Connect with us

FINANSIAL

Sri Mulyani Kecewa Pegawai Kemenkeu Korupsi

Published

on

Menteri Keuangan, Sri Mulyani.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani mengaku kecewa terhadap terungkapnya korupsi yang melibatkan pegawai Kementerian Keuangan karena hal tersebut mencederai reformasi tata kelola dan upaya mewujudkan transparansi.

“Tertangkapnya YP telah membunyikan alarm yang sangat keras, bahwa yang dilakukan YP adalah nyata merupakan praktik makelar anggaran. Saya tekankan bahwa penangkapan YP sangat mengecewakan dan memprihatinkan kita semua,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (7/5/2018).

Sri Mulyani mengatakan bahwa YP yang ditangkap oleh KPK adalah Kepala Seksi Pengembangan Pendanaan Kawasan Perumahan dan Pemukiman pada Direktorat Evaluasi Pengelolaan dan Informasi Keuangan Negara.

Menkeu menjelaskan bahwa jabatan YP sebetulnya tidak ada hubungan dengan pengalokasian anggaran ke daerah.

Menanggapi kasus tersebut, Sri Mulyani menegaskan bahwa ia berusaha membersihkan Kementerian Keuangan dari praktik makelar anggaran.

“Banyak prosedur kami ubah menggunakan teknologi informasi, sehingga interaksi dan pertemuan antara kementerian lembaga, pemerintah daerah, atau instansi lain dalam pengurusan anggaran tidak perlu dilakukan perseorangan,” kata dia.

Sri Mulyani mengaku telah mengintroduksi proses bisnis yang lebih terbuka dan transparan serta mengurangi interaksi dalam pengurusan keuangan negara.

“Namun ternyata masih ada oknum di Kemenkeu yang melihat adanya suatu kesempatan untuk menjadi makelar anggaran. Kami akan evaluasi dari sisi tata kelola, bisnis proses, dan tingkah laku pegawai di Kemenkeu,” ucap dia.

Sri Mulyani juga menyatakan dukungan terhadap langkah KPK menindak upaya gratifikasi kepada penyelenggara negara.

Ditahan KPK

KPK telah menahan empat tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi penerimaan suap pembahasan Dana Perimbangan Keuangan Daerah pada Rancangan APBN-Perubahan 2018.

Keempat tersangka yaitu anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Partai Demokrat Amin Santono, pihak swasta sekaligus perantara Eka Kamaluddin, Kasie Pengembangan Pendanaan Kawasan Perumahan dan Pemukiman pada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Yaya Purnomo, dan pemberi suap Ahmad Ghiast.

KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) kepada keempatnya pada Jumat (4/5/2018) malam di Jakarta dan Bekasi.

Amin diduga menerima Rp400 juta sedangkan Eka menerima Rp100 juta yang merupakan bagian dari “commitment fee” sebesar Rp1,7 miliar atau 7 persen dari nilai dua proyek di Kabupaten Sumedang dengan total Rp25 miliar.

Pasal yang disangkakan kepada Amin, Eka dan Yaya adalah pasal 12 huruf a atau huruf b atau pasal 11 UU No 31 Tahun 1999 yang diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Pasal itu mengatur mengenai pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya dengan hukuman minimal 4 tahun penjara dan maksimal 20 tahun penjara dan denda paling sedikit Rp200 juta dan paling banyak Rp1 miliar.

Sedangkan Ahmad disangkakan pasal pasal 5 ayat 1 huruf a atau huruf b atau pasal 13 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pasal 55 ayat 1 ke-1 jo KUHP.

Pasal itu yang mengatur mengenai orang yang memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya dengan ancaman hukuman minimal 1 tahun penjara dan maksimal 5 tahun penjara dan denda paling sedikit Rp50 juta dan paling banyak Rp250 juta, seperti dikutip Antara. (rcb)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

FINANSIAL

Sudah Sepekan Peristiwa, Baru Juru bicara IMF Sampaikan Belasungkawa

Published

on

Juru Bicara IMF, Gerry Rice

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Juru bicara Dana Moneter Internasional (IMF), Gerry Rice, menyampaikan belasungkawa bagi para korban serangan teroris di Indonesia.

Pernyataan itu disampaikan Rice saat memberikan keterangan pers berkala IMF di Washington DC, Amerika Serikat, pada Sabtu (19/5/2018).

“Kami menyampaikan simpati dan belasungkawa kami yang terdalam kepada keluarga korban yang telah meninggal di bawah serangan teroris yang mengerikan di Indonesia,” katanya.

“Seperti yang Anda bayangkan, kami memantau perkembangan, bekerja sama dengan mitra Indonesia kami untuk memastikan keselamatan semua peserta yang menghadiri Pertemuan Tahunan 2018 di Bali pada Oktober mendatang,” tambahnya.

Dia berharap agar pertemuan tahunan itu dapat berjalan dengan sukses, dan pihak berwenang Indonesia melakukan upaya-upaya yang luar biasa untuk memastikan hal itu terwujud. Rice menyatakan, mereka siap bekerja sama dengan pihak Indonesia dalam hal itu.

“Kerja sama ini sangat bagus dan kami yakin bahwa kita akan menyelenggarkan pertemuan tahunan yang sukses pada bulan Oktober,” katanya, seperti dikutip Antara. (ade)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

FINANSIAL

Rancangan Pembangunan untuk Stabilitas Jangka Panjang

Published

on

Menteri Keuangan, Sri Mulyani.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Menteri Keuangan, Sri Mulyani, mengingatkan pentingnya perumusan desain pembangunan nasional untuk menjaga stabilitas dan kesinambungan kondisi perekonomian dalam jangka menengah panjang.

“Pembangunan nasional perlu didesain tidak semata mengejar pertumbuhan tinggi namun juga harus menjaga stabilitas memperkuat daya tahan dan kesinambungan dalam jangka menengah panjang,” kata dia, dalam menyampaikan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun Anggaran 2019, di DPR, Jakarta, Jumat (18/5/2018).

Ia mengatakan, stabilitas menjadi hal yang sangat penting karena pergerakan perekonomian global saat ini sedang menuju keseimbangan baru sebagai dampak dari normalisasi kebijakan moneter maupun ekspansi fiskal Amerika Serikat.

Menurut dia, dampak negatif dari perkembangan situasi global tersebut menyebabkan terjadinya penguatan dolar AS dan pembalikan arus modal keluar dari negara-negara berkembang termasuk Indonesia.

Selain itu, berbagai faktor eksternal lain juga patut diwaspadai seperti pergerakan harga minyak, potensi perang dagang Amerika dan China serta kondisi geopolitik internasional di Timur Tengah dan Semenanjung Korea.

“Kita harus terus meningkatkan kewaspadaan, ketahanan dan kesiapan perekonomian kita dalam menghadapi gejolak dunia tersebut,” kata Mulyani.

Untuk itu, kata dia, pemerintah akan fokus menyusun APBN yang akan disiapkan untuk memperkuat pondasi perekonomian yang selama ini telah terjaga dengan optimal.

“APBN sebagai instrumen kebijakan sangat penting untuk dirancang dan diarahkan sebagai bagian untuk membangun, memperkuat pondasi dan terus menjaga keseimbangan ini,” ujarnya.

Ia memastikan APBN juga harus kredibel, sehat dan efektif agar menjadi instrumen kebijakan stabilisasi sekaligus motor penggerak perekonomian melalui fungsi alokasi dan distribusi.

Pemerintah telah menyiapkan penghitungan RAPBN 2019 dengan asumsi dasar makro antara lain pertumbuhan ekonomi pada kisaran 5,4 persen-5,8 persen, inflasi pada kisaran 2,5 persen-4,5 persen dan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS pada kisaran Rp13.700-Rp14.000 per dolar Amerika Serikat.

Asumsi dasar makro lainnya adalah suku bunga SPN 3 bulan rata-rata pada kisaran 4,6 persen-5,2 persen, harga ICP minyak pada kisaran 60 dolar AS-70 dolar Amerika Serikat per barel, angkatan hasil minyak bumi 722.000-805.000 barel per hari dan angkatan hasil gas bumi 1.210.000-1.300.000 barel setara minyak per hari, seperti dikutip Antara. (sat)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

FINANSIAL

Pemerintah Sasar Pertumbuhan Ekonomi sampai 5,8 Persen Tahun Depan

Published

on

Menteri Keuangan, Sri Mulyani.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan pemerintah menetapkan sasaran pertumbuhan ekonomi tahun 2019 pada kisaran 5,4 persen sampai 5,8 persen dalam upaya mewujudkan peningkatan pertumbuhan yang lebih berkualitas dan inklusif guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Sasaran pertumbuhan ini diarahkan untuk mendorong pemerataan pertumbuhan di seluruh wilayah Indonesia, dengan melaksanakan percepatan pembangunan kawasan timur Indonesia, wilayah perbatasan, kawasan terluar dan daerah tertinggal,” kata Sri Mulyani saat menyampaikan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun Anggaran 2019 di Rapat Paripurna DPR, Jakarta, Jumat (18/5/2018).

Pencapaian target pertumbuhan ekonomi tersebut, menurut dia, antara lain dilakukan dengan mengedepankan sektor ekonomi yang bernilai tambah agar pasar domestik menjadi lebih kokoh. Sektor ekonomi yang dinilai mempunyai nilai tambah meliputi industri berbasis ekonomi digital yang saat ini membutuhkan dukungan sumber daya manusia yang produktif, inovatif dan berdaya saing.

Selain itu, Menteri Keuangan juga mengemukakan pentingnya menjaga momentum pertumbuhan investasi dan ekspor dengan menghilangkan berbagai regulasi yang menghambat di tingkat pemerintah pusat maupun daerah serta melakukan reformasi dalam bidang perpajakan dan ketenagakerjaan.

“Pemerintah juga sedang mendesain berbagai kebijakan insentif fiskal yang atraktif dan kompetitif guna meningkatkan investasi dan mendorong ekspor,” katanya.

Kepada para anggota parlemen, Menteri Keuangan juga menyampaikan sasaran inflasi tahun 2019 pada rentang 3,5 persen plus minus satu persen atau pada tingkat yang rendah untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendorong konsumsi rumah tangga.

“Dalam pengendalian inflasi, pemerintah menjaga keseimbangan sisi penawaran dan sisi permintaan. Untuk menjaga ketersediaan pasokan barang khususnya pangan, pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan kapasitas produksi nasional,” ujarnya.

Sedangkan rata-rata nilai tukar rupiah pada 2019 diperkirakan berada pada kisaran Rp13.700 sampai Rp14.000 per dolar AS meski banyak tantangan dalam menjaga stabilitas dan pergerakan kurs, salah satunya normalisasi kebijakan moneter di Amerika Serikat.

Ia menjelaskan pula bahwa pergerakan nilai tukar rupiah dalam rentang yang memadai tidak selalu berarti negatif terhadap perekonomian domestik, karena bisa bermanfaat bagi perbaikan daya saing ekspor Indonesia dan pertumbuhan ekonomi.

“Pemerintah bersama Bank Indonesia akan terus mengelola stabilitas ekonomi dan pergerakan nilai tukar tersebut agar tidak terjadi volatilitas yang merusak iklim usaha dan aktivitas ekonomi,” kata mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu.

Asumsi dasar makro lain yang menjadi basis penghitungan RAPBN 2019 adalah suku bunga SPN 3 bulan rata-rata pada kisaran 4,6 persen-5,2 persen, Indonesian Crude Price (ICP) pada kisaran 60 dolar AS-70 dolar AS per barel, lifting minyak bumi 722 ribu-805 ribu barel per hari dan lifting gas bumi 1.210 ribu-1.300 ribu barel setara minyak per hari.

“Pada 2019, harga minyak mentah dunia diperkirakan akan mengalami kenaikan karena naiknya permintaan sebagai akibat mulai pulihnya perekonomian global,” kata Sri Mulyani menanggapi tingginya rentang harga ICP.

Sementara tema kebijakan fiskal pada 2019, menurut Menteri Keuangan, adalah APBN untuk mendorong investasi dan daya saing, dengan strategi yang mencakup mobilisasi pendapatan yang realistis, belanja yang berkualitas serta pembiayaan yang efisien, kreatif dan berkelanjutan, seperti dikutip Antara. (sat)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

Trending