Connect with us

HUKUM

KPK Periksa Dua Saksi untuk Fayakhun Andriadi

Published

on

Fayakhun Andriadi saat datangi kantor KPK, Jakarta.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa dua saksi dalam penyidikan tindak pidana korupsi suap terkait dengan pembahasan dan pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKAKL) dalam APBN-P 2016 untuk Bakamla RI.

“Penyidik hari ini memeriksa dua orang saksi untuk tersangka Fayakhun Andriadi, anggota DPR RI periode 2014 s.d. 2019,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Senin (16/4/2018).

Dua saksi yang diperiksa itu, yakni Lie Ketty berprofesi sebagai wiraswasta atau pemilik Toko Serba Cantik Melawai dan Hardy Stefanus seorang wiraswasta.

BACA JUGA : Modus Fayakhun Terima Suap, Menurut KPK

“Terhadap saksi pertama, penyidik memperdalam keterangan saksi dari pemeriksaan sebelumnya terkait dengan aliran dana dari penyedia jasa kepada tersangka yang diduga ditransfer maupun dilakukan penukaran pada money changer atau valas,” ucap Febri.

Sementara itu, tehadap saksi kedua, kata Febri, penyidik mendalami terkait dengan kronologis permintaan dana, termasuk pengetahun saksi mengenai aliran dana ke tersangka Fayakhun Andriadi dari Fahmi Darmawansyah yang merupakan terpidana dalam kasus tersebut.

Sebalumnya, dalam penyidikan kasus itu, KPK pada hari Jumat (13-4-2018) baru saja memperpanjang penahanan Fayakhun selama 40 hari dari 17 April s.d. 26 Mei 2018.

KPK telah menetapkan Fayakhun yang merupakan politikus Partai Golkar itu sebagai tersangka pada tanggal 14 Februari 2018.

Fayakhun selaku anggota DPR periode 2014 s.d. 2019 diduga menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa dia atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan akan melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya terkait dengan pembahasan dan pengesahan RKAKL dalam APBN Tahun 2016 yang akan diberikan kepada Bakamla RI.

Fayakhun disangkakan menerima uang senilai Rp12 miliar dan 300.000 dolar AS ketika masih menjabat sebagai anggota Komisi I DPR. Saat ini, dia sudah tidak lagi berada di komisi tersebut, tetapi duduk di Komisi III yang bermitra dengan KPK.

Fayakhun diduga menerima “fee” atau imbalan atas jasa memuluskan anggaran pengadaan satelit monitoring di Bakamla pada APBN tahun anggaran 2016 sebesar 1 persen dari total anggaran Bakamla senilai Rp1,2 triliun atau senilai Rp12 miliar dari tersangka Fahmi Darmawansyah melalui anak buahnya M. Adami Okta secara bertahap sebanyak empat kali.

Fayakhun disangkakan melanggar 12 Huruf a atau Pasal 12 Huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Pasal itu mengatur mengenai pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya dengan hukuman minimal 4 tahun penjara dan maksimal 20 tahun penjara dan denda paling sedikit Rp200 juta dan paling banyak Rp1 miliar, seperti dikutip Antara. (bfd)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

HUKUM

Penyelundup Satu Ton Sabu Hadapi Vonis

Published

on

Penyelundup sabu-sabu seberat satu ton asal Taiwan melalui Pantai Anyer Serang Banten, akan menghadapi vonis di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan pada Kamis siang.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Penyelundup sabu-sabu seberat satu ton asal Taiwan melalui Pantai Anyer Serang Banten, akan menghadapi vonis di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan pada Kamis siang.

“Putusan sudah siap dibacakan hari ini,” kata Humas PN Jakarta Selatan Achmad Guntur di Jakarta Kamis (26/4/2018).

Guntur mengatakan sidang vonis akan dibacakan kepada delapan terdakwa asal Taiwan dengan agenda sidang terpisah lantaran memiliki peran berbeda.

Ketua majelis hakim Effendi Mukhtar akan memimpin sidang vonis terhadap tiga terdakwa yakni Liao Guan Yu, Chen Wei Cyuan dan Hsu Yung Li yang berperan menjemput satu ton sabu di Pantai Anyer.

Sementara, Ketua majelis hakim Haruno Patriadi memimpin sidang vonis lima terdakwa yakni Juang Jin Sheng, Sun Kuo Tai, Sun Chih Feng, Kuo Chun Yuan dan Tsai Chih Hung yang berperan mengantarkan sabu menggunakan kapal Wanderlust.

Pada sidang sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut hukuman mati terhadap kedelapan warga asing yang berupaya menyelundupkan sabu tersebut.

Sebelumnya, petugas Polda Metro Jaya dan Polres Kota Depok menembak mati bandar utama sabu satu ton asal Taiwan Lin Ming Hui, namun menangkap hidup tiga orang lainnya yakni Chen Wei Cyuan, Liao Guan Yu dan Hsu Yung Li di Dermaga Hotel Mandalika Anyer Serang Banten pada Rabu (12/7/2018) malam.

Dari keterangan tersangka, sabu itu dikirim melalui jalur laut menggunakan Kapal Wanderlust yang berhasil diamankan petugas Bea Cukai di perairan Tanjung Berakit Kabupaten Bintan Kepulauan Riau pada Sabtu (15/7) dinihari.

Selain mengamankan kapal, petugas juga menangkap lima ABK yakni Tsai Chih Hung, Sun Chih-Feng, Kuo Chun Yuan, Kuo Chun Hsiung dan Juang Jin Sheng, seperti dikutip Antara. (bfd)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

HUKUM

Kuasa Hukum Beberkan Kondisi Zumi Selama Ditahan

Published

on

Tersangka kasus korupsi terkait penerimaan gratifikasi proyek-proyek Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi 2014-2017, Zumi Zola.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Muhammad Farizi, kuasa Hukum Gubernur Jambi Zumi Zola membeberkan terkait kondisi kesehatan kliennya itu selama ditahan di Rutan Cabang KPK di Kavling C-1 Kuningan yang berlokasi di gedung KPK lama.

“Pak Zumi itu memang punya penyakit diabetes. Jadi, selama ditahan ada beberapa kali gulanya naik turun tetapi selama ini tidak masalah biasa-biasa saja,” kata Farizi di gedung KPK, Jakarta, Kamis (26/4/2018).

Farizi pun menyatakan Zumi meminta KPK agar dijadwalkan untuk berobat ke dokter.

“Jadi, dia tidak banyak ngeluh tetapi memang dia minta tolong dijadwalkan ada jadwal berobat ke dokter. Itu tadi kami sampaikan juga dan itu sudah disetujui,” ungkap Farizi.

KPK baru saja memperpanjang penahanan Zumi selama 40 hari ke depan dari 29 April 2018 sampai 9 Juni 2018.

Sebelumnya, Zumi mendatangi gedung KPK untuk diperiksa sebagai tersangka dalam kasus tersebut.

Pemeriksaannya kali ini merupakan yang pertama setelah KPK menahan Zumi pada 9 April 2018.

KPK telah menetapkan Zumi Zola dan Plt Kepala Bidang Bina Marga PUPR Provinsi Jambi Arfan sebagai tersangka dalam kasus gratifikasi tersebut pada 2 Februari 2018.

Gratifikasi yang diduga diterima Zumi dan Arfan adalah Rp6 miliar.

Tersangka Zumi baik bersama dengan Arfan maupun sendiri diduga menerima hadiah atau janji terkait proyek-proyek di Provinsi Jambi dan penerimaan lain dalam kurun jabatannya sebagai Gubernur Jambi periode 2016-2021 sejumlah sekitar Rp6 miliar.

Zumi dan Arfan disangkakan pasal 12 B atau pasal 11 UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Kasus ini adalah pengembangan Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK pada 29 November 2017 lalu terhadap Plt Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Erwan Malik, Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi Jambi Arfan, dan Asisten Daerah Bidang III Provinsi Jambi Saifudin dan anggota DPRD Provinsi Jambi 2014-2019 Supriono.

KPK menetapkan Supriono sebagai tersangka penerima suap, sedangkan pemberi suap adalah Erwan, Arfan dan Saifuddin. Artinya, Arfan ditetapkan sebagai tersangka untuk dua kasus yang berbeda.

Ketiga tersangka itu saat ini sedang menjalani proses persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jambi.

Total uang yang diamankan dalam OTT itu adalah Rp4,7 miliar. Pemberian uang itu adalah agar anggota DPRD Provinsi Jambi bersedia hadir untuk pengesahan RAPBD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2018 karena para anggota DPRD itu berencana tidak hadir dalam rapat pengesahan RAPBD 2018 karena tidak ada jaminan dari pihak Pemprov.

Untuk memuluskan proses pengesahan tersebut, diduga telah disepakati pencarian uang yang disebut sebagai “uang ketok”.

Pencarian uang itu dilakukan pada pihak swasta yang sebelumnya telah menjadi rekanan Pemprov, seperti dikutip Antara. (bfd)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

HUKUM

KPK Perpanjang Penahanan Zumi Zola

Published

on

Tersangka kasus korupsi terkait penerimaan gratifikasi proyek-proyek Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi 2014-2017, Zumi Zola.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi memperpanjang penahanan Gubernur Jambi Zumi Zola yang telah ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana korupsi terkait penerimaan gratifikasi proyek-proyek Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi 2014-2017.

“Terhadap Zumi Zola dilakukan perpanjangan penahanan 40 hari dari 29 April 2018 sampai 9 Juni 2018,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis (26/4/2018).

Sebelumnya, Zumi mendatangi gedung KPK untuk diperiksa sebagai tersangka dalam kasus tersebut.

Muhammad Farizi, kuasa hukum Zumi juga membenarkan bahwa KPK memperpanjang penahanan kliennya itu.

“Hanya perpanjangan penahanan tidak ada pemeriksaan kok,” kata Farizi di gedung KPK Jakarta.

Terkait proses penyidikan Zumi di KPK, ia mengatakan bahwa pemeriksaan belum masuk pada pokok perkara.

“Jadi kan kemarin-kemarin pemeriksaan baru “kulit-kulit” belum masuk ke pokok perkara. Jadi sampai sekarang belum tahu yang pastinya butuhnya penyidik itu apa. Kami belum tahu,” ucap Farizi.

KPK telah menetapkan Zumi Zola dan Plt Kepala Bidang Bina Marga PUPR Provinsi Jambi Arfan sebagai tersangka dalam kasus gratifikasi tersebut pada 2 Februari 2018.

Gratifikasi yang diduga diterima Zumi dan Arfan adalah Rp6 miliar.

Tersangka Zumi baik bersama dengan Arfan maupun sendiri diduga menerima hadiah atau janji terkait proyek-proyek di Provinsi Jambi dan penerimaan lain dalam kurun jabatannya sebagai Gubernur Jambi periode 2016-2021 sejumlah sekitar Rp6 miliar.

Zumi dan Arfan disangkakan pasal 12 B atau pasal 11 UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Kasus ini adalah pengembangan Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK pada 29 November 2017 lalu terhadap Plt Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Erwan Malik, Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi Jambi Arfan, dan Asisten Daerah Bidang III Provinsi Jambi Saifudin dan anggota DPRD Provinsi Jambi 2014-2019 Supriono.

KPK menetapkan Supriono sebagai tersangka penerima suap, sedangkan pemberi suap adalah Erwan, Arfan dan Saifuddin. Artinya, Arfan ditetapkan sebagai tersangka untuk dua kasus yang berbeda.

Ketiga tersangka itu saat ini sedang menjalani proses persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jambi.

Total uang yang diamankan dalam OTT itu adalah Rp4,7 miliar. Pemberian uang itu adalah agar anggota DPRD Provinsi Jambi bersedia hadir untuk pengesahan RAPBD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2018 karena para anggota DPRD itu berencana tidak hadir dalam rapat pengesahan RAPBD 2018 karena tidak ada jaminan dari pihak Pemprov.

Untuk memuluskan proses pengesahan tersebut, diduga telah disepakati pencarian uang yang disebut sebagai “uang ketok”.

Pencarian uang itu dilakukan pada pihak swasta yang sebelumnya telah menjadi rekanan Pemprov, seperti dikutip Antara. (bfd)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

Trending