Connect with us

MALUKU

Gubernur Maluku : Kontribusi Perikanan Maluku Sepertiga Penghasilan Nasional

Published

on

Plt Gubernur Maluku, Zeth Sahuburua.

Indonesiaraya.co.id, Ambon – Pelaksana tugas (Plt) Gubernur Maluku, Zeth Sahuburua menyatakan, kontribusi perikanan daerah ini tercatat sepertiga dari penghasilan nasional.

“Bayangkan potensi perikanan Maluku 3,06 juta ton/tahun sehingga memberikan kontribusi sepertiga dari nasional yang mencapai 9 juta ton/tahun,” katanya, di Ambon, Senin (19/3/2018).

Hanya saja, potensi perikanan Maluku yang baru dikelola 500.000 ton sehingga kontribusi bagi penghasilan nasional setiap tahun mencapai puluhan triliun rupiah.

“Jadi kontribusi Maluku dari sektor perikanan bagi penghasilan nasional tergolong besar sehingga wajar sekiranya perlu ada perhatian khusus pemerintah pusat melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bagi pengembangan ke depan,” ujar Zeth.

Dia menyoroti Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang telah mencanangkan Maluku sebagai lumbung ikan nasional pada 3 Agustus 2010 bersamaan dengan penyelenggaraan Sail Banda.

Selanjutnya, diarahkan Maluku sebagai sentra perikanan nasional sebagai bagian masuk program strategis nasional periode 2018 – 2020.

Program strategis nasional itu disetujui saat Rapat Terbatas (Ratas) Kabinet dipimpin Presiden Joko Widodo di Jakarta pada 21 Februari 2017.

Bahkan, KKP melalui Menteri, Susi Pudjiastuti telah menyetujui mengalokasikan dana Rp1,8 triliun untuk tahun anggaran 2018.

“Dana Rp1,8 triliun ini bagian dari Rp4 triliun yang telah disetujui Menteri Susi untuk mendorong pengelolaan laut Maluku dengan potensi ikan, disamping udang, terumbu karang dan aneka sumber daya hayati lainnya periode 2018 – 2020,” ujarnya.

Dinas Kelautan dan Perikanan Maluku dengan melibatkan tim dari Universitas Pattimura (Unpatti) Ambon telah menyusun program mengarahkan daerah ini sebagai sentra perikanan nasional.

“Program maupun kebijakan pemerintah pusat itu belum ditindaklanjuti dengan pengalokasian anggarannya sehingga seringkali dipertanyakan berbagai komponen bangsa di Maluku,” tandas Zeth.

Sebelumnya, Kadis Kelautan dan Perikanan Maluku, Romelus Far – Far, mengemukakan, daerah ini memiliki potensi sumber daya ikan di tiga wilayah pengelolaan perikanan (WPP) yakni laut Seram mencapai 578.000 ton/tahun dengan wilayah tangkapan, Airbuaya, Namlea, Taniwel, Wahai dan Bula.

Selain itu, WPP laut Banda, mencapai 248.400 ton/tahun dengan wilayah tangkapan Ambon, Leksula, Piru, Banda, Geser, Tual, Wonreli dan Ilwaki.

Begitu pula, WPP Laut Arafura, mencapai 792.100 ton/tahun dengan wilayah tangkapan, Dobo, Aru, Elat dan Saumlaki.

Potensi sumber daya air tawar di Maluku, memiliki luas areal budi daya mencapai 36.251 hektare yang terdiri dari kolam 7.600 hektare, sungai 3.750 hektare, situ/rawa/embung 262,5 hektare, waduk 27,5 hektare serta danau 60 hektare.

Sedangkan, potensi areal budi daya air payau di Maluku dengan luasnya mencapai 191.450 hektare. Komoditas ekonomis yang dapat dikembangkan adalah udang windu dan bandeng, tersebar di Pulau Seram dan Pulau Buru, seperti dikutip Antara. (lex)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

HUKUM

KPK Terima 235 Laporan Indikasi Korupsi di Maluku

Published

on

Juru Bicara KPK, Febri Diansyah.

Indonesiaraya.co.id, Ambon – Sedikitnya ada 235 laporan indikasi tindak pidana korupsi (TPK) di Maluku yang dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selama periode 2015 – 2018.

Hal tersebut disampaikan oleh juru bicara KPK Febri Diansyah dalam diskusi “Peran Ideal Media di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dalam Perspektif Anti Korupsi” di Ambon, Rabu (25/4/2018).

“Kasus yang kita pelajari cukup banyak, dari 2015 sampai 2018 ada 235 laporan dari Maluku yang masuk ke KPK,” katanya.

Dari 235 laporan yang masuk, kata Febri, 80 di antaranya setelah dipelajari tidak terindikasi TPK, sedangkan 155 laporannya lainnya ada indikasi TPK tetapi masih harus ditelaah lagi guna penyesuaian kewenangan penyelesaiannya, karena KPK hanya memproses kasus yang berkaitan dengan penyelenggara negara.

Kendati tidak merinci seberapa jauh proses telaah yang telah dilakukan terhadap 115 laporan, Febri meyakinkan bahwa apabila indikasi TPK sudah memiliki cukup bukti awal maka segera ditingkatkan ke penyidikan untuk proses lebih lanjut.

“Ada indikasi TPK lebih dekat kepada penyimpangan yang bisa diselesaikan dengan mekanisme koordinasi antar supervisi yang lain. Ketika ada indikasi TPK perlu dibahas lebih lanjut sampai akhirnya kalau sudah ada bukti permulaan yang cukup, maka kita tingkatkan ke penyedikan untuk diproses lebih lanjut,” ujarnya.

Lebih lanjut ia mengatakan ada 104 kasus korupsi untuk 89 kepala daerah yang sudah diproses oleh KPK, tersebar di 22 provinsi, terbanyak berasal dari Jawa Barat, yakni 13 orang, kemudian Sumatera Utara sebanyak sembilan orang dan delapan orang dari Jawa Timur.

Sedangkan dari wilayah Maluku dan Maluku Utara baru tiga orang yang telah divonis bersalah.

Untuk modus TPK, suap berada pada posisi tertinggi sebanyak 52 kasus, penyalahgunaan anggaran sebanyak 20 kasus, kemudian pengadaan barang dan jasa 11 kasus.

Menurut Febri, jika diperhatikan dengan cermat beberapa waktu belakangan ini, trend indikasi suap di kalangan penyelenggara negara di daerah cukup tinggi, terutama dalam bentuk bayaran timbal balik dalam bentuk proyek.

Ada yang diberikan sesudah kepala daerah menjabat, tetapi ada yang juga yang terkait dengan dukungan proses pencalonan.

Sebelum proses Pilkada serentak dimulai, dalam fase penetapan calon di Tegal, kami menemukan di salah satu rumah tim sukses sejumlah uang yang dikumpulkan untuk biaya-biaya awal pencalonan,” bebernya, seperti dikutip Antara. (sal)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

MALUKU

Gerindra Maluku Dukung Prabowo Capres 2019

Published

on

Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto.

Indonesiaraya.co.id, Ambon – Partai Gerindra se- Maluku mendukung Prabowo Subianto sebagai Calon Presiden (Capres) 2019.

Ketua DPD Partai Gerindra Kota Ambon, Phil Latumeirissa, dikonfirmasi, Rabu (11/4/2018), mengatakan, Ketua DPD Partai Gerindra Maluku, Hendrik Lewerissa sebelum menghadiri Rakornas di Hambalang, Bogor, Jabar pada 11 April 2018 telah menyepakatinya bersama 11 DPC se- Maluku.

“Prabowo merupakan figur nasionalis yang berjuang untuk kemasalahan rakyat”

“Dukungan akan disampaikan saat Rakornas karena sudah mempertimbangkannya sejak 2017,” ujarnya.

BACA JUGA : Prabowo akan Deklarasi Capres di Tempat Kelahiran Kakeknya

Phil mengemukakan, dukungan diberikan kepada Ketua Umum DPP Partai Gerindra ini karena menilai figur yang layak untuk membangun Indonesia dengan visi dan misi menyejahterakan masyarakat.

“Prabowo merupakan figur nasionalis yang berjuang untuk kemasalahan rakyat, makanya harus didukung agar menjadi Capres 2018,” katanya.

Karena itu, Ketua DPD Partai Gerindra Maluku, Hendrik Lewerissa telah menginstruksikan para kader maupun simpatisan agar “tertib” barisan mendukung Prabowo menjadi Capres.

“Jajaran Gerindra di Maluku siap bekerja keras untuk mendukung Prabowo sebagai Capres sekaligus terpilih menjadi Presiden 2019 – 2024,” tandas Phil.

Pastinya, berkoalisi dengan partai politik (Parpol) koalisi nasional yang selama ini terjalin yakni PKS dan PAN.

“Ketua Umum PKS maupun PAN bersama Ketua Dewan Syuro kedua Parpol menghadiri Rakornas yang diselenggarakan tertutup bagi peliputan wartawan,” kata Phil.

Sebelumnya, politikus Gerindra, Desmond Mahesa mengatakan para kader di daerah – daerah menginginkan Prabowo untuk kembali ikut kontestasi Pilpres.

Pimpinan Gerindra daerah memyampaikan amanat dari para kader dan simpatisan di seluruh daerah kepada Prabowo untuk menantang Joko Widodo pada Pemilu mendatang.

“Nah ini bagi kami juga harap-harap cemas bagaimana respon Prabowo,”tegasnya, seperti dikutip Antara. (lex)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

DESTINASI

Pulau Dodola Jadi Objek Wisata Bertaraf Internasional

Published

on

Pulau Dodola sebagai salah satu destinasi wisata bertaraf internasional di Maluku utara.

Indonesiaraya.co.id, Ternate – Pemkab Pulau Morotai, Maluku Utara (Malut) akan membangun berbagai sarana infrastruktur wisata, menyusul adanya rencana menjadikan Pulau Dodola sebagai salah satu destinasi wisata bertaraf internasional.

“Walaupun program Wonderfull Morotai itu telah dicanangkan oleh kementerian Parawisata yang harus dilakukan setiap tahunnya, tetapi pemkab masih fokus terhadap pembangunan infrastruktur Parawisata yang akan dibangun di Kabupaten Morotai,” kata Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Pulau Morotai, Nona Duwila dihubungi dari Ternate, Kamis (22/3/2018).

Menurut dia, hal ini dapat terlihat di sejumlah lokasi wisata yang sudah mulai dibangun misalnya di Pulau Dodola, sebab, pulau tersebut menjadi ikon Parawisata Morotai yang selalu ditampilkan dimana mana termasuk pada iven nasional.

Dia mengatakan, Pulau Dodola rencananya akan disulap menjadi objek wisata bertaraf internasional, bahkan, anggaran pembangunannya itu mencapai miliaran rupiah.

Hal ini dapat terlihat dari anggaran yang diberikan oleh pemerintah baik melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) maupun melalui Dana Alokasi Umum (DAU).

“Untuk Pulau Dodola sendiri anggaran yang disediakan mencapai Rp4 miliar DAK dan wisata lainnya Rp4 miliar untuk DAU, sehingga telah disiapkan dokumennya untuk persiapan pembangunan.

Ia mengakui, program Pemkab Morotai yang paling utama adalah Pulau Dodola akan diperbaiki dengan membangun sejumlah fasilitas misalnya cottage, serta sarana permainan lainnya.

“Kita bangun kios, di Morotai belum ada tempat kuliner makanya kita bangun kuliner, sovenir, cottage, casebo sarana permainan,” katanya.

Dia menambahkan, Pemda Morotai juga bakal membangun menara pemantau yang berikan dititik berat di Pulau Dodola dan hal ini dilakukan untuk memantau situasi Pulau Dodola baik didarat maupun di laut.

“Selain di Dodola, juga harus dibangun rumah makan, restoran yang layak termasuk hotel sehingga wisatawan nusantara maupun internasional bisa mudah dan betah singga di Morotai,” katanya.

Ia menambahkan, jika anggaran itu sudah direalisasi maka langsung dibangun fasilitas parawisata sehingga bisa dipastikan di tahun 2019, karena pariwisata sudah mulai aktif kembali, seperti dikutip Antara. (aft)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

Trending