Connect with us

NASIONAL

Gaji Presiden Jokowi Dikabarkan Lebih dari Rp 550 Juta, Begini Penjelasan Menkeu Sri

Published

on

Presiden Jokowi, dan Menkeu Sri Mulyani.

Indonesiaraya.co.id, Bogor – Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan hingga saat ini tidak ada dan belum ada pembahasan tentang kenaikan gaji Presiden.

“Itu tidak ada, dan belum pernah dibahas,” kata Mulyani saat menjawab pertanyaan wartawan dalam konferensi pers di Istana kepresidenan Bogor, Senin (12/3/2018).

Sebelumnya beredar berita yang menyebut gaji pokok presiden yang besarnya hanya sekitar Rp 30 juta per bulan saat ini dianggap sangat kecil dan berencana diusulkan naik menjadi Rp 553 juta tiap bulannya.

Simulasi perubahan ketentuan gaji bagi presiden tersebut muncul dalam RPP tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang beredar baru-baru ini.

Dalam RPP tersebut, selain presiden, kenaikan gaji juga akan dirasakan wakil presiden serta para pejabat tinggi negara lainnya.

Gaji presiden menjadi melonjak drastis lantaran penghitungannya berbasis indeks 1:12.698 antara gaji PNS pangkat terendah dengan yang tertinggi.

Indeks penghasilan untuk presiden disimulasikan mencapai 96.000, sehingga akan memperoleh penghasilan Rp 553,4 juta per bulannya.

Sementara untuk wakil presiden (wapres) akan menerima penghasilan Rp368,9 juta per bulan dari sebelumnya gaji pokok sebesar Rp20 juta. Dalam RPP itu, penghitungan gaji wapres berdasar indeks penghasilan 64.000.

Dengan perubahan gaji itu, penghasilan bulanan presiden Republik Indonesia akan bersaing dengan pemimpin-pemimpin di negara lain.

Menkeu menyebut apa yang disampaikan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Repormasi Birokrasi itu adalah berita bohong (hoax).

“Itu hoax, karena memang banyak media sosial membuat informasi, buat dokumen-dokumen yang dibuat mirip milik pemerintah yang dipublikasikan. Jadi kita tidak ada pembahasan mengenai hal itu, sama sekali tidak ada,” tegas Mulyani.

Sedangkan terkait gaji pegawai negeri sipil (PNS), lanjut Mulyani, pada rancangan peraturan pemerintah (RPP) 2018 dan Revisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2019 akan disampaikan sama dengan yang disampaikan pemerintah kepada DPR.

“Dalam nota keuangan kenaikan gaji, pemberian gaji ke-13 dan pensiunan akan dimasukkan Presiden dalam nota keuangan pada Agustus,” kata Mulyani, seperti dikutip Antara.

Sebelumnya, di RPP tersebut juga muncul usulan gaji baru untuk para Menteri, Jaksa Agung, Panglima TNI, Kapolri, Ketua MPR, Ketua DPR, Ketua DPD, Ketua KPK, Ketua BPK, Ketua MA dan Ketua MK. Dengan penghitungan indeks sebesar 16.000, maka penghasilan mereka sebesar Rp 92,2 juta per bulan.

Untuk Wakil Ketua MPR, DPR, DPD, KPK, BPK, MA dan MK memilik indeks penghasilan sebesar 15.333 dan menerima penghasilan per bulan Rp88,3 juta. Sedangkan untuk Wakil Menteri, Wakil Kepala Polri, Anggota DPR, Anggota DPD, Anggota BPK, dan Hakim Agung MA per bulan mendapatkan penghasilan Rp 80,7 juta dengan indeks penghasilan sebesar 14.000. (sip)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

JAWA BARAT

Elektabilitas Prabowo Subianto Masih Ungguli Jokowi di Jawa Barat

Published

on

Prabowo Subianto dan Joko Widodo.

Indonesiarayakini.com, Jakarta – Jelang Pilpres 2019 lembaga Survey  & Polling Indonesia (SPIN)  merilis hasil survei di Jawa Barat. Hasilnya ternyata Prabowo Subianto masih di atas Jokowi.

Jika terjadi ‘dejavu Pilpres 2014’ di 2019 alias remacth head to head el classico  antara Prabowo vs Jokowi, maka Prabowo Subianto juga masih memimpin perolehan suara di Jawa Barat,” kata Direktur Survey & Polling Indonesia (SPIN) Igor Dirgantara, di Jakarta, Rabu (13/6/2018).

Igor menjelaskan, Prabowo Subianto memimpinsuara di Jawa Barat dengan perolehan 45,3% , sedangkan Jokowi mendapat 40,9%, sementara yang menjawab tidak tahu 13,8%.

Saat responden ditanya jika Pilpres 2019 di gelar hari ini, maka Prabowo mendapat  37,1% suara, Jokowi meraih suara 30,5%, Gatot Nurmantyo 4, 2 % Agus Harimurti Yudhoyono 3.3%,  Anies Baswedan 2,1%  Hary Tanoesoedibjo 1,9%, Amin Rais 1,1% ,  Rizal Ramli  07%,  dan yang menjawab tidak tahu sebesar (19,1%).

“Tidak ada pergeseran di ProvinsiJawa Barat. Tanah Pasundan itu tetap akan menjadi lumbung suara bagi Prabowo, saat maju kembali melawan incumben Presiden Jokowi di Pilpres 2019,” kata Dosen Universitas Jayabaya itu.

Igor menambahkan, kemenangan Prabowo atas Jokowi juga terjadi saat Pilpres 2014 lalu, dengan perolehan suara 14.167.381 (59,78%) diatas Jokowi dengan raihan 9.530.315 suara (40,22%).

“Jokowi hanya menang atas Prabowo di Kabupaten Subang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Cirebon, dan Kota Cirebon. Di sisa kabupaten lainnya Prabowo masih unggul atas Jokowi,” kata Igor.

Pilkada Jabar dinilai penting karena provinsi ini menyumbang hampir 20 %  pemilih nasional, dan voters di Jawa Barat dianggap berpengaruh terhadap perolehan suara nasional dalam pemilu serentak 2019.

Igor merinci, setidaknya ada tiga faktor penting sebab masih unggulnya Prabowo atas Jokowi di Jawa Barat.

Pertama, faktor ketokohan Ahmad Heryawan (Aher), Gubernur 2 periode Jabar yang  namanya digadang menjadi salah satu cawapres kuat Prabowo dari PKS.

Aher terasosiasi kuat dengan figur Prabowo, karena sampai sekarang di level politik nasional, PKS merupakan barisan dari “partai oposisi” bersama Gerindra yang dipimpin Prabowo.

Kontroversi penunjukan kaos ganti presiden oleh pasangan Asyik saat acara debat Cagub Jabar juga memperkuat persepsi tersebut.

Kedua, demontration effect politik kemenangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno.

Pasangan yang diusung Prabowo di Pilkada DKI Jakarta 2017 ini menguatkan dan memantapkan pilihan warga Jabar terhadap mantan Danjen Kopassus ini. 

Jabar adalah daerah yang sangat penting dalam sejarah kompetisi dan kontestasi politik di Indonesia dan dikenal sebagai basisnya pemilih Islam.

Apalagi keberadaan sebagian wilayah Jabar yang secara geografis berdekatan dengan Jakarta signifikan mempengaruhi peta politik di Jabar. 

“Ketiga, pembanguan infrastruktur yang dilakukan oleh Presiden Jokowi memang nyata, namun perguliran isu tenaga kerja asing di Cimahi, Banten, Bogor, Bekasi,” kata Igor.

Selain itu masih mangkraknya proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung, dan polemik pembangunan di Meikarta masih menyisakan kekhawatiran sebagian besar warga Jabar saat ini.

Igor menjelaskan, survei  SPIN ini dilaksanakan pada 5-10 Juni 2018 dengan responden 1.200 dan memakai teknik multistage random sampling. Margin of error 3% dan tingkat kepercayaan 95%.

Wawancara dilakukan melalui tatap muka langsung dengan bantuan kuisioner. Uji kualitas dilakukan melalui spot check dengan mengambil 20 % dari total sample. (bny)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

NASIONAL

Petinggi PKS Temui Rizieq Bicarakan Soal Keumatan

Published

on

Petinggi PKS Temui Rizieq Bicarakan Soal Keumatan.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Salim Segaf Al Jufri, Ketua Fraksi PKS DPR Jazuli Juwaini dan anggota Komisi III DPR Aboe Bakar Al Habsyi mengunjungi Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab untuk membicarakan keumatan.

Pertemuan itu dilakukan di sela-sela para politisi itu menjalankan ibadah umroh di Mekkah, Selasa (5/6/2018).

“Ini silaturahim biasa dan sudah kali kedua kami berkunjung ke kediaman Habib Rizieq di Mekkah. Tentu kami tanya kabar dan bertukar pikiran tentang kondisi keumatan, kerakyatan dan kebangsaan Indonesia,” kata Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Rabu.

Menurut Jazuli, pertemuan itu dalam rangka silaturahim dengan Habib Rizieq dan keluarga, kebetulan bersamaan saat dirinya mendampingi Ketua Majelis Syuro PKS melaksanakan ibadah umroh ramadhan.

Dia menceritakan Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al Jufri mendiskusikan banyak hal dengan Habib Rizieq, intinya bagaimana kita sama-sama menjaga umat dan bangsa Indonesia.

“Intinya sama-sama menjaga umat dan bangsa Indonesia dari berbagai anasir serta komitmen untuk melaksanakan ideologi Pancasila secara konsekuen dari sila Ketuhanan Yang Maha Esa sampai terwujudnya sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” ujarnya.

Jazuli mengatakan, saat pertemuan itu, Habib Rizieq menyampaikan agar semua komponen bangsa menjaga NKRI dari berbagai rongrongan yang menghancurkan sendi-sendi berbangsa dan bernegara.

Selain itu, menurut dia, agar menghormati ulama dan agama-agama yang diakui di Indonesia, serta jangan memberi ruang pada paham dan kepentingan yang bertententangan dengan konstitusi, Pancasila dan norma-norma agama yang diakui di Indonesia.

Jazuli mengatakan, para petinggi PKS dan Habib Rizieq juga sepakat untuk terus menjaga kemandirian bangsa dari pengaruh asing yang jelas-jelas merugikan dan mengancam kedaulatan bangsa dan negara, seperti dikutip Antara. (mam)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

BANTEN

Survei Charta Politika : Prabowo Menang di Provinsi Banten

Published

on

Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto dan Jokowi.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Charta Politika merilis hasil survei terhadap elektabilitas calon presiden 2019. Hasilnya, Ketua Umum Partai Gerinda Probowo Subianto berhasil mengalahkan elektabilitas petahana Joko Widodo (Jokowi) di Provinsi Banten.

Survei tersebut dilakukan pada 23-29 Mai 2018, dengan jumlah sampel sebanyak 800 responden. Survei yang dilakukan di Provinsi Banten ini dilakukan melalui wawancara tatap muka dengan menggunakan kuesioner terstruktur.

Serta Margin of error dari survei +- 3,46%, dengan tingkat kepercayaan 95%. Charta Politika memberikan beberapa simulasi kepada responden dalam surveinya, salah satunya elektabilitas para kandidat calon presiden 2019.

Prabowo Menang di Banten, Kader Gerindra Tidak Boleh Lengah

Untuk survei elektabilitas, pertanyaan yang diajukan adalah ‘seandainya pemilu presiden dilaksanakan hari ini, siapa yang akan Bapak/Ibu/Saudara pilih sebagai Presiden Republik Indonesia?’.

Hasilnya cukup mengejutkan, elektabilitas Prabowo Subianto di Provinsi Banten berhasil mengungguli petahana Jokowi. Selain itu, ada nama lain, dari mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo hingga Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

“Di Banten, Probowo Subianto elektabilitasnya 28,5 persen mengalahkan Jokowi yang hanya 26.9 persen, lalu di ikuti Gatot 1,9 persen dan AHY 0,9 ,” ujar Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya, dalam paparannya, di Fx Sudirman, Jakarta Pusat, Senin (6/6/2018).

Bahkan jika dilakukan head to head, angka elektabilitas Jokowi kalah oleh Prabowo di Provinsi Banten.

“Ini linier dengan yang sebelumnya, dimana jika haed to head Prabowo unggul 44,1 persen dan Jokowi 36,9 persen,” ujar Yunarto. (bud)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

Trending