mulyo.

“Semuanya lalu dikembangkan bahwa hal tersebut sebagai OTT terhadap Samanhudi dan Syahri Mulyo. Ada apa dibalik ini,” kata Hasto.

Alumni Universitas Gajahmada Yogyakarta ini menegaskan, PDI Perjuangan memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada KPK jika OTT tersebut dilakukan dengan berpegang pada prinsip keadilan, kebenaran, dalam hukum dan sesuai mekanisme hukum itu sendiri.

Namun pertanyaannya, kata Hasto, apakah OTT tersebut tidak dipengaruhi oleh kontestasi pilkada? “Siapa yang dapat memastikan hal ini, bahwa segala sesuatunya dilakukan secara proper dan sesuai mekanisme hukum yang jujur dan berkeadilan,” katanya.

Hasto menambahkan, di masa lalu, ada oknum KPK yang tidak dapat melepaskan diri dari kepentingan di luarnya, misal terkait dengan pencoretan bakal calon menteri yang dilakukan tidak sesuai prosedur dan tampak adanya konflik kepentingan, demikian juga terhadap bocornya surat perintah penyidikan (sprindik) kepada Anas Urbaningrum.

Hasto menegaskan, jika yang dilakukan KPK sudah benar-benar sesuai standar operasional prosedur (SOP), tidak ada kepentingan lain kecuali niat mulia untuk memberantas praktik korupsi tanpa kepentingan subyektif, maka banyaknya pejabat daerah yang terkena OTT tidak hanya membuat pemerintahan daerah pincang akibat korupsi, tapi lebih jauh lagi hal tersebut sudah menyentuh aspek paling mendasar yakni kegagalan sistem pencegahan korupsi negara.

Menurut Hasto, di internal PDI Perjuangan sudah menerapkan sanksi sangat tegas terhadap kadernya jika terbukti melakukan praktik korupsi yakni pemecatan seketika, mengakhiri karir politiknya, dan tidak mendapatkan bantuan hukum. “Sudah banyak kepala daerah yang ditangkap, tapi mengapa masih terjadi,” katanya, seperti dikutip Antara. (rhr)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

Trending