Connect with us

NUSA TENGGARA TIMUR

KPU : Kasus Ijazah Palsu Tak Pengaruhi Tahapan

Published

on

Juru Bicara KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur Yosafat Koli.

Indonesiaraya.co.id, Kupang – Juru Bicara KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur Yosafat Koli menegaskan, kasus dugaan ijazah palsu calon Bupati Sumba Barat Daya yang menyeret KPU ke meja persidangan kode etik, tak mempengaruhi tahapan pilkada serentak 2018 daerah itu.

“Tidak ada pengaruhnya terhadap tahapan pilkada yang sedang berjalan saat ini. Sidang kode etik yang digelar terhadap KPU Sumba Barat Daya hanya untuk memastikan bahwa apakah proses menuju penetapan calon sudah sesuai aturan atau tidak,” kata Yosafat Koli kepada Antara di Kupang, Jumat (16/3/2018).

Dia mengemukakan hal itu, berkaitan dengan kemungkinan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memutuskan bahwa ada pelanggaran kode etik oleh KPU Sumba Barat Daya (SBD), dalam aduan kasus dugaan ijazah palsu calon Bupati SBT atas nama Markus Dairo Talu dan dampaknya terhadap tahapan pilkada daerah itu.

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Kamis (15/3/2018) menggelar sidang kode etik terhadap Ketua KPU dan Ketua Panwaslu Kabupaten Sumba Barat Daya (SBD) dalam kasus pengaduan ijazah palsu salah satu calon Bupati Sumba Barat Daya.

Sidang kode etik ini dipimpin Ketua Majelis, Prof Teguh Prasetyo SH MH didampingi tiga anggota majelis yakni anggota KPU NTT Gasim, Ketua Bawaslu NTT Thomas Mauritus Djawa dan Bahrudin Gesi.

Sidang yang digelar di aula Sekretariat Bawaslu NTT itu sebagai tindak lanjut pengaduan dari Aliansi Peduli Demokrasi Jujur dan Adil SBD, terkait dugaan ijazah palsu calon Bupati SBD Markus Dairo Talu.

Ketua Majelis Teguh Prasetyo mengatakan, sidang kode etik ini dalam kerangka pengumpulkan fakta, dan kemungkinan alat bukti atau barang bukti yang belum diterima pada saat DKPP menerima pengaduan.

Fakta dan alat bukti ini penting agar hakim komisioner DKPP dapat mengambil keputusan secara adil dan berimbang.

Yosafat Koli menambahkan, sebagai penyelenggara, KPU telah melakukan tugas sesuai dengan tata aturan yang berlaku dalam melaksanakan seluruh tahapan pilkada.

Sebelum menetapkan calon misalnya, KPU terlebih dahulu melakukan pemeriksaan syarat calon dan melakukan klarifikasi syarat calon sebelum ditetapkan menjadi calon.

Berdasarkan hasil klarifikasi KPU, kata dia, instansi yang mengeluarkan surat legalisir ijazah atas nama Markus Dairo Talu mengakui benar adanya.

Atas dasar itu, KPU berpendapat bahwa ijazah Markus Dairo Talu sebagai salah satu syarat pencalonan memenuhi syarat dan tidak ada masalah, katanya menjelaskan.

Mengenai kemungkinan ijazah palsu, dia mengatakan, kalaupun kemudian ada yang mengatakan bahwa ijazah yang digunakan adalah palsu maka harus dibuktikan melalui proses persidangan di pengadilan.

Pengadilan yang berwenang menyatakan bahwa ijazah itu palsu atau bukan. KPU tidak memiliki kewenangan tetapi hanya melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang, kata Yosafat Koli, seperti dikutip Antara. (btk)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

NUSA TENGGARA TIMUR

Benny Tak Penuhi Panggilan Panwaslu TTS

Published

on

Calon Wakil Gubernur Petahana Nusa Tenggara Timur (NTT), Benny Litelnoni. (kanan)

Indonesiaraya.co.id, Kupang – Calon Wakil Gubernur Petahana Nusa Tenggara Timur (NTT) Benny Litelnoni tak penuhi panggilan pengawas Pemilu (Panwas) Timor Tengah Selatan (TTS) terkait kasus terbakarnya kendaraan dinasnya saat mengelar kampanye di kabupaten itu.

“Kami sudah kirim surat panggilan pada Jumat pekan lalu, untuk diperiksa pada Sabtunya tetapi beliau tak hadir,” kata Koordinator Divisi Hukum dan Penangganan Pelanggaran Panwaslu TTS Demetris Az Pitay saat dihubungi Antara dari Kupang, Selasa (7/4/2018).

Demetriz mengatakan, walaupun Benny tak Penuhi panggilan Panwaslu TTS namun Benny mengutus tim suksesnya untuk memenuhi panggilan tersebut.

Ketidakhadiran Benny tersebut lanjut Demetris dikarenakan Benny sedang dalam masa kampanye dan sudah terjadwal sehingga tak bisa penuhi panggilan tersebut.

“Kami tidak akan lakukan pemanggilan lagi, karena hasil keputusannya akan dihasilkan pada sore nanti. Kasih kami kesempatan lagi nanti baru kami sampaikan,” ujarnya.

Terkait kasus tersebut pihaknya juga sudah melakukan penyelidikan dan hasil sementara menunjukkan bahwa kendaraan tersebut adalah kendaraan dinas milih Benny Litelnoni namun sudah ada plat hitamnya dan STNKnya juga sudah menujukkan bahwa kendaraan tersebut sudah dilaporkan ke Satlantas Polda.

Panwas setempat lanjut Demetriz bersama polisi dan kejaksaan juga masih membahas pelanggaran kampanye berupa pemakaian mobil dinas oleh Benny Litelnoni, calon wakil gubernur NTT 2018.

Nantinya bukti-bukti pelanggaran administrasi itu akan disatukan dengan unsur pidana tersebut. Sementara itu terkait kendaraan itu sudah diputihkan atau belum Demetriz enggan untuk memberikan jawaban.

“Apakah sudah diputihkan atau belum saya belum bisa sampaikan lebih jauh. Nanti akan kami sampaikan lagi,” tambahnya.

Sebelumnya mobil dinas DH 5 yang dipakai Benny Litelnoni dan diganti platnya menjadi plat hitam dengan nomor polisi DH 1980 BL tersebut hangus terbakar pada Rabu (11/4/2018) siang di Kampung Peutleu, Desa Kakan, Kecamatan Kuanfatu, Timor Tengah Selatat saat dalam perjalanan untuk kampanye politik.

Dalam kejadian tersebut Benny beserta rombongan berhasil lolos sebelum mobil tersebut terbakar hangus.Budi Suyanto, seperti dikutip Antara. (kkh)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

NUSA TENGGARA TIMUR

Sekda Sikka Terbukti Terlibat Politik Praktis

Published

on

Ketua Bawaslu NTT, Thomas M. Djawa (kiri) dan Koordinator Divisi pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu NTT, Jemris Fointuna (kanan).

Indonesiaraya.co.id, Kupang – Sekretaris Daerah Kabupaten Sikka, Valens Tupen terbukti terlibat dalam politik praktis dengan mendukung salah satu pasangan calon bupati-wakil bupati dalam Pilkada Serentak 2018 di daerah itu.

“Pengawas pemilu sudah meminta keterangan dan ada bukti-bukti cukup kuat tentang keterlibatan Sekda Sikka, sehingga kami sudah merekomendasikan ke Komisi Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk diambil tindakan,” kata Koordinator Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar-Lembaga Bawaslu NTT, Jemris Fointuna kepada wartawan di Kupang, Senin (16/4/2018).

Dia mengemukakan hal itu, terkait dugaan keterlibatan Sekda Sikka dalam mendukung pasangan calon tertentu, dan sanksi yang akan diberikan kepada yang bersangkutan.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) NTT menilai Sekda Kabupaten Sikka di Pulau Flores mendukung salah satu pasangan calon Bupati-Wakil Bupati Sikka yang akan bertarung dalam ajang Pilkada serentak pada 27 Juni 2018, karena terlibat dalam aksi foto bareng dengan calon Bupati Sikka Anshar Rera sambil menunjukkan jari sebagai lambang dari simbol pasangan tersebut.

Selain Sekda Sikka, dua ASN di lingkungan Setda Kabupaten Sikka juga dilaporkan ke Komisi Aparatus Sipil Negara (ASN).

Kedua ASN itu adalah Direktris BLUD RSUD dr TC.Hillers Maumere, Clara Francis, dan pejabat pembuat komitmen (PPK) pembangunan gedung RSUD Maumere, Yohanes Laba.

Dugaan keterlibatan tiga ASN ini berdasarkan temuan (foto) dari Humas dan Protokol Setda Sikka di media sosial dan dipublikasikan ke media daring.

Dari foto yang beredar, calon bupati-wabup foto bareng dengan tiga ASN ini sambil menunjuk tiga jari, simbol nomor urut pasangan calon Bupati-Wakil Bupati Sikka, Yoseph Ansar Rera-Rafael Raga.

“Bawaslu sudah kirim laporan ke Komisi ASN. Nanti Komisi ASN yang menilai dan merekomendasikan, apakah ada pelanggaran atau tidak dan sanksi yang akan dikenakan kepada ASN bersangkutan,” ucapnya.

Soal sanksi, kata dia, semuanya tergantung pada hasil rekomendasi Komisi ASN kepada Bupati Sikka.

Dia menambahkan, tugas yang melekat pada pengawas pemilu adalah menjaga netralitas ASN yang memang ditugaskan oleh negara sebagai abdi masyarakat.

“Tugas melekat kami menjaga netralitas ASN. Kami hanya melihat apakah dugaan pelanggaran ASN masuk UU Nomor 10 tahun 2016. Seandaianya tidak ada, maka UU lain yang lebih kompeten yakni UU ASN,” tuturnya, menjelaskan, seperti dikutip Antara. (ben)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

NUSA TENGGARA TIMUR

Indonesia – Australia dan Timor Leste Bahas Kerjasama Pariwisata di Labuan Bajo

Published

on

Wisata Labuan Bajo.

Indonesiaraya.co.id, Kupang – Tiga negara yakni Indonesia, Australia dan Republik Demokrat Timor Leste (RDTL) menggelar pertemuan membahas kerja sama dalam bidang peningkatan pariwisata di Labuan Bajo, Manggarai Barat yang berlangsung mulai hari ini 11-13 April 2018.

Kepala Dinas Pariwisata Nusa Tenggara Timur Marius Ardu Jelamu saat dihubungi dari Kupang, Rabu (11/4/2018) mengatakan pertemuan tersebut lanjutan yang sebelumnya pernah dilaksanakan pada 2012 lalu berkaitan dengan segitiga pertumbuhan ekonomi.

“Banyak hal yang dibahas dalam pertemuan tersebut. Salah satunya kerja sama peningkatan di bidang pariwisata,” katanya.

Ia mengatakan pertemuan tersebut tentu saja akan memberikan dampak akan peningkatan kunjungan wisatawan di Labuan Bajo.

Apalagi saat ini lanjut Marius pangsa pasar terkait kunjungan wisatawan dari Australia sudah terbilang cukup banyak.

“Saat ini secara tidak langsung konektivitas wisatawan Australia ke NTT sudah berjalan dengan baik pascapembukaan rute penerbangan baru Kupang-Dili atau sebaliknya,” tambahnya.

Di samping membahas soal masalah pariwisata antar ketiga negara, pertemuan yang akan berlangsung selama tiga hari itu juga akan membahas soal dalam bidang ekonomi, investasi, bisnis, konektivitas darat, laut dan udara, kerja sama dalam bidang komunitas budaya, peternakan, pertanian, pendidikan dan kesehatan serta yang lainnya.

Ia mengatakan, NTT sendiri akan terus mendorong agar dalam pertemuan itu ada pembukaan konektivitas udara, yakni penerbangan dari Darwin (Australia) ke Kupang dan Labuan Bajo.

Sebab menurutnya jika terwujud, hal itu juga akan langsung mendongkrak kunjungan wisatawan asal Australia ke NTT.

NTT sendiri saat ini terus berbenah soal pariwisatanya. Hal ini terbukti dengan berbagai macam promosi dan iklan yang dilakukan dinas pariwisata baik melalui media sosial dan media elektronik dengan tujuan agar pariwisata NTT terus dikenal dunia. (kai)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

Trending