Connect with us

MALUKU

Disperindag : Harga Beras di Ambon Stabil

Published

on

Disperindag Provinsi Maluku menyatakan harga berbagai jenis beras, yang dijual pedagang di sejumlah pasar Kota Ambon, masih stabil pada satu pekan menjelang Ramadhan 2018.

Indonesiaraya.co.id, Ambon – Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Maluku menyatakan harga berbagai jenis beras, yang dijual pedagang di sejumlah pasar Kota Ambon, masih stabil pada satu pekan menjelang Ramadhan 2018.

Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri Disperindag Provinsi Maluku Bustaman Ohorella di Ambon, Rabu (9/5/2018) mengatakan hasil pemantauan petugas lapangan di Pasar Batumerah, Pasar Mardika, dan Pasar Gotong Royong menunjukkan relatif tidak ada perubahan harga beras maupun beberapa barang kebutuhan pokok lainnya.

“Harga semua barang kebutuhan pokok termasuk beras yang ditawarkan para pedagang di Kotas Ambon masih stabil,” ujarnya.

Dia menjelaskan harga beras premium merek Bulir Mas, Tawon maupun Dua Udang dijual Rp13.500/kg, beras Bulog Rp10.000, beras asal Namlea, Kabupaten Pulau Buru Rp10.000/kg, beras cap Kuda Terbang Rp11.000/kg, beras AAA WTJ Rp11.000/kg, beras Mr K Rp11.000/kg, beras merek Dua Beruang Rp12.000/kg, beras Micky Mouse Rp12.000/kg, Rojolele Makasar Rp11.000/kg, dan beras pulut Rp22.000/kg.

Begitu juga dengan beberapa jenis beras antarpulau yang tidak memiliki merek juga masih tetap stabil seperti beras cap Mawar Merah Rp13.000/kg, beras cap WTJ Phinisi Rp13.000/kg, beras cap Padi Udang Rp13.000/kg, dan beras Bola Msas Rp13.000/kg.

Petugas pemantauan harga dari Disperindag Maluku Dede Banjar mengatakan secara umum, harga beras di pasar masih stabil.

“Artinya apa, kondisi seperti ini sudah terjadi sejak dua bulan lalu dan sangat menguntungkan sebab berbagai jenis beras baik itu medium maupun premium tidak ada perubahan harga di pasar,” ujarnya.

Masyarakat tinggal memilih beras mana yang disukai dan tinggal membeli sesuai kebutuhan.

Sedangkan kebutuhan lain yakni gula pasir kristal putih harganya bervariasi Rp13.000 hingga Rp14.000/kg, minyak goreng kemasan Rp16.000/liter, minyak goreng curah Rp13.000/kg, terigu protein tinggi Rp12.000/kg dan terigu protein sedang Rp10.000/kg.

Harga susu kental manis merek Bendera 390 gr Rp11.000/kaleng, susu bubuk Dancow 400 gram Rp43.000/kotak, dan susu bubuk Indomilk 400 gram Rp42.000/kemasan.

Daging ayam broiler beku yang selama ini dipasok dari Surabaya dijual dengan harga Rp33.000/kg, daging ayam kampung jenis pejantan berkisar Rp75.000 hingga Rp85.000/ekor tergantung ukuran, dan daging sapi segar Rp100.000/kg.

Harga telur ayam ras harganya masih bervariasi, yakni Rp1.700 hingga Rp1.800/ butir tergantung ukuran, sedangkan harga telur ayam kampung Rp3.000/butir, seperti dikutip Antara. (sal)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

MALUKU

Bulog Maluku Datangkan 7.000 Ton Beras

Published

on

Perum Bulog Divisi Regional Maluku mendatangkan sedikitnya 7.000 ton beras dari Sulawesi dan Surabaya.

Indonesiaraya.co.id, Ambon – Perum Bulog Divisi Regional Maluku mendatangkan sedikitnya 7.000 ton beras dari Sulawesi dan Surabaya, Jawa Timur, untuk menambah stok beras di provinsi tersebut.

“Sekarang sudah dalam proses pemuatan ke Ambon maupun ke Saumlaki, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, sebanyak 4.500 ton beras jenis medium,” kata Kabid Pelayanan Publik Perum Bulog Divre Maluku Armin Bandjar di Ambon, Jumat.

Sisanya sebanyak 2.500 ton juga dalam proses pengiriman ke gudang dari Sulawesi untuk mengisi gudang di Kota Tual.

Armin mengatakan, proses pengadaan 4.500 ton yang akan diangkut ke Ambon terbagi lagi yakni 1.000 ton akan diangkut ke Saumlaki, dan akan diutamakan karena jarak Surabaya ke Saumlaki agak jauh.

“Mudah-mudahan hari ini sudah mulai dilakukan proses pemuatan di kapal. Gudang di Saumlaki juga merupakan gudang yang baru dibangun dan mulai difungsikan sekarang,” ujarnya.

Karena itu, katanya, masyarakat Maluku tidak perlu takut sebab stok beras Bulog Maluku cukup banyak.

Armin mengatakan, selain mendatangkan beras untuk menambah stok, Bulog juga mendatangkan gula pasir sebanyak 500 ton, dan sekarang dalam perjalanan menuju Ambon.

Stok gula pasir yang ada di gudang Ambon sebanyak 65 ton dan 400 kg. Karena itu masyarakat tidak perlu takut terutama warga Muslim yang sedang menjalankan ibadah puasa maupun persiapan menjelang perayaan Lebaran nanti.

“Bulog Maluku juga sedang menyiapkan sejumlah paket sembako untuk melayani permintaan dari Dinas Pertanian sebanyak 300 paket, dari BPJS-Ketenagakerjaan 500 paket, dan dari dinas-dinas lain sesuai permintaan,” ujarnya.

Selain itu juga akan mendukung pemda setempat untuk pelaksanaan pasar murah menjelang Idul Fitri. Bulog Maluku menyiapkan stok beras maupun gula pasir, seperti dikutip Antara. (sha)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

HUKUM

Golkar : Ditreskrimsus Polda Maluku Sarat Konflik Kepentingan

Published

on

DPD Partai Golkar Maluku mengindikasikan Direktorat Reserse dan Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Maluku dalam penanganan kasus dugaan korupsi dan penyalahgunaan kewenangan.

Indonesiaraya.co.id, Ambon – DPD Partai Golkar Maluku mengindikasikan Direktorat Reserse dan Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Maluku dalam penanganan kasus dugaan korupsi pada akhir – akhir ini sarat dengan konflik kepentingan sehingga dikhawatirkan terjadi penyalahgunaan kewenangan.

“Kami menyikapi tindakan penyidik Ditreskrimsus Polda Maluku pada akhir – akhir ini cukup meresahkan masyarakat sehingga dikhawatirkan dapat merusak sistem hukum,” kata Plt Ketua DPD Partai Golkar Maluku, Ridwan Rambah, di Ambon, Minggu (6/5/2018).

Ia mengatakan, Parpol dengan slogan “Golkar Bersih” mendukung pemberantasan korupsi dan penegakkan hukum. Hanya, jangan sampai penegakkan hukum diarahkan untuk membidik pihak – pihak tertentu dengan maksud tertentu juga sehingga menjadi bias politik, apalagi terjadi seiring tahapan pemilihan Gubernur dan Wagub Maluku pada 27 Juni 2018.

Dia merujuk, manuver hukum yang dilakukan penyidik Ditreskrimsus Polda Maluku saat menggebrek maupun menyita dokumen di sejumlah instansi pemerintah/BUMD untuk kepentingan penyelidikan ternyata dilakukan penyerupai penyidikan.

Sesuai tertib hukum acara, maka upaya/tindakan paksa seperti penyitaan/penggeledahan hanya dapat dilakukan pada ranah penyidikan dan bukan penyelidikan sesuai ketentuan pasal 38 ayat (1) KUHAP yang menyebutkan penyitaan hanya dapat dilakukan oleh pemyidik dengan surat izin Ketua Pengadilan Negeri PN setempat.

Apalagi, aparat penegakan hukum tidak bisa melakukan penyelidikan tanpa terlebih dahulu telah dapat dipastikan secara jelas dan tegas adanya kerugian negara secara nyata dan riil berdasarkan rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sesuai UU BPK maupun Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA).

“Jadi instansi yang berwenang menyatakan ada atau tidaknya kerugian keuangan negara adalah BPK karena memiliki kewenangan konstitusional bukan kepolisian,” ujar Ridwan.

Disinggung instansi yang memaksa DPD Golkar Maluku menyatakan sikapnya, dia menjelaskan, Pemkab Buru dengan Bupatinya, Ramly Umasugi adalah Ketua DPD Partai Golkar setempat.

Begitu pun sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) maupun BUMD yang dicurigai mendukung Ketua DPD Partai Golkar Maluku, Said Assagaff juga petahana Gubernur Maluku di Pilkada pada 27 Juni 2018.

“Kami dengan pemerintah sepakat untuk memerangi korupsi sebagai musuh bersama dengan ketentuan Ditreskimsus Polda Maluku mempedomani keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) sehingga proses penyelidikan maupun penyidikan jangan secara konvensional sebagaimana diterapkan selama ini,” kata Ridwan.

Karena itu, DPD Partai Golkar Maluku memandang perlu menyurati Presiden, Joko Widodo (Jokowi) agar memberikan atensi khusus terhadap proses demokrasi di Maluku dengan segenap implikasinya, termasuk dugaan penyalahgunaan kewenangan oleh penyidik Direskrimsus Polda Maluku.

“Kapolri, Jenderal Pol. Tito Karnavian akan didesak agar mengambil langkah – langkah kebijakan hukum untuk menghentikan seluruh proses penanganan hukum oleh Ditreskrimsus Polda Maluku yang terindikasi sarat akan kepentingan,” tandas Ridwan.

Pasangan calon Gubernur dan Wagubh Maluku, Said Assagaff – Anderias Rentanubun dengan slogan “SANTUN” menempati nomor urut 1, Murad Ismaid – Barnabas N. Orno (BAILEO) nomor urut 2, serta pasangan Herman Adrian Koedoeboen – Abdullah Vanath (HEBAT) dengan nomor urut 3, seperti dikutip Antara. (ale)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

HUKUM

KPK Terima 235 Laporan Indikasi Korupsi di Maluku

Published

on

Juru Bicara KPK, Febri Diansyah.

Indonesiaraya.co.id, Ambon – Sedikitnya ada 235 laporan indikasi tindak pidana korupsi (TPK) di Maluku yang dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selama periode 2015 – 2018.

Hal tersebut disampaikan oleh juru bicara KPK Febri Diansyah dalam diskusi “Peran Ideal Media di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dalam Perspektif Anti Korupsi” di Ambon, Rabu (25/4/2018).

“Kasus yang kita pelajari cukup banyak, dari 2015 sampai 2018 ada 235 laporan dari Maluku yang masuk ke KPK,” katanya.

Dari 235 laporan yang masuk, kata Febri, 80 di antaranya setelah dipelajari tidak terindikasi TPK, sedangkan 155 laporannya lainnya ada indikasi TPK tetapi masih harus ditelaah lagi guna penyesuaian kewenangan penyelesaiannya, karena KPK hanya memproses kasus yang berkaitan dengan penyelenggara negara.

Kendati tidak merinci seberapa jauh proses telaah yang telah dilakukan terhadap 115 laporan, Febri meyakinkan bahwa apabila indikasi TPK sudah memiliki cukup bukti awal maka segera ditingkatkan ke penyidikan untuk proses lebih lanjut.

“Ada indikasi TPK lebih dekat kepada penyimpangan yang bisa diselesaikan dengan mekanisme koordinasi antar supervisi yang lain. Ketika ada indikasi TPK perlu dibahas lebih lanjut sampai akhirnya kalau sudah ada bukti permulaan yang cukup, maka kita tingkatkan ke penyedikan untuk diproses lebih lanjut,” ujarnya.

Lebih lanjut ia mengatakan ada 104 kasus korupsi untuk 89 kepala daerah yang sudah diproses oleh KPK, tersebar di 22 provinsi, terbanyak berasal dari Jawa Barat, yakni 13 orang, kemudian Sumatera Utara sebanyak sembilan orang dan delapan orang dari Jawa Timur.

Sedangkan dari wilayah Maluku dan Maluku Utara baru tiga orang yang telah divonis bersalah.

Untuk modus TPK, suap berada pada posisi tertinggi sebanyak 52 kasus, penyalahgunaan anggaran sebanyak 20 kasus, kemudian pengadaan barang dan jasa 11 kasus.

Menurut Febri, jika diperhatikan dengan cermat beberapa waktu belakangan ini, trend indikasi suap di kalangan penyelenggara negara di daerah cukup tinggi, terutama dalam bentuk bayaran timbal balik dalam bentuk proyek.

Ada yang diberikan sesudah kepala daerah menjabat, tetapi ada yang juga yang terkait dengan dukungan proses pencalonan.

Sebelum proses Pilkada serentak dimulai, dalam fase penetapan calon di Tegal, kami menemukan di salah satu rumah tim sukses sejumlah uang yang dikumpulkan untuk biaya-biaya awal pencalonan,” bebernya, seperti dikutip Antara. (sal)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

Trending