Connect with us

HUKUM

Baca Puisi yang Diduga Menista Agama, Ganjar Pranowo Dilaporkan Polisi Selasa Ini

Published

on

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, sedang baca puisi.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang akan ingin maju lagi menjadi Gubernur lima tahun ke depan, akhirnya tersandung masalah dengan umat Islam. Gara-gara baca puisi yang diduga mengandung unsur SARA dan menista agama.

Adalah Ketua Umum Forum Umat Islam Bersatu (FUIB) Rahmat Hirman yang akan melaporkan secara resmi Ganjar Pranowo kepada Bareskrim Mabes Polri Jakarta, pada Selasa (10/4/2018) ini.

Puisi yang dibaca Ganjar itu menyinggung umat Islam karena mengandung kalimat yang diduga SARA dan menista agama.

“Forum Umat Islam Bersatu (FUIB) bermaksud akan melaporkan Ganjar Pranowo secara resmi pada Hari/tanggal: Selasa, 10 April 2018. Pukul: 13.00 WIB (Ba’da Sholat Dzuhur),” kata Ketua Umum FUIB Rahmat Himran, di Jakarta, Minggu (8/4/2018).

BACA JUGA : Kuasa Hukum Cagub Jateng Ganjar-Yasin Lapor Polisi, Begini Reaksi Bos FUIB

Berikut ini, adalah pembacaan puisi yang dilakukan oleh gubernur incumbent Ganjar Pranowo, sebagai berikut :


Dalam undangan liputan kepada media di Bareskrim, Rahmat Himran menyebutkan bahwa puisi yang dibacakan oleh Ganjar itu sangat menyinggung Umat Islam dimana terdapat kalimat yang mengandung unsur SARA Dan Penistaan Agama.

Kalimat yang dimaksud adalah, “Kau ini bagaimana kau bilang Tuhan Sangat dekat. Kau sendiri yang memanggil-manggilnya dengan pengeras suara setiap saat”.

Pembacaan puisi yang berjudul “Kau Ini Bagaimana” oleh Ganjar Pranowo dalam acara talk show kandidat Jawa Tengah yang disiarkan oleh Kompas TV dalam program Rosi itu, kini beredar secara viral.

Sementara itu pasangan Ganjar di Pilgub Jateng, Taj Yasin atau Gus Yasin, seperti dilansir media siber menuding, ada sekelompok orang berupaya memfitnah pasangan Ganjar-Yasin.

Gus Yasin menyatakan, isu penistaan agama kepada Ganjar adalah fitnah. Namun ia meminta pendukung tidak balik menyerang dengan hal yang sama.

“Fitnah yang beredar adalah Ganjar-Yasin menista agama. Itu tidak benar. Mari kita jawab dan respon isu seperti itu secara bersih, santun. Jangan balas fitnah dengan fitnah,” jelasnya. (nur)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

HUKUM

Pengusaha Dituntut Tiga Tahun karena Menyuap

Published

on

Direktur Utama PT Sarana Bagun Nusantara, Hasmun Hamzah. (kanan)

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Direktur Utama PT Sarana Bagun Nusantara Hasmun Hamzah dituntut tiga tahun penjara ditambah denda Rp200 juta karena menyuap Wali Kota Kendari 2012-2017 Asrun dan anaknya Wali Kota Kendari 2017-2022 Adriatma Dwi Putra sebesar Rp6,798 miliar.

“Menuntut agar majelis hakim pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutuskan terdakwa Hasmun Hamzah secara sah dan meyakinkan secara hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Hasmun Hamzah dengan pidana penjara tiga ditambah denda sebesar Rp200 juta subsider enam bulan kurungan,” kata Ketua Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK Kiki Ahmad Yani dalam sidang di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin (16/7/2018).

Tuntutan itu berdasarkan dakwaan subsider pasal 5 ayat (1) huruf b UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Hal yang memberatkan, terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dari KKN.

Hal yang meringankan terdakwa membantu mengungkap pelaku lain yang memiliki peran yang lebih besar, terdakwa ditetapkan sebagai saksi pelaku yang bekerja sama dalam tindak pidana korupsi (justice collaborator/JC) berdasarkan keputusan pimpinan KPK No 1118 tahun 2018 tanggal 11 Juli 2018.

Hasmun Hamzah dinilai terbukti memberi uang sebesar Rp4 miliar dan Rp2,798 miliar kepada Asrun selaku Wali Kota Kendari 2012-2017 Selain itu kepada Adriatma Dwi Putra selaku Wali Kota Kendari 2017-2022 bersama Fatmawaty Faqih selaku Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).

Pemberian uang sebesar Rp4 miliar ditujukan agar Asrun memenangkan perusahaan Hasmun dalam lelang pembangunan kantor DPRD Kendari tahun anggaran 2014-2017 dan pembangunan Tambat Labuh Zona III Taman Wisata Teluk Ujung Kendari Beach tahun anggaran 2014-2017.

Sedangkan pemberian uang sebesar Rp2,798 miliar adalah agar Adriatma Dwi Putra memenangkan perusahaan Hasmun dalam lelang pekerjaan pembangunan Jalan Bungkutoko-Kendara New Port tahun 2018-2020 serta mempermudah pelaksanaan pekerjaan proyek yang dilaksanakan PT SBN.

Pemberian uang dilakukan dalam dua tahap yaitu pada 15 Juni 2017 sebesar Rp2 miliar secara tunai yang diserahkan kepada Fatmawaty Faqih di kamar Hotel Marcopolo dan pada 30 Agustus diserahkan langsung oleh Hasmun kepada Fatmawaty di rumahnya.

Asrun kemudian mengajukan diri sebagai calon gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) tahun 2018 dan untuk mengurus segala keperluan dana terkait Asrun dikerjakan oleh Adriatma Dwi Putra dan Fatmawaty Faqih.

Pada Februari 2018, Adriatma mengundang Hasmun datang ke rumah jabatan wali kota dan meminta Hasmum membantu biaya kampanye Asru sebesar Rp2,8 miliar dan disanggupi untuk diserahkan pada 26 Februari 2018 karena Hasmun mendapat proyek tahun jaman pembangunan jalan Bungkutoko-Kendari New Port sebesar Rp60,168 miliar.

Hasmun lalu memerintahkan “account officer” Bank Mega Kendari pada 19 Februari 2018 untuk menarik uang sebesar Rp1,5 miliar dalam pecahan Rp50 ribu yang baru dengan tujuan supaya lebih ringkas dan orang-orang yang akan menerima uang dalam acara kampanye Asrun senang.

Hasmun lalu memerintahkan karyawannya di PT SBN Rini Erawati Sila untuk menarik uang kas sebesar Rp1,3 miliar sehingga total seluruhnya Rp2,8 miliar.

Uang Rp1,5 miliar dari bank Mega lalu diambil oleh Rini Erawati dan Hidayat pada 26 Februari 2018 dan dibawa ke rumah sekaligus kantor Hasmun di Kendari.

Selanjutnya uang digabung dengan uang yang berasal dari brankas PT SBN sebenar Rp1,3 miliar yang dibawa ke kamar orang tua Hasmun dan digabungkan dalam kardus sehingga totalnya Rp2,8 miliar.

Selanjutnya Wahyu Adee Pratama mengambil uang tersebut pada pukul 23.00 WIT menggunakan mobil dan mengambil kardus berisi uang tersebut dan dibawa ke rumah Ivan Santri Jaya dan kardus diganti dengan kardus cokelat tulisan “Paseo”.Beberapa hari kemudian uang itu diserahkan kepada penyidik KPK dalam kardus “Paseo” dan dihitung dengan mesin penghitung uang jumlah seluruhnya Rp2,798 miliar sehingga total uang yang diberikan mencapai Rp6,798 miliar, seperti dikutip Antara. (dln)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

HUKUM

TNI AL Gagalkan Penyelundupan 5,297 Kilogram Sabu

Published

on

Penyelundupan narkotika jenis sabu-sabu seberat 5,297 kilogram di perairan Asahan Sumatera Utara.

Indonesiaraya.co.id, Tanjungbalai, Sumut – Komando Armada (Koarmada) I TNI-AL berhasil memberantas kegiatan ilegal di laut dengan menggagalkan upaya penyelundupan narkotika jenis sabu-sabu seberat 5,297 kilogram di perairan Asahan Sumatera Utara.

Panglima Koarmada I Yudo Margono, Senin (16/7/2018) menjelaskan, upaya penyelundupan sabu-sabu itu digagalkan Tim First Fleet Quick Respons (FFQR) Lanal Tanjungbalai Asahan (TBA) dari sebuah kapal motor tanpa nama dan dokumen di Tanjung Berombang Sungai Asahan, pada Minggu (15/7/2018).

Menurut Yudo, penangkapan kapal tersebut berawal dari informasi diperoleh Perwira Seksi Intelijen Lanal TBA dari masyarakat. Informasi tersebut ditindaklanjuti dengan menerjunkan Tim FFQR I Lanal TBA untuk melaksanakan patroli dan penyekatan guna memastikan kebenaran informasi itu.

“Tim FFQR I Lanal TBA segera melaksanakan patroli menggunakan Patkamla SSG II-I-47 dan melakukan pemeriksaan terhadap kapal-kapal mencurigakan yang melintas di perairan Asahan,” kata Yudo pada konferensi pers di Makolanal TBA.

Ia melanjutkan, Tim mencurigai sebuah kapal yang bergerak masuk menuju Sungai Asahan. Saat didekati kapal tersebut menambah kecepatan dan bergerak ke arah hutan bakau di Tanjung Berombang Sungai Asahan.

Oleh Anak Buah Kapal (ABK), kapal tersebut terlihat dikandaskan dalam kondisi mesin masih hidup dan sempat terlihat orang berlari masuk ke dalam hutan bakau. Tim berusaha mengejar dan pencarian terhadap orang diduga ABK, namun tidak membuahkan hasil.

Setelah melaksanakan penggeledahan kapal tanpa nama itu, Tim FFQR berhasil menemukan lima bungkusan warna coklat dibagian belakang yang ditutupi kayu.

“Setelah Tim FFQR Lanal TBA dibantu Badan Narkotika Nasional Kota Tanjungbalai melaksanakan pengecekan barang bukti itu, hasilnya positif merupakan narkoba jenis sabu-sabu seberat 5,297 kilo gram,” ungkap Yudo Margono.

Pjs Danlanal TBA Mayor Laut (Kh) Taryono mengatakan, saat ini kapal pengangkut sabu-sabu tersebut berada di Posmat Bagan Asahan. Dan kasus tersebut berupaya dikembangkan dengan penyelidikan terhadap pemilik kapal motor tanpa dokumen tersebut, seperti dikutip Antara. (yan)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

HUKUM

KPK Panggil 10 Anggota DPRD Kota Malang

Published

on

Anggota DPRD Kota Malang Sulik Lestyowati menangis usai menjalani pemeriksaan dan ditahan KPK .

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil 10 anggota DPRD Kota Malang, Jawa Timur yang telah ditetapkan sebagai tersangka suap pembahasan APBD-P Pemerintah Kota Malang Tahun Anggaran 2015.

Total 18 anggota dPRD Kota Malang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus suap tersebut.

“10 anggota DPRD Kota Malang dijadwalkan diperiksa sebagai tersangka tindak pidana korupsi tersangka suap pembahasan APBD-P Pemerintah Kota Malang Tahun Anggaran 2015,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin (16/7/2018).

10 tersangka anggota DPRD Kota Malang yang dipanggil itu, yakni Sulik Lestyowati dari Fraksi Partai Demokrat, HM Zainuddin dari Fraksi PKB, Salamet dari Fraksi Gerindra, Suprapto dari Fraksi PDIP, Abdul Hakim dari Fraksi PDIP, Tri Yudiani dari Fraksi PDIP, Abdul Rachman dari Fraksi PKB, Sukarno dari Fraksi Partai Golkar, Hery Subianto dari Fraksi Partai Demokrat, dan Mohan Katelu dari Fraksi PAN.

Sebelumnya, pada Agustus 2017 lalu, KPK telah menetapkan dua tersangka dalam kasus itu, yakni mantan ketua DPRD Kota Malang M Arief Wicaksono dan mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Pengawasan Bangunan (PUPPB) Jarot Edy Sulistyono.

KPK pun mengumumkan mantan wali kota Malang Moch Anton bersama 18 anggota DPRD Kota Malang 2014-2019 lainnya sebagai tersangka dalam pengembangan kasus suap tersebut pada 21 Maret 2018 lalu.

Setelah melakukan proses pengumpulan informasi, data, mencermati fakta persidangan, KPK menemukan bukti permulaan yang cukup untuk membuka penyidikan baru dengan 19 tersangka.

Moch Anton selaku Wali Kota Malang saat itu diduga memberi hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.

Atau untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya kepada ketua DPRD dan anggota DPRD Kota Malang periode 2014-2019 terkait dengan pembahasan APBD-P Pemkot Malang Tahun Anggaran 2015.

Moh Anton disangkakan melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau pasal 13 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sedangkan terhadap 18 anggota DPRD Kota Malang 2014-2019 disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau pasal 11 UU No 31 Tahun 1999 yang diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Penyidik KPK mendapatkan fakta-fakta yang didukung dengan alat bukti berupa keterangan saksi, surat, dan barang elektronik bahwa 18 tersangka unsur pimpinan dan anggota DPRD Kota Malang 2014-2019 menerima “fee” dari Moch Anton bersama-sama tersangka Jarot Edy Sulistyono untuk memuluskan pembahasan APBD-P Pemkot Malang Tahun Anggaran 2015.

Diduga, unsur pimpinan dan anggota DPRD menerima pembagian “fee” dari total “fee” yang diterima oleh tersangka M Arief Wicaksono sebesar Rp700 juta dari tersangka Jarot Edy Sulistyono.

Diduga Rp600 juta dari yang diterima M Arief Wicaksono tersebut kemudian didistribusikan pada sejumlah anggota DPRD Kota Malang.

Ke-18 tersangka anggota DPRD Kota Malang 2014-2019 itu antara lain Suprapto dari Fraksi PDIP, HM Zainuddin dari Fraksi PKB yang juga Wakil Ketua DPRD Malang, Sahrawi dari Fraksi PKB, Salamet dari Fraksi Gerindra, Wiwik Hendri Astuti dari Fraksi Partai Demokrat yang juga Wakil Ketua DPRD Malang, Mohan Katelu dari Fraksi PAN, Sulik Lestyowati dari Fraksi Partai Demokrat, dan Abdul Hakim dari Fraksi PDIP.

Selanjutnya, Bambang Sumarto dari Fraksi Partai Golkar, Imam Fauzi dari Fraksi PKB, Syaiful Rusdi dari Fraksi PAN, Tri Yudiani dari Fraksi PDIP, Heri Pudji Utami dari Fraksi PPP, Hery Subianto dari Fraksi Partai Demokrat, Ya’qud Ananda Gudban dari Fraksi Partai Hanura, Rahayu Sugiarti dari Fraksi Partai Golkar, Sukarno dari Fraksi Partai Golkar, dan Abdul Rachman dari Fraksi PKB, seperti dikutip Antara. (bfd)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

Trending