Connect with us

HUKUM

Gubernur Jabar Prihatin Tragedi Miras Oplosan

Published

on

Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan.

Indonesiaraya.co.id, Bandung – Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan atau Aher mengaku prihatin dengan kasus minuman keras (miras) oplosan yang telah menelan korban jiwa mencapai 23 orang dari 58 pasien yang dirawat di dua rumah sakit di Cicalengka, Kabupaten Bandung.

“Yang pertama kita sangat prihatin dengan kejadian tersebut kita berharap ke depan tidak ada kejadian seperti itu lagi. Yang kedua kita mengajak semua pihak untuk peduli terhadap urusan seperti ini, kepada kepolisian dan pihak terkait mari kita petakan kecenderungan kejadian seperti ini terjadi,” kata Ahmad Heryawan, di Gedung Sate Bandung, Selasa.

Menurut dia, kasus miras oplosan hingga menelan korban jiwa biasanya sering ditemui di Kawasan Utara Jawa Barat namun saat ini terjadi di kawasan Sumedang, Garut dan saat ini melanda Kabupaten Bandung.

“Ini seperti merunut ya kejadiannya, tentu ini ke depan harus segera dicegah. Yang sudah ada (terjadi kasus miras oplosan) dilokalisir yang belum ada kasus harus dicegah dan mari kita jaga bersama-sama. Kita ingin semua lembaga terlibat, keluarga juga harus menjadi garda terdepan dalam menjaga, mendidik dan merawat anak-anaknya,” kata Aher.

Pihaknya juga mengajak kepada seluruh sekolah di Jawa Barat untuk menyosialisasikan bahaya dari miras oplosan kepada anak didiknya. “Termasuk menyosialisasikan akan bahaya narkoba dan zat adiktif kepada murid-muridnya kemudian di saat yang sama di masyarakat harus gotong royong saling mengawasi anak,” kata dia.

Sebelumnya korban tewas diduga setelah mengonsumsi minuman keras oplosan di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, mencapai 23 orang dari 58 pasien yang dirawat di dua rumah sakit.

Direktur RSUD Cikopo Cicalengka Yani Sumpena di Bandung, kemarin, mengatakan hingga Senin sore ada 52 pasien mendapatkan penanganan medis setelah mengonsumsi minuman keras oplosan, 20 pasien di antaranya meninggal dunia.

“Pasien yang datang usianya mulai 19 sampai 52 tahun, dari 52 pasien, ada satu orang wanita meninggal,” katanya.

Ia menuturkan, korban yang tercatat meninggal dunia di RSUD Cikopo Cicalengka sebanyak 19 orang dan satu orang sudah meninggal saat datang ke rumah sakit.

Dia menyampaikan, tiga pasien terpaksa harus dirujuk ke Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung karena kondisinya membutuhkan penanganan medis lebih intensif, lima orang sudah diperbolehkan pulang dan 24 orang masih dirawat inap.

“Tiga (pasien) yang dirujuk ke RSHS, lima orang sudah pulang, dan rawat inap 24 (orang),” katanya, seperti dikutip Antara. (jat)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

HUKUM

KPK Periksa Djamal Aziz untuk Markus Nari

Published

on

Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Hanura, Djamal Aziz.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memerika mantan Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) di Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Hanura Djamal Aziz sebagai saksi korupsi proyek pengadaan KTP-elektronik (KTP-e).

KPK memeriksa Djamal sebagai saksi untuk tersangka Markus Nari yang merupakan anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar.

Sesuai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Rabu (25/4/2018) Djamal mengaku tidak mengenal Markus Nari.

“Pertanyaannya Pak Djamal kenal? Saya bilang saya tahu kenal tidak, tahu karenanya sesama anggota DPR,” kata Djamal.

Namun selanjutnya, Djamal enggan membeberkan lebih lanjut soal apa yang didalami KPK terkait pemeriksaannya kali ini.

“Ya tidak tahu tanya ke penyidik. Saya sudah jelaskan apa saja yang ditanyakan oleh mereka, kebetulan semua tidak tahu,” kata Djamal yang saat ini sebagai fungsionaris Partai Gerindra itu.

Ia pun membantah telah menekan mantan anggota DPR Miryam S Haryani agar mencabut keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) terkait perkara KTP-elektronik (KTP-e).

“Saya itu kalau nekan Bu Miryam itu apa relevansinya. Saya sudah bukan anggota dewan, Bu Miryam masih,” ucap Djamal.

Sebelumnya diketahui, dalam surat tuntutan Setya Novanto yang dibacakan 29 Maret 2018 lalu disebutkan bahwa pada awal tahun 2017 berbarengan dengan akan dibacakannya surat dakwaan Irman dan Sugiharto, Novanto bersama-sama Djamal Aziz, Chaeruman Harahap, Markus Nari, dan Akbar Faisal melakukan penekanan kepada Miryam S Haryani agar mencabut keterangannya dalam BAP.

Novanto menjamin jika Miryam S Haryani tidak akan menjadi tersangka di KPK. Atas penekanan tersebut pada persidangan tanggal 23 Maret 2017 Mryam S Haryani benar-benar mencabut seluruh BAP-nya seperti arahan Novanto.

Dalam dakwaan penuntut umum KPK dengan terdakwa Irman dan Sugiharto, nama Djamal Aziz juga disebut menerima 37 ribu dolar AS terkait proyek KTP-e senilai Rp5,95 triliun tersebut.

Sementara dalam tuntutan Irman dan Sugiharto, Djamal Aziz juga kembali disebut menerima 1.500 dolar AS.

KPK telah menetapkan anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Markus Nari sebagai tersangka dalam dua kasus terkait tindak pidana korupsi pengadaan paket penerapan Kartu Tanda Penduduk berbasis Nomor Induk Kependudukan secara nasional (KTP-e).

Pertama, Markus Nari diduga dengan sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana korupsi pengadaan paket penerapan Kartu Tanda Penduduk berbasis nomor induk kependudukan secara nasional (KTP-e) tahun 2011-2012 pada Kementerian Dalam Negeri dengan terdakwa Irman dan Sugiharto di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Selain itu, Markus Nari juga diduga dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan dugaan tindak pidana korupsi terhadap Miryam S Haryani dalam kasus indikasi memberikan keterangan tidak benar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada persidangan kasus KTP-e.

Kedua, KPK juga menetapkan Markus Nari sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi pengadaan paket penerapan Kartu Tanda Penduduk berbasis Nomor Induk Kependudukan secara nasional (KTP-e) 2011-2013 pada Kemendagri, seperti dikutip Antara. (bfd)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

HUKUM

Fadli Zon Datangi Sidang Ahmad Dhani

Published

on

Terdakwa Kasus Dugaan Ujaran Kebencian Ahmad Dhani saat mengikuti sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) atas kasus ujaran kebencian di Pengadilan Negeri Jakarta Sellata, Jakarta, Senin (16/4/2018).

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Politikus Fadli Zon hadir pada sidang kedua kasus ujaran kebencian yang membelit musisi Ahmad Dhani, sekitar 15 menit setelah sidang mulai.

Pantauan ANTARA News, Fadli memasuki ruang sidang dan duduk di bangku urutan depan, lalu menghampiri rombongan dari Advokat Cinta Tanah Air.

Fadli Zon tidak memberikan komentar apa-apa meskipun dia disorot kamera. Dia memasuki ruangan ketika sidang sudah berlangsung.

Agenda sidang kedua Ahmad Dhani, yang tersangkut kasus ujaran kebencian atas cuitannya di media sosial tahun lalu, adalah pembacaan eksepsi atau bantahan terhadap dakwaan jaksa penuntut umum.

Jack Lapian dari BTP Network melaporkan Dhani karena beberapa cuitan akun Twitter @AHMADDHANIPRAST pada periode Februari-Maret 2017 dianggap bermuatan kebencian kepada mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki “Ahok” Tjahaja Purnama.

Pada sidang perdana 16 April lalu, Dhani dijerat pasal 45A Ayat 2 juncto Pasal 28 Ayat 2 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dengan ancaman hukuman maksimal 6 tahun penjara, seperti dikutip Antara. (nad)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

HUKUM

KPK : 30 Anggota DPRD Sumut Kembalikan Uang

Published

on

Kepala Biro Humas KPK, Febri Diansyah.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menginformasikan bahwa 30 anggota DPRD Sumutera Utara telah mengembalikan uang sekitar Rp1,9 miliar dalam penyidikan tindak pidana korupsi suap kepada DPRD Sumatera Utara (Sumut) periode 2009-2014 dan 2014-2019.

“Saya dapat informasi dalam waktu sekitar enam hari di Sumut ada sekitar 30 orang anggota DPRD yang mengembalikan uang pada KPK dan kemudian uang itu kami sita jumlahnya sekitar Rp1,9 miliar. Tentu saja ini akan dilakukan penyitaan dan menjadi berkas dalam penanganan perkara tersebut,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di gedung KPK, Jakarta, Selasa (24/4/2018).

Sebelumnya, KPK telah menetapkan 38 anggota DPRD Provinsi Sumut sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi memberi atau menerima hadiah terkait fungsi dan kewenangan anggota DPRD Sumut 2009-2014 dan/atau 2014-2019.

“Untuk penyidikan 38 anggota DPRD Sumut, tim sudah melakukan serangkaian pemeriksaan dari Senin sampai Sabtu kemarin jadi ada sekitar lebih dari 90 orang saksi yang sudah diperiksa sebagian besar itu adalah anggota DPRD. Jadi kami masih pada proses pemeriksaan saksi totalnya sampai dengan hari ini sekitar 150 orang saksi sudah kami periksa,” kata Febri.

Ia pun menyatakan KPK akan mempelajari lebih lanjut hasil dari pemeriksaan-pemeriksaan yang dilakukan di Sumut tersebut untuk kepentingan pemeriksaan tersangka atau saksi-saksi tambahan nantinya.

38 anggota DPRD Sumut 2009-2014 dan/atau 2014-2019 tersebut diduga menerima hadiah atau janji dari mantan Gubernur Sumatera Utara Gatot Puji Nugroho.

Pertama, terkait dengan persetujuan laporan pertanggungjawaban Pemprov Sumut Tahun Anggaran 2012-2014 oleh DPRD Provinsi Sumut.

Kedua, persetujuan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumut Tahun Anggaran 2013 dan 2014 oleh DPRD Provinsi Sumut.

Ketiga terkait pengesahan APBD Provinsi Sumut Tahun Anggaran 2014 dan 2015 oleh DPRD Provinsi Sumut.

Terakhir, terkait penolakan penggunaan hak interpelasi oleh DPRD Provinsi Sumut pada 2015.

KPK mendapatkan fakta-fakta yang didukung dengan alat bukti berupa keterangan saksi, surat, dan barang elektronik bahwa 38 tersangka itu diduga menerima “fee” masing-masing antara Rp300 sampai Rp350 juta dari Gatot Pujo Nugroho terkait pelaksanaan fungsi dan wewenang sebagai anggota DPRD Provinsi Sumut.

Atas perbuatannya, 38 tersangka tersebut disangkakan melanggar pasal 12 huruf a atau b atau pasal 11 UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 64 ayat 1 dan pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Ke-38 orang tersangka itu adalah Rijal Sirait, Rinawati Sianturi, Rooslynda Marpaung, Fadly Nurzal, Abu Bokar Tambak, Enda Mora Lubis, M Yusuf Siregar, Muhammad Faisal, DTM Abul Hasan Maturidi Biller Pasaribu, Richard Eddy Marsaut Lingga, Syafrida Fitrie, Rahmianna Delima Pulungan.

Selanjutnya Arifin Nainggolan, Mustofawiyah, Sopar Siburian, Analisman Zalukhu, Tonnies Sianturi, Tohonan Silalahi, Murni Elieser Verawati Munthe, Dermawan Sembiring, Arlene Manurung, Syahrial Harahap, Restu Kurniawan Sarumaha, Washington Pane, John Hugo Silalahi, Ferry Suando Tanuray Kaban, Tunggul Siagian.

Kemudian Fahru Rozi, Taufan Agung Ginting, Tiaisah Ritonga, Helmiati, Muslim Simbolon, Sonny Firdaus, Pasiruddin Daulay, Elezaro Duha, Musdalifah dan Tahan Manahan Panggabean, seperti dikutip Antara. (bfd)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

Trending