Connect with us

HUKUM

82 Tewas Tenggak Minuman Oplosan di Jakarta-Jabar

Published

on

Korban tewas setelah menenggak minuman keras (Miras) oplosan.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Kadivhumas Polri Irjen Pol Setyo Wasisto mengatakan hingga saat ini tercatat 82 orang tewas akibat menenggak minuman keras oplosan di beberapa wilayah di Jakarta dan Jawa Barat.

Dari jumlah tersebut, kata Irjen Setyo di Jakarta, Selasa (11/4/2018), di Jabar, yakni di Kabupaten Bandung dan Sukabumi, tercatat 51 orang meninggal dunia.

“Masih ada 82 orang lainnya yang dirawat,” katanya.

Sementara di Jakarta ada 31 orang tewas.

“Kami ingatkan masyarakat, ini seperti peringatan. Kita harus sadar bahwa konsumsi minuman beralkohol tidak boleh sembarangan. Kalau tidak jelas produsen dan kandungannya, sangat berbahaya bila dikonsumsi,” katanya.

Sejauh ini, polisi menangkap dua orang penjual minuman keras oplosan di Jabar. “Kami telusuri latar belakang dan motif penjual,” kata dia.

Tim gabungan yang terdiri dari penyidik Bareskrim, Polda Metro Jaya dan Polda Jabar dikerahkan untuk mengusut kasus ini. Mereka juga bekerja sama dengan BPOM dan Pusat Laboratorium Forensik (Puslabfor) untuk memeriksa kandungan dalam miras oplosan itu. Miras oplosan yang dikonsumsi para korban diketahui dikemas dalam plastik maupun botol, seperti dikutip Antara. (apd)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

HUKUM

KPK Masih Periksa Aris Budiman

Published

on

Direktur Penyidikan KPK, Aris Budiman.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih memeriksa secara internal terhadap Direktur Penyidikan KPK Aris Budiman terkait pernyataannya kepada awak media beberapa waktu lalu.

“Kami tunggu dulu karena kami kan masih banyak pekerjaan. Beliau saja masih kerja kok, kami tunggu dulu tenang dulu. Yang pasti ada “follow up”,” kata Wakil Ketua KPK Saut Situmorang di gedung KPK, Jakarta, Jumat (20/4/2018).

Adapun pemeriksaan internal terhadap Aris dilakukan oleh Direktorat Pengawasan Internal KPK.

“Nanti akan kami ungkap dulu, kamu nunggu dulu seperti apa,” ungkap Saut.

Untuk diketahui, KPK juga sempat melakukan pemeriksaan internal terhadap Aris karena kehadirannya dalam rapat panitia Hak Angket KPK di gedung DPR beberapa waktu lalu.

Sebelumnya, terdapat dua surat elektronik atau “email” soal rencana penerimaan penyidik dari Polri yang diterima oleh Direktur Penyidikan Aris Budiman pada Jumat (6/4/2018) pagi membuatnya kesal hingga menyebut dirinya “kuda troya”.

“Hari ini saya terima “email” penerimaan pegawai, salah satu Kasatgas (kepala satuan tugas) saya minta untuk kembali ke KPK dan dia adalah penyidik yang baik, termasuk penerimaan beliau dan di dalam KPK dikembangkan seolah-olah saya seperti “kuda troya” ya dan saya balas email itu,” kata Aris Budiman kepada awak media seusai acara pelantikan Deputi Penindakan KPK di gedung KPK Jakarta, Jumat (6/4/2018).

Surat elektronik tersebut dikirim secara anonim oleh pegawai KPK kepada seluruh pegawai lembaga penegak hukum itu, termasuk Aris Budiman. Berdasarkan informasi yang dihimpun, penyidik yang akan masuk kembali itu memang sudah bertugas di KPK sejak 2008.

“Saya katakan bahwa saya adalah kuda troya bagi oknum-oknum yang menanfaatkan kesucian KPK untuk kepentingan pribadi,” tambah Aris.

Dalam kesempatan itu, Aris juga membeberkan bahwa KPK belum pernah memeriksa Johannes Marliem dan juga menggeledah kantor PT Biomorf Lone Indonesia yang merupakan perusahaan Marliem dalam penyidikan tindak pidana korupsi proyek KTP-elektronik (KTP-e).Budi Suyanto, seperti dikutip Antara. (bfd)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

HUKUM

Polda Amankan 180 Orang Terkait Minuman Oplosan

Published

on

Petugas Polda Metro Jaya dan jajaran polres mengamankan 180 orang terkait operasi minuman keras oplosan sejak 1-19 April 2018.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Petugas Polda Metro Jaya dan jajaran polres mengamankan 180 orang terkait operasi minuman keras oplosan sejak 1-19 April 2018.

“Tangkapan berada di 147 lokasi di wilayah hukum Polda Metro Jaya,” kata Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Polisi Idhan Azis di Jakarta Jumat (20/4/2018).

Dari 180 orang yang diamankan, Idham mengatakan petugas memproses hukum 15 orang dan membina 165 orang.

Petugas kepolisian juga menyita barang bukti sebanyak 39.834 minuman keras dari berbagai merk dan kemasan seperti botol plastik, jerigen dan galon.

BACA JUGA : Polisi Menangkap Produsen Minuman Keras Oplosan Cicalengka

Idham menyebutkan wilayah Polres Metro Jakarta Barat tercatat tertinggi mengungkap kasus minuman keras oplosan sebanyak 45 lokasi dan 8.716 botol.

Polisi jenderal bintang dua itu menegaskan Polda Metro Jaya telah membentuk 15 tim satuan tugas (Satgas) untuk menindak kejahatan dan peredaran minuman keras yang menewaskan sejumlah orang.

Idham juga menekankan operasi cipta kondisi menjelang Ramadhan, Idul Fitri dan pagelaran pesta olahraga negara Asia atau Asian Games.

Tercatat jumlah korban tewas akibat minuman keras oplosan di wilayah hukum Polda Metro Jaya mencapai 33 orang dan 18 orang menjalani perawatan intensif.Budi Suyanto, seperti dikutip Antara. (trd)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

HUKUM

Kasus Abu Tours, Hari Ini Polda Tetapkan Tersangka Baru

Published

on

Kabid Humas Polda Sulsel Kombes Pol Dicky Sondani.

Indonesiaraya.co.id, Makassar – Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan menetapkan tersangka baru dalam kasus bisnis umrah PT Amanah Bersama Ummat (Abu Tours) yang merugikan jamaahnya hingga Rp1,4 triliun atau sekitar 86.720 orang.

“Hasil penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan anggota, tersangka dalam kasus ini tidak hanya satu orang saja dan berdasarkan bukti-bukti telah ditetapkan lagi satu tersangka baru,” ujar Kabid Humas Polda Sulsel Kombes Pol Dicky Sondani di Makassar, Jumat (20/4/2018).

Adapun tersangka baru yang ditetapkan penyidik Sub Direktorat II Fiskal, Moneter dan Devisa (Fismondev) Direktorat Reserse dan Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sulsel yakni mantan Direktur Keuangan PT Abu Tours berinisial MK (40).

BACA JUGA : Polisi Periksa Istri CEO Abu Tour

Dicky mengatakan, tersangka MK disebut ikut serta melakukan penggelapan dan pencucian uang sehingga menyebabkan kerugian bagi para calon jamaah umrah. Ia menyebut, MK sebagai Manajer Keuangan berperan mengendalikan lalu lintas keuangan dari rekening penampungan. Bahkan tersangka juga melakukan pendistribusian sebagian dana ke rekening pribadi dan untuk keperluan lain di luar keperluan umrah.

“Jadi tersangka ini punya peran menampung semua dana jamaah kemudian tersangka juga mengalihkan dana jamaah itu ke rekening pribadinya,” jelas Dicky.

Atas perbuatannya itu, penyidik kemudian menerapkan Pasal 374 Subsider 372 Juncto 55, 64 Ayat (1) KUHP atau Pasal 5 Undang Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dengan ancaman lima tahun penjara dan denda Rp1 miliar.

Sebelumnya, Jumat (23/3/2018), penyidik menetapkan Hamzah Mamba sebagai tersangka karena perusahaannya yang bergerak di bidang travel umrah itu tidak mampu memberangkatkan 86.720 jamaahnya ke Arab Saudi.

Mantan Direktur Sabhara Polda Kepulauan Riau (Kepri) itu mengatakan dalam menangani kasus itu pihaknya berkoordinasi intensif dengan Kemenag Sulsel.

Total kerugian para jamaah umrah yang jumlahnya sebanyak 86.720 orang itu diperkirakan lebih dari Rp1,8 triliun sesuai dengan besaran dana yang masuk dari setiap jamaah.

Atas ketidakmampuan dari pihak Abu Tour dalam memberangkatkan jamaah umrah ini, pihaknya menjerat tersangka dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah jo Pasal 372 dan 378 KUHP tentang penipuan dan penggelapan serta Pasal 45 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Adapun ancaman hukuman yang disangkakan kepada tersangka adalah pidana penjara maksimal 20 tahun dan denda Rp10 miliar, seperti dikutip Antara. (rfr)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

Trending