Connect with us

SULAWESI SELATAN

Mahasiswa Tolak Soni Sumarsono Plt Gubernur Sulsel

Published

on

Appkes menolak penunjukan Soni Sumarsono sebagai Pelaksana tugas (Plt) Gubernur Sulsel.

Indonesiaraya.co.id, Makassar – Sejumlah lembaga koalisi mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Pemuda Peduli Kesejahteraan (Appkes) Sulawesi Selatan menolak penunjukan Soni Sumarsono sebagai Pelaksana tugas (Plt) Gubernur Sulsel menggantikan Syahrul Yasin Limpo di masa akhir jabatan 8 April 2018.

“Kami menolak Soni Sumarsono sebagai Plt Gubernur Sulsel, karena ada dugaan keterlibatan ikut berpartai dan ini mencederai independensi seorang ASN, kami anggap tidak layak,” kata Jenderal Aksi Asmar Jayono saat aksi di kantor DPRD Sulsel, Makassar, Senin (26/3/2018).

Selain itu, Soni pernah ditunjuk sebagai Plt Gubernur DKI Jakarta mengantikan Basuki Thajaja Purnama atau Ahok saat cuti kampanye Pilkada 2017. Saat itu sejumlah kebijakan kontroversi lahir selama masa jabatannya, dan tidak meneruskan kebijakan Ahok.

“Demi menjaga stabilitas keamanan dan kestabilan di Sulsel baik dari sektor politik, ekonomi, sosial dan lainya, menanggapi adanya nama Soni Sumarsono digadang-gadang menjadi Plt Gubernur dengan ini kami menolak dengan tegas,” paparnya.

Di tempat terpisah penolakan yang sama di lakukan Aliansi Masyarakat Sulawesi Selatan dipimpin Eko Palambarae sebagai Jenderal Lapangan aksi dengan meminta Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo membatalkan penunjukan Soni Sumarsono sebagai Plt Gubernur Sulsel.

Eko menyebutkan adanya dugaan salah satu kandidat berinial NA pernah bertemu langsung dengan bersangkutan, tentu hal ini bisa diindikasikan adanya ketidaknetralan pejabat pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan.

“Ada pertemuan sebelumnya antara Soni Sumarsono dengan salah seorang kandidat belum lama ini, makanya dipertanyakan. Kami mendesak Mendagri segera membatalkan pengusulan bersangkutan karena diduga tidak netral sebagai ASN,” bebernya saat orasi di bawah jembatan layang.

Untuk itu pihaknya menuntut Pemerintah Pusat dalam hal ini Kemendagri memperhatikan aspirasi yang masuk untuk dilakukan perubahan karena bisa berakibat fatal hingga tercederainya pesta demokrasi di Sulsel.

Dikonfirmasi terpisah, pengamat politik Unhas Andi Haris saat diminta tanggapan terkait dengan jabatan Plt Gubernur yang menjadi kontroversi di masyarakat, kata dia, harus dilihat dulu subtasinya.

“Kalau ada bukti terkait dengan pertemuannya dengan salah satu kandidat, itu bisa dijadikan dasar. Tetapi dilihat dulu pertemuan dalam rangka apa, kalau terkait dengan pilkada tentu itu melanggar,” tegasnya.

Saat ditanya wartawan, ada dugaan bersangkutan berafiliasi dengan salah satu Parpol, lanjutnya, dilihat kembali apakah ada bukti menguatkan itu, sebab tidak serta merta ASN berpolitik karena ada aturan dan sanksinya.

“Kalau memang ada pembuktian soal itu maka akan berpengaruh pada subjektifitasnya sebagai pelaksana tugas sebagai gubernur, tapi itu kan masih sebatas dugaan belum bisa disimpulkan, kecuali benar maka Mendagri patut mengantinya, dan bersangkutan dikenakan sanksi,” ujar Dosen Fisip Unhas ini menjelaskan.

Dikonfirmasi terpisah terkait adanya tudingan itu, Soni sumarsono saat dihubungi sedang melakukan rapat dan belum bisa menjelaskan secara rinci atas adanya informasi yang beredar tersebut.

Sebelumnya, Mendagri Thajaja Kumolo akan menunjuk Soni Sumarsono yang kini menjabat Dirjen Otonomi Daerah sebagai Plt Gubernur Sulsel mengantikan Syahrul Yasin Limpo yang masa jabatannya habis pada 8 April 2018, sementara pelaksanan Pilkada serentak akan berlangsung 27 Juni 2018, seperti dikutip Antara. (dft)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

SULAWESI SELATAN

Makassar Inspeksi Panti-Panti Telusuri Perdagangan Orang

Published

on

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak, Tenri Ampa Palallo.

Indonesiaraya.co.id, Makassar – Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Makassar sudah membentuk satu gugus tugas yang akan menginspeksi pant asuhan dan panti pijat di wilayah kerjanya dalam upaya menelusuri kejahatan perdagangan orang.

“Kita sudah membentuk gugus tugas dan nantinya tim ini akan turun secara bersama-sama melakukan sidak ke sejumlah panti asuhan dan panti pijat,” kata Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tenri Ampa Palallo di Makassar, Rabu (25/4/2018).

Inspeksi mendadak yang juga akan melibatkan unsur dari Dinas Sosial, Dinas Pariwisata dan kepolisian itu, ia menjelaskan, akan difokuskan pada panti asuhan mau pun panti pijat yang tidak memiliki izin operasi.

“Kita tidak akan turun jika semua unsur belum lengkap. Kita pastikan dulu izin-izinnya dan kita target di mana dulu yang akan disidak dan itu tidak langsung sekaligus,” katanya.

Menurut dia, saat ini Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak masih berkoordinasi dengan para pemangku kepentingan terkait untuk menentukan lokasi pertama sidaknya.

“Ini sedang kita rapatkan dulu dengan semuanya. Kita juga pasti terbuka dengan laporan-laporan warga jika memang mengetahui ada indikasi itu, maka pasti kita akan bergerak,” terangnya.

Dia menjelaskan pula bahwa inspeksi itu merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah mencegah tindak pidana perdagangan orang, yang korbannya cenderung meningkat setiap tahun.

Tenri mengatakan panti asuhan dan panti pijat menjadi target inspeksi karena ditengarai menjadi tempat penampungan anak dan perempuan korban kejahatan perdagangan orang.

Menurut data Dinas Sosial Makassar, ada 103 panti asuhan resmi (berizin) di Makassar, yang pengelolaannya di bawah pengawasan Dinas Sosial.

Tenri menjelaskan pula bahwa pemerintah daerah juga menggandeng peneliti dan lembaga swadaya masyarakat untuk meneliti kasus-kasus tindak pidana perdagangan orang di Makassar.

Menurut Pasal 1 Undang Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang dimaksud dengan perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi, seperti dikutip Antara. (mhs)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

HIBURAN

Lomba Cipta Mars Sulsel Berhadiah Rp30 Juta

Published

on

Penanggung Jawab Lomba Cipta Lagu Mars Sulsel Irman Yasin Limpo

Indonesiaraya.co.id, Makassar – Lomba Cipta Lagu Mars Sulawesi Selatan (Sulsel) yang digelar oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) menjanjikan hadiah total Rp30 juta.

“Kami memberikan apresiasi Rp30 juta bagi pemenang utama, dan masing-masing Rp3 juta bagi empat nominator, serta plakat dan piagam penghargaan bagi seluruh peserta,” kata Penanggung Jawab Lomba Cipta Lagu Mars Sulsel Irman Yasin Limpo di Makassar, Kamis (19/4/2018).

Selain itu, kata Irman yang juga menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan Sulsel ini, nama pemenang utama akan diabadikan dalam peraturan gubernur, dan memperoleh tempat dalam keprotokoleran pada peringatan Hari Jadi Sulsel.

“Pencipta lagu ini akan diundang setiap tahun pada peringatan Hari Jadi Sulsel sebagai tamu VVIP,” imbuhnya.

Sementara Kepala Bidang Seni dan Pengembangan Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata Sulsel Teken mengatakan perlombaan ini terbuka untuk umum atas nama perorangan, dan peserta adalah penduduk Sulawesi Selatan (KTP Sulsel).

Peserta sayembara, kata dia, nantinya harus menyerahkan satu karya Mars Sulsel dalam bentuk rekaman beserta salinan lirik dan lagunya baik melalui vcd/dvd atau dalam bentuk file elektronik lainnya,file scan KTP, riwayat hidup (format disediakan), dan pernyataan tentang keaslian karya bermaterai Rp6000 (format disediakan).

“Semuanya dikirimkan ke alamat Panitia Sayembara, di Dinas Pendidikan dan Dinas Pariwisata Sulsel,” imbuhnya.

Jangka waktu pengiriman karya, kata dia, tanggal 18 April sampai dengan 26 April 2018.

Adapun kriteria Mars Sulsel, jelasnya, diantaranya mencerminkan slogan dan visi Sulawesi Selatan, dengan mengedepankan kearifan lokal, mencerminkan budaya masyarakat Sulawesi Selatan, semangat kecintaan, semangat perjuangan, dan identitas masyarakat Sulawesi Selatan.

“Mars tersebut mencerminkan aspek filosofis, historis, sosiologis, politis dan dinamika masyarakat Sulawesi Selatan, dan murni karya asli, bukan reproduksi, saduran, atau representasi dari karya cipta lagu lain yang pernah ada sebelumnya, baik secara syair maupun melodis,” tuturnya.

Lagu Mars Sulsel, lanjutnya, memuat 3 alinea, yang terdiri dari 2 alinea mars, dan 1 alinea cord dengan durasi lagu maksimal 3 menit, seperti dikutip Antara. (njp)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

SULAWESI SELATAN

Nurdin Halid Calon Gubernur Terkaya di Sulawesi Selatan

Published

on

Cagub Sulawesi Selatan, Nurhin Halid.

Indonesiaraya.co.id, Makassar – Nilai kekayaan calon gubernur Nurdin Halid paling banyak dibandingkan dengan nilai kekayaan peserta pemilihan gubernur Sulawesi Selatan 2018 yang lain menurut pengumuman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Pasangan Calon Kepala Daerah se-Sulawesi Selatan yang disampaikan di Makassar, Selasa (17/4/2018).

Kekayaan Nurdin Halid menurut LHKPN total Rp167,8 miliar, jauh lebih banyak ketimbang harta calon gubernur Nurdin Abdullah yang total Rp53,1 miliar, serta kekayaan calon gubernur Ichsan Yasin Limpo yang tercatat Rp20 miliar, dan harta calon gubernur Agus Arifin Nu’mang yang sebanyak Rp7 miliar.

Harta Nurdin juga lebih banyak dibandingkan dengan harta peserta pemilihan kepala daerah lain di Sulawesi Selatan, seperti calon Wali Kota Makassar Moh. Ramdhan Pomanto melaporkan harta kekayaan senilai Rp79,7 miliar dan calon Bupati Sidrap Fatmawati Rusdi dengan total harta Rp55,3 miliar.

Dalam Deklarasi LHKPN Calon Kepala Daerah Sulawesi Selatan diumumkan nilai harta 32 pasangan calon kepala daerah yang meliputi empat pasang peserta pemilihan gubernur/wakil gubernur, dua pasang calon wali kota/wakil wali kota Makassar, dua pasang calon wali kota/wakil walikota Parepare, dua pasang calon wali kota/wakil wali kota Palopo, tiga pasang calon bupati/wakil bupati Bantaeng, empat pasang calon bupati/wakil bupati Jeneponto, empat pasang calon bupati/wakil bupati Pinrang, dua pasang calon bupati/wakil bupati Sidrap, tiga pasang calon bupati/wakil bupati Sinjai, dua pasangan calon bupati/wakil bupati Wajo, sepasang calon bupati Bone, dua pasangan calon bupati/wakil bupati Luwu, dan sepasang calon bupati/wakil bupati Enrekang.

“Kami memfasilitasi pengumuman LHKPN tujuannya bagi para calon kepala daerah ini menjadi sarana pengendalian internal karena setiap perubahan harta harus dilaporkan dan dapat diawasi masyarakat,” kata Pimpinan KPK Laode M. Syarief usai Pembekalan Antikorupsi dan Deklarasi LHKPN Pasangan Calon Kepala Daerah se-Sulsel.

Laode mengatakan LHKPN yang diumumkan sudah diverifikasi awal KPK, yang masih terbuka menerima masukan warga yang memiliki informasi tentang harta calon kepala daerah yang belum dilaporkan serta memeriksanya lebih lanjut.

“Jadi sekarang secara administrasi sudah selesai, tetapi kebenaran substansinya mungkinkah ada yang belum dilaporkan, silakan kalau ada masyarakat yang mengetahui, laporkan, nanti KPK akan melakukan verifikasi lebih lanjut,” jelasnya.

Ia mengatakan warga bisa menilai kejujuran masing-masing calon dengan menelaah harta yang sudah dilaporkan dalam LHKPN serta menilai kepatuhan yang bersangkutan dalam pelaporan LHKPN, seperti dikutip Antara. (njp)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

Trending