Connect with us

POLITIK

Komisi III Tolak Niat Kelola Harta Wakaf Aceh di Mekkah

Published

on

Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil meminta Pemerintah Aceh untuk menolak rencana Badan  Pengelola Keuangan Haji (BPKH) yang ingin berinvestasi di  tanah wakaf milik rakyat  Aceh di Mekah. Bentuk investasinya adalah pembangunan hotel di atas tanah wakaf tersebut. 

Hal ihwal penolakan yang disampaikan Nasir Djamil itu sehubungan dengan penyataan Kepala BPKH Anggito Abimanyu seusai bertemu Wakil Presiden Jusuf Kalla. Pertemuan itu salah satunya membicarakan rencana investasi terhadap tanah wakaf Aceh di Mekah.

“Saya rasa ini merupakan isu yang sangat sensitif bagi masyarakat Aceh. Kalau benar rencana BPKH itu maka gubernur sebagai Kepala Pemerintahan Aceh wajib menolaknya,” ujar Nasir dalam rilis yang diterima Parlementaria, Senin (12/3/2018).

Menurut Nasir, BPKH harusnya paham dan mengerti sejarah dan peruntukkan tanah wakaf ini sebelum mengajukan rencana investasi. Sebab, tanah wakaf itu punya historis dan hubungan emosional yang sangat kuat  dengan rakyat Aceh.

“Selama ini jamaah haji asal Aceh selalu mendapatkan hadiah berupa uang dari hasil pengelolaan tanah wakaf tersebut. Jika rencana investasi tidak sesuai  dengan ikrar wakaf dan peruntukannya maka rakyat Aceh berhak menolaknya,” kata Nasir. 

Menurut Nasir, dalam berbagai sumber dapat kita pahami bahwa ikrar wakaf Baitul Asyi ini yang dilakukan pada tahun 1224 H/1809 M dihadapan Mahkamah Syar’iyah jelas diperuntukkan untuk jamaah haji asal Aceh atau jika tidak ada orang Aceh di Mekah boleh diperuntukkan untuk pelajar dari nusantara. Hal ini yang harusnya menjadi patron dari BPKH dalam rencana investasinya terhadap tanah wakaf milik Aceh di Mekah. 

Disamping itu, politisi PKS ini juga meminta BPKH lebih sensitif terhadap perasaan masyarakat Aceh. Hal ini penting dikarenakan ingatan kolektif masyarakat Aceh terkait wakaf dan sumbangan yang diserahkan dan atau dikelola oleh pemerintah pusat dalam sejarahnya selalu melahirkan kekecewaan bagi masyarakat Aceh.

Oleh karenanya menurut Nasir, jangan sampai nantinya investasi terhadap tanah wakaf milik Aceh menjadi sebab lahirnya kekecewaan yang baru karena tidak adanya ruang keadilan atau keuntungan secara materi dan immateri bagi masyarakat Aceh. 

Selanjutnya, Nasir Djamil meminta kepada BPKH agar khusus untuk pengelolaan dan skema investasi terhadap tanah wakaf milik Aceh tetap dikelola oleh Pemerintah Aceh agar sesuai dengan ikrar wakaf dan peruntukkannya. 

“Sebenarnya ada banyak rencana investasi BPKH di Arab Saudi, salah satunya ialah terhadap tanah wakaf milik Aceh. Sehingga untuk menghindari polemik dan isu-isu miring lainnya, baiknya terkait tanah wakaf milik Aceh diserahkan sepenuhnya pengelolaannya kepada Pemerintah Aceh saja, tentu dengan supervisi dari BPKH untuk menjamin keselarasan program-program investasi Indonesia lainnya di Arab Saudi,” tutup Nasir. (nwi)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

JAWA BARAT

Iwan Bule Mengaku Kaget, Padahal Sejak Awal Tahun Sudah Diekspos oleh Mendagri

Published

on

Pj Gubernur Jabar Iwan Bule

Indonesiaraya.co.id, Bandung – Sekretaris Utama Lembaga Ketahanan Nasional Komjen Pol Drs Mochamad Iriawan SH MM MH mengaku kaget ketika diberi tahu oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo bahwa dirinya akan menjabat sebagai Penjabat Gubernur Jawa Barat.

“(Dihubungi Mendagri) itu lebaran kedua ya, jam 8 malam dikasih tahu kabar ini, kaget tentunya. Jadi baru tahu juga, kami sedang ada di Surabaya, sedang bersilaturahim dengan besan makanya langsung kembali ke Jakarta untuk mempersiapkan,” kata M Iriawan, usai dilantik menjadi Penjabat Gubernur Jawa Barat oleh Mendagri Tjahjo Kumolo, di Gedung Merdeka Bandung, Senin (18/6/2018).

Dia menuturkan siap melaksanakan tugas dan kewajibannya dan amanat yang diberikan oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo kepada dirinya terkait tugasnya sebagai Penjabat Gubernur Jawa Barat.

“Kami prajurit sejati apapun yang diperintahkan oleh negara akan dilaksanakan, kami siap. Seperti yang disampaikan Pak Menteri, akan dilaksanakan dengan kerja keras untuk Jawa Barat karena kita tahu Pak Aher pada masanya menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat banyak berhasil dalam memimpin Jawa Barat,” tuturnya.

Pihaknya, lanjut Iriawan, akan fokus melayani masyarakat Jawa Barat dan terkait dengan pelaksanaan Pilkada Jawa Barat 2018, dirinya akan menekankan tentang netralitas ASN di Pemprov Jawa Barat.

“Tentunya, kami akan mengawasi ASN untuk netral, jelas itu prinsip kami,” ujar mantan Kapolda Jabar dan Metro Jaya ini.

Sebelumnya, Sekretaris Utama Lembaga Ketahanan Nasional Komjen Pol Drs Mochamad Iriawan SH MM MH dilantik sebagai Penjabat Gubernur Jawa Barat menggantikan Ahmad Heryawan yang masa jabatannya sebagai Gubernur Jawa Barat habis pada 13 Juni 2018.

Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Komjen Pol Drs Mochamad Iriawan SH MM MH sebagai Penjabat Gubernur Jawa Barat dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, di Gedung Merdeka, Bandung. (sin)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

JAWA BARAT

Versi Pemerintah, Pelantikan Iwan Bule Tidak Melanggar Undang-Undang

Published

on

Mendagri Tjahyo Kumolo dan Iwan Bule.

Indonesiaraya.co.id, Bandung – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menyatakan pelantikan Sekretaris Utama Lembaga Ketahanan Nasional Komjen Pol Drs Mochamad Iriawan sebagai Penjabat Gubernur Jawa Barat, tidak melanggar undang-undang.

“Enggak ada apa-apa yang penting tidak melanggar undang-undang. Dulu itu kan orang curiga, belum-belum curiga. Kan enggak mungkin dong saya mengusulkan orang kemudian menjerumuskan Pak Presiden, kan gak mungkin. Saya sesuai aturan dan UU karena nama yang saya usulkan saya kirim kepada Pak Presiden,” kata Mendagri Tjahjo Kumolo, di Bandung, Senin.

BACA JUGA : Jawa Barat Menyambut Pj Gubernur Iwan Bule

Ditemui usai melantik M Iriawan sebagai Penjabat Gubernur Jawa Barat di Gedung Merdeka Bandung, Mendagri menuturkan tidak ada pertimbangan khusus terkait dipilihnya M Iriawan sebagai Penjabat Gubernur Jawa Barat, terlebih latar belakang Iriawan dari kepolisian.

Wow Banyak Sekali Alasannya, Mengapa Pj Gubernur dari Polisi Harus Ditolak

“Pertimbangan pejabat TNI/Polri) tidak ada pertimbangan, sama-sama saja. Karena dia (M Iriawan) anak buahnya Pak Gubernur Lemhanas, dia Sestama setingkat eselon satu, saya minta izin,” kata dia.

Mendagri menjelaskan, secara umum tugas dan kewajiban M Iriawan sebagai Penjabat Gubernur Jawa Barat hampir sama dengan Gubernur Jawa Barat, namun ada sejumlah hal yang harus dikonsultasikan oleh seorang Penjabat Gubernur kepada Mendagri, khususnya terkait mutasi pejabat eselon.

“Sama dengan gubernur ya, memimpin jalannya pemerintahan bersama DPRD membahas anggaran, membahas perda. Batasannya hanya kalau mau mengganti pejabat di lingkungan eselon II dan I harus izin Mendagri itu saja, yang lain sama saja,” ucapnya.

Sementara itu, Mochamad Iriawan mengaku kaget ketika diberi tahu oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo bahwa dirinya akan menjabat sebagai Penjabat Gubernur Jawa Barat.

“(Dihubungi Mendagri) itu Lebaran kedua ya, jam delapan malam dikasih tahu kabar ini, kaget tentunya. Jadi baru tahu juga, kami sedang ada di Surabaya, sedang bersilaturahim dengan besan makanya langsung kembali ke Jakarta untuk mempersiapkan,” kata M Iriawan.

Sebelumnya, Sekretaris Utama Lembaga Ketahanan Nasional Komjen Pol Drs Mochamad Iriawan SH MM MH resmi dilantik sebagai Penjabat Gubernur Jawa Barat menggantikan Ahmad Heryawan yang masa jabatannya sebagai Gubernur Jawa Barat habis pada 13 Juni 2018.

Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Komjen Pol Drs Mochamad Iriawan sebagai Penjabat Gubernur Jawa Barat dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, di Gedung Merdeka, Bandung. (fit)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

JAWA BARAT

Jawa Barat Menyambut Pj Gubernur Iwan Bule

Published

on

Iwan Bule, dan Jokowi

Indonesiaraya.co.id, Bandung – Ada berita heboh pasca umat memperingati Lebaran. Bukan soal buaya yang nyasar di lautan. Bukan pula soal fenomena arus balik kaum urban. Melainkan kabar tentang rotasi kepemimpinan di Tanah Pasundan. Ahmad Heryawan diganti Komjen Iriawan.

Kemunculan pria yang disapa Iwan Bule ini menimbulkan kegaduhan. Banyak yang menolak dan melontar kecaman. Mantan Kapolda Jabar ini dinilai kaki tangan penguasa yang netralitasnya diragukan. Terlebih, salah satu calon adalah sohibnya di kepolisian. Ya, Mister Anton Charliyan.

BACA JUGA : Soal Pelantikan Perwira Polri sebagai Pj Gubernur, Pemerintah Menipu Rakyat Jabar

Di saat banyak pihak yang mempertanyakan integritas Iriawan, saya adalah orang yang menyambut dilantiknya dia sebagai Pjs Gubernur di Tanah Pasundan. Seketika Iriawan mengingatkan saya akan satu kejadian.

Wow Banyak Sekali Alasannya, Mengapa Pj Gubernur dari Polisi Harus Ditolak

Ingat Iriawan otomatis ingat aksi 411 beberapa tahun ke belakang. Dia lah orang yang menjabat Kapolda saat aksi damai kala itu berubah menjadi bentrokan. Dia lah yang memimpin pasukan saat gas air mata ditembakan. Umat berjatuhan. Banyak yang pingsan, bahkan ada juga yang harus meregang nyawa.

Iriawan begitu tegas memimpin pasukan saat jutaan umat dan ulama menyampaikan aspirasi damai ke Istana. Tapi, ketegasannya tak nampak ketika pendukung Ahok memblokir jalan sambil bakar-bakaran di depan LP Cipinang hingga larut malam. Beda demonstran, beda perlakuan.

Tindakan Iriawan saat aksi 411 tidak membuat umat gentar dan ketakutan. Mereka kian merapatkan shaf perjuangan dan membangun kekuatan. Aksi massa dengan jumlah terbanyak pun tercatat dalam sejarah. Dari situlah kekuatan 212 muncul. Spirit perjuangannya masih dirasakan hingga hari ini.

Lama tak terdengar, Iriawan kembali muncul ke permukaan. Dan dilantiknya Iriawan sebagai Pjs Gubernur Jawa Barat akan kembali membuka kenangan yang berdampak kepada konsolidasi umat dalam menyusun kekuatan.

Suka tidak suka dan mau tidak mau, kemunculan figur yang akan menjadi pemimpin pasti mengungkap masa lalunya. Ingat Iriawan ingat aksi 411. Ingat Ridwan Kamil ingat jejak digitalnya yang tengil. Ingat Dedi Mulyadi ingat kontroversi religi. Dan ingat Anton Charliyan ingat sepak terjangnya sewaktu menjadi Kapolda Jabar.

Selamat menjabat Jenderal Iriawan. Saya yakin, kemunculan Anda akan mempersatukan umat dan kemunculan Anda pula akan membuat warga Jawa Barat semakin ASYIK. (Tb Ardi Januar)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

Trending