Connect with us

POLITIK

Legislator Pertanyakan Roadmap Kepegawaian Nasional

Published

on

Anggota Komisi II DPR RI, Ace Hasan Syadzily.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Anggota Komisi II DPR RI Ace Hasan Syadzily mempertanyakan roadmap sistem kepegawaian nasional yang disampaikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Asman Abnur saat rapat kerja di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (11/3/2018).

“Roadmap sistem kepegawaian nsaional yang bapak (MenPAN-RB, red) sampaikan, apakah sesuai dengan yang dibutuhkan Bangsa ini? Karena saya tidak menangkap ada satu grand design yang komprehensif terkait dengan berapa kebutuhan kepegawaian nasional, jika dihubungkan dengan rasio populasi penduduk Indonesia,” tanya Ace kepada MenPAN-RB dalam rapat kerja itu.

Politisi F-PG itu menilai, perhitungan kebutuhan kepegawaian nasional dengan rasio populasi penting dilakukan, agar ke depan  tidak ada lagi ‘ganti kepemimpinan lalu ganti kebijakan’.

“Di daerah itu, ada janji politik dari calon kepala daerah yang mencalonkan diri. Kalau menang, maka mereka membuat kebijakan untuk rekrutmen CPNS. Ini jangan lagi terjadi. Makanya perlu ada perhitungan kebutuhan PNS dengan rasio penduduk serta sejauh mana kapasitas keuangan negara, jangan sampai rekrutmen CPNS menjadi beban negara,” ungkapnya.

Sebelumnya, MenPAN-RB Asman Abnur menjelaskan, salah satu program strategis yang direncanakan Kementerian PAN-RB tahun ini adalah mulai dari perencanaan rekrutmen CPNS dan seleksinya. Kondisi terkini, pemerintah memiliki 4,3 juta ASN yang tersebar di pusat dan daerah, dimana dari total 4,3 juta pegawai negeri tersebut didominasi oleh tenaga buruh dan tenaga kesehatan.

“Tahun lalu sudah dilakukan untuk 62 Kementerian dan Lembaga. Hampir sudah lima tahun tidak merekrut, alhamdulillah berhasil. Kita melakukan perubahan model pendidikan, dan reformasi model kesejahteraan,” katanya.

MenPAN-RB menjelaskan, target pemerintah dalam rekrutmen CPNS kali ini menghasilkan PNS yang smart, yang tidak kalah dengan swasta, sehingga tidak diatur oleh pengusaha. Smart itu artinya integritas dan komunikasi dengan negara luar juga lancar.

“Kalau ASN pintar tidak bisa lagi diatur oleh swasta. Swasta itu diatur oleh birokrasi. Dan penekanan saya adalah hospitality. Hospitality menjadi modal dan sikap yang harus dimiliki oleh ASN,” katanya.

“Kita dituntut sekarang untuk mengedepankan pelayanan, bukan lagi kekuasaan. Jaringan hubungan internasional, kita sudah bangun dengan Korea, Australia, bagaimana mereka menggunakan sistem ASN-nya,” tambahnya. (nwi)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

JAWA BARAT

Diminta Klarifikasi, Sudrajat-Syaikhu Datangi Kantor Bawaslu Jabar

Published

on

Datangi kantor Bawaslu Jabar, Cagub/Cawagub Asyik Sudrajat-Syaiku melakukan klarifikasi terkait kaos #2018AsyikMenang #2019GantiPresiden

Indonesiaraya.co.id, Bandung – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Jawa Barat memanggil pasangan Sudrajat-Ahmad Syaikhu guna dimintai klarifikasi mengenai pernyataannya menyinggung soal pergantian presiden dalam debat publik beberapa hari lalu.

“Hari ini kita memanggil paslon tiga dan hadir. Kita tanyakan hampir tiga jam, kita sudah minta penjelasan terkait dengan debat publik pada beberapa hari lalu, kita sudah tanyakan dari awal sampai akhir,” ujar Ketua Bawaslu Jabar Harminus Koto, di Kantor Bawaslu, Kota Bandung, Sabtu (19/5/2018).

Dalam pemanggilan tersebut hadir pasangan Sudrajat dan Ahmad Syaikhu yang didampingi tim pemenangan serta tim advokasi.

BACA JUGA : Cuma Dugaan Pelanggaran Administratif Pasangan-Asyik Cabut Somasi buat KPU dan Bawaslu Jabar

Menurutnya, pemanggilan Sudrajat-Syaikhu merupakan upaya tindak lanjut untuk mengetahui duduk perkara secara rinci dari masing-masing pihak. Terlebih, pada Kamis Bawaslu telah memanggil KPU sebagai pihak penyelenggara debat.

Harminus mengatakan, terdapat 33 poin pertanyaan yang diajukan terhadap pasangan yang diusung PAN, Gerindra, dan PKS tersebut. Rata-rata, pertanyaan yang diajukan seputar prosedur debat.

“Seputar terkait apakah KPU dengan Paslon memberi panduan terkait larangan yang ada di debat, apakah kaos yang di bawa dari mana, nanti kita simpulkan apa yang kita tanyakan,” kata dia.

Sementara itu, kandidat Gubernur Jabar nomor urut tiga, Sudrajat, mengatakan apa yang dilakukannya bersama Ahmad Syaikhu mengenai pergantian presiden merupakan murni dari aspirasi masyarakat.

Ia tidak mengetahui bahwa apa yang dilakukannya akan memunculkan masalah. Terlebih pada rapat terbuka pada 12 Mei lalu di Monumen Perjuangan Rakyat Jawa Barat, ia bersama Syaikhu juga mengenakan kaos serupa.

“Saya sampaikan itu merupakan aspirasi publik. Pernah kita pakai di kampanye rapat umum 12 Mei yang lalu di Monju dan sampai tanggal 14 tidak ada peringatan apapun,” kata dia.

Sudrajat melanjutkan, “Saya beranggapan itu adalah materi publik sudah tersebar di masyarakat dan hal yang biasa, semua orang berhak memamerkan ganti presiden,” kata dia.

Menurutnya, debat merupakan suatu proses kampanye agar masyarakat mau memilih salah satu kandidat. Dengan demikian, “Asyik” juga berhak berkampanye dengan membawa unsur lain yang menjadi aspirasi masyarakat.

“Ini aspirasi masyarakat Jabar, kampanye adalah menyosialisasikan Asyik dan meraup dukungan suara, itu aspirasi publik saya menegaskan kembali,” kata dia, seperti dikutip Antara. (sep)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

JAWA BARAT

Begini, Prediksi Tingkat Keseruan Kompetisi Pilgub Versi KPU Jabar

Published

on

Empat pasangan calon gubernur-wagub Jawa Barat Ridwan Kamil (kiri)-Uu Ruzhanul Ulum (kedua kiri), TB Hasanuddin (ketiga kiri)-Anton Charliyan (keempat kiri), Sudrajat (keempat kanan)-Ahmad Syaikhu (ketiga kanan), dan Deddy Mizwar (kedua kanan)-Dedi Mulyadi (kanan)

Indonesiaraya.co id, Bandung – KPU Provinsi Jawa Barat memprediksi kompetisi antarpasangan calon dalam pemilihan gubernur Jawa Barat 2018 di TPS saat pemungutan suara pada 27 Juni 2018, sangat tinggi sehingga pasangan calon akan menyiapkan tim terbaik untuk mengawasi dan mengamankan kepentingan mereka.

“Kondisi ini perlu diantisipasi penyelenggara pemilu, khususnya KPPS, antara lain melalui persiapan mengadministrasian peristiwa dan hasil di TPS, baik tulisan maupun substansi,” kata Ketua KPU Jawa Barat Yayat Hidayat, pada acara Bintek Pemungutan, Penghitungan, dan Rekapitulasi Suara Pilgub Jabar 2018 di Bandung, Sabtu.

Menurut Yayat, persiapan pengadministrasian menjadi momentum penting, sehingga pihaknya melakukan lima kali simulasi di lima tempat berbeda dan upaya itu ditindaklanjuti Bintek pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi suara di lima wilayah.

BACA JUGA : Cuma Dugaan Pelanggaran Administratif, Pasangan Asyik Cabut Somasi buat KPU dan Bawaslu Jabar

“Apalagi simulasi kemarin masih ada beberapa hal yang perlu dievaluasi. Misalnya daftar hadir yang belum valid atau mencampuradukkan pemilih di DPT dengan pemilih tambahan ber-KTP,” ujarnya.

Yayat juga mengingatkan pentingnya meningkatkan kesadaran untuk melayani disabilitas. “Pelayanan yang kurang baik, bisa dinilai melanggar HAM dan memberi peluang pemungutan suara ulang,” kata dia.

Sementara itu Komisioner Divisi Perencanaan dan Data KPU Jawa Barat, Ferdiman Bariguna menegaskan tantangan yang dihadapi KPU menjelang hari pemungutan suara, yakni pemilih tidak tahu terdaftar di TPS mana, pemilih tidak tahu alamat dan letak TPS, pemilih tidak mengikuti sampai akhir penghitungan suara di TPS tapi ingin mengetahui hasilnya serta pemilih ingin mengetahui hasil perolehan suara lebih awal.

Untuk mengatasinya, ia menawarkan aplikasi Sijalih, yang bisa memberi informasi banyak hal kepada pemilih, termasuk lokasi TPS dan hasil penghitungan suara.

Namun Ferdiman juga mengingatkan potensi sengketa pada Pilkada serentak nanti dan potensi itu di antaranya salinan C1 berbeda antara yang dipegang saksi dengan KPPS dan C1 plano, hilangnya C1 setelah penghitungan suara serta kecurigaan terhadap mobilisasi pemilih pindahan dan pemilih tambahan. (jat)

Berita ini juga ditayangkan diJabarraya.com, salah satu media anggota jaringan Indonesia Raya Media Center (IRMC).


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

JAWA BARAT

Cuma Dugaan Pelanggaran, Pasangan Asyik Cabut Somasi buat KPU dan Bawaslu Jabar

Published

on

Sudrajat-Syaikhu, dan kaos #2019GantiPresiden

Indonesiaraya.co.id, Bandung – Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat nomor urut tiga, Sudrajat-Ahmad Syaikhu (Asyik), mencabut somasi yang dilayangkan kepada KPU dan Bawaslu Jabar atas dugaan penjatuhan sanksi bagi pasangan tersebut.

“Terkait kemarin beredar di media, sudah jatuh sanksi, itu kita klarifikasi, itu tidak benar. Kita kemarin pertimbangkan somasi, tapi setelah klarifikasi kelihatannya belum diperlukan dulu,” ujar salah satu tim advokasi pasangan Sudrajat-Syaikhu, Sadar Muslihat, di Kantor Bawaslu Jabar, Sabtu (19/5/2018).

Diminta Klarifikasi, Sudrajat-Syaikhu Datangi Kantor Bawaslu Jabar

Dia menjelaskan pernyataan somasi yang disampaikan Wakil Ketua DPP Gerindra Sufmi Dasco Ahmad merupakan respons atas isu sanksi yang telah dijatuhkan kepada Sudrajat-Syaikhu oleh Bawaslu dan KPU.

BACA JUGA : Akan Disomasi Tim Asyik, Begini Respon KPU Jabar

Ia mengatakan setelah mengklarifikasi langsung kepada Bawaslu, hingga saat ini belum ada sanksi apapun yang telah ditetapkan oleh penyelenggara pemilu terhadap pasangan tersebut.

“Dari keterangan ketua Bawaslu, pidana tidak terpenuhi unsur-unsurnya. Pelanggaran administrasi masih dikaji,” kata dia.

Sebelumnya, Bawaslu telah memberikan surat rekomendasi kepada KPU Jabar mengenai adanya dugaan pelanggaran administrasi yang dilakukan Sudrajat-Syaikhu dalam debat publik kedua.

Surat rekomendasi itu akan menjadi bahan rujukan bagi KPU untuk menentukan apakah Sudrajat-Syaikhu layak diberikan sanksi atas kasus yang menyinggung pergantian presiden dalam debat pilgub belum lama ini.

“Kita akan kaji kembali, lebih cepat lebih baik (keputusan penetapan sanksi, red.), tapi paling lambat tujuh hari,” ujar Yayat pada Kamis lalu.

Menanggapi hal tersebut, Kandidat Gubernur Jabar, Sudrajat, menyatakan bahwa apa yang dilakukannya bersama Syaikhu mengenai pergantian presiden, murni berasal dari aspirasi masyarakat.

“Ini aspirasi masyarakat Jabar, kampanye adalah menyosialisasikan Asyik dan meraup dukungan suara, itu aspirasi publik saya menegaskan kembali,” katanya, seperti dikutip Antara. (sep)

Berita ini juga ditayangkan diJabarraya.com, salah satu media anggota jaringan Indonesia Raya Media Center (IRMC).


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

Trending