Connect with us

MALUKU

Petani Tobelo Minta Pemda Pantau Harga Kopra

Published

on

harga kopra mulai mengalami penurunan cukup drastis.

Indonesiaraya.co.id, Ternate – Sejumlah kalangan petani kopra di Tobelo, Halmahera Utara (Halut), Maluku Utara (Malut) mulai gelisah, karena pada saat ini harga kopra mulai mengalami penurunan cukup drastis.

“Kami minta Pemda juga ikut pantau turunnya harga kopra di daerah ini, ada apa sehingga pendapatan petani yang hanya berharap dengan ini terkesan dipermainkan pengusaha lokal,” kata salah seorang petani Tobelo, Basyar dihubungi dari Ternate, Senin (19/3/2018).

Ia menyatakan para petani di Tobelo meminta pemerintah di Halmahera Utara dapat memantau, mengapa sehingga harga kopra di daerah bisa turun sejauh itu, dari Rp 1 juta kini tersisa Rp 500 ribu per 100 kilogram.

Menurutnya, kalaupun ada penurunan harga, para pengusaha juga harus dapat berkordinasi dengan pemerintah. mengingat jika permainan harga sengaja terus dimainkan seperti yang ada, maka sangat mempengaruhi ekonomi masyarakat tani.

“Kalau ada penurunan harga pemerintah juga harus tahu, kalau di Tobelo ini seakan pengusaha yang kendalikan begitu saja, pengawasan pemerintah sangat minim soal ekonomi tani,” ujarnya.

Di samping itu, dia bisa mencontohkan bahwa pengusaha daerah saat ini di dominasi pengusaha kopra, kenapa keseriusan pemerintah dalam mengawasinya sangatlah minim, soal perkembangan harga kopra yang dimainkan pengusaha.

Oleh karena itu, dirinya berharap, pemerintah tetap serius mengawal apa yang menjadi aspirasi dan kegelisahan masyarakat petani kopra pada saat ini.

Kabupaten Halut sendiri merupakan salah satu kabupaten yang memiliki potensi komoditi kopra cukup melimpah dibanding dengan kabupaten/kota lainnya di Malut, seperti dikutip Antara.(abd)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

MALUKU

Penasihat Hukum : Mantan Komisioner Panwaslih Jadi Tersangka

Published

on

Sidang dugaan korupsi dana Panwaslih Maluku Tengah dipimpin ketua majelis hakim tipikor Jimmy Wally didampingi Ronny Felix Wuisan dan Hery Leliantono selaku hakim anggota dengan agenda pembacaan pembelaan.

Indonesiaraya.co.id, Ambon – Tim penasihat hukum Johny Richard Wattimury, terdakwa dugaan korupsi dana Panwaslih Maluku Tengah meminta majelis hakim Tipikor Ambon menetapkan mantan komisioner Panwaslih, Stenly Maelisa sebagai tersangka.

“Kami minta yang bersangkutan ditetapkan sebagai tersangka karena memiliki peranan dalam kasus dugaan korupsi dana Panwaslih tahun anggaran 2016 dan 2017,” kata tim penasihat hukum terdakwa, Hendrik Luskoy di Ambon, Kamis (28/6/2018).

Permintaan tim PH yang terdiri dari Hendrik Lusikoy, Noke Pattirajawane dan kawan-kawan disampaikan dalam persidangan dipimpin ketua majelis hakim tipikor Jimmy Wally didampingi Ronny Felix Wuisan dan Hery Leliantono selaku hakim anggota dengan agenda pembacaan pembelaan.

 Mantan ketua komisioner panwaslih diminta tim PH menjadi tersangka kasus dugaan korupsi berdasarkan keterangan para saksi dan fakta-fakta yang muncul dalam persidangan.

Sepak terjang Stenly dalam melakukan intervensi pengelolaan dana Panwaslih tahun 2016 dan 2017 yang mencapai Rp10 miliar lebih ini juga telah diungkap saksi lainnya, Clara Soukotta.

 Clara mengaku kalau gaji honornya selama enam bulan sebesar Rp17 juta disunat habis oleh Stenly.

 Terdakwa juga mengaku pernah membawa uang Rp260 juta lebih ke ruang Stenly dan dibagi-bagi, tetapi yang bersangkutan membantahnya dalam persidangan sebelumnya dengan dalih komisioner hanya fokus dengan program kerja dan tidak mengurusi masalah keuangan.

 Dalam tahun anggaran 2016 lalu, Panwalsih Malteng mendapatkan alokasi dana hibah Rp6 miliar dari pemerintah kabupaten untuk membiayai 17 item kegiatan pilkada bupati/wabub Malteng.

 Belasan item dimaksud diantaranya seperti pembayaran honorarium pengawas pemilihan bupati/wabub, pembayaran honorarium kesekretariatan, sewa kendaraan, serta pemeliharaan gedung, musyawarah penyelesaian sengketa, hingga perjalanan dinas dan transportasi.

 Kemudian tahun anggaran 2017, Panwaslih Malteng kembali mendapat alokasi dana APBD Rp6,8 miliar.

 Sementara dugaan penyimpangan yang dilakukan terdakwa selaku bendahara saat itu adalah anggaran rapat sentra Gakumdu seperti dana konsumsi berupa makanan dan snack bagi tim Gakumdu di wilayah Polres Malteng.

 Namun dalam persidangan sebelumnya dengan agenda pemeriksaan terdakwa, Johny Richard Wattimury mengakui dirinya selalu diintervensi Stenly Maelissa.

 “Ada tiga komisioner panwaslih tetapi yang paling sering melakukan intervensi adalah Stenly Maelissa termasuk penyuruh membuat surat perintah perjalanan dinas fiktif,” katanya.

 Sikap intervensi yang dilakukan Stenly inilah yang membuat bendahara sebelumnya mengundurkan diri dengan alasan hanya merasa tidak bisa bekerja secara maksimal, tetapi faktanya akibat yang bersangkutan juga merasa diperlakukan sama oleh Stenly, seperti dikutip Antara. (dan)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

MALUKU

Kapolri Ganti Wakapolda Maluku

Published

on

Wakapolda Maluku, Brigjen Pol. Hasanuddin.

Indonesiaraya.co.id, Ambon – Kapolri Jenderal Pol. Tito Karnavian mengganti Wakapolda Maluku, Brigjen Pol. Hasanuddin dan dimutasikan sebagai Analis Kebijakan Utama Bidang Bindiklat Lemdiklat Polri.

Kapolda Maluku Irjen Pol. Andap Budhi Revianto, dikonfirmasi Antara, Kamis (21/6/2018) membenarkan Brigjen Pol. Hasanuddin diganti dari jabatannya sebagai Wakapolda Maluku sesuai Keputusan Kapolri Nomor : KEP/835/VI/2018 tertanggal 20 Juni 2018.

“Ia,” jawab Kapolda Maluku melalui WhatsApp(WA).

Brigjen Pol. Hasanuddin melalui surat telegram Kapolri NOMOR : ST/1535/VI/KEP/2018 diganti Brigjen Pol. Akhmad Wiyagus yang sebelumnya adalah Dirtipikor Bareskrim Polri.

Sebelumnya, Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW), Neta S Pane meminta Panwaslu perlu mencermati netralitas Polri dalam proses Pilkada 2018, sebab sudah muncul keluhan terhadap ketidaknetralan pejabat Kepolisian, terutama di Maluku.

Di Maluku ada seorang perwira tinggi Polri berpangkat Brigjen aktif berkampanye untuk salah satu pasangan calon Gubernur dan Wagub Maluku.

Dia merujuk saat seorang perwira tinggi berpangkat Brigjen yang berpakaian dinas memberikan pengarahan kepada seluruh personel Polres Kepulauan Aru, Bhayangkari, personel BKO Brimob dan BKO Pol Air untuk melaksanakan pengamaman Pilkada dengan serius dan situasi tetap harus aman, tetapi harus memilih calon gubernur tertentu.

Saat itu, sang Brigjen mengatakan “tugas kita adalah selain mengamankan Pilkada aman, lancar dan damai juga dalam rangka memenangkan MI (inisial salah satu Cagub Maluku)”.

IPW mendesak Mabes Polri segera mencopot Brigjen itu dari jabatannya.

“Panwaslu dan DPR perlu mencermati situasi Maluku agar Pilkada tidak berbuah konflik besar yang berkepanjangan di wilayah rawan konflik tersebut,” tegas Neta.

Pesrta Pilkada Maluku, pasangan petahana Gubernur Maluku, Said Assagaff dan Bupati Maluku Tenggara, Anderias Rentanubun dengan jargon “SANTUN” dan direkomendasikan Partai Golkar, Partai Demokrat dan PKS masing – masing enam kursi di DPRD Maluku menempati nomor urut 1.

Pasangan calon mantan Komandan Korps Brimob, Irjen Pol. Murad Ismael – Bupati Maluku Barat Daya (MBD), Barnabas Orno dengan jargon “BAILEO” direkomendasikan PDI Perjuangan, Partai Gerindra, Partai Nasdem, Partai Hanura, PKB, PKPI, PPP dan PAN dengan keterwakilan 27 dari 45 legislator Maluku.

Sedangkan, pasangan calon Gubernur dan Wagub Maluku melalui jalur perseorangan, mantan Inspektur IV pada Herman Koedoeboen – mantan Bupati Seram Bagian Timur (SBT), Abdullah Vanath dengan jargon “HEBAT” berada di nomor urut 3, seperti dikutip Antara. (ale)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

MALUKU

Polisi Ringkus Pelaku Pembuat KTP Palsu

Published

on

Kombes Pol, Muhammad Roem Ohoirat.

Indonesiaraya.co.id, Ambon – Kepolisian Resort Seram Bagian Barat meringkus PS alias Pieter, seorang oknum pelaku yang diduga sebagai pembuat kartu tanda penduduk (KTP) asli tapi palsu (Aspal).

“Dari hasil pemeriksaan awal, tersangka mengaku membuat KTP palsu dengan cara KTP miliknya discan lalu diganti dengan identitas orang lain, kemudian mengambil gambar atau foto calon korban dilakukan di rumah tersangka,” kata Kabid Humas Polda Maluku, Kombes Pol Muhammad Roem Ohoirat di Ambon, Rabu (29/5/2018).

Tersangka pembuat KTP aspal ini juga memiliki sebuah rental di Kairatu, Kabupaten SBB yang dimanfaatkan untuk menjalankan operasinya.

“Yang bersangkutan selalu melakukan aktivitas edit foto serta identitas para korban di KTP yang sudah discan selanjutnya dicetak atau diprint menggunakan kertas foto lalu dipress menggunakan plastik pada rental tersebut,” kata Ohoirat.

Terungkapnya kasus pembuatan KTP aspal oleh tersangka PS bermula dari pengaduan seorang ibu rumah tangga selaku saksi korban atas nama Aisa alias Ica (35).

Awalnya Ica mengetahui pembuatan KTP aspal tersebut dari ibu kandungnya sehingga dia pergi ke rumah tersangka dengan membawa satu lembar Kartu Keluarga.

Menurut Ohoirat, KK ini diserahkan kepada tersangka dan saksi kemudian difoto dan dijanjikan kembali keesikan harinya untuk mengambi KTP aspal yang sudah jadi.

Saksi juga disuruh membayar Rp120.000 untuk dua lembar KTP aspal yang dibuat terdakwa yaitu untuk saksi Ica dan suaminya Gustam Mangitu, dan pengurusan KTP ini dilakukan karena Ica dan suaminya belum pernah membuat KTP Elektronik.

Tetapi KTP aspal yang dibuat tersangka ternyata tidak bisa digunakan untuk pengurusan segala sesuatu karena dinyatakan palsu dan selalu ditolak.

Korban lainnya atas nama Getmi (33), warga Kairatu yang juga mendatangi tersangka untuk mengurus KTP dan syaratnya adalah membawa copy KK dan dilakukan pemotretan, lalu disuruh membayar Rp120.000 untuk dua lembar KTP atas nama Getmi dan saudaranya Eric Maraueng.

Barang bukti yang disita polisi diantaranya delapan lembar KTP aspal, satu unit laptop, alat scan, printer, serta 24 lembar copian Kartu Keluarga dan atas perbuatan tersebut, PS dijerat melanggar pasal 263 KUH Pidana, seperti dikutip Antara. (dan)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

Trending