Connect with us

HUKUM

Bareskrim Tindaklanjuti Laporan Ketua BPK Terhadap Benny Tjokro

Published

on

Kabareskrim Polri Komjen. Pol. Drs. Listyo Sigit Prabowo. (Foto: humas.polri.go.id)

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Kepala Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri Komjen Listyo Sigit Prabowo mengungkapkan akan menindaklanjuti laporan dari Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Agung Firman Sampurna soal laporannya terhadap terdakwa kasus dugaan korupsi PT Asuransi Jiwasraya, Benny Tjokrosaputro atau Benny Tjokro.

Agung resmi melaporkan Benny Tjokro terkait dengan dugaan pencemaran nama baik. Laporan itu teregister LP/B/0347/VI/2020/Bareskrim.



“Sesuai SOP yang ada setelah beliau melaporkan tentunya kami akan menindaklanjuti dengan proses laporan tersebut kami akan siapkan penyidik untuk laksanakan penyelidikan,” kata Komjen Listyo Sigit Prabowo di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Senin (29/6/2020).

Menurut Listyo, dalam proses penyelidikan itu nantinya jajaran Bareskrim akan menggelar perkara untuk menentukan apakah laporan tersebut akan naik ke tahap penyidikan atau tidak.

“Nanti dari hasil lidik itu tentunya kita akan gelarkan untuk bisa naik sidik atau tidak tentu semua berproses,” ujar Listyo.

Terkait dengan status Benny Tjokro seorang terdakwa, Listyo menyatakan, proses penyelidikan akan terus berjalan. “Saya kira berjalan dahulu nanti dari hasil lidik baru. Sambil berjalan,” imbuh Listyo.

Ketua BPK Agung Firman sebelumnya menjelaskan, dugaan pencemaran nama baik itu bermula ketika Benny dalam persidangannya perkara Jiwasraya menuding bahwa, audit BPK melindungi Bakrie Grup dari pusaran kasus Jiwasraya.

Agung mengatakan, tudingan yang dilontarkan oleh Benny tersebut harus dipertanggungjawabkan lantaran berimplikasi kepada hukum. Menurut Agung, pencemaran nama baik yang dilontarkan ialah saat Benny menyebut bahwa Ketua BPK dan Wakil Ketua BPK melindungi grup tertentu dalam Perhitungan Kerugian Negara (PKN) dalam kasus Jiwasraya. (pol)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

HUKUM

Akhirnya Ketahuan Juga, Jejak Nurhadi di Money Changer Dilacak

Published

on

Mantan Sekretaris MA, Nurhadi saat jalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta. (Foto : Kupasmerdeka.com)

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan akan memeriksa Karyawan Money Changer yaitu Deni Setiyanto sebagai saksi dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi penanganan perkara di Mahkamah Agung (MA) yang menjerat mantan Sekretaris MA Nurhadi. Nurhadi diketahui sering menukarkan uang dollar di sebuah Money Changer.

“Yang bersangkutan (Deni Setiyanto) akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka NHD (Nurhadi),” ujar Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi, Kamis (2/7/2020).

Tidak hanya memanggil Deni, tim penyidik KPK juga menjadwalkan akan memeriksa dua orang karyawan swasta yaitu, Adiwono Dewantoro dan Agnes Jenifer.



Masih belum diketahui materi pemeriksaan terhadap keduanya. Namun KPK sempat menegaskan tengah mendalami dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang dilakukan Nurhadi dan sang istri, Tin Zuraida.

Ali mengatakan, saat ini penyidik KPK telah memeriksa beberapa pihak untuk mendalami aset-aset Nurhadi dan Tin yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi dan disamarkan atas nama pihak lain.

“Penulusuran lebih lanjut mengenai hal tersebut untuk lebih mengembangkan pemeriksaan adanya peristiwa dugaan TPPU,” ujar Ali saat dikonfirmasi, Rabu (24/6/2020).

Ali menyebut, pemeriksaan para saksi dilakukan untuk menemukan minimal dua alat bukti untuk mengembangkan kasus ini.

“Apabila kemudian ditemukan setidaknya dua alat bukti permulaan yang cukup, maka KPK tentu akan menetapkan tersangka TPPU dalam kasus tersebut,” kata Ali.

Dalam kasus ini, KPK menetapkan mantan Sekretaris MA Nurhadi, Riezky Herbiono yang merupakan menantu Nurhadi, dan Direktur PT Multicon Indrajaya Terminal (PT. MIT) Hiendra Soenjoto.

Hiendra dijerat sebagai pihak yang menyuap Nurhadi. Hiendra melalui Rezky Herbiono diduga memberi suap dan gratifikasi dengan nilai total mencapai Rp 46 miliar.

Tercatat ada tiga perkara sumber suap dan gratifikasi Nurhadi, pertama perkara perdata PT MIT vs PT Kawasan Berikat Nusantara, kedua sengketa saham di PT MIT, dan ketiga gratifikasi terkait dengan sejumlah perkara di pengadilan.

Diketahui Rezky diduga menerima sembilan lembar cek atas nama PT MIT dari Direkut PT MIT Hiendra Soenjoto untuk mengurus perkara itu. Cek itu diterima saat mengurus perkara PT MIT vs PT KBN.

Ketiganya diketahui sempat menjadi buronan dan masuk dalam daftar pencarian orang (DPO). Selama kurang lebih empat bulan menghilang, Nurhadi dan Rezky akhirnya ditangkap tim penindakan KPK di sebuah rumah mewah di kawasan Simprug, Jakarta Selatan.

Nurhadi dan Rezky dibawa tim ke lembaga antirasuah untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Tim juga sempat membawa istri Nurhadi, Tin Zuraida untuk dimintai keterangan secara paksa. Sebab, Tin kerap mangkir dalam panggilan pemeriksaan. (rad)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

HUKUM

Siapa Kapolri Penerusnya? Jenderal Idham Azis Sebut Kriterianya

Published

on

Kapolri Jenderal, Idham Azis. (Foto : humas.polri.go.id)

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Kapolri Jenderal Idham Azis bicara soal calon Kapolri selanjutnya saat ia akan memasuki masa pensiun. Idham menginginkan penerusnya harus lebih baik dari dirinya.



Hal itu disampaikan Idham saat menggelar syukuran dengan para pejabat utama Mabes Polri dalam moment perayaan HUT Bhayangkara ke-74. Acara tersebut digelar sederhana dan mengedepankan protokol kesehatan.

“Saya berharap nanti Kapolrinya bisa lebih baik lagi sekarang. Tentu yang ada di dalam ruangan inilah yang jadi Kapolri, tidak mungkin Pangkostrad jadi Kapolri,” ucap Kapolri Jenderal Idham Azis, Rabu (1/7/2020).

Idham mengungkapkan seluruh anggota Polri harus bekerja keras untuk mewujudkan Kamtibmas yang aman sebagaimana arahan dari Presiden Joko Widodo. Idham menginginkan seluruh jajarannya menjaga soliditas di internal dan eksternal Polri.

“Rekan-rekan sekalian, pada akhirnya sesuai dengan arahan Presiden, marilah kita menjaga soliditas, internal kita dengan baik,” jelasnya.

Terakhir, sambi mengucap selamat HUT Bhayangkara ke-74, Idham mengajak seluruh anggota Polri untuk bahu-membahu menjaga institusi ini akan semakin berkembang dengan menjaga soliditas.

“Selama hari Bhayangkara, marilah kita jaga soliditas dengan baik, kita boleh datang dari mana saja dan kita boleh pergi kapan saja, tapi Panji – panji Tribarata ini harus kita junjung tegak tinggi, karena dia akan berdiri mungkin sampai dunia ini kiamat, baru polisi ini kiamat. Mohon maaf kalau yang kurang berkenan,” pungkasnya. (pol)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

HUKUM

Kapolri Harus Segera Pecat Polisi yang Menyerang Novel Baswedan

Published

on

Penyidik KPK, Novel Baswedan. (Foto : kpk.go.id)

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Berdasarkan temuan Tim Pemantau Proses Hukum (TPPH) yang dibentuk oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM) penyerangan terhadap Novel Baswedan sudah dipersiapkan jauh-jauh hari sebelumnya. Hal ini dapat terlihat saat para pelaku mempersiapkan secara matang teknis penyerangan dengan menggunakan cairan asam sulfat (H2SO4). Kejahatan ini pun diyakini bukan hanya dilakukan oleh dua orang itu saja, akan tetapi masih terdapat aktor intelektual yang juga gagal diungkap oleh kepolisian.



Tindakan dua orang pelaku yang merupakan anggota Polri aktif ini harus dianggap sebagai pembangkangan atas sumpah sebagai anggota kepolisian, melanggar hukum, bertentangan dengan HAM serta merusak citra dan martabat insitusi penegak hukum. Ditambah lagi, serangan yang dilakukan oleh pelaku ditujukan kepada seorang penegak hukum, dalam hal ini Penyidik KPK. Bahkan hal ini diperkuat oleh hasil temuan Tim Gabungan Pencari Fakta bentukan Polri yang menyatakan bahwa serangan terhadap Novel diduga terjadi karena pekerjaannya sebagai Penyidik KPK.

Tak hanya itu, serangan ini pun berakibat fatal pada korban, yaitu Novel mengalami kebutaan secara permanen. Yang mana akibat seperti ini sudah barang tentu merugikan kelembagaan KPK. Jadi, tindakan keji dari dua pelaku bukan hanya berdampak pada Kepolisian semata, akan tetapi juga pada kerja-kerja penindakan KPK.

Maka dari itu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Kapolri harus segera memecat dengan tidak hormat dua orang pelaku penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan dan mengumumkan hal tersebut melalui media massa, cetak maupun elektronik. (Sumber : Press Release LBH Jakarta, Bantuanhukum.or.id)

Oleh : Tim Advokasi Novel Baswesan


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

Trending

Redaksi media Indonesiaraya.co.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), publikasi Press Release, dan dukungan Media Partner, Iklan dan Sponsorship, serta kerjasama bisnis lainnya.

Penerbit :
PT Media Indonesia Raya

Manajemen Media :
Indonesia Raya Media Center (IRMC)

Email Center :
redindonesiaraya@gmail.com
redaksi@indonesiaraya.co id

WA Center :
0878-15557788, 0819-15557788

Terbit Sejak 8 Desember 2017