Connect with us

POLITIK

Bawaslu : Baliho Airlangga “Salam 4 Jari” Melanggar

Published

on

Baliho Airlangga Hartanto yang merupakan ketua umum Partai Golongan Karya dengan tagline "Salam 4 Jari" yang kini dipajang di beberapa titik pada wilayah setempat dinilai melanggar aturan Komisi Pemilihan Umum.

Indonesiaraya.co.id, Pekanbaru – Badan Pengawas Pemilu Provinsi Riau secara resmi menyatakan baliho Airlangga Hartanto yang merupakan ketua umum Partai Golongan Karya dengan tagline “Salam 4 Jari” yang kini dipajang di beberapa titik pada wilayah setempat dinilai melanggar aturan Komisi Pemilihan Umum.

“Bawaslu merekomendasikan kepada KPU untuk memerintahkan kepada tim kampanye dengan Nomor urut 4 (Andi Rahman-Suyatno) segera menurunkan Alat Peraga Kampanye (APK) tersebut,” kata Koordinator Divisi Pecegahan dan Hubungan Lembaga Neil Antariksa di Pekanbaru, Minggu (6/5/2018).

Menurut Neil Antariksa alasan pelarangan tersebut karena Airlangga Hartanto merupakan ketua umum partai Golkar sekaligus partai pengusung calon gubernur dan wakil gubernur Riau dengan nomor urut 4.

Selain itu, Airlangga Hartanto juga merupakan Tim Kampanye yang tertuang dalam Tim Kampanye dan pemenangan paslon Nomor urut 4.

Kemudian sambung dia secara aturan pemasangan Alat Peraga Kampanye baliho yang memuat foto atau gambar ketua umum partai Golkar Airlangga Hartanto bertuliskan “Salam 4 Jari” di seluruh wilayah provinsi Riau itu menyalahi dan telah melanggar pasal 70 ayat 1 dan 2 Peraturan KPU nomor 4 tahun 2017, yang menyatakan partai politik atau gabungan partai politik, Pasangan Calon dan atau tim kampanye dilarang mencetak dan menyebarkan bahan kampanye selain dalam ukuran, jumlah dan lokasi yang telah ditentukan KPU Provinsi, KPU kabupaten/kota.

“Karenanya terhitung rekomendasi Bawaslu ke KPU hingga 1×24 jam mendatang kami mintakan baliho tersebut diturunkan, ” tegasnya.

Dijelaskan dia untuk pemasangan APK juga sudah tertuang pada peraturan Bawaslu Nomor 12 tahun 2017 pasal 8 ayat 2 huruf (g) yang menjelaskan Paslon atau tim kampanye tidak boleh mencetak dan memasang Alat Peraga Kampanye selain dalam ukuran, jumlah dan lokasi yang telah ditentukan KPU provinsi atau KPU kabupaten/kota.

Karena itu untuk Pilkada 2018 Bawaslu Provinsi Riau beserta jajarannya telah melakukan pengawasan berjenjang terkait pemasangan APK tersebut.

Dia menambahkan berdasarkan penelusuran tim Panwas Kabupaten/Kota se Provinsi Riau pihaknya menemukan sedikitnya delapan unit baliho yang terpasang di empat kabupaten/ kota dengan memuat foto/gambar ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartanto dengan bertuliskan “Salam 4 Jari”.

Di kota Pekanbaru, tercatat lima baliho APK terpasang yakni di Jalan Soekarno Hatta, Jenderal Sudirman depan gedung guru, di Jalan Sudirman dekat fly over Harapan Raya, Jalan Tuanku Tambusai depan SPBU, dan Jalan Tuanku Tambusai depan simpang pelajar.

Untuk di Kabupaten Rokan Hilir satu buah APK berada di Jalan Jenderal Sudirman Bagan Batu Kota.

Sementara di Kabupaten Pelalawan satu buah APK berada di Jalan Lintas Timur Pangkalan Kerinci depan swalayan Mandiri.

Dan di kota Dumai satu APK di Jalan Sultan Syarif Kasim depan Bundaran Polres.

“Berdasarkan ketentuan pasal 70 ayat (1) dan (2) peraturan KPU Nomor 4 tahun 2017, pelaku Tim Kampanye nomor urut 4 telah memenuhi unsur pelanggaran administrasi yang telah dilakukan oleh Airlangga Hartanto Ketua Umum Partai Golkar, karena ukuran, jumlah dan lokasi pemasangan APK tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan KPU,” pungkas Neil.

Sementara itu Komisioner KPU Riau Ilham Yasir saat dikonfirmasi melalui wasshap tidak bisa dihubungi dan belum memberikan tanggapan.

Pantauan antara dilapangan salah satu baliho yang menempati lokasi di Jalan Tuanku Tambusai masih saja berdiri megah, seperti dikutip Antara. (faz/ver)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

JAWA BARAT

Diminta Klarifikasi, Sudrajat-Syaikhu Datangi Kantor Bawaslu Jabar

Published

on

Datangi kantor Bawaslu Jabar, Cagub/Cawagub Asyik Sudrajat-Syaiku melakukan klarifikasi terkait kaos #2018AsyikMenang #2019GantiPresiden

Indonesiaraya.co.id, Bandung – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Jawa Barat memanggil pasangan Sudrajat-Ahmad Syaikhu guna dimintai klarifikasi mengenai pernyataannya menyinggung soal pergantian presiden dalam debat publik beberapa hari lalu.

“Hari ini kita memanggil paslon tiga dan hadir. Kita tanyakan hampir tiga jam, kita sudah minta penjelasan terkait dengan debat publik pada beberapa hari lalu, kita sudah tanyakan dari awal sampai akhir,” ujar Ketua Bawaslu Jabar Harminus Koto, di Kantor Bawaslu, Kota Bandung, Sabtu (19/5/2018).

Dalam pemanggilan tersebut hadir pasangan Sudrajat dan Ahmad Syaikhu yang didampingi tim pemenangan serta tim advokasi.

BACA JUGA : Cuma Dugaan Pelanggaran Administratif Pasangan-Asyik Cabut Somasi buat KPU dan Bawaslu Jabar

Menurutnya, pemanggilan Sudrajat-Syaikhu merupakan upaya tindak lanjut untuk mengetahui duduk perkara secara rinci dari masing-masing pihak. Terlebih, pada Kamis Bawaslu telah memanggil KPU sebagai pihak penyelenggara debat.

Harminus mengatakan, terdapat 33 poin pertanyaan yang diajukan terhadap pasangan yang diusung PAN, Gerindra, dan PKS tersebut. Rata-rata, pertanyaan yang diajukan seputar prosedur debat.

“Seputar terkait apakah KPU dengan Paslon memberi panduan terkait larangan yang ada di debat, apakah kaos yang di bawa dari mana, nanti kita simpulkan apa yang kita tanyakan,” kata dia.

Sementara itu, kandidat Gubernur Jabar nomor urut tiga, Sudrajat, mengatakan apa yang dilakukannya bersama Ahmad Syaikhu mengenai pergantian presiden merupakan murni dari aspirasi masyarakat.

Ia tidak mengetahui bahwa apa yang dilakukannya akan memunculkan masalah. Terlebih pada rapat terbuka pada 12 Mei lalu di Monumen Perjuangan Rakyat Jawa Barat, ia bersama Syaikhu juga mengenakan kaos serupa.

“Saya sampaikan itu merupakan aspirasi publik. Pernah kita pakai di kampanye rapat umum 12 Mei yang lalu di Monju dan sampai tanggal 14 tidak ada peringatan apapun,” kata dia.

Sudrajat melanjutkan, “Saya beranggapan itu adalah materi publik sudah tersebar di masyarakat dan hal yang biasa, semua orang berhak memamerkan ganti presiden,” kata dia.

Menurutnya, debat merupakan suatu proses kampanye agar masyarakat mau memilih salah satu kandidat. Dengan demikian, “Asyik” juga berhak berkampanye dengan membawa unsur lain yang menjadi aspirasi masyarakat.

“Ini aspirasi masyarakat Jabar, kampanye adalah menyosialisasikan Asyik dan meraup dukungan suara, itu aspirasi publik saya menegaskan kembali,” kata dia, seperti dikutip Antara. (sep)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

JAWA BARAT

Begini, Prediksi Tingkat Keseruan Kompetisi Pilgub Versi KPU Jabar

Published

on

Empat pasangan calon gubernur-wagub Jawa Barat Ridwan Kamil (kiri)-Uu Ruzhanul Ulum (kedua kiri), TB Hasanuddin (ketiga kiri)-Anton Charliyan (keempat kiri), Sudrajat (keempat kanan)-Ahmad Syaikhu (ketiga kanan), dan Deddy Mizwar (kedua kanan)-Dedi Mulyadi (kanan)

Indonesiaraya.co id, Bandung – KPU Provinsi Jawa Barat memprediksi kompetisi antarpasangan calon dalam pemilihan gubernur Jawa Barat 2018 di TPS saat pemungutan suara pada 27 Juni 2018, sangat tinggi sehingga pasangan calon akan menyiapkan tim terbaik untuk mengawasi dan mengamankan kepentingan mereka.

“Kondisi ini perlu diantisipasi penyelenggara pemilu, khususnya KPPS, antara lain melalui persiapan mengadministrasian peristiwa dan hasil di TPS, baik tulisan maupun substansi,” kata Ketua KPU Jawa Barat Yayat Hidayat, pada acara Bintek Pemungutan, Penghitungan, dan Rekapitulasi Suara Pilgub Jabar 2018 di Bandung, Sabtu.

Menurut Yayat, persiapan pengadministrasian menjadi momentum penting, sehingga pihaknya melakukan lima kali simulasi di lima tempat berbeda dan upaya itu ditindaklanjuti Bintek pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi suara di lima wilayah.

BACA JUGA : Cuma Dugaan Pelanggaran Administratif, Pasangan Asyik Cabut Somasi buat KPU dan Bawaslu Jabar

“Apalagi simulasi kemarin masih ada beberapa hal yang perlu dievaluasi. Misalnya daftar hadir yang belum valid atau mencampuradukkan pemilih di DPT dengan pemilih tambahan ber-KTP,” ujarnya.

Yayat juga mengingatkan pentingnya meningkatkan kesadaran untuk melayani disabilitas. “Pelayanan yang kurang baik, bisa dinilai melanggar HAM dan memberi peluang pemungutan suara ulang,” kata dia.

Sementara itu Komisioner Divisi Perencanaan dan Data KPU Jawa Barat, Ferdiman Bariguna menegaskan tantangan yang dihadapi KPU menjelang hari pemungutan suara, yakni pemilih tidak tahu terdaftar di TPS mana, pemilih tidak tahu alamat dan letak TPS, pemilih tidak mengikuti sampai akhir penghitungan suara di TPS tapi ingin mengetahui hasilnya serta pemilih ingin mengetahui hasil perolehan suara lebih awal.

Untuk mengatasinya, ia menawarkan aplikasi Sijalih, yang bisa memberi informasi banyak hal kepada pemilih, termasuk lokasi TPS dan hasil penghitungan suara.

Namun Ferdiman juga mengingatkan potensi sengketa pada Pilkada serentak nanti dan potensi itu di antaranya salinan C1 berbeda antara yang dipegang saksi dengan KPPS dan C1 plano, hilangnya C1 setelah penghitungan suara serta kecurigaan terhadap mobilisasi pemilih pindahan dan pemilih tambahan. (jat)

Berita ini juga ditayangkan diJabarraya.com, salah satu media anggota jaringan Indonesia Raya Media Center (IRMC).


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

JAWA BARAT

Cuma Dugaan Pelanggaran, Pasangan Asyik Cabut Somasi buat KPU dan Bawaslu Jabar

Published

on

Sudrajat-Syaikhu, dan kaos #2019GantiPresiden

Indonesiaraya.co.id, Bandung – Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat nomor urut tiga, Sudrajat-Ahmad Syaikhu (Asyik), mencabut somasi yang dilayangkan kepada KPU dan Bawaslu Jabar atas dugaan penjatuhan sanksi bagi pasangan tersebut.

“Terkait kemarin beredar di media, sudah jatuh sanksi, itu kita klarifikasi, itu tidak benar. Kita kemarin pertimbangkan somasi, tapi setelah klarifikasi kelihatannya belum diperlukan dulu,” ujar salah satu tim advokasi pasangan Sudrajat-Syaikhu, Sadar Muslihat, di Kantor Bawaslu Jabar, Sabtu (19/5/2018).

Diminta Klarifikasi, Sudrajat-Syaikhu Datangi Kantor Bawaslu Jabar

Dia menjelaskan pernyataan somasi yang disampaikan Wakil Ketua DPP Gerindra Sufmi Dasco Ahmad merupakan respons atas isu sanksi yang telah dijatuhkan kepada Sudrajat-Syaikhu oleh Bawaslu dan KPU.

BACA JUGA : Akan Disomasi Tim Asyik, Begini Respon KPU Jabar

Ia mengatakan setelah mengklarifikasi langsung kepada Bawaslu, hingga saat ini belum ada sanksi apapun yang telah ditetapkan oleh penyelenggara pemilu terhadap pasangan tersebut.

“Dari keterangan ketua Bawaslu, pidana tidak terpenuhi unsur-unsurnya. Pelanggaran administrasi masih dikaji,” kata dia.

Sebelumnya, Bawaslu telah memberikan surat rekomendasi kepada KPU Jabar mengenai adanya dugaan pelanggaran administrasi yang dilakukan Sudrajat-Syaikhu dalam debat publik kedua.

Surat rekomendasi itu akan menjadi bahan rujukan bagi KPU untuk menentukan apakah Sudrajat-Syaikhu layak diberikan sanksi atas kasus yang menyinggung pergantian presiden dalam debat pilgub belum lama ini.

“Kita akan kaji kembali, lebih cepat lebih baik (keputusan penetapan sanksi, red.), tapi paling lambat tujuh hari,” ujar Yayat pada Kamis lalu.

Menanggapi hal tersebut, Kandidat Gubernur Jabar, Sudrajat, menyatakan bahwa apa yang dilakukannya bersama Syaikhu mengenai pergantian presiden, murni berasal dari aspirasi masyarakat.

“Ini aspirasi masyarakat Jabar, kampanye adalah menyosialisasikan Asyik dan meraup dukungan suara, itu aspirasi publik saya menegaskan kembali,” katanya, seperti dikutip Antara. (sep)

Berita ini juga ditayangkan diJabarraya.com, salah satu media anggota jaringan Indonesia Raya Media Center (IRMC).


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

Trending