Connect with us

SEKTOR RIIL

Ini Respon Kementerian BUMN, Terkait “Percakapan” Fee Proyek Menteri Rini dan Bos PLN

Published

on

Menteri BUMN Rini M. Soemarno, dan Dirut PLN Sofyan Basir.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Percakapan telepon diduga Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno dan Direktur Utama PT PLN (Persero) Sofyan Basir tengah viral di media sosial. Dalam pembicaraan tersebut, keduanya cukup serius membahas soal fee proyek.

Percakapan tersebut diunggah di akun instagram @jokerpolitik dalam bentuk vidio yang kemudian diisi suara rekaman tersebut.

“Admin abis sholat Jumat mau pergi jauh, jangan tanya kemana, pokoknya admin bawa baju tiga setel sama Sempak dua lembar,” demikian caption akun tersebut.

“Kami tegaskan kembali bahwa pembicaraan utuh tersebut isinya sejalan dengan tugas Menteri BUMN”

Usut punya usut, akun instagram @om_gadun adalah yang pertama kali mengunggahnya dengan caption ‘Dashyaaatttt…!!!! Mau kelanjutanhya? Om butuh 1000 likes #MafiaMigas #RIwayatpertaminakiNI’.

Perbincangan keduanya turut menyeret nama ‘Pak Ari’ dalam proyek yang mereka bahas.

“Saya juga kaget kan Bu, saya mau cerita ke Ibu, beliau (Pak Ari) kan panggil saya, pagi kemarin kan saya baru pulang,” ucap Sofyan.

“Yang penting ginilah, sudahlah, kan yang harus ambil kan dua, Pertamina sama PLN.” Rini menjawabnya.

“Betul,” timpal Sofyan.

“Ya, dua-duanya punya saham lah Pak, begitu,” sambung Rini lagi.

“Waktu itu saya ketemu Pak Ari juga, Bu. Saya bilang ‘Pak Ari mohon maaf, masalah share ini kita duduk lagi lah, Pak Ari,” lanjut Sofyan.

“Saya terserah bapak-bapak lah, saya memang kan konsepnya sama-sama Pak Sofyan,” balas Rini.

“Saya kemarin bertahan, Bu, kan beliau ngotot. ‘Kamu gimana sih, Sof?’ Lho kan, Pak, kalo enggak ada PLN kan Bapak enggak ada juga tuh buat bisnis,” respon Sofyan.

“Kan saya ketemu Pak Ari juga, Bu.” tambahnya

Rini kemudian membalas. “Menurut saya banyak yang nerusin, cuma saya bilang sama kakak saya yang satunya, biasanya kalau dia sudah enggak mau ngomong, saya ngomong sama yang satunya supaya nyambung ke sana gitu kan.”

“Betul, betul,” timpal Sofyan.

Itu hanya sebagian percakapan diantara kedua pejabat tersebut.

Tanggapan Resmi Kementerian BUMN

Sekretaris Kementerian BUMN Imam Apriyanto Putro mengatakan, memang benar bahwa Menteri BUMN Rini Soemarno dan Dirut PLN Sofyan Basir melakukan diskusi mengenai rencana investasi proyek penyediaan energi yang melibatkan PLN dan Pertamina.

Dalam diskusi tersebut, baik Menteri BUMN Rini Soemarno maupun Dirut PLN Sofyan Basir memiliki tujuan yang sama yaitu memastikan bahwa investasi tersebut memberikan manfaat maksimal bagi PLN dan negara, bukan sebaliknya untuk membebani PLN.

Percakapan utuh yang sebenarnya terjadi ialah membahas upaya Dirut PLN Sofyan Basir dalam memastikan bahwa sebagai syarat untuk PLN ikut serta dalam proyek tersebut adalah PLN harus mendapatkan porsi saham yang signifikan. Sehingga PLN memiliki kontrol dalam menilai kelayakannya, baik kelayakan terhadap PLN sebagai calon pengguna utama, maupun sebagai pemilik proyek itu sendiri.

Dalam perbincangan yang dilakukan pada tahun lalu itu pun Menteri Rini secara tegas mengungkapkan bahwa hal yang utama ialah BUMN dapat berperan maksimal dalam setiap proyek yang dikerjakan. Sehingga BUMN dapat mandiri dalam mengerjakan proyek dengan penguasaan teknologi dan keahlian yang mumpuni.

Proyek penyediaan energi ini pada akhirnya tidak terealisasi karena memang belum diyakini dapat memberikan keuntungan optimal, baik untuk Pertamina maupun PLN.

“Kami tegaskan kembali bahwa pembicaraan utuh tersebut isinya sejalan dengan tugas Menteri BUMN untuk memastikan bahwa seluruh BUMN dijalankan dengan dasar Good Corporate Governance (GCG),” kata Imam di Solo, Sabtu (28/04/2018).

Sementara itu, terkait dengan penyebaran dan pengeditan rekaman pembicaraan yang jelas dilakukan dengan tujuan untuk menyebarkan informasi yang salah dan menyesatkan kepada masyarakat, Kementerian BUMN akan mengambil upaya hukum untuk mengungkap pembuat serta penyebar informasi menyesatkan tersebut. (bud)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

SEKTOR RIIL

Kementrian ESDM Siapkan Regulasi PLTS Atap

Published

on

Kementerian ESDM, M Arifin.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tengah menyiapkan regulasi untuk mendorong peningkatkan pemanfaatan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) jenis atap.

Sesuai Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT PLN (Persero), target penggunaan energi surya di Indonesia mencapai 1.047 Mega Watt peak (MWp) sampai dengan 2025.

Per 2018, pemanfaatan PLTS baru sebesar 94,42 MWp, berdasarkan data Kementerian ESDM, yang dihimpun Antara di Jakarta, Minggu.

Direktur Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM M Arifin mengungkapkan bahwa pemanfaatan energi surya di Indonesia masih sangat kecil dari total potensi sumber energi surya yang tersedia di Indonesia.

“Pemanfaatan energi surya di Indonesia baru sebesar 0,05 persen dari potensi yang ada, sehingga masih banyak tantangan yang harus diselesaikan bersama di dalam pengembangan energi surya. Salah satu tantangannya adalah biaya produksi PLTS yang masih tinggi”, ungkapnya.

Selain itu, Arifin mengungkapkan tantangan lainnya dalam pengembangan pembangkit energi surya, di antaranya PLTS untuk sistem luar jaringan (off grid) memerlukan teknologi penyimpanan daya yang lebih andal, sedangkan untuk sistem dalam jaringan (on grid) diperlukan dukungan pembangkit. Tantangan selanjutnya, PLTS tidak dapat ditransportasikan, serta kurangnya kemampuan sumber daya manusia (SDM) dalam penguasaan teknologi PLTS.

Meski demikian, lebih lanjut Arifin menjelaskan, Kementerian ESDM melalui Ditjen EBTKE telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi tantangan tersebut dengan membuat regulasi terkait pemanfaatan sumber energi terbarukan untuk pembangkit listrik baik komersial maupun nonkomersial.

“Kementerian ESDM khususnya Ditjen EBTKE memfasilitasi terbentuknya gerakan nasional sejuta surya atap, pembentukan tim gabungan untuk mengatasi permasalahan pendanaan yang terdiri dari Ditjen EBTKE, Kementerian Keuangan, OJK, PLN, melakukan pertemuan dengan para pelaku bisnis energi surya untuk penyusunan peraturan tentang PLTS atap,” jelas Arifin.

Upaya pemerintah tersebut juga mendapat dukungan dari berbagai pelaku yang bergerak di bidang pengembangan tenaga surya, seperti diungkapkan Ketua Umum Asosiasi Energi Surya Indonesia (AESI) Andika. Menurut dia, pihaknya bersama Ditjen EBTKE sedang mencanangkan PLTS satu juta atap hingga tahun 2025.

“Kalau dikonversikan itu sekitar 1.000 MW atau satu GW. Ini suatu angka yang memang besar tapi bukan suatu hal yang mustahil untuk dicapai karena jumlah pelanggan PLN di pulau Jawa juga cukup besar, dan kalau memang ada peraturan atau regulasi yang memungkinkan akan lebih mudah pelanggan PLN memasang ‘fotovoltaik’ di atap bangunan masing-masing, sehingga target untuk mencapai 1.000 MW pada tahun 2025, insya Allah bisa dicapai,” kata Andika.

Ia juga menambahkan bahwa hal ini tentunya tidak lain salah satunya untuk membantu pemerintah dalam mecapai target bauran energi nasional.

Dengan berbagai upaya yang telah dilakukan pemerintah saat ini, lanjutnya, diharapkan target bauran energi dari penggunaan EBT sebesar 23 persen pada 2025 dapat direalisasikan, seperti dikutip Antara. (fut)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

SEKTOR RIIL

Kementerian : Kredit Inalum Bukan dari Bank BUMN

Published

on

Deputi Menteri BUMN Bidang Usaha Jasa, Gatot Trihargo.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Deputi Jasa Keuangan, Survei dan Konsultasi Kementerian BUMN Gatot Trihargo mengatakan tidak ada perbankan BUMN menyalurkan kredit ke PT Indonesia Asaham Alumunium (Inalum) untuk membeli 51 persen saham PT Freeport Indonesia (PT FI).

“Tidak ada,” kata Gatot usai nonton bareng final Piala Dunia di Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Minggu (15/7/2018) malam.

Gatot memastikan hal tersebut berulang kali.

Dia mengatakan pinjaman yang diajukan Inalum untuk pembelian saham Freeport akan lebih banyak disalurkan oleh bank bukan milik pemerintah.

Namun, Gatot tidak merinci entitas bank yang akan menjadi kreditur Inalum tersebut.

Pada 12 Juli 2018, Direktur Utama Inalum Budi Gunadi Sadikin mengatakan sudah ada 11 bank yang siap membantu pendanaan untuk divestasi saham Freeport.

Selain dari pinjaman bank, Inalum juga akan mengandalkan kas internal perusahaan untuk membeli mayoritas saham perusahaan pengendali salah satu tambang emas terbesar di dunia itu.

Nilai divestasi 51 persen saham Freeport mencapai 3,85 miliar dolar AS dengan rincian sebanyak 3,5 miliar dolar AS dialokasikan untuk pembayaran hak partisipasi Rio Tinto dan 350 juta dolar AS untuk Indocopper.

Inalum memang harus menguasai saham Indocopper juga agar kepemilikan di PT FI bisa menjadi mayoritas atau 51 persen.

Di sisi lain, posisi dolar tunai yang dimiliki Inalum mencapai 1,5 miliar dolar AS.

Inalum dan pengendali saham PT FI, Freeport-Mcmoran Inc (FCX), telah menyepakati Pokok-Pokok Perjanjian (Head of Agreement/HoA) divestasi sebesar 51 persen saham PT FI pada Jumat, (12/7/2018).

Dengan adanya HoA tersebut maka struktur organisasi dan harga divestasi sudah final sehingga tidak ada lagi perubahan ke depan meskipun transaksi masih dalam proses penyelesaian.

Selanjutnya akan finalisasi perjanjian pembentukan perusahaan patungan, seperti dikutip Antara. (iap)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

SEKTOR RIIL

KA Kuala Stabas Disetujui Berhenti di Blambanganumpu

Published

on

Kereta Api Kuala Stabas Premium di Stasiun Blambanganumpu, Kabupaten Way Kanan, Lampung.

Indonesiaraya.co.id, Bandarlampung – PT Kereta Api Indonesia (KAI) Divisi Regional IV Tanjungkarang mulai 16 Juli 2018 mulai memberhentikan Kereta Api Kuala Stabas Premium di Stasiun Blambanganumpu, Kabupaten Way Kanan, Lampung, untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat seperti diusulkan sebelumnya.

“Usulan masyarakat Way Kanan tersebut kami tindaklanjuti dengan mengajukan permohonan ke kantor pusat PT KAI di Bandung agar KA Kuala Stabas Premium bisa berhenti di Stasiun Blambanganumpu, alhamdulillah mulai tanggal 16 Juli akan berhenti normal,” ujar Manajer Humas Divre IV Tanjungkarang Sapto Hartoyo, di Bandarlampung, Senin (13/7/2018).

Menurutnya, KA Kuala Stabas Premium ini akan berhenti di Stasiun Blambanganumpu selama empat menit, baik dari Stasiun Tanjungkarang (Bandarlampung/Lampung) maupun dari Baturaja (Sumatera Selatan).

Mengenai waktu pemberhentian, ia menjelaskan, KA Kuala Stabas Premium berangkat dari Baturaja pukul 06.30 WIB sampai Blambanganumpu pukul 08.03 WIB, sedangkan berangkat dari Tanjungkarang pukul 13.00 WIB dan berhenti di Blambanganumpu pukul 16.06 WIB.

Mengenai tarif yang berlaku, untuk tujuan Tanjungkarang-Blambanganumpu akan dikenakan tarif Rp75.000 per penumpang, sudah mendapatkan potongan harga dari tarif normal yang berlaku Rp100.000.

“Jadi penumpang kita diskon 25 persen, bagi yang ingin naik KA Kuala Stabas Premium,” katanya lagi.

PT KAI Divireg IV Tanjungkarang memberikan diskon 25 persen mulai tanggal pemberhentian sampai dengan akhir bulan Juli atau tanggal 31 Juli 2018 mendatang.

Guna meningkatkan minat masyarakat dalam menggunakan angkutan KA Kuala Stabas Premium itu, selain diberlakukan tarif promosi juga ada tarif khusus yang diberlakukan pada relasi tertentu, antara lain relasi Baturaja-Kotabumi sebesar Rp45.000, Kotabumi-Tanjungkarang sebesar Rp30.000, dan Martapura-Baturaja sebesar Rp20.000.

“Tarif khusus ini dengan tiketnya hanya bisa dibeli pada stasiun pemberangkatan 2 jam sebelum kereta api berangkat,” katanya pula, seperti dikutip Antara. (bud/emi)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

Trending