Connect with us

NUSA TENGGARA BARAT

Pelayanan VVIP RS Grha Medika Lombok Belum Penuhi Standar Jamkestama

Published

on

Anggota Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI Fauzih H. Amro.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Anggota Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI Fauzih H. Amro menilai, pelayanan VVIP RS Grha Medika Lombok belum memenuhi standar bagi Peserta Jamkestama. Pasalnya, RS ini masih Tipe C. Menurutnya, syarat minimal pelayanan VVIP bagi Peserta Jamkestama, seharusnya berada pada Rumah Sakit Tipe B atau Tipe A.

“Setelah melakukan peninjauan, fasilitas di RS Grha Medika Lombok ini masih sangat terbatas. Misalnya saja ruangan VVIP dan Eksekutif yang tersedia hanya berjumlah 1 ruangan. Saya menilai RS ini belum memenuhi syarat VVIP. Oleh karena itu, saya meminta Jasindo agar melakukan peninjauan ulang,” tegas Fauzih usai meninjau fasilitas Jamkestama di RS Grha Medika Lombok, Nusa Tenggara Barat, Kamis (15/3/2018).

Maka dari itu, politisi F-Hanura itu meminta kepada pihak Jasindo dalam memilih provider, untuk dapat bekerja sama dengan RS yang sesuai dengan syarat dan kriteria untuk peserta Jamkestama. 

“Kami meminta kepada Jasindo, agar kedepannya bisa bekerjasama dengan RS yang memiliki Tipe B atau A, baik itu RS swasta maupun pemerintah,” ungkapnya.

Sementara itu, terkait dengan rendahnya pelayanan khususnya dalam hal administrasi, Fauzih mengungkapkan kecewa dan menilai pelayanan yang diterimanya berdasarkan pengalaman yang ia dapat masih dinilai buruk.

“Berdasarkan pengalaman saya, pada saat proses administrasi, birokrasi di resepsionis sangat berbelit-belit. Seharusnya database sebanyak 560 Anggota DPR beserta keluarganya sudah otomatis masuk ke dalam database seluruh RS yang menjadi provider Jasindo di seluruh Indonesia. Oleh karena itu, saya berharap kepada pihak Jasindo agar dapat meningkatkan konteks pelayanan RS yang menjadi rujukan,” jelas politisi dapil Sumsel itu.

Seperti diketahui, pelaksanaan jaminan pemeliharaan kesehatan bagi anggota DPR beserta keluarganya dilaksanakan oleh PT. Jasindo sebagai pihak yang ditunjuk oleh pemerintah berdasarkan Permenkeu No. 167/PMK.02/2014 dan Permenkes No. 55/2014. 

Padatnya kegiatan DPR dalam melaksanakan tugas konstitusional, menuntut kesiapan Anggota Dewan untuk tetap dapat mengikuti seluruh agenda kegiatan. Hal ini berimplikasi perlunya Anggota Dewan mendapatkan jaminan pemeliharaan kesehatan yang prima dan memadai sesuai peraturan dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden RI No. 65/2014 tentang jaminan pemeliharaan kesehatan bagi pejabat negara. (nwi)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

NUSA TENGGARA BARAT

NTB Siap Jaga Status Rinjani Sebagai Geopark Dunia

Published

on

Gunung Rinjai Menjadi Geopark Dunia.

Indonesiaraya.co.id, Mataram – Kepala Dinas Pariwisata Nusa Tenggara Barat Lalu Muhammad Faozal mengatakan siap mempertahankan status Gunung Rinjani menjadi bagian dari jaringan Geopark Dunia atau UNESCO Global Geopark (UGG).

“Setelah Rinjani menjadi bagian dari jaringan Geopark Dunia atau UNESCO Global Geopark (UGG), tugas terberat kita selanjutnya adalah mempertahankan maintenance status global geopark. Nah inilah yang kita harus rumuskan bersama untuk mengawal itu,” kata Faozal di Mataram, Selasa (17/4/2018).

Menurutnya, untuk mempertahankan status tersebut, tidak bisa pemerintah daerah sendirian melakukan hal itu. Melainkan, seluruh pihak juga harus terlibat di dalamnya. Salah satunya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang mengelola Taman Nasional Gunung Rinjani (BTNGR).

“TNGR selaku pengelola kawasan bersama kita kepentingannya sama di pariwisata. Contoh kasus sampah tidak selesai selesi oleh taman nasional, maka di butuhkan ada pihak yang lain ikut membantu untuk membersihkan,” terangnya.

Selain itu, tugas berat selanjutnya adalah bagaimana meyakinkan masyarakat lingkar kawasan itu (Gunung Rinjani, red) seluruhnya berada pada kepentingan yang sama, yakni menjaga lingkungan sekitar tetap terjaga dengan baik.

“Nah edukasi masyarakat penting, melibatkan masyarakat lokal. Termasuk, kebersamaan antar stakeholder ini juga penting harus tetap terjaga,” ucap Faozal.

Selanjutnya, yang juga tidak kalah penting, menurut Faozal perlu mendapat perhatian adalah bagaimana dukungan dan keberpihakan anggaran. Hal ini terkait untuk menjaga keberlangsungan kawasan Rinjani. Sebab, selama ini menurutnya pendapatan taman nasional yang masuk dalam pendapatan negara non pajak itu, tidak kemudian berbanding lurus dengan anggaran yang tersedia di Taman Nasional Gunung Rinjani.

Akibat dari anggaran yang kurang itulah, maka ada beberapa aspek yang kurang terlengkapi di Gunung Rinjani.

“Pemasukan Gunung Rinjani itu banyak tapi tidak sebanding dengan anggaran yang diterima oleh pihak taman nasional. Yang mana, anggaran itu nantinya juga digunakan untuk mengelola dan membuat Gunung Rinjani lebih nyaman didatangi,” tegasnya.

Mantan Kepala Museum NTB menambahkan, bila dilihat sisi dampak pariwisata dengan peningkatan status UGG itu, maka sudah pasti. Sebab, delimitasi global geopark Rinjani 80 persen adalah kawasan wisata. Sehingga, berpengaruh pada segala aspek. Namun, sekali lagi kata dia, dari peningkatan status Rinjani menjadi global geopark, yakni bagaimana kolaborasi yang baik antara kepentingan pariwisata dan kepentingan kelestarian lingkungan tetap terjaga, karena ujungnya adalah bersentuhan dengan pelestarian.

“Sekarang coba dilihat Satgas lingkungan adanya hanya di Dinas Pariwisata, taman nasional juga harus berpikir yang konkret terkait tata kelola kawasan sebab dia yang bertanggungjawab juga. Kalau kami bersama Kementerian Pariwisata bagaimana menjaga kawasan ini tetap menjadi destinasi yang unggul dan tetap jadi pilihan bagi turis,” tandas Faozal, seperti dikutip Antara. (nur)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

MEDIA

AJI Mataram Kecam Intimidasi Pejabat Pemkot

Published

on

Tolak Kekerasan Terhadap Wartawan.

Indonesiaraya.co.id, Mataram – Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Mataram mengecam intimidasi yang dipertunjukkan oleh salah seorang pejabat Pemerintah Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat kepada wartawan dari koran Harian Suara NTB Muhammad Kasim.

Sikap yang kurang pantas ditunjukkan oleh Kabag Infrastruktur dan Kerja Sama Setda Kota Mataram M Nazarudin Fikri, terjadi pada Rabu (4/4/2018) pagi, ketika Muhammad Kasim mencoba mengkonfirmasi soal rendahnya serapan realisasi fisik dan keuangan Pemkot Mataram pada triwulan pertama.

“Awalnya biasa saja ketika mengkonfrontir data yang saya dapatkan dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah,” kata Muhammad Kasim.

Namun Nazarudin Fikri menanggapinya dengan kembali mempertanyakan keabsahan data yang didapat pria yang akrab disapa Chem tersebut.

“Anda dapat data dari mana itu,” kata Chem, menirukan ucapan Nazarudin Fikri.

“Saya dapat data dari situs website monev LKPP,” kata Chem, menanggapi pertanyaan balik dari Nazarudin Fikri.

Mendengar jawaban Chem, Nazarudin Fikri dengan nada keras dan raut wajah yang kurang mengenakkan untuk dipandang, mempersilakan kepada Chem menggunakan data yang dia dapatkan dari website monev LKPP.

“Silakan saja pakai (data LKPP), saya ‘no comment’,” ujarnya mengikuti jawaban Nazarudin Fikri.

Menanggapi jawabannya, Chem memilih untuk mengakhiri wawancara dan kembali berkumpul dengan rekan wartawan lainnya yang biasa melaksanakan tugas peliputan di Pemkot Mataram.

Tidak lama kemudian, pejabat tersebut keluar dari ruangan rapat Pemkot Mataram dan memanggil Chem dengan nada tinggi.

Chem yang berada tidak jauh dari pandangan Nazarudin Fikri, langsung datang menghampirinya.

“Saya kaget, tiba-tiba ada yang teriak panggil saya,” ujarnya.

Ali Ma’sum, wartawan dari koran Harian Radar Lombok yang duduk berkumpul bersama Chem, juga merasa kaget mendengar panggilan untuk rekannya.

“Awalnya saya tidak begitu menanggapi sewaktu Chem menghampiri pejabat itu. Saya baru perhatikan sewaktu bapak itu main tunjuk, seperti mau mukul,” ujar Ali.

Atas kejadian itu, Ali bersama Azizam, reporter TVRI Biro NTB, turut menghampiri dan menyaksikan perdebatan yang terjadi antara Chem dengan Nazarudin Fikri. Bahkan keduanya sempat mendengar, merekam dan mendokumentasikan sikap yang dinilai arogan dari seorang pejabat.

“Kamu wartawan bodoh, kamu wartawan banci,” kata Nazarudin Fikri yang didengar oleh Ali dan Azizam.

Begitu pula sebaliknya, Chem yang nampaknya tidak terima mendengar perkataan Nazarudin Fikri menjawabnya dengan kalimat yang sama.

“Kamu itu pejabat bodoh, pejabat banci,” ujar Chem.

Perdebatan yang cukup memanas itu pun kemudian berhasil diredam ketika Kabag Humas Setda Kota Mataram Lalu Mashun datang melerai dan menenangkan keduanya.

Terkait dengan kejadian ini, Ketua Divisi Advokasi AJI Mataram Haris Mahtul menilai, sikap Nazarudin Fikri sebagai seorang pejabat publik sudah mengarah pada perbuatan intimidasi atas kinerja wartawan.

“Menurut kami, yang bersangkutan masuk kategori menghalang-halangi tugas jurnalis, ancamannya pidana sesuai yang disebutkan dalam pasal 4 ayat 2 dan ayat 3 Undang Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Ancaman hukumannya dua tahun penjara dan denda Rp500 juta,” kata Haris, wartawan dari Suara NTB.

Lebih lanjut, pihaknya masih mengkaji langkah advokasi yang dialami salah seorang anggotanya tersebut. Kemungkinan pihaknya akan memberikan ultimatum kepada pimpinannya, Wali Kota Mataram agar menegur Nazarudin Fikri.

Begitu juga disampaikan Ketua AJI Mataram Fitri Rachmawati, kejadian yang dialami salah seorang anggotanya ini harus menjadi pelajaran penting bagi para pejabat publik untuk tidak menunjukkan sikap arogansi dalam menanggapi pertanyaan maupun pemberitaan jurnalis.

Menurutnya, sosok seorang pejabat tidak terlepas dari labelnya sebagai pelayan publik yang harus siap terhadap segala bentuk kritikan.

“Saya menilai tindakan pejabat Pemkot Mataram ini tidak layak dilakukan oleh seorang pelayan rakyat, apalagi upaya konfirmasi dan disiplin verifikasi telah ditunjukkan oleh jurnalis Suara NTB Muhammad Kasim,” kata Fitri yang juga reporter Kompas TV Biro NTB tersebut, seperti dikutip Antara. (dbp)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

NUSA TENGGARA BARAT

127 Wisma Lihat Konsep Wisata Halal Lombok

Published

on

Bupati Lombok Tengah Lalu Pathul Bahri.

Indonesiaraya.co.id, Lombok Tengah – Sebanyak 127 wisatawan dari 13 negara berkunjung ke Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, untuk melihat secara langsung kondisi pariwisata dengan konsep wisata halal di daerah itu.

Kehadiran wisman itu diterima langsung Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Lombok Tengah (Loteng) Lalu Pathul Bahri di Pendopo Bupati Lombok Tengah bersama Sekda Lombok Tengah HM Nursiah, Asisten I Setda Lombok Tengah H Muhammad Amin, Asisten III Setda Lombok Tengah HL Idham Khalid dan segenap jajaran Satuan Kerja Pelayan Masyarakat (SKPM) Lombok Tengah, Minggu (25/3/2018).

Di hadapan wisman yang dibawa oleh Federasi Of Asean Travel Associations (FATA) Malaysia, Lalu Pathul Bahri menyampaikan terima kasih atas kunjungannya ke Lombok Tengah sebagai salah satu tujuan wisata mereka.

“Perlu diketahui beberapa tahun terakhir setelah pemerintah pusat mencanangkan satu buah kawasan ekonomi khusus. Dari tiga kawasan di Indonesia, yakni Borobudur, Danau Toba dan KEK Mandalika Resort yang paling siap. Seperti dilihat ketika berkunjung ke sana,” kata Pathul Bahri.

Selain itu, dijelaskan Pathul sudah banyak perusahaan yang berinvestasi di kawasan tersebut, seperti Sasa, Club Map, Pullman dan lainnya. Sehingga, bila ada yang berminat berinvestasi di Lombok Tengah maka pemerintah setempat terbuka. Bahkan, soal izin tidak perlu dikhawatirkan karena sudah dipermudah.

“Dalam waktu tiga jam sudah jadi. Sistem ini sudah dicoba langsung oleh Presiden Joko Widodo,” ujarnya.

Ke-13 negara asal wisman yang hadir langsung di antaranya, Malaysia, Kamboja, Vietnam, Serbia, Kosovo, Jordania, Filipina, Syria, Irak, Mesir, Singapur dan lainnya. Mereka di Lombok Tengah (Loteng) berkunjung di beberapa destinasi wisata di wilayah itu, seperti Rumah Adat Sade, Kuta dan Meresek yang tidak lain masuk dalam kawasan ekonomi khusus (KEK) Mandalika.

Sementara, President FATA, Datuk Hj Hamzah Rahmat mengatakan tujuan dari kunjungan itu untuk melihat konsep wisata halal. Alhasil, sudah bagus dan berjalan baik. Apalagi, dukungan masyarakat cukup tinggi. Bahkan, kultur, budaya dan alam yang ada di pantai sudah luar biasa. Hanya saja, semua itu harus dijaga dan dirawat dengan baik.

“Kita berharap pantai terus dijaga, jangan buang sampah sembarangan sehingga ekosistem yang ada di pantai tidak rusak. Kalau sudah rusak apa lagi yang akan diandalkan,” kata Datuk Hj Hamzah Rahmat, seperti dikutip Antara. (ima)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

Trending