Connect with us

SEKTOR RIIL

Menkeu : Kenaikan Harga Minyak Pengaruhi Beban Subsidi

Published

on

Menteri Keuangan, Sri Mulyani.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan kenaikan harga minyak di pasar internasional ikut mempengaruhi beban subsidi energi yang telah ditetapkan dalam APBN 2018.

“Implikasinya tentu saja bahwa nilai subsidi yang harus ditanggung oleh Pertamina meningkat cukup besar,” kata Sri Mulyani di Jakarta, Rabu (3/5/2018).

Sri Mulyani menjelaskan saat ini harga ICP minyak rata-rata saat ini sudah melebihi asumsi yang ditetapkan dalam APBN sebesar 48 dolar AS per barel.

Untuk itu, pemerintah memberikan perhatian terhadap persoalan tersebut agar Pertamina tidak menanggung beban subsidi yang terlalu besar dan tetap bisa melaksanakan pelayanan kepada masyarakat.

“Kami sudah membahas mengenai mekanisme agar masyarakat tetap bisa terjaga daya belinya, terutama karena tekanan dari harga minyak BBM, dan Pertamina sebagai suatu korporasi tetap memiliki `going concern` yang tetap baik,” ujarnya.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini menambahkan pemerintah juga berkomunikasi secara intens dengan DPR mengenai kenaikan harga minyak dunia ini agar keberlangsungan APBN tetap terjaga.

“Kami juga berharap agar komunikasi politik kita dengan dewan tetap bisa terjaga karena penggunaan uang APBN yang di luar UU APBN, atau yang sudah diatur oleh APBN tetapi mekanismenya perlu disampaikan kepada dewan, perlu kita jaga juga,” katanya.

Sebelumnya, Kementerian Keuangan mencatat rata-rata harga ICP minyak pada periode Januari-Maret 2018 telah mencapai 63,02 dolar AS per barel atau lebih tinggi dari periode sama 2017 sebesar 51,03 dolar AS per barel.

Peningkatan harga yang signifikan tersebut selain karena aktivitas perekonomian global yang membaik juga dipengaruhi oleh keputusan OPEC untuk memangkas produksi hingga akhir 2018.

Selain itu, peningkatan harga juga disebabkan oleh gejolak geopolitik di beberapa wilayah yang memberikan sentimen positif pada harga minyak mentah dunia.

Kondisi ini yang menyebabkan pergerakan harga minyak pada Maret 2018 berbeda dengan rata-rata historis yang cenderung menurun pada periode Maret.

Meski meningkatkan beban subsidi pada APBN, kenaikan harga minyak ini bisa memberikan pengaruh positif terhadap penerimaan negara di 2018.

Dalam kesempatan terpisah, Direktur Jenderal Anggaran Askolani menambahkan realisasi belanja subsidi energi hingga pertengahan April 2018 telah mencapai Rp25,3 triliun terutama untuk subsidi BBM Rp15,7 triliun dan subsidi listrik Rp9,6 triliun.

Dari penyerapan subsidi energi tersebut, sebanyak Rp9,3 triliun dimanfaatkan untuk membayar tunggakan kepada Pertamina maupun PLN tahun sebelumnya, masing-masing sebesar Rp6,3 triliun dan Rp3 triliun.

“Realisasi subsidi triwulan satu 2018 meningkat dari triwulan satu 2017 karena adanya penyelesaian kurang bayar subsidi. Tunggakan tahun sebelumnya ini menggunakan pagu cadangan,” ujar Askolani, seperti dikutip Antara.(syg)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

SEKTOR RIIL

Kementrian ESDM Siapkan Regulasi PLTS Atap

Published

on

Kementerian ESDM, M Arifin.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tengah menyiapkan regulasi untuk mendorong peningkatkan pemanfaatan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) jenis atap.

Sesuai Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT PLN (Persero), target penggunaan energi surya di Indonesia mencapai 1.047 Mega Watt peak (MWp) sampai dengan 2025.

Per 2018, pemanfaatan PLTS baru sebesar 94,42 MWp, berdasarkan data Kementerian ESDM, yang dihimpun Antara di Jakarta, Minggu.

Direktur Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM M Arifin mengungkapkan bahwa pemanfaatan energi surya di Indonesia masih sangat kecil dari total potensi sumber energi surya yang tersedia di Indonesia.

“Pemanfaatan energi surya di Indonesia baru sebesar 0,05 persen dari potensi yang ada, sehingga masih banyak tantangan yang harus diselesaikan bersama di dalam pengembangan energi surya. Salah satu tantangannya adalah biaya produksi PLTS yang masih tinggi”, ungkapnya.

Selain itu, Arifin mengungkapkan tantangan lainnya dalam pengembangan pembangkit energi surya, di antaranya PLTS untuk sistem luar jaringan (off grid) memerlukan teknologi penyimpanan daya yang lebih andal, sedangkan untuk sistem dalam jaringan (on grid) diperlukan dukungan pembangkit. Tantangan selanjutnya, PLTS tidak dapat ditransportasikan, serta kurangnya kemampuan sumber daya manusia (SDM) dalam penguasaan teknologi PLTS.

Meski demikian, lebih lanjut Arifin menjelaskan, Kementerian ESDM melalui Ditjen EBTKE telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi tantangan tersebut dengan membuat regulasi terkait pemanfaatan sumber energi terbarukan untuk pembangkit listrik baik komersial maupun nonkomersial.

“Kementerian ESDM khususnya Ditjen EBTKE memfasilitasi terbentuknya gerakan nasional sejuta surya atap, pembentukan tim gabungan untuk mengatasi permasalahan pendanaan yang terdiri dari Ditjen EBTKE, Kementerian Keuangan, OJK, PLN, melakukan pertemuan dengan para pelaku bisnis energi surya untuk penyusunan peraturan tentang PLTS atap,” jelas Arifin.

Upaya pemerintah tersebut juga mendapat dukungan dari berbagai pelaku yang bergerak di bidang pengembangan tenaga surya, seperti diungkapkan Ketua Umum Asosiasi Energi Surya Indonesia (AESI) Andika. Menurut dia, pihaknya bersama Ditjen EBTKE sedang mencanangkan PLTS satu juta atap hingga tahun 2025.

“Kalau dikonversikan itu sekitar 1.000 MW atau satu GW. Ini suatu angka yang memang besar tapi bukan suatu hal yang mustahil untuk dicapai karena jumlah pelanggan PLN di pulau Jawa juga cukup besar, dan kalau memang ada peraturan atau regulasi yang memungkinkan akan lebih mudah pelanggan PLN memasang ‘fotovoltaik’ di atap bangunan masing-masing, sehingga target untuk mencapai 1.000 MW pada tahun 2025, insya Allah bisa dicapai,” kata Andika.

Ia juga menambahkan bahwa hal ini tentunya tidak lain salah satunya untuk membantu pemerintah dalam mecapai target bauran energi nasional.

Dengan berbagai upaya yang telah dilakukan pemerintah saat ini, lanjutnya, diharapkan target bauran energi dari penggunaan EBT sebesar 23 persen pada 2025 dapat direalisasikan, seperti dikutip Antara. (fut)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

SEKTOR RIIL

Kementerian : Kredit Inalum Bukan dari Bank BUMN

Published

on

Deputi Menteri BUMN Bidang Usaha Jasa, Gatot Trihargo.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Deputi Jasa Keuangan, Survei dan Konsultasi Kementerian BUMN Gatot Trihargo mengatakan tidak ada perbankan BUMN menyalurkan kredit ke PT Indonesia Asaham Alumunium (Inalum) untuk membeli 51 persen saham PT Freeport Indonesia (PT FI).

“Tidak ada,” kata Gatot usai nonton bareng final Piala Dunia di Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Minggu (15/7/2018) malam.

Gatot memastikan hal tersebut berulang kali.

Dia mengatakan pinjaman yang diajukan Inalum untuk pembelian saham Freeport akan lebih banyak disalurkan oleh bank bukan milik pemerintah.

Namun, Gatot tidak merinci entitas bank yang akan menjadi kreditur Inalum tersebut.

Pada 12 Juli 2018, Direktur Utama Inalum Budi Gunadi Sadikin mengatakan sudah ada 11 bank yang siap membantu pendanaan untuk divestasi saham Freeport.

Selain dari pinjaman bank, Inalum juga akan mengandalkan kas internal perusahaan untuk membeli mayoritas saham perusahaan pengendali salah satu tambang emas terbesar di dunia itu.

Nilai divestasi 51 persen saham Freeport mencapai 3,85 miliar dolar AS dengan rincian sebanyak 3,5 miliar dolar AS dialokasikan untuk pembayaran hak partisipasi Rio Tinto dan 350 juta dolar AS untuk Indocopper.

Inalum memang harus menguasai saham Indocopper juga agar kepemilikan di PT FI bisa menjadi mayoritas atau 51 persen.

Di sisi lain, posisi dolar tunai yang dimiliki Inalum mencapai 1,5 miliar dolar AS.

Inalum dan pengendali saham PT FI, Freeport-Mcmoran Inc (FCX), telah menyepakati Pokok-Pokok Perjanjian (Head of Agreement/HoA) divestasi sebesar 51 persen saham PT FI pada Jumat, (12/7/2018).

Dengan adanya HoA tersebut maka struktur organisasi dan harga divestasi sudah final sehingga tidak ada lagi perubahan ke depan meskipun transaksi masih dalam proses penyelesaian.

Selanjutnya akan finalisasi perjanjian pembentukan perusahaan patungan, seperti dikutip Antara. (iap)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

SEKTOR RIIL

KA Kuala Stabas Disetujui Berhenti di Blambanganumpu

Published

on

Kereta Api Kuala Stabas Premium di Stasiun Blambanganumpu, Kabupaten Way Kanan, Lampung.

Indonesiaraya.co.id, Bandarlampung – PT Kereta Api Indonesia (KAI) Divisi Regional IV Tanjungkarang mulai 16 Juli 2018 mulai memberhentikan Kereta Api Kuala Stabas Premium di Stasiun Blambanganumpu, Kabupaten Way Kanan, Lampung, untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat seperti diusulkan sebelumnya.

“Usulan masyarakat Way Kanan tersebut kami tindaklanjuti dengan mengajukan permohonan ke kantor pusat PT KAI di Bandung agar KA Kuala Stabas Premium bisa berhenti di Stasiun Blambanganumpu, alhamdulillah mulai tanggal 16 Juli akan berhenti normal,” ujar Manajer Humas Divre IV Tanjungkarang Sapto Hartoyo, di Bandarlampung, Senin (13/7/2018).

Menurutnya, KA Kuala Stabas Premium ini akan berhenti di Stasiun Blambanganumpu selama empat menit, baik dari Stasiun Tanjungkarang (Bandarlampung/Lampung) maupun dari Baturaja (Sumatera Selatan).

Mengenai waktu pemberhentian, ia menjelaskan, KA Kuala Stabas Premium berangkat dari Baturaja pukul 06.30 WIB sampai Blambanganumpu pukul 08.03 WIB, sedangkan berangkat dari Tanjungkarang pukul 13.00 WIB dan berhenti di Blambanganumpu pukul 16.06 WIB.

Mengenai tarif yang berlaku, untuk tujuan Tanjungkarang-Blambanganumpu akan dikenakan tarif Rp75.000 per penumpang, sudah mendapatkan potongan harga dari tarif normal yang berlaku Rp100.000.

“Jadi penumpang kita diskon 25 persen, bagi yang ingin naik KA Kuala Stabas Premium,” katanya lagi.

PT KAI Divireg IV Tanjungkarang memberikan diskon 25 persen mulai tanggal pemberhentian sampai dengan akhir bulan Juli atau tanggal 31 Juli 2018 mendatang.

Guna meningkatkan minat masyarakat dalam menggunakan angkutan KA Kuala Stabas Premium itu, selain diberlakukan tarif promosi juga ada tarif khusus yang diberlakukan pada relasi tertentu, antara lain relasi Baturaja-Kotabumi sebesar Rp45.000, Kotabumi-Tanjungkarang sebesar Rp30.000, dan Martapura-Baturaja sebesar Rp20.000.

“Tarif khusus ini dengan tiketnya hanya bisa dibeli pada stasiun pemberangkatan 2 jam sebelum kereta api berangkat,” katanya pula, seperti dikutip Antara. (bud/emi)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

Trending