Connect with us

HUKUM

Polisi Berhentikan Bongkat-Muat Batu Bara di Pelabuhan

Published

on

Polisi Berhentikan Bongkar-Muat Batubara di Pelabuhan.

Indonesiaraya.co.id, Kupang – Kepolisian Resor Kota Kupang memberhentikan aktivitas bongkar-muat batu bara di Pelabuhan Tenau Kupang karena dapat menggangu ekosistem laut di kawasan pelabuhan itu.

“Areal aktivitas bongkar muatnya saat ini sudah kami pasangkan garis polisi sejak pukul 19.30 WITA semalam,” kata Kasat Reskrim Polres Kota Kupang AKP P Bagus kepada wartawan di Kupang, Rabu (28/3/2018).

Ia menjelaskan untuk sementara, kepolisian hanya meminta kelengkapan dokumen-dokumen muatan serta pelaksanaan bongkar muat batu bara di pelabuhan tersebut.

“Hari ini kita akan panggil pihak dan dinas terkait yang memberikan ijin pembongkaran di pelabuhan ini. Karena dari suratnya diketahui bahwa bongkar muat tersebut diberikan oleh pihak syahbandar,” ujarnya.

Selain dapat menggangu ekosistem laut, dari hasil pantuan pihak kepolisian juga proses bongkar muat tidak memenuhi standar keselamatan kerja.

Bagus menambahkan untuk saat ini yang menjadi fokus pemeriksaan adalah kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh karena tercecernya batu bara di lingkungan sekitar area bongkar muat.

Sementara itu, Kepala Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional (BKKPN) Kupang Ikram Sangadji mengatakan belum bisa memberikan jawaban apakah bongkar muat itu bisa merusak ekosistem atau tidak karena harus dilihat dulu dari volumenya dan apakah jatuh ke laut atau tidak batu bara itu.

Seperti dikutip Antara, apalagi aktivitas bongkar muat itu berada dalam area pelabuhan yang ruang lautnya merupakan pemanfaatan utuk aktivitas transportasi laut. (kor)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

HUKUM

Prasetyo : Ungkap Pelanggaran HAM Terganjal Barang Bukti

Published

on

Jaksa Agung, HM Prasetyo.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Jaksa Agung HM Prasetyo menegaskan pengungkapan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu terganjal dengan sulitnya pencarian alat buktinya.

“Bukti-buktinya tentunya tidak mudah untuk ditemukan,” katanya seusai acara Dzikir Akbar dalam rangka menyambut HUT Adhyaksa ke-58 di Jakarta, Jumat (20/7/2018).

Dikatakan, sulitnya mendapatkan alat bukti itu mengingat masalah waktu atau peristiwanya sudah lama terjadi. “Bahkan mungkin sudah sulit (dapat alat bukti) dan tidak mungkin ditemukan lagi,” katanya.

Ia menambahkan dalam ranah hukum di tanah air, penanganan perkara itu tidak bisa berjalan atas dasar asumsi dan opini. “Tapi harus bukti dan fakta,” tandasnya.

Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Ahmad Taufan Damanik meminta Pemerintah untuk segera memproses sembilan kasus pelanggaran HAM berat ke tingkat penyidikan oleh Kejaksaan.

“Komnas HAM sudah sering membahas (sembilan kasus pelanggaran HAM, Red) bersama Kejaksaan Agung dan Kemenkopolhukam,” kata Taufan, ketika memberikan sambutan dalam peringatan 25 tahun Komnas HAM, di gedung Komnas HAM Jakarta, Senin (9/7/2018).

Adapun kesembilan kasus tersebut adalah peristiwa 65, penembakan misterius, Talangsari, Semanggi 1 dan 2, juga kasus di Aceh dan Papua.

Taufan mengatakan berbagai cara dan pendekatan telah ditempuh Komnas HAM untuk mendorong penanganan kasus-kasus tersebut sebagai pemenuhan HAM atas keadilan para korban.

Lebih lanjut Taufan juga meminta Presiden Joko Widodo untuk turut mendorong supaya kasus-kasus pelanggaran HAM tersebut dapat diselesaikan.

“Kita tentu berharap supaya ada titik terang terhadap kasus-kasus tersebut dan kita percaya bahwa Presiden akan memenuhi kewajibannya,” kata Taufan, seperti dikutip Antaar. (riz)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

HUKUM

Polisi Limpahkan Perkara Abu Tour ke Kejaksaan

Published

on

Kabid Humas Polda Sulsel Kombes, Dicky Sondani.

Indonesiaraya.co.id, Makassar – Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan melimpahkan kasus jemaah umrah PT Amanah Bersama Ummat (Abu Tours) ke Kejaksaan Negeri Makassar setelah semua berkas perkara dinyatakan lengkap oleh tim jaksa peneliti.

“Karena kasusnya sudah P-21 (dinyatakan lengkap) oleh jaksa peneliti di Kejati Sulsel, maka sesuai dengan jadwal hari ini langsung pelimpahan tahap dua,” ujar Kabid Humas Polda Sulsel Kombes Dicky Sondani, di Makassar, Jumat (20/7/2018).

Ia mengatakan pelimpahan perkara dengan tersangka bos Abu Tours Hamzah Mamba yang ditanganinya sejak beberapa bulan lalu itu telah beberapa kali mendapat perbaikan-perbaikan sesuai dengan petunjuk dari tim jaksa peneliti.

Dicky menyatakan semua syarat formil dan materiil yang diminta oleh tim jaksa peneliti Kejati Sulsel sudah dipenuhi hingga akhirnya kasusnya dinyatakan lengkap.

“Setelah pelimpahan tahap dua selesai, tersangka dan barang buktinya, maka proses selanjutnya sudah berada di tangan kejaksaan sebelum disidangkan di pengadilan,” katanya.

Kepala Seksi Penerangan dan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Sulsel Salahuddin menyatakan pelimpahan tahap dua dilakukan setelah semua proses pemeriksaan berkas perkara dinyatakan lengkap dan memenuhi semua unsur tindak pidananya.

“Setelah semua selesai, pelimpahan dari polda ke kejati kemudian diteruskan ke Kejari Makassar untuk didaftarkan di panitera pengadilan sebelum disidangkan,” katanya lagi.

Sebelumnya, Jumat (23/3/2018), penyidik Polda Sulsel menetapkan Hamzah Mamba sebagai tersangka karena perusahaannya yang bergerak di bidang travel umrah itu tidak mampu memberangkatkan jemaahnya ke Arab Saudi.

Total kerugian para jemaah umrah yang jumlahnya sebanyak 96.601 orang itu diperkirakan lebih dari Rp1,4 triliun sesuai dengan besaran dana yang masuk dari setiap jemaah.

Atas ketidakmampuan dari pihak Abu Tour dalam memberangkatkan jamaah umrah ini, pihaknya menjerat tersangka dengan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah jo pasal 372 dan 378 KUHP tentang penipuan dan penggelapan serta pasal 45 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Kombes Dicky Sondani menyatakan ancaman hukuman yang disangkakan kepada tersangka adalah pidana penjara maksimal 20 tahun dan denda Rp10 miliar, seperti dikutip Antara. (muh)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

HUKUM

Pelapor Perjalanan Umrah Bekasi Minta Keseriusan Polisi

Published

on

Puluhan calon jemaah umrah di Kota Bekasi, Jawa Barat saat mempertanyakan keseriusan kepolisian setempat dalam menindaklanjuti laporan dugaan penipuan yang dilakukan biro jasa Adhy Tour and Travel.

Indonesiaraya.co.id, Bekasi – Puluhan calon jemaah umrah di Kota Bekasi, Jawa Barat mempertanyakan keseriusan kepolisian setempat dalam menindaklanjuti laporan dugaan penipuan yang dilakukan biro jasa Adhy Tour and Travel.

“Sejak 2015 hingga hari ini, kami belum menerima informasi apa pun dari kepolisian atau pun perusahaan penyedia jasa terkait kepastian pemberangkatan kami ke Arab Saudi,” kata salah satu calon jemaah Firdiana Sari, di Bekasi, Jumat (20/7/2018).

Menurut dia, dugaan kasus penipuan perjalanan umrah itu berawal sejak Juni 2014 saat ibunya bernama Murtiah mewakili sekitar 42 jemaah melaporkan dugaan penipuan dan penggelapan dana umrah oleh Adhy Tour and Travel dengan total kerugian dana perjalanan jemaah mencapai Rp285 juta.

Pada September 2014, kata dia, terjadi kesepakatan antara pelapor dengan terlapor atas nama Hj Yanti mengembalikan sebagian dana pelapor sebesar Rp75 juta untuk lima orang jemaah dengan syarat pelapor mencabut berkas laporan di kepolisian.

“Selain itu, terlapor juga menjanjikan mengembalikan dana jemaah lainnya sekitar Rp45 juta pada Oktober 2015 serta menjanjikan pemberangkatan kepada 11 orang jemaah umrah pada Desember 2014,” katanya.

Namun karena pihak pelapor tidak mencabut berkas laporannya, kata Firdiana, Adhy Tour and Travel urung mengembalikan dana jemaah senilai Rp45 juta.

“Kami pun sepakat mencabut laporan pada 27 November 2014 dengan harapan seluruh uang jemaah kembali kepada pemiliknya,” katanya lagi.

Namun hingga Februari 2015, pihak terlapor belum kunjung mengembalikan dana jemaah yang dimaksud hingga akhirnya Murtiah kembali membuat laporan polisi atas kasus yang sama pada 27 Februari 2015.

Pihak kepolisian pada Maret 2015 menginformasikan bahwa laporan kasus telah diterima dan dalam penyidikan.

“Ibu saya (Murtiah) meninggal dunia pada 6 Mei 2015 karena mengalami depresi ditagih uang oleh jemaah, sebab tidak kabar apa pun dari Adhy Tour tentang jadwal keberangkatan kami,” katanya.

Sejak meninggal sang ibu, pihak keluarga saat ini dibebani utang pengembalian uang jemaah yang gagal berangkat dengan cara urunan.

“Akhirnya kami urunan bersama keluarga besar untuk mengembalikan dana jemaah, sebab kasus di kepolisian pun belum ada kejelasan sama sekali perihal dana kami,” katanya pula.

Firdiana berharap, laporan kepolisian bernomor: B/510/III/2015/Resta Bks Kota bisa segera ditindaklanjuti untuk menuntaskan kasus ini, seperti dikutip Antara. (dln)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

Trending