Connect with us

MEDIA

AJI Mataram Kecam Intimidasi Pejabat Pemkot

Published

on

Tolak Kekerasan Terhadap Wartawan.

Indonesiaraya.co.id, Mataram – Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Mataram mengecam intimidasi yang dipertunjukkan oleh salah seorang pejabat Pemerintah Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat kepada wartawan dari koran Harian Suara NTB Muhammad Kasim.

Sikap yang kurang pantas ditunjukkan oleh Kabag Infrastruktur dan Kerja Sama Setda Kota Mataram M Nazarudin Fikri, terjadi pada Rabu (4/4/2018) pagi, ketika Muhammad Kasim mencoba mengkonfirmasi soal rendahnya serapan realisasi fisik dan keuangan Pemkot Mataram pada triwulan pertama.

“Awalnya biasa saja ketika mengkonfrontir data yang saya dapatkan dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah,” kata Muhammad Kasim.

Namun Nazarudin Fikri menanggapinya dengan kembali mempertanyakan keabsahan data yang didapat pria yang akrab disapa Chem tersebut.

“Anda dapat data dari mana itu,” kata Chem, menirukan ucapan Nazarudin Fikri.

“Saya dapat data dari situs website monev LKPP,” kata Chem, menanggapi pertanyaan balik dari Nazarudin Fikri.

Mendengar jawaban Chem, Nazarudin Fikri dengan nada keras dan raut wajah yang kurang mengenakkan untuk dipandang, mempersilakan kepada Chem menggunakan data yang dia dapatkan dari website monev LKPP.

“Silakan saja pakai (data LKPP), saya ‘no comment’,” ujarnya mengikuti jawaban Nazarudin Fikri.

Menanggapi jawabannya, Chem memilih untuk mengakhiri wawancara dan kembali berkumpul dengan rekan wartawan lainnya yang biasa melaksanakan tugas peliputan di Pemkot Mataram.

Tidak lama kemudian, pejabat tersebut keluar dari ruangan rapat Pemkot Mataram dan memanggil Chem dengan nada tinggi.

Chem yang berada tidak jauh dari pandangan Nazarudin Fikri, langsung datang menghampirinya.

“Saya kaget, tiba-tiba ada yang teriak panggil saya,” ujarnya.

Ali Ma’sum, wartawan dari koran Harian Radar Lombok yang duduk berkumpul bersama Chem, juga merasa kaget mendengar panggilan untuk rekannya.

“Awalnya saya tidak begitu menanggapi sewaktu Chem menghampiri pejabat itu. Saya baru perhatikan sewaktu bapak itu main tunjuk, seperti mau mukul,” ujar Ali.

Atas kejadian itu, Ali bersama Azizam, reporter TVRI Biro NTB, turut menghampiri dan menyaksikan perdebatan yang terjadi antara Chem dengan Nazarudin Fikri. Bahkan keduanya sempat mendengar, merekam dan mendokumentasikan sikap yang dinilai arogan dari seorang pejabat.

“Kamu wartawan bodoh, kamu wartawan banci,” kata Nazarudin Fikri yang didengar oleh Ali dan Azizam.

Begitu pula sebaliknya, Chem yang nampaknya tidak terima mendengar perkataan Nazarudin Fikri menjawabnya dengan kalimat yang sama.

“Kamu itu pejabat bodoh, pejabat banci,” ujar Chem.

Perdebatan yang cukup memanas itu pun kemudian berhasil diredam ketika Kabag Humas Setda Kota Mataram Lalu Mashun datang melerai dan menenangkan keduanya.

Terkait dengan kejadian ini, Ketua Divisi Advokasi AJI Mataram Haris Mahtul menilai, sikap Nazarudin Fikri sebagai seorang pejabat publik sudah mengarah pada perbuatan intimidasi atas kinerja wartawan.

“Menurut kami, yang bersangkutan masuk kategori menghalang-halangi tugas jurnalis, ancamannya pidana sesuai yang disebutkan dalam pasal 4 ayat 2 dan ayat 3 Undang Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Ancaman hukumannya dua tahun penjara dan denda Rp500 juta,” kata Haris, wartawan dari Suara NTB.

Lebih lanjut, pihaknya masih mengkaji langkah advokasi yang dialami salah seorang anggotanya tersebut. Kemungkinan pihaknya akan memberikan ultimatum kepada pimpinannya, Wali Kota Mataram agar menegur Nazarudin Fikri.

Begitu juga disampaikan Ketua AJI Mataram Fitri Rachmawati, kejadian yang dialami salah seorang anggotanya ini harus menjadi pelajaran penting bagi para pejabat publik untuk tidak menunjukkan sikap arogansi dalam menanggapi pertanyaan maupun pemberitaan jurnalis.

Menurutnya, sosok seorang pejabat tidak terlepas dari labelnya sebagai pelayan publik yang harus siap terhadap segala bentuk kritikan.

“Saya menilai tindakan pejabat Pemkot Mataram ini tidak layak dilakukan oleh seorang pelayan rakyat, apalagi upaya konfirmasi dan disiplin verifikasi telah ditunjukkan oleh jurnalis Suara NTB Muhammad Kasim,” kata Fitri yang juga reporter Kompas TV Biro NTB tersebut, seperti dikutip Antara. (dbp)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

HUKUM

Wah, Dewan Pers Digugat Perbuatan Melawan Hukum

Published

on

Gedung Dewan Pers

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Protes keras insan pers atas kebijakan dan regulasi yang dibuat oleh Dewan Pers kian deras mengalir dari berbagai penjuru tanah air.

Gerakan protes itu makin memuncak akibat maraknya tindakan kriminalisasi terhadap pers di berbagai daerah namun Dewan Pers terlihat diam saja, bahkan terkesan ikut mendorong agar para jurnalis kritis dipenjarakan.

Tindakan yang dilakukan Dewan Pers dinilai sebagai perbuatan melawan hukum karena melampaui kewenangan fungsi Dewan Pers

Menyikapi permasalahan ini, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Serikat Pers Republik Indonesia Hence Mandagi dan Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Persatuan Pewarta Warga Indonesia Wilson Lalengke telah mengambil langkah hukum sebagai upaya mengakomodir aspirasi para wartawan dan media dari berbagai daerah yang merasa dirugikan oleh kebijakan dan aturan yang dibuat oleh Dewan Pers.

Pada Kamis (19/4/2018), kedua pimpinan organisasi pers ini resmi melayangkan gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Dewan Pers di kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan menunjuk tim kuasa hukum yang diketuai Dolfi Rompas, SH, MH.

Berbagai aturan dan kebijakan Dewan Pers yang dinilai melampaui kewenangannya antara lain adalah melaksanakan kegiatan wajib bagi wartawan Indonesia untuk ikut Uji Kompetensi Wartawan melalui Lembaga Penguji Standar Kompetensi Wartawan yang ditetapkan sendiri oleh Dewan Pers dengan cara membuat peraturan-peraturan sepihak.

Tindakan yang dilakukan Dewan Pers ini merupakan Perbuatan Melawan Hukum karena melampaui kewenangan fungsi Dewan Pers sebagaimana diatur dalam pasal 15 ayat (2) UU Pers.

“Berdasarkan fungsi Dewan Pers tersebut tidak ada satupun ketentuan yang mengatur Dewan Pers sebagai lembaga yang dapat menyelenggarakan uji kompetensi wartawan,” ujar Dolfi Rompas, selaku kuasa hukum penggugat.

Perbuatan Dewan Pers menyelenggarakan kegiatan uji kompetensi wartawan juga sangat bertentangan atau menyalahi Pasal 18 ayat (4) dan (5) UU Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yaitu pasal :

(4) Untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja dibentuk badan nasional sertifikasi profesi yang independen.

(5) Pembentukan badan nasional sertifikasi profesi yang independen sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah”.

Kegiatan uji kompetensi wartawan tersebut di atas juga menyalahi atau melanggar pasal 1 ayat (1) & (2); dan pasal 3, serta pasal 4 ayat (1) & (2) Peraturan Pemerintah tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi.

“Jadi sangat jelas di sini aturan hukum menjelaskan bahwa lembaga yang berwenang menetapkan atau mengeluarkan lisensi bagi Lembaga Uji Kompetensi atau Lembaga Sertifikasi Profesi adalah BNSP bukannya Dewan Pers,” katanya.

Sehingga Lembaga Uji Kompetensi Wartawan yang ditunjuk atau ditetapkan Dewan Pers dalam Surat Keputusannya adalah ilegal dan tidak memiliki dasar hukum dan sangat merugikan wartawan.

Sementara itu, Hence Mandagi selaku Ketua Umum DPP SPRI menegaskan, tindakan Dewan Pers melaksanakan verifikasi organisasi wartawan yang menetapkan sendiri peraturannya dengan cara membuat dan menerapkan Peraturan Dewan Pers tentang Standar Organisasi Wartawan kepada seluruh organisasi pers masuk kategori Perbuatan Melawan Hukum.

Akibat perbuatan tersebut menyebabkan anggota dari organisasi-organisasi Pers yang memilih anggota Dewan Pers pada saat diberlakukan UU Pers tahun 1999 kini kehilangan hak dan kesempatan untuk ikut memilih dan dipilih sebagai anggota Dewan Pers.

Bahkan organisasi-organisasi pers tersebut, termasuk SPRI, tidak dijadikan konstituen Dewan Pers akibat peraturan yang dibuat oleh Dewan Pers tentang Standar Organisasi Wartawan dengan menetapkan sepihak bahwa hanya tiga organisasi pers sebagai konstituen Dewan Pers yakni PWI, Aji, dan IJTI.

Mandagi juga mengatakan, tindakan Dewan Pers melaksanakan verifikasi terhadap perusahaan pers dengan cara membuat Peraturan Dewan Pers tentang Standar Perusahaan Pers, sangat bertentangan dan melampaui fungsi dan kewenangan Dewan Pers sebagaimana diatur dalam pasal 15 ayat 2 huruf g UU Pers.

“Dampak dari hasil verifikasi perusahaan pers yang diumumkan ke publik menyebabkan media massa atau perusahaan pers yang tidak atau belum diverifikasi menjadi kehilangan legitimasi di hadapan publik. Perusahaan pers yang belum atau tidak diverifikasi mengalami kerugian materil maupun imateril karena kehilangan peluang dan kesempatan serta terkendala untuk mendapatkan belanja iklan,” jelas Mandagi.

Selain itu, ada edaran Dewan Pers terkait hasil verifikasi perusahan pers di berbagai daerah menyebabkan sejumlah instansi pemerintah daerah dan lembaga penegak hukum di daerah mengeluarkan kebijakan yang hanya melayani atau memberi akses informasi kepada media yang sudah diverifikasi Dewan Pers.

Hal ini sangat merugikan perusahaan pers maupun wartawan yang bekerja pada perusahan pers yang dinyatakan belum lolos verifikasi Dewan Pers, karena mengalami kesulitan dalam memperoleh akses informasi dan akses pengembangan usaha.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum DPN PPWI Wilson Lalengke menegaskan, pihaknya mengajukan gugatan ini sebagai bentuk pembelaan kepada seluruh pekerja media, secara khusus terhadap para jurnalis yang terdampak langsung dengan kebijakan Dewan Pers selama ini.

Dua kasus yang diadukan dan ditangani PPWI yang terkait langsung dengan kebijakan Dewan Pers menjadi pertimbangan PPWI Nasional, sehingga merasa perlu melibatkan diri dalam proses gugat-menggugat secara hukum ini.

Kasus itu menurut data PPWI adalah:

1. Kriminalisasi terhadap dua jurnalis Aceh, Umar Effendi dan Mawardi terkait pemberitaan tentang “Tidak Sholat Jumat seorang oknum anggota DPRA, Azhari alias Cage, yang dimuat di media online Berita Atjeh dan berdasarkan rekomendasi Dewan Pers mereka akhirnya dijebloskan ke penjara.

2. Kriminalisasi terhadap pers yang menimpa Pemimpin Umum media Jejak News Ismail Novendra terkait berita tentang dugaan KKN oknum pengusaha yang memiliki hubungan kekerabatan dengan Kapolda Sumatera Barat, dan meraup beberapa proyek strategis di sejumlah instansi pemerintah di Sumatera Barat. Kasus ini tetap berlanjut ke Pengadilan Negeri setempat meskipun Dewan Pers telah merekomendasikan agar kasus tersebut diselesaikan dengan menggunakan UU Pers, namun polisi tetap memproses menggunakan pasal 310 dan 311 KUHP.

Salah satu kesimpulan dari dua kasus di atas, menurut Lalengke, bahwa sebenarnya rekomendasi Dewan Pers, dari pangkal hingga ke ujung hanyalah akal-akalan saja dan tidak membantu, serta tidak berguna alias tidak diperlukan.

“Untuk itu Dewan Pers perlu ditinjau kembali atau dibubarkan saja sebelum uang negara habis digunakan untuk biaya operasional lembaga yang tidak berguna bagi dunia jurnalisme di negeri ini,” kata Wilson Lalengke.

Jebolan PPRA XLVIII Lemhanas RI tahun 2012 ini juga mengajak seluruh insan pers tanah air untuk ikut berjuang menegakan kemerdekaan pers agar tidak ada lagi kriminalisasi terhadap pers. (bud)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

MEDIA

PWI Minta Dewan Pers Verifikasi Ulang Anggotanya

Published

on

Sekjen PWI, Hendri CH Bangun. (kiri)

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) mengajukan permintaan kepada Dewan Pers agar seluruh organisasi wartawan yang menjadi anggota Dewan Pers diverifikasi ulang jumlah anggotanya.

“Semua wartawan AJI, IJTI dan PWI diverifikasi sesuai aturan perundang-undangan dan Peraturan Dewan Pers,” kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) PWI, Hendri CH Bangun dalam siaran pers yang diterima Antara Jakarta, Kamis (19/4/2018).

PWI meminta agar dalam verifikasi ulang ini, hanya mereka yang memenuhi persyaratan sebagai wartawan yang sesuai peraturan Dewan Pers saja yang dihitung sebagai anggota organisasi wartawan. Di antara syarat itu harus bekerja pada perusahaan pers yang berbadan hukum.

” Sedangkan yang tidak memenuhi syarat, tidak dapat lagi dihitung sebagai anggota sebuah organisasi wartawan,” tambah Hendry.

Sesuai Peraturan Dewan Pers orang yang dikategorikan sebagai wartawan diatur harus masih aktif melakukan pekerjaan jurnalistik dan tergabung dalam perusahaan pers yang berbadan hukum. Sebuah organisasi wartawan sekurang-kurangnya harus memiliki 500 wartawan yang masih aktif. Dalam verifikasi ulang PWI minta dilakukan secara menyeluruh baik verifikasi administratif maupun verifikasi faktual.

Selain meminta diadakan verifikasi ulang, untuk menegakkan keadilan PWI juga meminta agar sistem keanggotaan Dewan Pers diatur secara proporsional berdasarkan jumlah anggota. Dengan demikian organisasi wartawan yang lebih besar tidak disamakan dengan organisasi wartawan yang lebih kecil, apalagi yang benar-benar kecil. Sistem keanggotaan yang proporsional akan membawa perubahan dalam jumlah suara organisasi wartawan di Dewan Pers.

Ketua Dewan Kehormatan PWI Pusat, Ilham Bintang, mengemukakan sebagai anggota Dewan Pers dengan jumlah anggota terbesar, sudah sewajarnya PWI mempunyai suara di Dewan Pers yang sebanding dengan jumlah anggotanya .” Selama ini kami sudah sangat toleransi dan tidak pernah mengusik organisasi wartawan lainnya,” kata Ilham.

Tetapi agar lebih demokratis dan mencerminkan kenyataan, sudah saatnya keanggotaan organisasi wartawan diatur secara proporsional berdasarkan jumlah anggota organisasi wartawan tersebut, seperti dikutip Antara. (jsr)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

MEDIA

Praktisi Media : Wacana Perubahan Hari Pers Emosional

Published

on

Pers nasional adalah pers perjuangan sehingga wacana mengubah hari pers nasional ke tanggal 23 September dikawatirkan hanya dengan alasan emosional.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Praktisi Media dan pendiri Indonesian Online Media Syndicate (IOMS) Teguh Santosa menegaskan pers nasional adalah pers perjuangan sehingga wacana mengubah hari pers nasional ke tanggal 23 September dikawatirkan hanya dengan alasan emosional.

“Pers nasional kita adalah pers perjuangan. Lahir bersama keinginan menciptakan satu bangsa yang berdaulat. Dalam konteks kebangsaan dan perjuangan itulah pejuang dan wartawan berkumpul di Solo pada 9 Februari 1946 untuk menegaskan kesatuan jiwa mereka,” katanya di Jakarta, Selasa (17/4/2018).

Hal ini disampaikan Teguh Santosa saat dimintai pandangannya mengenai keinginan sementara pihak mengubah tanggal Hari Pers Nasional (HPN) dari tanggal 9 Februari menjadi 23 September.

Teguh mengingatkan, bahwa pers nasional memiliki sejarah yang panjang, sepanjang sejarah perjuangan membangun pondasi kebangsaan dan merebut kemerdekaan Indonesia.

Teguh khawatir keinginan mengubah tanggal Hari Pers Nasional didasarkan pertimbangan egoisme pihak tertentu.

“Saran saya, lebih baik kita fokus membantu publik mendapatkan gambaran yang pas mengenai posisi negara ini di tengah percaturan global,” kata Teguh.

Lebih lanjut Teguh menegaskan bahwa saat ini ada dua pekerjaan besar di depan mata masyarakat pers nasional. Dua pekerjaan besar itu adalah memastikan bahwa setiap wartawan yang bekerja di perusahaan pers memiliki kompetensi, dan setiap perusahaan pers yang melayani kebutuhan informasi publik bekerja dengan standar profesionalisme yang dapat dipertanggung jawabkan.

Kedua hal itu, tambah Teguh memiliki arti yang sangat penting di tengah perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin menjadi, yang di sisi lain digunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk menciptakan disharmoni di tengah kehidupan bangsa dan negara.

“Kedua hal itu adalah ekspresi yang paling pas untuk memperlihatkan kepedulian menciptakan pers berkualitas dan di saat bersamaan merupakan sumbangan kita untuk demokrasi yang dewasa di Indonesia,” kata Teguh.

Menurut Teguh, perdebatan mengenai perubahan tanggal itu tidak lebih penting daripada menyelesaikan kedua pekerjaan besar yang sudah disebutnya di atas, seperti dikutip Antara. (jsr)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

Trending