Connect with us

POLITIK

Pemerintah Perlu Kaji Dampak Masuknya Dosen Asing

Published

on

Anggota Komisi X DPR RI, Anang Hermansyah.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Anggota Komisi X DPR RI Anang Hermansyah mengatakan bahwa pemerintah perlu mengkaji dampak dari kebijakan memberi izin masuknya dosen asing untuk mengajar di perguruan tinggi di dalam negeri.

Dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (15/4/2018) Anang mengatakan, pemerintah berencana menghadirkan tenaga pendidik asing sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan Pasal 3 huruf f Perpres Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA).

Anang mengatakan, tindak lanjut itu perlu dikaji mengenai apa dampak dari masuknya dosen asing ke Indonesia.

Anang Hermansyah menyebutkan soal rencana mendatangkan tenaga pengajar dari asing bila disandingkan dengan komposisi jumlah mahasiswa baik perguruan tinggi negara (PTN) dan perguruan tinggi swasta (PTS) cukup memiliki alasan konkret. Data tahun 2014/2015 jumlah mahasiswa di PTN 1,9 juta, PTS 3,9 ribu. Adapun jumlah dosen PTN sebanyak 63.704 dan di PTS 108.067 dosen.

“Komposisi mahasiswa dan dosen dari data tersebut memang tampak timpang,” ujar Anang, politisi dari Partai Amanat Nasional (PAN)

Hanya saja, kata Anang, data tersebut tentu mengalami perubahan seiring kebijakan Kemenristek Dikti yang cukup ketat menekankan kepada perguruan tinggi untuk merekrut dosen profesional dengan mendorong keberadaan Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN).

“Masalahnya, andai saja memang kekurangan dosen untuk bidang tertentu, apa harus dengan mengimpor dosen asing?,” kata Anang.

Anang menyebutkan bagaimana dengan persyaratan dosen asing agar dapat masuk ke Indonesia khususnya soal wawasan kebangsaan seperti empat pilar kebangsaan. “Tenaga pengajar menjadi profesi strategis dalam rangka menyiapkan generasi mendatang. Pertanyaannya, apakah dosen asing itu juga harus mengerti soal wawasan kebangsaan kita?” kata Anang.

Menurut dia, dampak “impor” dosen tidak sekadar urusan kurangnya tenaga pengajar untuk bidang tertentu saja. Musisi asal Jember ini menyebutkan ada aspek lainnya yang juga harus dipertimbangkan.

“Yakni soal ketahanan nasional dan ketahanan budaya. Bagaimana dengan dosen asing untuk kedua aspek tersebut,” kata Anang.

Anang mengatakan sebaiknya pemerintah perlu mengkaji dampak atas dibukanya keran dosen asing masuk ke Tanah Air. Ia tidak menampik, masuknya dosen asing akan terjadi alih pengetahuan dengan baik.

Hanya saja, kata dia, dampak turunannya juga harus dipikirkan. “Saya kira dampak turunannya juga harus kita pikirkan,” kata Anang.

Ketentuan di Pasal 3 huruf e Perpres Nomor 20/2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing disebutkan pemberi tenaga kerja asing di antaranya meliputi bidang sosial, keagamaan, pendidikan, dan kebudayaan. Ketentuan tersebut menjadi landasan yuridis untuk menghadirkan tenaga pendidik dari asing, seperti dikutip Antara. (smy)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

POLITIK

Misbakhun Yakin Golkar Bisa Menangkan Jokowi

Published

on

Ketua Dpp Partai Golkar, Mukhamad Misbakhun.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Ketua DPP Partai Golkar Mukhammad Misbakhun optimistis partainya akan mampu meraih perolehan suara tinggi dan memiliki kontribusi besar dalam memenangkan calon presiden Joko Widodo pada Pemilu 2019.

Mukhammad Misbakhun melalui pernyataan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Jumat (20/4/2018), menanggapi pada hasil survei yang dilakukan lembaga survei.

Menurut Misbakhun, data hasil survei adalah data statis yang dapat menjadi indikator, tapi data dinamisnya adalah hasil pilkada serentak 2018 yang akan diselenggarakan di 171 daerah pada 27 Juni.

Sebelumnya, lembaga survei Cyrus Network yang memaparkan hasil surveinya, di Jakarta, Kamis (19/4), menyebutkan dari hasil survei yang dilakukannya terhadap 1.230 responden di 34 provinsi di Indonesia pada 27 Maret hingga 3 April memperoleh sejumlah kesimpulan.

Cyrus menyimpulkan, PDI Perjuangan memiliki elektabilitas 26,9 persen karena diidentikkan dengan calon presiden Joko Widodo.

Kemudian, elektabilitas Partai Golkar yang saat ini dipimpin Airlangga Hartarto adalah 11,5 persen.

Sementara itu, politisi PDI Perjuangan, Marurar Sirait menilai, hasil survei Cyrus Netwrok menunjukkan Airlangga Hartarto belum mampu mengangkat elektabilitas Partai Golkar, karena elektabilitas partai penguasa Orde Baru tersebut masih stagnan.

Menurut Misbakhun, Airlangga Hartarto memimpin Partai Golkar baru sekitar empat bulan, mulai akhir Desember 2017, tapi semua kadernya optimistis kepemimpinan Airlangga mampu mengangkat elektabilitas Partai Golkar pada saatnya.

Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar yang sering menyuarakan program pemerintahan Presiden Joko Widodo ini menegaskan, Partai Golkar saat ini sedang menyiapkan konsolidasi secara keseluruhan serta sosialisasi 4G dan simbol empat jari.

“Itu adalah upaya untuk melakukan rebranding kembali Partai Golkar sebagai partai yang telah mendapatkan nomor urut empat,” katanya.

Partai Golkar, kata dia, juga menggenjot upaya untuk mengampanyekan Joko Widodo sebagai calon presiden apada Pemilu 2019, misalnya melalui slogan “GoJo” singkatan Golkar Jokowi, serta “Jangkar Bejo” akronim dari Jaringan Karya Bersama Joko Widodo.

Anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan Jawa Timur II ini menambahkan, Partai Golkar adalah partai yang memiliki infrastuktur terkuat dan terluas, yang menjangkau hingga ke seluruh desa.

Karena itu, Misbakhun meyakini, bukan hal sulit bagi Golkar untuk mengibarkan bendera hingga pelosok desa sekaligus mengampanyekan Joko Widodo untuk terpilih lagi.

“Apalagi Partai Golkar mempunyai dukungan yang kuat terhadap Pak Jokowi untuk menjadi presiden yang kedua kalinya,” tuturnya, seperti dikutip Antara. (iza)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

POLITIK

KPK Kecewa Minim Pasangan Calon Pembekalan Antikorupsi

Published

on

KPK Laode M Syarif.

Indonesiaraya.co.id, Kendari – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kecewa minimnya pasangan calon kepala daerah di Sulawesi Tenggara (Sultra) yang ikut pembekalan antikorupsi dan deklarasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang dilaksanakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat.

“KPK kecewa minimnya pasangan calon peserta pilkada di Sultra yang ikut pembekalan antikorupsi dan deklarasi LHKPN. Mungkin kurang minat karena komisionernya dari Sultra,” kata pimpinan KPK Laode M Syarif di Kendari, Kamis (20/4/2018).

Jika asalan karena tidak mendapat pemberitahuan tidak mungkin karena KPU Sultra mengingatkan atau menyampaikan agenda pembekalan antikorupsi sejak beberapa waktu lalu.

Namun ketidakhadiran pasangan calon lainnya diharapkan tidak mengendurkan semangat dan kesungguhan untuk mencegah dan memberantas korupsi yang meresahkan publik.

Pilkada Sultra diikuti tiga pasangan calon namun hadir mengikuti pembekalan hanya pasangan Ali Mazi/Lukman Abunawas dan Rusda Mahmud/L.M. Safei Kahar.

Calon walikota Bau Bau Waode Maasra adalah satu-satu kandidat peserta Pilkada Kota Bau Bau yang mengikuti pembekalan antikorupsi dan deklarasi LHKPN.

Pasangan Ahmad Safei/ Muhamad Jayadin ikut dalam pembekalan antikorupsi sedangkan rivalnya Asmani Arif/Sahrul Beddu selaku kontestan pilkada Kolaka absen.

Pilkada Kabupaten Konawe yang diikuti empat pasangan calon menghadirkan pasangan Muliati Saiman/Mansur, Irawan Laliasa/Adi Jaya Surunuddin, calon wakil bupati Siti Murni dan calon wakil bupati Guslin Topan Sabara.

Ketua KPU Sultra Hidayatulla mengatakan pembekalan antikorupsi dan deklarasi LHKPN pasangan calon gubernur/wakil gubernur Sultra, calon bupati/wakil bupati dan walikota/wakil walikota direncanakan atau bukan bersifat mendadak.

“Pasangan calon sudah diingatkan agar tidak keluar daerah atau bepergian sehingga menyulitkan menghadiri pembekalan antikorupsi dan deklarasi LHKPN tanggal 19 April. Namun partisipasi pasangan calon sangat minim,” kata Hidayatulla.

Pj Gubernur Sultra Teguh Setyabudi mengatakan pemerintah daerah bersama penyelenggara mendorong masyarakat terdaftar sebagai pemilih sehingga pesta demokrasi berkualitas.

“Pihak pemerintah tidak henti-hentinya memotivasi masyarakat mendukung pelaksanaan pilkada demokratis dan berkualitas. Partisipasi pemilih diharapkan maksimal agar demokrasi bernilai tinggi,” kata Teguh.

Pemerintah daerah juga meningkatkan koordinasi dengan jajaran kepolisian, TNI dan elemen lainnya untuk mewujudkan pilkada damai dan kondusif, seperti dikutip Antara. (sar)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

POLITIK

Menag Saifuddin Meminta Agar Agama Jangan Dijadikan Alat Politik Praktis

Published

on

Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin meminta kepada setiap unsur masyarakat terutama kepala Kanwil Kemenag Provinsi di seluruh Indonesia untuk lebih proaktif dalam menjaga suasana agar tetap damai dan kondusif di tahun politik, dengan tidak menjadikan agama sebagai alat politik praktis.

Lukman meminta jajaran Kemenag di seluruh Indonesia bisa mengajak para pengelola rumah ibadah untuk menghadirkan para penceramah agama yang tidak provokatif.

“Di Indonesia, banyak tokoh agama yang memiliki wawasan keagamaan mendalam dan moderat. Mereka perlu dihadirkan untuk memberikan pencerahan tentang moderasi agama,” kata Menag Lukman dikutip laman kemenag.go.id yang dipantau dari Jakarta, Jumat (20/4/2018).

Rumah ibadah, kata dia, juga harus senantiasa terpelihara kesuciannya dari ajang politik praktis pragmatis.

Menurut dia, agama jangan dijadikan alat politik yang mengadudomba atau memicu gesekan di tengah masyarakat.

Menag mengatakan bahwa nilai agama justru harus dijadikan sebagai acuan agar masyarakat tetap bersatu dalam keragaman bukan memecah belahnya.

Khusus di tempat ibadah, dia mengajak tidak diisi dengan ceramah-ceramah bermateri kampanye politik praktis berikut konten penghinaan, penodaan, pelecehan terhadap pandangan dan keyakinan ibadah/antarumat beragama.

“Materi ceramah agar juga tidak mengandung provokasi untuk melakukan tindakan diskriminatif, intimidatif, anarkis dan destruktif,” kata dia, seperti dikutip Antara. (nom)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

Trending