Connect with us

NUSA TENGGARA BARAT

Lombok Barat Dukung Pasar Aman BBPOM

Published

on

Sekda Lombok Barat,H.Mohammad Taufik.

Indonesiaraya.co.id, Lombok Barat – Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, berkomitmen mendukung program Pasar Aman yang dilaksanakan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram dalam rangka melindungi masyarakat dari produk mengandung bahan berbahaya.

“Saya berharap program tersebut dapat berjalan dengan baik dan rutin dilakukan,” kata Sekretaris Daerah (Sekda) Lombok Barat H Mohammad Taufik, pada forum advokasi dan sosialisasi program Pasar Aman dari bahan berbahaya, di Gerung, ibu kota Kabupaten Lombok Barat, Kamis (15/3/2018).

Ia juga menginginkan agar dilakukan semacam kesepakatan terkait peran pemerintah daerah dan peran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Mataram. Dengan demikian, seluruh pasar tradisional di Kabupaten Lombok Barat, diharapkan aman dari produk mengandung bahan berbahaya.

Taufiq juga meminta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Lombok Barat untuk menganggarkan kegiatan serupa.

Mantan Kepala Bappeda ini berharap dengan komitmen dan dukungan dari pemerintah mampu menciptakan pasar yang sehat, bersih dan aman dari bahan berbahaya sehingga menguntungkan penjual dan pembeli.

“Supaya pertemuan ini bermakna dan sebagai pembanding untuk belajar memilih mana makanan yang tidak mengandung bahan berbahaya dalam membeli makanan. Dan ini sangat penting untuk generasi yang akan datang,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala BPOM Mataram Ni G A N Surningsih, mengatakan kegiatan advokasi dilakukan untuk menyukseskan pengawasan terhadap makanan menjelang hari raya lebaran.

Berdasarkan data yang diperoleh di Kabupaten Lombok Barat, ada 36 pasar fungsional yang di dalamnya terdapat 573 kios.

“Dari hasil pengawasan kami, bahwa di pasar-pasar itu masih ditemukan produk yang tidak memenuhi persyaratan, dari pengawasan itu terdapat 45 persen,” katanya.

Untuk itu, melalui program Pasar Aman diharapkan upaya pengawasan terhadap aktivitas perdagangan berbagai jenis produk bisa lebih diperkuat, sehingga konsumen terlindungi dari barang mengandung bahan berbahaya.

Program Pasar Aman dari bahan berbahaya merupakan implementasi dari Undang-Undang No 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang menyebutkan bahwa konsumen berhak atas terwujudnya pasar yang aman dari bahan-bahan berbahaya.

Pasar Aman sendiri merupakan pasar percontohan yang diintervensi oleh BPOM yang secara periodik dilakukan pengawasan terhadap pangan yang diduga mengandung bahan berbahaya. Dan dalam periode pengawasan terakhir tidak ditemukan adanya penyalahgunaan bahan berbahaya dalam pangan, seperti dikutip Antara. (wal)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

NUSA TENGGARA BARAT

NTB Siap Jaga Status Rinjani Sebagai Geopark Dunia

Published

on

Gunung Rinjai Menjadi Geopark Dunia.

Indonesiaraya.co.id, Mataram – Kepala Dinas Pariwisata Nusa Tenggara Barat Lalu Muhammad Faozal mengatakan siap mempertahankan status Gunung Rinjani menjadi bagian dari jaringan Geopark Dunia atau UNESCO Global Geopark (UGG).

“Setelah Rinjani menjadi bagian dari jaringan Geopark Dunia atau UNESCO Global Geopark (UGG), tugas terberat kita selanjutnya adalah mempertahankan maintenance status global geopark. Nah inilah yang kita harus rumuskan bersama untuk mengawal itu,” kata Faozal di Mataram, Selasa (17/4/2018).

Menurutnya, untuk mempertahankan status tersebut, tidak bisa pemerintah daerah sendirian melakukan hal itu. Melainkan, seluruh pihak juga harus terlibat di dalamnya. Salah satunya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang mengelola Taman Nasional Gunung Rinjani (BTNGR).

“TNGR selaku pengelola kawasan bersama kita kepentingannya sama di pariwisata. Contoh kasus sampah tidak selesai selesi oleh taman nasional, maka di butuhkan ada pihak yang lain ikut membantu untuk membersihkan,” terangnya.

Selain itu, tugas berat selanjutnya adalah bagaimana meyakinkan masyarakat lingkar kawasan itu (Gunung Rinjani, red) seluruhnya berada pada kepentingan yang sama, yakni menjaga lingkungan sekitar tetap terjaga dengan baik.

“Nah edukasi masyarakat penting, melibatkan masyarakat lokal. Termasuk, kebersamaan antar stakeholder ini juga penting harus tetap terjaga,” ucap Faozal.

Selanjutnya, yang juga tidak kalah penting, menurut Faozal perlu mendapat perhatian adalah bagaimana dukungan dan keberpihakan anggaran. Hal ini terkait untuk menjaga keberlangsungan kawasan Rinjani. Sebab, selama ini menurutnya pendapatan taman nasional yang masuk dalam pendapatan negara non pajak itu, tidak kemudian berbanding lurus dengan anggaran yang tersedia di Taman Nasional Gunung Rinjani.

Akibat dari anggaran yang kurang itulah, maka ada beberapa aspek yang kurang terlengkapi di Gunung Rinjani.

“Pemasukan Gunung Rinjani itu banyak tapi tidak sebanding dengan anggaran yang diterima oleh pihak taman nasional. Yang mana, anggaran itu nantinya juga digunakan untuk mengelola dan membuat Gunung Rinjani lebih nyaman didatangi,” tegasnya.

Mantan Kepala Museum NTB menambahkan, bila dilihat sisi dampak pariwisata dengan peningkatan status UGG itu, maka sudah pasti. Sebab, delimitasi global geopark Rinjani 80 persen adalah kawasan wisata. Sehingga, berpengaruh pada segala aspek. Namun, sekali lagi kata dia, dari peningkatan status Rinjani menjadi global geopark, yakni bagaimana kolaborasi yang baik antara kepentingan pariwisata dan kepentingan kelestarian lingkungan tetap terjaga, karena ujungnya adalah bersentuhan dengan pelestarian.

“Sekarang coba dilihat Satgas lingkungan adanya hanya di Dinas Pariwisata, taman nasional juga harus berpikir yang konkret terkait tata kelola kawasan sebab dia yang bertanggungjawab juga. Kalau kami bersama Kementerian Pariwisata bagaimana menjaga kawasan ini tetap menjadi destinasi yang unggul dan tetap jadi pilihan bagi turis,” tandas Faozal, seperti dikutip Antara. (nur)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

MEDIA

AJI Mataram Kecam Intimidasi Pejabat Pemkot

Published

on

Tolak Kekerasan Terhadap Wartawan.

Indonesiaraya.co.id, Mataram – Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Mataram mengecam intimidasi yang dipertunjukkan oleh salah seorang pejabat Pemerintah Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat kepada wartawan dari koran Harian Suara NTB Muhammad Kasim.

Sikap yang kurang pantas ditunjukkan oleh Kabag Infrastruktur dan Kerja Sama Setda Kota Mataram M Nazarudin Fikri, terjadi pada Rabu (4/4/2018) pagi, ketika Muhammad Kasim mencoba mengkonfirmasi soal rendahnya serapan realisasi fisik dan keuangan Pemkot Mataram pada triwulan pertama.

“Awalnya biasa saja ketika mengkonfrontir data yang saya dapatkan dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah,” kata Muhammad Kasim.

Namun Nazarudin Fikri menanggapinya dengan kembali mempertanyakan keabsahan data yang didapat pria yang akrab disapa Chem tersebut.

“Anda dapat data dari mana itu,” kata Chem, menirukan ucapan Nazarudin Fikri.

“Saya dapat data dari situs website monev LKPP,” kata Chem, menanggapi pertanyaan balik dari Nazarudin Fikri.

Mendengar jawaban Chem, Nazarudin Fikri dengan nada keras dan raut wajah yang kurang mengenakkan untuk dipandang, mempersilakan kepada Chem menggunakan data yang dia dapatkan dari website monev LKPP.

“Silakan saja pakai (data LKPP), saya ‘no comment’,” ujarnya mengikuti jawaban Nazarudin Fikri.

Menanggapi jawabannya, Chem memilih untuk mengakhiri wawancara dan kembali berkumpul dengan rekan wartawan lainnya yang biasa melaksanakan tugas peliputan di Pemkot Mataram.

Tidak lama kemudian, pejabat tersebut keluar dari ruangan rapat Pemkot Mataram dan memanggil Chem dengan nada tinggi.

Chem yang berada tidak jauh dari pandangan Nazarudin Fikri, langsung datang menghampirinya.

“Saya kaget, tiba-tiba ada yang teriak panggil saya,” ujarnya.

Ali Ma’sum, wartawan dari koran Harian Radar Lombok yang duduk berkumpul bersama Chem, juga merasa kaget mendengar panggilan untuk rekannya.

“Awalnya saya tidak begitu menanggapi sewaktu Chem menghampiri pejabat itu. Saya baru perhatikan sewaktu bapak itu main tunjuk, seperti mau mukul,” ujar Ali.

Atas kejadian itu, Ali bersama Azizam, reporter TVRI Biro NTB, turut menghampiri dan menyaksikan perdebatan yang terjadi antara Chem dengan Nazarudin Fikri. Bahkan keduanya sempat mendengar, merekam dan mendokumentasikan sikap yang dinilai arogan dari seorang pejabat.

“Kamu wartawan bodoh, kamu wartawan banci,” kata Nazarudin Fikri yang didengar oleh Ali dan Azizam.

Begitu pula sebaliknya, Chem yang nampaknya tidak terima mendengar perkataan Nazarudin Fikri menjawabnya dengan kalimat yang sama.

“Kamu itu pejabat bodoh, pejabat banci,” ujar Chem.

Perdebatan yang cukup memanas itu pun kemudian berhasil diredam ketika Kabag Humas Setda Kota Mataram Lalu Mashun datang melerai dan menenangkan keduanya.

Terkait dengan kejadian ini, Ketua Divisi Advokasi AJI Mataram Haris Mahtul menilai, sikap Nazarudin Fikri sebagai seorang pejabat publik sudah mengarah pada perbuatan intimidasi atas kinerja wartawan.

“Menurut kami, yang bersangkutan masuk kategori menghalang-halangi tugas jurnalis, ancamannya pidana sesuai yang disebutkan dalam pasal 4 ayat 2 dan ayat 3 Undang Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Ancaman hukumannya dua tahun penjara dan denda Rp500 juta,” kata Haris, wartawan dari Suara NTB.

Lebih lanjut, pihaknya masih mengkaji langkah advokasi yang dialami salah seorang anggotanya tersebut. Kemungkinan pihaknya akan memberikan ultimatum kepada pimpinannya, Wali Kota Mataram agar menegur Nazarudin Fikri.

Begitu juga disampaikan Ketua AJI Mataram Fitri Rachmawati, kejadian yang dialami salah seorang anggotanya ini harus menjadi pelajaran penting bagi para pejabat publik untuk tidak menunjukkan sikap arogansi dalam menanggapi pertanyaan maupun pemberitaan jurnalis.

Menurutnya, sosok seorang pejabat tidak terlepas dari labelnya sebagai pelayan publik yang harus siap terhadap segala bentuk kritikan.

“Saya menilai tindakan pejabat Pemkot Mataram ini tidak layak dilakukan oleh seorang pelayan rakyat, apalagi upaya konfirmasi dan disiplin verifikasi telah ditunjukkan oleh jurnalis Suara NTB Muhammad Kasim,” kata Fitri yang juga reporter Kompas TV Biro NTB tersebut, seperti dikutip Antara. (dbp)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

NUSA TENGGARA BARAT

127 Wisma Lihat Konsep Wisata Halal Lombok

Published

on

Bupati Lombok Tengah Lalu Pathul Bahri.

Indonesiaraya.co.id, Lombok Tengah – Sebanyak 127 wisatawan dari 13 negara berkunjung ke Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, untuk melihat secara langsung kondisi pariwisata dengan konsep wisata halal di daerah itu.

Kehadiran wisman itu diterima langsung Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Lombok Tengah (Loteng) Lalu Pathul Bahri di Pendopo Bupati Lombok Tengah bersama Sekda Lombok Tengah HM Nursiah, Asisten I Setda Lombok Tengah H Muhammad Amin, Asisten III Setda Lombok Tengah HL Idham Khalid dan segenap jajaran Satuan Kerja Pelayan Masyarakat (SKPM) Lombok Tengah, Minggu (25/3/2018).

Di hadapan wisman yang dibawa oleh Federasi Of Asean Travel Associations (FATA) Malaysia, Lalu Pathul Bahri menyampaikan terima kasih atas kunjungannya ke Lombok Tengah sebagai salah satu tujuan wisata mereka.

“Perlu diketahui beberapa tahun terakhir setelah pemerintah pusat mencanangkan satu buah kawasan ekonomi khusus. Dari tiga kawasan di Indonesia, yakni Borobudur, Danau Toba dan KEK Mandalika Resort yang paling siap. Seperti dilihat ketika berkunjung ke sana,” kata Pathul Bahri.

Selain itu, dijelaskan Pathul sudah banyak perusahaan yang berinvestasi di kawasan tersebut, seperti Sasa, Club Map, Pullman dan lainnya. Sehingga, bila ada yang berminat berinvestasi di Lombok Tengah maka pemerintah setempat terbuka. Bahkan, soal izin tidak perlu dikhawatirkan karena sudah dipermudah.

“Dalam waktu tiga jam sudah jadi. Sistem ini sudah dicoba langsung oleh Presiden Joko Widodo,” ujarnya.

Ke-13 negara asal wisman yang hadir langsung di antaranya, Malaysia, Kamboja, Vietnam, Serbia, Kosovo, Jordania, Filipina, Syria, Irak, Mesir, Singapur dan lainnya. Mereka di Lombok Tengah (Loteng) berkunjung di beberapa destinasi wisata di wilayah itu, seperti Rumah Adat Sade, Kuta dan Meresek yang tidak lain masuk dalam kawasan ekonomi khusus (KEK) Mandalika.

Sementara, President FATA, Datuk Hj Hamzah Rahmat mengatakan tujuan dari kunjungan itu untuk melihat konsep wisata halal. Alhasil, sudah bagus dan berjalan baik. Apalagi, dukungan masyarakat cukup tinggi. Bahkan, kultur, budaya dan alam yang ada di pantai sudah luar biasa. Hanya saja, semua itu harus dijaga dan dirawat dengan baik.

“Kita berharap pantai terus dijaga, jangan buang sampah sembarangan sehingga ekosistem yang ada di pantai tidak rusak. Kalau sudah rusak apa lagi yang akan diandalkan,” kata Datuk Hj Hamzah Rahmat, seperti dikutip Antara. (ima)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

Trending