Connect with us

MEDIA

Imparsial : Ujaran Kebencian Picu Tindakan Terorisme

Published

on

Direktur Imparsial, Al Araf.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Direktur Imparsial Al Araf berpendapat maraknya konten yang berbau SARA dan ujaran kebencian tentang intoleransi akan memicu terjadinya tindakan terorisme.

“Perasaan ekslusivitas terhadap salah satu suku, ideologi, atau agama tertentu cenderung membuat seseorang memiliki sifat toleransi yang rendah terhadap orang lain,” kata Al Araf dalam diskusi “Ketahanan Nasional dan Ancaman Terorisme, di DPP Partai NasDem, Jakarta Pusat, Selasa (15/5/2018) malam.

Semakin tinggi ekslusivitas terhadap kaum tertentu maka itu akan berujung pada tindakan terorisme

Tindakan terorisme, kata dia, berawal dari ujaran kebencian yang dapat membuat seseorang memiliki sikap intoleransi. Semakin tinggi tingkat intoleransi seseorang maka akan menimbulkan sikap radikalisme yang berujung pada tindakan aksi terorisme.

“Ini harus menjadi perhatian dalam dinamika pergerakan terorisme,” ujarnya.

Al Araf menjelaskan, aksi terorisme yang muncul dari sikap intoleransi dan radikalisme lebih cenderung sulit untuk dideteksi karena pelaku teror yang termotivasi dari sikap intoleransi dan radikal bergerak secara individu yang tidak terkait dengan jaringan teroris nasional atau internasional.

“Aksi terorisme yang dilakukan individu sulit diprediksi, tetapi mengikuti pola statistik yang serupa,” ujarnya.

Akar persoalan terorisme yang utama ialah ideologi. Berlanjut ke faktor ekonomi, politik, dan konspirasi, ucapnya.

Pengamat militer dari Universitas Indonesia (UI) Andi Widjajanto menuturkan bahwa terorisme harus dipandang sebagai tindak kejahatan serius luar biasa.

“Indonesia harus melihat terorisme sebagai tindak kejahatan serius luar biasa, jika itu terjadi maka kita harus memberikan kewenangan tambahan dan khusus kepada aparat negara,” kata mantan Sekretaris Kabinet ini

Kewenangan khusus yang diberikan kepada aparat tersebut dapat diberikan melalui revisi RUU Terorisme. Kewenangan khusus tersebut harus diatur agar tidak memberi ancaman kepada kehidupan masyarakat yang tidak terkait dengan tindakan terorisme.

“Kemudian, tugas DPR agar bisa membuat peraturan yang bisa memberikan kewenangan khusus kepada aparat agar aparat tidak menyalahgunakan kewenangannya,” katanya.

Sementara itu, Wakil Ketua Pansus RUU Terorisme, Supiadin Aries Saputra mengatakan, 10 fraksi yang ada di DPR sepakat untuk segera menyelesaikan RUU Terorisme pada awal masa sidang.

Ketua DPP NasDem bidang Pertahanan ini menambahkan, ada tiga substansi besar yang akan di bahas yaitu mengenai pasal pencegahan, penindakan dan rehabilitasi pascapenindakan, seperti dikutip Antara. (shk)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

HUKUM

Dituding Dukung Terorisme, Partai Gerindra Polisikan 11 Akun Medsos

Published

on

Ketua Lembaga Advokasi Hukum Indonesia Raya Partai Gerindra Habiburokhman, dan rekan.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Partai Gerindra melaporkan 10 akun Facebook dan 1 akun Twitter. Pemilik akun ini dilaporkan karena menuding Partai Gerinda mendukung terorisme sehingga menolak disahkan RUU Tindak Pidana Terorisme.

“Yang kami lakukan adalah menyampaikan laporan terkait tindak pidana adanya akun-akun yang memfitnah kami Partai Gerindra sebagai partai pendukung terorisme,” kata Ketua Lembaga Advokasi Hukum Indonesia Raya Partai Gerindra Habiburokhman di Bareskrim Polri, gedung KKP, Jalan Merdeka Timur, Jakarta Pusat, Selasa (15/5/2018).

Sudah Sepekan Peristiwa, Baru Juru bicara IMF Sampaikan Belasungkawa

Dia mengatakan unggahan 11 akun itu mengakibatkan nama baik Gerindra tercoreng. Apalagi Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto merupakan eks Kopassus, yang juga punya tugas penanggulangan terorisme.

“Sebagai partai yang punya nilai kebangsaan, Partai Gerindra dituduh terorisme, come on. Kita tahu Pak Prabowo itu siapa. Ya, kan? Pak Prabowo itu adalah orang paling depan dari dulu melawan terorisme. Ingat, pembebasan sandera di Papua yang pimpin itu adalah Pak Prabowo. Ya, kan? Dia juga sampai saat ini bersikap sebagai prajurit, ya tetap merasa sebagai prajurit. Tentu nilai patriotisme tidak pernah pudar,” kata Habiburokhman.

Habiburokhman juga menegaskan Gerindra tidak menolak disahkan RUU Antiterorisme. Namun Gerindra ingin pasal-pasal krusial bisa dibahas dalam agar tidak menjadi pasal karet. Di antaranya mengenai Pasal 43-A yang disebut sebagai Pasal Guantanamo atau Pasal 13-A yang dinilai menghambat kebebasan ekspresi.

“Ini kan kita bicara hukum, ya. Yang nanti bisa dipakai ke mana-mana mengadili sikap itu bagaimana. Ukuran atau parameter sikap yang mendorong kekerasan (Pasal 13-A) itu seperti apa,” ucapnya.

Adapun 11 akun yang dipolisikan Gerindra adalah Katakita, Lambe Nyinyir, Teras Hosang, Nyoman Suadana Santra, Amrit Punjabi, Yusuf Muhammad, Sudirman Kadir, Herlina Butar-butar, Himly Rijaalul Ghod, dan Derek Manangka.

“Akun Sudirman Kadir misalnya dikatakan tokoh Gerindra, PAN, PKS tertawa puas dengan peristiwa Mako Brimob. Semua korban dianggap pencitraan demi politik, segalanya halal. Oke, ini ada anggota DPR RI yang hambat RUU Antiteroris pastilah teroris,” ucap Habiburokhman membacakan posting-an salah satu akun itu, seperti dilansir Detikcom.

Laporan Habiburokhman diterima Bareskrim dengan LP/B/640/V/2018/Bareskrim/tanggal 15 Mei 2018. Sebelas akun ini dengan dituding melanggar dugaan tindak pidana ujaran kebencian sebagaimana tertuang dalam UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE Pasal 28 ayat 2. (red)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

MEDIA

Dewan Pers : Media Abal-Abal Diedukasi Agar Profesional

Published

on

Wakil Ketua Dewan Pers, Ahmad Djauhar.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Dewan Pers menilai meskipun 20 tahun reformasi terdapat banyak media abal-abal, mereka sebaiknya dirangkul untuk diedukasi agar menjadi media yang profesional.

“Sebenarnya Dewan Pers tidak ada hak sekali pun untuk memberantas media abal-abal. Mereka sebenarnya bisa ditarik menjadi pers benar asal ada edukasi,” ujar Wakil Ketua Dewan Pers Ahmad Djauhar kepada Antara di Gedung Dewan Pers, Jakarta, Kamis (17/5/2018).

Sebanyak 43 ribu media daring tidak patuh pada aturan dan tidak menjalankan nilai jurnalisme yang baik diakuinya merupakan pekerjaan besar untuk Dewan Pers, misalnya hanya untuk mendatanya pun akan sulit.

Djauhar menekankan pentingnya kompetensi pewarta dalam menulis hal yang mengkritik, baik sosial mau pun pemerintah.

Selain edukasi, menurut Djauhar, pewarta dari media abal-abal juga harus bersedia melakukan sertifikasi agar berpindah tidak lagi di kawasan media abal-abal.

“Ini bagian edukasi mendidik, jangan sampai mereka terjebak. Mungkin mereka sendiri tidak tahu. Itu tugas bersama untuk mengedukasi mereka,” ucap Djauhar.

Pewarta tersebut sudah berpraktek menjadi pers sehingga disayangkan apabila karena ketidaktahuan mereka kemudian melakukan hal yang tidak sesuai semangat reformasi.

Pers, kata dia, harus profesional, bukan menjadi pers yang mencari uang dengan cara pintas, seperti memeras narasumber.

Berdasarkan survei The Economist, sebanyak 87 persen masyarakat Indonesia percaya kepada media arus utama. Bahkan di Indonesia, tingkat kepercayaan media arus utama lebih tinggi daripada pada pemerintah.

Untuk itu, marwah jurnalisme profesional harus dijaga demi menjaga kepercayaan masyarakat, seperti dikutip Antara. (dda)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

MEDIA

Gaji Dinilai Masih Jadi Tantangan Jurnalis Profesional

Published

on

Perusahaan media harus berkomitmen dan memenuhi peningkatan upah jurnalis sesuai UMR.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Gaji yang rendah menjadi tantangan untuk menjadikan jurnalis profesional dalam menjalankan tugasnya, bahkan setelah 20 tahun reformasi, kata Wakil Ketua Dewan Pers Ahmad Djauhar.

Di Jakarta, Kamis (17/5/2018) Djauhar menuturkan perusahaan media semestinya mampu menggaji jurnalisnya minimal sesuai dengan upah minimum provinsi (UMP) yang setiap tahunnya terus naik.

“Ini tantangan terbesar memang ada tidaknya perusahaan berkomitmen pada ketentuan itu,” ucap Djauhar.

Menurut dia, apabila perusahaan media berkomitmen dan memenuhi peningkatan upah jurnalis sesuai UMR, jurnalis tidak akan “tertelantarkan”.

Dewan Pers terus berupaya menggabungkan komunitas pers untuk bersatu melakukan perbaikan bisnis agar kesejahteraan jurnalis ditingkatkan.

Ada pun survei Aliasi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta menemukan upah jurnalis pemula berkisar Rp3,1 juta hingga Rp6,4 juta, sebagian besar media mengupah jurnalisnya di kisaran Rp4 juta.

Beberapa media bahkan mengupah jurnalis pemulanya di bawah Upah Minimum Provinsi DKI Jakarta. UMP DKI Jakarta 2018 adalah Rp3,64 juta, sedangkan AJI Jakarta menemukan beberapa media yang mengupah jurnalis pemulanya di kisaran Rp3,35 juta.

AJI Jakarta menyatakan jurnalis yang memperoleh upah secara layak bisa bekerja profesional dan tidak tergoda menerima amplop yang bisa merusak independensi jurnalis dan media.

Upah layak akan meningkatkan mutu produk jurnalisme. Upah kecil kerap menjadi pemicu jurnalis menerima “sogokan” dari narasumber, seperti dikutip Antara. (dda)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

Trending