Connect with us

POLITIK

IPW Apresiasi Ketegasan Wakapolri Jaga Netralitas Pilkada

Published

on

Wakapolri Komjen Pol Syafruddin.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Koordinator divisi Pengawasan Kinerja Polri Indonesia Police Watch (IPW) Wawan Setiawan mengapresiasi ketegasan Wakil Kepala Kepolisian RI (Wakapolri) Komisaris Jenderal Polisi Syafruddin terkait perintah menjaga netralitas pemilihan kepala daerah (Pilkada) Sulawesi Selatan.

“Wakapolri secara khusus memerintahkan kepada jajaran Polda Sulawesi Selatan dan seluruh polres agar menjaga netralitas, hal itu disambut positif,” kata Wawan di Jakarta Senin (19/3/2018).

Wawan menjelaskan Komjen Polisi Syafruddin “mengancam” jajaran Polda Sulawesi Selatan dan polres yang tidak netral akan dicopot dari jabatannya.

Menurut Wawan, ancaman yang disampaikan pimpinan Polri itu akan menjaga kualitas demokrasi pada pilkada serentak 2018.

Wawan mengaku IPW menerima laporan dugaan oknum aparat kepolisian yang mendukung dan menjadi tim sukses salah satu pasangan calon kepala daerah pada Pilkada Sulawesi Selatan.

Wawan juga menyatakan IPW turut memantau kepemimpinan Inspektur Jenderal Polisi Ike Edwin di Sulawesi Selatan yang dipercaya Mabes Polri.

Terlebih Ike Edwin, dikatakan Wawan, memiliki hubungan dengan sejumlah tokoh politik di Sulawesi Selatan.

Wawan berharap pimpinan Polri itu tidak menyalahgunakan jabatan dan tugas terkait pelaksanaan Pilkada Sulawesi Selatan, seperti dikutip Antara. (fik)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

POLITIK

Bahas Peta Politik Pilpres, Amien Rais Temui Fadli Zon

Published

on

Politisi senior Partai PAN Amien Rais

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais menyambangi kompleks parlemen, menemui Wakil Ketua DPR sekaligus Wakil Ketua Umum DPP Gerindra Fadli Zon membahas peta politik di Pemilu Presiden 2019 dan kemungkinan kedua partai berkoalisi.

“Kami membuat gambaran tentang kira bagaiman Pilpres 2019, dan siapa yang akan menjadi penantang paling kuat. Berdasarkan bacaan saya akan ada peratarungan ulang antara Jokowi dengan Prabowo,” kata Amien di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (26/4/2018).

Dia mengatakan kalau ada pihak yang mengatakan pertarungan kedua merupakan daur ulang Pilpres 2014 yaitu Jokowi menang, maka dirinya menilai saat ini posisi Prabowo yang paling kuat dibandingkan capres lain.

Gerindra, PAN, dan PKS akan duduk bersama dalam waktu dekat untuk menentukan figur cawapres

Selanjutnya menurut dia, tinggal Jokowi dan Prabowo masing-masing mencari cawapres yang mampu mendongkrak elektabilitas.

“Mari rakyat Indonesia melihat pesta demokrasi tahun depan ada pertarungan ulang dan akan menarik selama tidak ada politik uang, KPK tidak melakukan ‘obstruction of justice’,” ujarnya.

Fadli Zon menjelaskan dirinya dan Amien Rais bertemu membahas perkembangan isu ekonomi, sosial, dan politik termasuk melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat.

Dia mengatakan dalam pertemuan itu disepakati bahwa tahun 2019 harus ganti presiden dengan melihat perkembangan yang terjadi.

“PAN memiliki mekanisme internal yang harus kami hargai. Intinya tadi Pak Amien semakin mantap bahwa 2019 harus ganti presiden,” katanya, seperti dikutip Antara.

Fadli juga sependapat dengan Amien bahwa cawapres yang mendampingi Prabowo harus memiliki kekuatan dalam hal elektabilitas dan jaringan.

Dia memastikan Gerindra, PAN, dan PKS akan duduk bersama dalam waktu dekat untuk menentukan figur cawapres. (vin)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

POLITIK

Presiden Jokowi Protes Gambar Kampanye PKI Memuat Dirinya

Published

on

Presiden Joko Widodo saat Musyawarah Nasional (Munas) BKPRMI di Asrama Haji Jakarta, Rabu (25/4/2018).

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Presiden Joko Widodo memprotes gambar kampanye Partai Komunis Indonesia pada 1955 yang memuat gambar sosok pria yang mirip dirinya.

“Lihat gambar ini waktu ketua umum PKI 1955 kampanye untuk pemilu, DN Aidit pidato, saya ada di bawahnya coba, saya belum lahir saja sudah digitu-gitukan,” kata Presiden Joko Widodo dalam Musyawarah Nasional (Munas) BKPRMI di Asrama Haji Jakarta, Rabu (25/4/2018).

Gambar yang dimaksud Presiden memperlihatkan Ketua Umum PKI DN Aidit sedang berpidato di hadapan massa pada kampanye 1955 dan di bawah podium DN Aidit ada sosok dengan kemeja lengan panjang menghadap ke massa yang tubuhnya kurus dan dari samping tampak mirip Presiden Joko Widodo.

“Ini fitnah di media sosial sudah lebih dari empat tahun. Ini menuduh Presiden Jokowi itu PKI coba, saya lahir tahun 1961 PKI dibubarkan tahun 1965, saya baru umur 3,5-4 tahun, masa ada PKI balita? Logikanya gak masuk,” ungkap Presiden.

Presiden menilai bahwa foto itu menyatukan wajah dan tubuh dari dua objek yang berbeda.

“Logikanya tidak masuk, lahir saja belum sudah di bawahnya mimbar, tapi memang mukanya beda, badan saya ditaruh di situ. Anak-anak muda sekarang pinter-pinter,” tambah Presiden.

Ia juga berharap agar BKPRMI melakukan kegiatan yang membangun ketaqwaan, bukan sebaliknya menyebar fitnah.

“Gambar-gambar seperti ini tidak hanya 1,2,3. Apa masih diteruskan cara-cara seperti ini? Apa basis masjid-masjid yang kita miliki membangun ketaqwaan, akhlak, iman kita dan bukan justru menyodorkan gambar yang tadi seperti saya sampaikan?” ungkap Presiden.

Presiden juga menegaskan agar energi masyarakat jangan sampai terbuang hanya untuk mengurus fitnah, tapi harus difokuskan untuk membangun negara.

“Saya sampaikan kritik silakan beri masukan, saya selalu terbuka, tapi bedakan kritik dengan mencela, kritik dengan fitnah, kritik dengan memaki, itu berbeda, kritik itu berbasis data dan memberikan solusi,” kata Presiden, seperti dikutip Antara. (dln)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

POLITIK

Begini Klarifikasi Tim 11, terkait Pertemuan Alumni 212 dengan Jokowi

Published

on

Tim 11 Ulama Alumni 212 menyampaikan klarifikasi usai bertemu Presiden Jokowi

Serambiislam.com, Jakarta – Tim 11 Ulama Alumni 212 menyampaikan tujuh poin penting pasca melangsungkan pertemuan dengan Presiden Joko Widodo di Istana Bogor, Jawa Barat, Minggu (22/4/2018).

BACA : Begini Penjelasan Jokowi, Setelah Bertemu dengan Alumni 212

Ketua Tim 11 Ulama Alumni 212 Misbahul Anam menyampaikan, klarifikasi terkait beredarnya foto pertemuan dengan Presiden Joko Widodo. Misbahul menerangkan, ada tujuh klarifikasi terkait pertemuan tersebut.

BACA JUGA : Foto dengan Jokowi Jadi Viral, Alumni 212 Gelar Press Conference Siang Ini

Berikut ini adalah keterangan pers tertanggal Jakarta, 9 Sya’ban 1439H/25 April 2018, yang dibagikan kepada wartawan, dengan mencantumkan Tim 11 Ulama Alumni 212, yang terdiri dari KH. Drs. Misbahul Anam MA. (Ketua), dan KH. Muhammad al Khatthat (sekretaris).

Meminta istana mengusut tuntas bocornya foto dan berita tersebut sebagai kelalaian aparat istana yang tidak bisa menjaga rahasia Negara.

Dengan anggota-anggota: KH. Abdurrasyid AS, KH. M. Husni Thamrin, KH. Slamet Ma’arif, S.Ag. MM, KH. A. Shabri Lubis, Ust. HM. Yusuf Martak, Drs. Usamah Hisyam, KH. Abah Raudh, Ust. Nur Sukma, dan Ust . Arru Syeif Asadullah.

Sehubungan dengan beredarnya foto dan kabar pertemuan Tim 11 Ulama Alumni 212 dengan Presiden Jokowi pada hari Ahad (22/4) maka kami perlu memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Pertemuan tersebut adalah pertemuan yang bersifat tertutup dan tidak dipublikasikan, dan tidak ada wartawan istana yang menyaksikan.

2. Pertemuan tersebut bertujuan untuk menyampaikan informasi akurat terkait dengan kasus-kasus kriminalisasi para ulama dan aktivis 212.

3. Pertemuan tersebut diharapkan agar Presiden mengambil kebijakan menghentikan kriminalisasi ulama dan aktivis 212 dan mengembalikan hak-hak para ulama dan aktivis 212 korban kriminalisasi sebagai warga Negara.

4. Para ulama dari Tim 11 yang hadir telah menyampaikan berbagai harapan dan penjelasan terkait masalah kriminalisasi ulama dan aktivis 212, secara lugas dan apa adanya, walaupun tetap dengan cara yang santun sebagai tugas amar makruf nahi mungkar kepada Presiden, bahkan termasuk dalam kategori yang disebut dalam hadits Nabi Saw.:

أَلَا إِنَّ أَفْضَلَ الْجِهَادِ كَلِمَةُ حَقٍّ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ

Ketahuilah, jihad yang paling utama adalah mengatakan kata-kata yang benar yang di depan penguasa yang jair. (Musnad Ahmad Juz 17/228).

5. Menyesalkan bocornya foto dan berita tersebut yang ditengarai adanya pihak ketiga yang ingin mengadu domba antara Presiden dan Ulama serta Umat Islam.

6. Meminta istana mengusut tuntas bocornya foto dan berita tersebut sebagai kelalaian aparat istana yang tidak bisa menjaga rahasia Negara.

7. Para ulama dan aktivis 212 yang bertemu dengan Presiden tetap istiqomah dalam perjuangan membela kebenaran dan keadilan, serta melaksanakan amar makruf nahi mungkar, dan tetap mendesak Presiden untuk segera menghentikan kebijakan kriminalisasi terhadap ulama dan aktivis 212. (bud)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

Trending