Connect with us

HUKUM

KPK Terima 235 Laporan Indikasi Korupsi di Maluku

Published

on

Juru Bicara KPK, Febri Diansyah.

Indonesiaraya.co.id, Ambon – Sedikitnya ada 235 laporan indikasi tindak pidana korupsi (TPK) di Maluku yang dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selama periode 2015 – 2018.

Hal tersebut disampaikan oleh juru bicara KPK Febri Diansyah dalam diskusi “Peran Ideal Media di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dalam Perspektif Anti Korupsi” di Ambon, Rabu (25/4/2018).

“Kasus yang kita pelajari cukup banyak, dari 2015 sampai 2018 ada 235 laporan dari Maluku yang masuk ke KPK,” katanya.

Dari 235 laporan yang masuk, kata Febri, 80 di antaranya setelah dipelajari tidak terindikasi TPK, sedangkan 155 laporannya lainnya ada indikasi TPK tetapi masih harus ditelaah lagi guna penyesuaian kewenangan penyelesaiannya, karena KPK hanya memproses kasus yang berkaitan dengan penyelenggara negara.

Kendati tidak merinci seberapa jauh proses telaah yang telah dilakukan terhadap 115 laporan, Febri meyakinkan bahwa apabila indikasi TPK sudah memiliki cukup bukti awal maka segera ditingkatkan ke penyidikan untuk proses lebih lanjut.

“Ada indikasi TPK lebih dekat kepada penyimpangan yang bisa diselesaikan dengan mekanisme koordinasi antar supervisi yang lain. Ketika ada indikasi TPK perlu dibahas lebih lanjut sampai akhirnya kalau sudah ada bukti permulaan yang cukup, maka kita tingkatkan ke penyedikan untuk diproses lebih lanjut,” ujarnya.

Lebih lanjut ia mengatakan ada 104 kasus korupsi untuk 89 kepala daerah yang sudah diproses oleh KPK, tersebar di 22 provinsi, terbanyak berasal dari Jawa Barat, yakni 13 orang, kemudian Sumatera Utara sebanyak sembilan orang dan delapan orang dari Jawa Timur.

Sedangkan dari wilayah Maluku dan Maluku Utara baru tiga orang yang telah divonis bersalah.

Untuk modus TPK, suap berada pada posisi tertinggi sebanyak 52 kasus, penyalahgunaan anggaran sebanyak 20 kasus, kemudian pengadaan barang dan jasa 11 kasus.

Menurut Febri, jika diperhatikan dengan cermat beberapa waktu belakangan ini, trend indikasi suap di kalangan penyelenggara negara di daerah cukup tinggi, terutama dalam bentuk bayaran timbal balik dalam bentuk proyek.

Ada yang diberikan sesudah kepala daerah menjabat, tetapi ada yang juga yang terkait dengan dukungan proses pencalonan.

Sebelum proses Pilkada serentak dimulai, dalam fase penetapan calon di Tegal, kami menemukan di salah satu rumah tim sukses sejumlah uang yang dikumpulkan untuk biaya-biaya awal pencalonan,” bebernya, seperti dikutip Antara. (sal)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

HUKUM

KPK : Keponakan Novanto Mengajukan Jadi “Justice Collaborator”

Published

on

Mantan Direktur PT Murakabi Sejahtera yang juga keponakan Setya Novanto, Irvanto Hendra Pambudi menaiki mobil tahanan seusai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi menginformasikan Irvanto Hendra Pambudi yang merupakan keponakan Setya Novanto mengajukan diri sebagai “justice collaborator” atau saksi pelaku yang bekerja sama dengan penegak hukum untuk mengungkap perkara.

“Tadi seperti yang muncul di fakta persidangan, kami konfirmasi bahwa tersangka Iirvanto Hendra Pambudi memang sudah mengajukan diri sebagai “justice collaborator” ketika proses penyidikan berjalan dan tentu saja kami harus mempertimbangkan terlebih dahulu,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di gedung KPK, Jakarta, Senin (21/5/2018).

Irvanto sendiri telah ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana korupsi pengadaan paket penerapan KTP berbasis nomor induk kependudukan secara nasional (KTP-el).

Menurut Febri, lembaganya harus melihat terlebih dahulu apakah Irvanto memenuhi syarat-syarat sebagai JC mulai dari mengakui perbuatannya, mengungkap pelaku lain, dan memberikan keterangan secara signifikan.

“Itu yang akan kami lihat lebih lanjut dan konsistesi dibutuhkan sampai nanti proses persidangan misalnya dari apa keterangan yang disampaikan pada penyidikan ini, pada persidangan juga perlu lebih konsisten. Kita tunggu saja belum ada penilaian KPK saat ini, kami akan mencermati lebih terlebih dahulu,” tuturnya.

Pengajuan Irvanto sebagai JC terungkap dalam fakta persidangan dengan terdakwa mantan Dirut PT Quadra Solution Anang Sugina Sudihardjo di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin.

Irvanto sendiri menjadi saksi untuk terdakwa Anang dalam perkara korupsi KTP-el.

Irvanto dalam persidangan itu merinci sejumlah uang yang ia serahkan kepada anggota DPR lainnya yaitu mantan Ketua Komisi II Chairuman Harahap sebesar 500 ribu dolar AS dan satu juta dolar AS, selanjutnya Melchias Markus Mekeng satu juta dolar AS, mantan ketua fraksi Partai Golkar Agun Gunanjar 500 juta dolar AS dan satu juta dolar AS, mantan ketua fraksi Partai Demokrat Jafar Hafsah 500 ribu dolar AS dan 100 ribu dolar AS, anggota DPR dari fraksi Partai Demokrat Nurhayati Assegaf 100 ribu dolar AS.

“Ada catatannya, sudah saya ajukan untuk “justice collaborator” saya,” kata Irvanto.

Irvanto telah ditetapkan sebagai tersangka bersama Made Oka Masagung, pengusaha sekaligus rekan Novanto pada 28 Februari 2018 lalu.

Irvanto diduga sejak awal mengikuti proses pengadaan KTP-el dengan perusahaannya yaitu PT Murakabi Sejahtera dan ikut beberapa kali pertemuan di ruko Fatmawati bersama tim penyedia barang proyek KTP-el, ia juga diduga telah mengetahui ada permintaan “fee” sebesar lima persen untuk mempermudah proses pengurusan anggaran KTP-el.

Irvanto diduga menerima total 3,4 juta dolar AS para periode 19 Januari-19 Februari 2012 yang diperuntukkan kepada Novanto secara berlapis dan melewati sejumlah negara.

Sedangkan Made Oka adalah pemilih PT Delta Energy, perusahaan SVP dalam bidang “investment company” di Singapura yang diduga menjadi perusahaan penampung dana.

Made Oka melalui kedua perusahaannya diduga menerima total 3,8 juta dolar AS sebagai peruntukan kepada Novanto yang terdiri atas 1,8 juta dolar AS melalui perusahaan OEM Investment Pte.Ltd dari Biomorf Mauritius dan melalui rekening PT Delta Energy sebesar 2 juta dolar AS.

Made Oka diduga menjadi perantara uang suap untuk anggota DPR sebesar lima persen dari proyek KTP-el Keduanya disangkakan pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, seperti dikutip Antara. (bfd)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

HUKUM

Irvanto Beberkan Pemberian Uang ke Anggota DPR

Published

on

Keponakan Ketua DPR Setya Novanto, Irvanto Hendra Pambudi Cahyo, saat menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Direktur PT Murakabi Sejahtera Irvanto Hendra Pambudi Cahyo menjabarkan sejumlah proses pemberian uang kepada sejumlah anggota DPR termasuk ke mantan ketua badan anggaran (banggar) Melchias Markus Mekeng dan anggota DPR dari fraksi Partai Golkar Markus Nari.

“Saya diperintahkan Pak Andi Agustinus memberikan satu juta dolar AS di lantai 12, kebetulan di ruangannya beliau (Setya Novanto) itu ada Pak Mekeng dan Markus Nari, beliau sedang ada tamu, dan setelah saya membawa uang, saya lapor ke beliau, ‘Ini saya diperintahkan Andi untuk bawa uang ini, langsung saja ke Pak Mekeng dan Pak Markus, langsung saya serahkan ke yang bersangkutan,” kata Irvanto di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Jumat (18/5/2018).

Irvanto menjadi saksi untuk Direktur PT Quadra Solutions Anang Sugiana Sudihardjo mendapat keuntungan sebesar Rp79,039 miliar dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan bersama-sama dengan pihak lain dalam proyek pengadan KTP Elektronik tahun anggaran 2011-2012.

Selain Irvanto, jaksa penuntut umum juga menghadirkan mantan Ketua DPR Setya Novanto yang sudah divonis 15 tahun penjara dalam perkara yang sama. Setnov adalah paman Irvanto.

“Pak Novanto menyaksikan pemberian itu karena saya menyerahkan ke Pak Markus Nari langsung sebesar 1 juta dolar AS, kebetulan mereka duduknya berdampingan bersebelahan itu,” tambah Irvanto.

Uang itu adalah uang yang diambil dari Iwan Barala, yang bekerja di “money changer” PT Inti Valuta.

“Uang itu dari Iwan Barala, saya hanya diperintahkan Pak Andi, saya sebagai kurir saja,” tambah Irvanto.

Irvanto mengaku bersedia mengikuti perintah Andi Agustinus karena awalnya ia dijanjikan proyek untuk PT Murakabi dalam proyek KTP-E.

“Saya dijanjikan 1,5 juta dolar AS dari Pak Andi, tapi sampai sekarang belum terealisasi sepanjang 2010 – 2012 itu saya terima seluruhnya Rp400 juta,” ungkap Irvanto.

Irvanto selanjutnya merinci sejumlah uang yang ia serahkan kepada anggota DPR lainnya yaitu mantan Ketua Komisi II Chairuman Harahap sebesar 500 ribu dolar AS dan satu juta dolar AS, selanjutnya Melchias Markus Mekeng satu juta dolar AS, mantan ketua fraksi Partai Golkar Agun Gunanjar 500 juta dolar AS dan satu juta dolar AS, mantan ketua fraksi Partai Demokrat Jafar Hafsah 500 ribu dolar AS dan 100 ribu dolar AS, anggota DPR dari fraksi Partai Demokrat Nurhayati Assegaf 100 ribu dolar AS.

“Ada catatannya, sudah saya ajukan untuk ‘justice collaborator’ saya,” tambah Irvanto.

Irvanto pun menjabarkan bagaimana proses pengantaran uang tersebut ke masing-masing anggota DPR.

“Perintah dari Andi untuk memberikan 500 ribu dolar AS ke Chairuman diserahkan di PIM 2. Saya serahkan ke anaknya, lalu dengan Pak Oka saya diminta mengatur pertemuan dengan Pak Chairuman dan disepakati bertemu di the Cafe, Hotel Mulia untuk penyerahan 1 juta dolar,” ungkap Irvanto.

Pak Oka yang dimaksud adalah rekan Setnov pemilik OEM Investment Pte.LTd dan Delta Energy Pte.Lte Made Oka Masagung.

“Atas perintah Pak Setnov, disuruh ambil uang ke Pak Andi 100 ribu dolar AS dan itu diantar ke ruangan Jafar Hafsah. kemudian berikutnya, Pak SN juga ke Pak Andi 700 ribu AS saya serahkan ke Ade Komarudin lalu berikutnya dari Pak Andi ke Pak Mekeng dan Pak Markus Nari 1 juta, Pak Oka ketemu saya di kafe sekitar Melawai memberikan 500 ribu dolar AS untuk Pak Agun, dari Pak Andi 1 juta dolar Singapura ke Pak Agun juga,” jelas Irvan, seperti dikutip Antara. (dln)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

HUKUM

Setnov Ceritakan Pengalaman Berpuasa di Sukamiskin

Published

on

Setya Novanto (Setnov) saat sidang pemeriksaan terdakwa KTP-elektronik di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Mantan Ketua DPR RI Setya Novanto menceritakan pengalamannya menjalani ibadah puasa di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Sukamiskin, Jawa Barat.

“Ya, insyaallah, saya beradaptasi dengan teman-teman yang sama-sama susah dan penghuninya saling berbagi serta berdoa selama tinggal di ‘pesantren’,” kata Setya Novanto di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Sen (21/5/2018).

Setnov dijadwalkan menjadi saksi untuk Direktur PT Quadra Solutions Anang Sugiana Sudihardjo mendapat keuntungan sebesar Rp79,039 miliar dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan bersama-sama dengan pihak lain dalam proyek pengadaan KTP elektronik pada tahun anggaran 2011 dan 2012.

Setnov sendiri sudah dipindahkan sejak 4 Mei 2018 ke Lapas Sukamiskin berdasarkan vonis hakim dalam sidang 24 April 2018 yang menyatakan bahwa dia terbukti bersalah dan dihukum 15 tahun penjara ditambah denda Rp500 juta subsider 3 bulan kurungan karena terbukti melakukan tindak pidana korupsi pengadaan KTP-el.

Ia pun memutuskan untuk menerima vonis hakim tersebut dan telah membayarkan denda Rp500juta serta biaya perkara Rp7.500,00.

Untuk pembayaran uang pengganti belum dipenuhi sebesar 7,435 juta dolar AS dikurangi Rp5 miliar. Namun, Setnov sudah menyanggupi untuk membayarnya dengan menyerahkan surat kesanggupan membayar.

“(Saya) puasa terus, sahur bersama-sama dengan teman-teman yang lain, saling berbagi untuk sahur,” tambah Setnov.

Untuk makan sahur, Setnov mengaku menunya adalah sayur lodeh, sedangkan saat berbuka cukup dengan gorengan.

“Sahur ada sayur lodeh, kalau buka gorengan yang ala di ‘pesantren’ sana,” ungkap Setnov sambil sedikit tersenyum, seperti dikutip Antara. (dln)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

Trending