Connect with us

HUKUM

KPK Bangun Sembilan Kantor Perwakilan Akhir 2018

Published

on

Wakil Ketua KPK, Laode Muhammad Syarif.

Indonesiaraya.co.id, Makassar – Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode Muhammad Syarif berharap rencana pembangunan sembilan kantor perwakilan di setiap wilayah Indonesia dapat direalisasikan pada akhir tahun ini.

Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif di Makassar, Selasa (17/4/2018) mengatakan rencana pembangunan kantor perwakilan di sembilan daerah itu merupakan salah satu upaya dari KPK dalam meningkatkan kinerja khususnya dalam bidang penindakan dan pencegahan korupsi di daerah.

“Kini ada unit khusus koordinasi supervisi atau korsu untuk pencegahan. Kita juga rencana membangun sembilan kantor perwakilan regional, mudah-mudahan Makassar dapat (salah satu lokasi pembangunan),” katanya.

Untuk pembangunan kantor perwakilan sendiri sesuai rencana ditempatkan dibeberapa provinsi atau wilayah misalnya di Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, Papua, dan Jawa.

Ia menjelaskan, rencana membangun kantor perwakilan di daerah tentunya diharapkan untuk memberikan pembimbingan pencegahan kepada masyarakat agar bisa melakukan pengawasan dan pencegahan secara bersama-sama kedepan.

“Untuk tujuannya sendiri tentu salah satunya yakni pencegahan. Mudah-mudahan sudah bisa terlaksana akhir tahun ini,” ujarnya.

Sementara itu, satgas anti politik uang yang telah dibentuk bersama pihak kepolisian dan kejaksaaan terus memperkuat koordinasi dalam mengantisipasi politik uang di pilkada serentak.

Satgas Money Politics yang memiliki mata dan telinga di mana-mana tentu akan mengawasi segala praktek yang menjurus ke tindakan tidak terpuji itu.

“KPK dengan polri dan kejaksaan, sudah bentuk satgas khusus untuk money politic, kita kerjakan bersama dan sekarang punya mata dan telinga di mana-mana karena polri memang sudah ada di setiap daerah di tanah air,” katanya, seperti dikutip Antara. (akd)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

HUKUM

Penyelundup Satu Ton Sabu Hadapi Vonis

Published

on

Penyelundup sabu-sabu seberat satu ton asal Taiwan melalui Pantai Anyer Serang Banten, akan menghadapi vonis di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan pada Kamis siang.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Penyelundup sabu-sabu seberat satu ton asal Taiwan melalui Pantai Anyer Serang Banten, akan menghadapi vonis di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan pada Kamis siang.

“Putusan sudah siap dibacakan hari ini,” kata Humas PN Jakarta Selatan Achmad Guntur di Jakarta Kamis (26/4/2018).

Guntur mengatakan sidang vonis akan dibacakan kepada delapan terdakwa asal Taiwan dengan agenda sidang terpisah lantaran memiliki peran berbeda.

Ketua majelis hakim Effendi Mukhtar akan memimpin sidang vonis terhadap tiga terdakwa yakni Liao Guan Yu, Chen Wei Cyuan dan Hsu Yung Li yang berperan menjemput satu ton sabu di Pantai Anyer.

Sementara, Ketua majelis hakim Haruno Patriadi memimpin sidang vonis lima terdakwa yakni Juang Jin Sheng, Sun Kuo Tai, Sun Chih Feng, Kuo Chun Yuan dan Tsai Chih Hung yang berperan mengantarkan sabu menggunakan kapal Wanderlust.

Pada sidang sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut hukuman mati terhadap kedelapan warga asing yang berupaya menyelundupkan sabu tersebut.

Sebelumnya, petugas Polda Metro Jaya dan Polres Kota Depok menembak mati bandar utama sabu satu ton asal Taiwan Lin Ming Hui, namun menangkap hidup tiga orang lainnya yakni Chen Wei Cyuan, Liao Guan Yu dan Hsu Yung Li di Dermaga Hotel Mandalika Anyer Serang Banten pada Rabu (12/7/2018) malam.

Dari keterangan tersangka, sabu itu dikirim melalui jalur laut menggunakan Kapal Wanderlust yang berhasil diamankan petugas Bea Cukai di perairan Tanjung Berakit Kabupaten Bintan Kepulauan Riau pada Sabtu (15/7) dinihari.

Selain mengamankan kapal, petugas juga menangkap lima ABK yakni Tsai Chih Hung, Sun Chih-Feng, Kuo Chun Yuan, Kuo Chun Hsiung dan Juang Jin Sheng, seperti dikutip Antara. (bfd)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

HUKUM

Kuasa Hukum Beberkan Kondisi Zumi Selama Ditahan

Published

on

Tersangka kasus korupsi terkait penerimaan gratifikasi proyek-proyek Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi 2014-2017, Zumi Zola.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Muhammad Farizi, kuasa Hukum Gubernur Jambi Zumi Zola membeberkan terkait kondisi kesehatan kliennya itu selama ditahan di Rutan Cabang KPK di Kavling C-1 Kuningan yang berlokasi di gedung KPK lama.

“Pak Zumi itu memang punya penyakit diabetes. Jadi, selama ditahan ada beberapa kali gulanya naik turun tetapi selama ini tidak masalah biasa-biasa saja,” kata Farizi di gedung KPK, Jakarta, Kamis (26/4/2018).

Farizi pun menyatakan Zumi meminta KPK agar dijadwalkan untuk berobat ke dokter.

“Jadi, dia tidak banyak ngeluh tetapi memang dia minta tolong dijadwalkan ada jadwal berobat ke dokter. Itu tadi kami sampaikan juga dan itu sudah disetujui,” ungkap Farizi.

KPK baru saja memperpanjang penahanan Zumi selama 40 hari ke depan dari 29 April 2018 sampai 9 Juni 2018.

Sebelumnya, Zumi mendatangi gedung KPK untuk diperiksa sebagai tersangka dalam kasus tersebut.

Pemeriksaannya kali ini merupakan yang pertama setelah KPK menahan Zumi pada 9 April 2018.

KPK telah menetapkan Zumi Zola dan Plt Kepala Bidang Bina Marga PUPR Provinsi Jambi Arfan sebagai tersangka dalam kasus gratifikasi tersebut pada 2 Februari 2018.

Gratifikasi yang diduga diterima Zumi dan Arfan adalah Rp6 miliar.

Tersangka Zumi baik bersama dengan Arfan maupun sendiri diduga menerima hadiah atau janji terkait proyek-proyek di Provinsi Jambi dan penerimaan lain dalam kurun jabatannya sebagai Gubernur Jambi periode 2016-2021 sejumlah sekitar Rp6 miliar.

Zumi dan Arfan disangkakan pasal 12 B atau pasal 11 UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Kasus ini adalah pengembangan Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK pada 29 November 2017 lalu terhadap Plt Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Erwan Malik, Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi Jambi Arfan, dan Asisten Daerah Bidang III Provinsi Jambi Saifudin dan anggota DPRD Provinsi Jambi 2014-2019 Supriono.

KPK menetapkan Supriono sebagai tersangka penerima suap, sedangkan pemberi suap adalah Erwan, Arfan dan Saifuddin. Artinya, Arfan ditetapkan sebagai tersangka untuk dua kasus yang berbeda.

Ketiga tersangka itu saat ini sedang menjalani proses persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jambi.

Total uang yang diamankan dalam OTT itu adalah Rp4,7 miliar. Pemberian uang itu adalah agar anggota DPRD Provinsi Jambi bersedia hadir untuk pengesahan RAPBD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2018 karena para anggota DPRD itu berencana tidak hadir dalam rapat pengesahan RAPBD 2018 karena tidak ada jaminan dari pihak Pemprov.

Untuk memuluskan proses pengesahan tersebut, diduga telah disepakati pencarian uang yang disebut sebagai “uang ketok”.

Pencarian uang itu dilakukan pada pihak swasta yang sebelumnya telah menjadi rekanan Pemprov, seperti dikutip Antara. (bfd)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

HUKUM

KPK Perpanjang Penahanan Zumi Zola

Published

on

Tersangka kasus korupsi terkait penerimaan gratifikasi proyek-proyek Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi 2014-2017, Zumi Zola.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi memperpanjang penahanan Gubernur Jambi Zumi Zola yang telah ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana korupsi terkait penerimaan gratifikasi proyek-proyek Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi 2014-2017.

“Terhadap Zumi Zola dilakukan perpanjangan penahanan 40 hari dari 29 April 2018 sampai 9 Juni 2018,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis (26/4/2018).

Sebelumnya, Zumi mendatangi gedung KPK untuk diperiksa sebagai tersangka dalam kasus tersebut.

Muhammad Farizi, kuasa hukum Zumi juga membenarkan bahwa KPK memperpanjang penahanan kliennya itu.

“Hanya perpanjangan penahanan tidak ada pemeriksaan kok,” kata Farizi di gedung KPK Jakarta.

Terkait proses penyidikan Zumi di KPK, ia mengatakan bahwa pemeriksaan belum masuk pada pokok perkara.

“Jadi kan kemarin-kemarin pemeriksaan baru “kulit-kulit” belum masuk ke pokok perkara. Jadi sampai sekarang belum tahu yang pastinya butuhnya penyidik itu apa. Kami belum tahu,” ucap Farizi.

KPK telah menetapkan Zumi Zola dan Plt Kepala Bidang Bina Marga PUPR Provinsi Jambi Arfan sebagai tersangka dalam kasus gratifikasi tersebut pada 2 Februari 2018.

Gratifikasi yang diduga diterima Zumi dan Arfan adalah Rp6 miliar.

Tersangka Zumi baik bersama dengan Arfan maupun sendiri diduga menerima hadiah atau janji terkait proyek-proyek di Provinsi Jambi dan penerimaan lain dalam kurun jabatannya sebagai Gubernur Jambi periode 2016-2021 sejumlah sekitar Rp6 miliar.

Zumi dan Arfan disangkakan pasal 12 B atau pasal 11 UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Kasus ini adalah pengembangan Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK pada 29 November 2017 lalu terhadap Plt Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Erwan Malik, Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi Jambi Arfan, dan Asisten Daerah Bidang III Provinsi Jambi Saifudin dan anggota DPRD Provinsi Jambi 2014-2019 Supriono.

KPK menetapkan Supriono sebagai tersangka penerima suap, sedangkan pemberi suap adalah Erwan, Arfan dan Saifuddin. Artinya, Arfan ditetapkan sebagai tersangka untuk dua kasus yang berbeda.

Ketiga tersangka itu saat ini sedang menjalani proses persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jambi.

Total uang yang diamankan dalam OTT itu adalah Rp4,7 miliar. Pemberian uang itu adalah agar anggota DPRD Provinsi Jambi bersedia hadir untuk pengesahan RAPBD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2018 karena para anggota DPRD itu berencana tidak hadir dalam rapat pengesahan RAPBD 2018 karena tidak ada jaminan dari pihak Pemprov.

Untuk memuluskan proses pengesahan tersebut, diduga telah disepakati pencarian uang yang disebut sebagai “uang ketok”.

Pencarian uang itu dilakukan pada pihak swasta yang sebelumnya telah menjadi rekanan Pemprov, seperti dikutip Antara. (bfd)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

Trending