Connect with us

POLITIK

Istana Lepas Tangan, Pernyataan Luhut Pandjaitan Ditegaskan Tidak Wakili Jokowi

Published

on

Staf Khusus Presiden Bidang Komunikas Johan Budi jelaskan sikap Jokowi soal pernyataan Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Persoalan yang melibatkan politisi senior Amien Rais dengan Luhut Binsar Panjaitan, kelihatanya berbuntut panjang. Istana Presiden terlihat mulai lepas tangan, tidak mau terseret konflik verbal.

Bahkan terkait soal pernyataan Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan, Staf Khusus Presiden bidang Komunikasi, Johan Budi, terang benderang menegaskan, bahwa pernyataan Menteri Koordinator bidang Kemaritiman, Luhut Pandjaitan, tidak mewakili sikap Presiden Joko Widodo.

“Ucapan Pak Luhut disampaikan dalam sebuah seminar, tidak mencerminkan sikap presiden atau tidak mencerminkan sikap pemerintah”

“(Pernyataan) Pak Luhut menurut saya tidak mewakili sikap presiden, ini perlu digarisbawahi,” kata Budi, di Jakarta, Rabu (21/3/2018).

BACA JUGA : Ini Dia Politikus Koalisi Jokowi yang Rame-Rame Membela Luhut Binsar Panjaitan

Pernyataan Pandjaitan yang dimaksud itu kalimat, “Kalau kau merasa paling bersih, kau boleh ngomong. Dosamu banyak juga kok. Sudahlah, diam sajalah. Jangan main-main, kalau main-main kami bisa cari dosamu. Memang kamu siapa?”.

Waketum PAN yang duduk di kursi Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan, spontan mengingatkan Luhut agar jangan sembarangan mengancam. Amien Rais memang selalu mengkritik pemerintahan, siapa pun presidennya.

“Kalau akan dibuka dosa-dosa, lah ini kan kita manusia biasa, bagaimana manusia sesama manusia saling membongkar. Kita bukan malaikat Munkar-Nakir,” kata Taufik di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (20/3/2018).

Luhut yang pensiunan jenderal TNI AD itu menyampaikan dalam suatu seminar nasional di Kantor BPK, Senin (19/3). Pernyataan yang memberi impresi tertentu itu dimaknai berbeda-beda dan menimbulkan kontroversi di media sosial.

Menteri yang berlatar belakang pasukan komando TNI AD ini telah beberapa kali mengeluarkan “pernyataan tegas”, di antaranya tentang reklamasi Teluk Jakarta yang dikatakan akan dihentikan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.

Banyak pernyataannya yang memberi impresi tertentu itu dimaknai berbeda-beda dan menimbulkan kontroversi di media sosial.

“Ucapan Pak Luhut disampaikan dalam sebuah seminar, gayanya khan begitu Pak Luhut, tidak mencerminkan sikap presiden atau tidak mencerminkan sikap pemerintah,” kata Johan Budi.

Menurut Budi, itu lebih pada sikap pribadi Pak Luhut yang gaya penyampainannya juga seperti itu, seperti pemilihan kata, Pak Amien Rais juga begitu khan gayanya suka blak-blakan baik Pak Amien maupun Pak Luhut.

“Lebih baik ditanya lebih detil lagi ke Pak Luhut apa maksud yang disampaikan itu. Tapi saya minta teman-teman juga jangan melihat secara parsial, tapi konteksnya dia bicara panjang-lebar itu. Jangan kemudian yang mencuat soal saya akan cari-cari dosa itu,” kata Budi, seperti dikutip Antara. (ade)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

POLITIK

Misbakhun Yakin Golkar Bisa Menangkan Jokowi

Published

on

Ketua Dpp Partai Golkar, Mukhamad Misbakhun.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Ketua DPP Partai Golkar Mukhammad Misbakhun optimistis partainya akan mampu meraih perolehan suara tinggi dan memiliki kontribusi besar dalam memenangkan calon presiden Joko Widodo pada Pemilu 2019.

Mukhammad Misbakhun melalui pernyataan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Jumat (20/4/2018), menanggapi pada hasil survei yang dilakukan lembaga survei.

Menurut Misbakhun, data hasil survei adalah data statis yang dapat menjadi indikator, tapi data dinamisnya adalah hasil pilkada serentak 2018 yang akan diselenggarakan di 171 daerah pada 27 Juni.

Sebelumnya, lembaga survei Cyrus Network yang memaparkan hasil surveinya, di Jakarta, Kamis (19/4), menyebutkan dari hasil survei yang dilakukannya terhadap 1.230 responden di 34 provinsi di Indonesia pada 27 Maret hingga 3 April memperoleh sejumlah kesimpulan.

Cyrus menyimpulkan, PDI Perjuangan memiliki elektabilitas 26,9 persen karena diidentikkan dengan calon presiden Joko Widodo.

Kemudian, elektabilitas Partai Golkar yang saat ini dipimpin Airlangga Hartarto adalah 11,5 persen.

Sementara itu, politisi PDI Perjuangan, Marurar Sirait menilai, hasil survei Cyrus Netwrok menunjukkan Airlangga Hartarto belum mampu mengangkat elektabilitas Partai Golkar, karena elektabilitas partai penguasa Orde Baru tersebut masih stagnan.

Menurut Misbakhun, Airlangga Hartarto memimpin Partai Golkar baru sekitar empat bulan, mulai akhir Desember 2017, tapi semua kadernya optimistis kepemimpinan Airlangga mampu mengangkat elektabilitas Partai Golkar pada saatnya.

Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar yang sering menyuarakan program pemerintahan Presiden Joko Widodo ini menegaskan, Partai Golkar saat ini sedang menyiapkan konsolidasi secara keseluruhan serta sosialisasi 4G dan simbol empat jari.

“Itu adalah upaya untuk melakukan rebranding kembali Partai Golkar sebagai partai yang telah mendapatkan nomor urut empat,” katanya.

Partai Golkar, kata dia, juga menggenjot upaya untuk mengampanyekan Joko Widodo sebagai calon presiden apada Pemilu 2019, misalnya melalui slogan “GoJo” singkatan Golkar Jokowi, serta “Jangkar Bejo” akronim dari Jaringan Karya Bersama Joko Widodo.

Anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan Jawa Timur II ini menambahkan, Partai Golkar adalah partai yang memiliki infrastuktur terkuat dan terluas, yang menjangkau hingga ke seluruh desa.

Karena itu, Misbakhun meyakini, bukan hal sulit bagi Golkar untuk mengibarkan bendera hingga pelosok desa sekaligus mengampanyekan Joko Widodo untuk terpilih lagi.

“Apalagi Partai Golkar mempunyai dukungan yang kuat terhadap Pak Jokowi untuk menjadi presiden yang kedua kalinya,” tuturnya, seperti dikutip Antara. (iza)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

POLITIK

KPK Kecewa Minim Pasangan Calon Pembekalan Antikorupsi

Published

on

KPK Laode M Syarif.

Indonesiaraya.co.id, Kendari – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kecewa minimnya pasangan calon kepala daerah di Sulawesi Tenggara (Sultra) yang ikut pembekalan antikorupsi dan deklarasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang dilaksanakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat.

“KPK kecewa minimnya pasangan calon peserta pilkada di Sultra yang ikut pembekalan antikorupsi dan deklarasi LHKPN. Mungkin kurang minat karena komisionernya dari Sultra,” kata pimpinan KPK Laode M Syarif di Kendari, Kamis (20/4/2018).

Jika asalan karena tidak mendapat pemberitahuan tidak mungkin karena KPU Sultra mengingatkan atau menyampaikan agenda pembekalan antikorupsi sejak beberapa waktu lalu.

Namun ketidakhadiran pasangan calon lainnya diharapkan tidak mengendurkan semangat dan kesungguhan untuk mencegah dan memberantas korupsi yang meresahkan publik.

Pilkada Sultra diikuti tiga pasangan calon namun hadir mengikuti pembekalan hanya pasangan Ali Mazi/Lukman Abunawas dan Rusda Mahmud/L.M. Safei Kahar.

Calon walikota Bau Bau Waode Maasra adalah satu-satu kandidat peserta Pilkada Kota Bau Bau yang mengikuti pembekalan antikorupsi dan deklarasi LHKPN.

Pasangan Ahmad Safei/ Muhamad Jayadin ikut dalam pembekalan antikorupsi sedangkan rivalnya Asmani Arif/Sahrul Beddu selaku kontestan pilkada Kolaka absen.

Pilkada Kabupaten Konawe yang diikuti empat pasangan calon menghadirkan pasangan Muliati Saiman/Mansur, Irawan Laliasa/Adi Jaya Surunuddin, calon wakil bupati Siti Murni dan calon wakil bupati Guslin Topan Sabara.

Ketua KPU Sultra Hidayatulla mengatakan pembekalan antikorupsi dan deklarasi LHKPN pasangan calon gubernur/wakil gubernur Sultra, calon bupati/wakil bupati dan walikota/wakil walikota direncanakan atau bukan bersifat mendadak.

“Pasangan calon sudah diingatkan agar tidak keluar daerah atau bepergian sehingga menyulitkan menghadiri pembekalan antikorupsi dan deklarasi LHKPN tanggal 19 April. Namun partisipasi pasangan calon sangat minim,” kata Hidayatulla.

Pj Gubernur Sultra Teguh Setyabudi mengatakan pemerintah daerah bersama penyelenggara mendorong masyarakat terdaftar sebagai pemilih sehingga pesta demokrasi berkualitas.

“Pihak pemerintah tidak henti-hentinya memotivasi masyarakat mendukung pelaksanaan pilkada demokratis dan berkualitas. Partisipasi pemilih diharapkan maksimal agar demokrasi bernilai tinggi,” kata Teguh.

Pemerintah daerah juga meningkatkan koordinasi dengan jajaran kepolisian, TNI dan elemen lainnya untuk mewujudkan pilkada damai dan kondusif, seperti dikutip Antara. (sar)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

POLITIK

Menag Saifuddin Meminta Agar Agama Jangan Dijadikan Alat Politik Praktis

Published

on

Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin meminta kepada setiap unsur masyarakat terutama kepala Kanwil Kemenag Provinsi di seluruh Indonesia untuk lebih proaktif dalam menjaga suasana agar tetap damai dan kondusif di tahun politik, dengan tidak menjadikan agama sebagai alat politik praktis.

Lukman meminta jajaran Kemenag di seluruh Indonesia bisa mengajak para pengelola rumah ibadah untuk menghadirkan para penceramah agama yang tidak provokatif.

“Di Indonesia, banyak tokoh agama yang memiliki wawasan keagamaan mendalam dan moderat. Mereka perlu dihadirkan untuk memberikan pencerahan tentang moderasi agama,” kata Menag Lukman dikutip laman kemenag.go.id yang dipantau dari Jakarta, Jumat (20/4/2018).

Rumah ibadah, kata dia, juga harus senantiasa terpelihara kesuciannya dari ajang politik praktis pragmatis.

Menurut dia, agama jangan dijadikan alat politik yang mengadudomba atau memicu gesekan di tengah masyarakat.

Menag mengatakan bahwa nilai agama justru harus dijadikan sebagai acuan agar masyarakat tetap bersatu dalam keragaman bukan memecah belahnya.

Khusus di tempat ibadah, dia mengajak tidak diisi dengan ceramah-ceramah bermateri kampanye politik praktis berikut konten penghinaan, penodaan, pelecehan terhadap pandangan dan keyakinan ibadah/antarumat beragama.

“Materi ceramah agar juga tidak mengandung provokasi untuk melakukan tindakan diskriminatif, intimidatif, anarkis dan destruktif,” kata dia, seperti dikutip Antara. (nom)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

Trending