Connect with us

POLITIK

Genderang Sudah Ditabuh, PDIP Diserang PDIP Melawan

Published

on

Demostran PDI Perjuangan. (Foto : Instagram @keadilansemu_reborn)

Indonesiaraya.co.id– Kalau di masa Orda Lama ada Tritura, era Jokowi ada “Tiga Tuntutan Umat. Boleh disingkat “Trituma”. Pertama, batalkan RUU HIP. Kedua, usut para oknum dibalik RUU HIP. Dua tuntutan ini dimaklumatkan oleh MUI. Ketiga, tinjau kembali UU dan RUU yang dianggap telah merugikan rakyat.



Apa itu? Diantaranya UU KPK, UU Minerba, UU Corona, RUU Omnibus Law, dan undang-undang lainnya.

Maklumat MUI Pusat, selain didukung oleh semua pengurus MUI di seluruh Indonesia, juga dikawal oleh hampir semua ormas dan elemen Umat Islam. NU, dan Muhammadiyah berada di garda terdepan.

Pernyataan K. H. Said Aqil Siroj, K.H. Mashudi dan Hilmy Faeshal Zaini dari PBNU sangat keras. Begitu juga pernyataan Din Syamsudin dan Buya Anwar Abbas dari Muhammadiyah. Gak kalah tegas.

Demo perdana telah dimulai rabu kemarin, 24/6/2020. Puluhan hingga ratusan ribu massa kepung gedung DPR. Atas desakan massa, DPR berjanji akan pertama, menghentikan pembahasan RUU HIP. Kedua, mengusut para oknum dibalik RUU HIP. Para pendemo bersumpah akan mengawal janji DPR itu.

Dalam demo, terjadi insiden. Ada pembakaran bendera PDIP. Partai berlambang banteng ini berang. Marah, dan akan melaporkan orang-orang yang membakar bendera partainya ke polisi. Ini juga langkah konstitusional.

Beberapa pekan terakhir memang telah beredar kampanye anti PDIP. Sangat masif. Bergaung di sejumlah medsos. Baik dalam bentuk meme, tulisan maupun video. PDIP dianggap sebagai pihak yang bertanggung jawab atas lahirnya RUU HIP ini.

Umat marah. Dan kkimaks kemarahan itu terjadi di depan gedung DPR. Sejumlah orang kemudian membakar bendera partai banteng itu.

Apa respon PDIP terhadap semua bentuk serangan ke partai itu? Hadapi. Tak ada tanda-tanda PDIP kendor.

Saat didesak untuk membatalkan RUU HIP, Hasto, sekjen PDIP siap memasukkan TAP MPRS No 25 Tahun 1966 dalam RUU HIP asal larangan radikalisme dan khilafaisme juga dimasukkan. Coba bernegosiasi.

Ahmad Basarah, salah satu kader militan PDIP justru memberi sinyal bahwa fraksi-fraksi yang lain akan mendukung kembali pembahasan RUU HIP.

Dan saat demonstrasi perdana digelar dan bendera PDIP dibakar, partai pemenang pemilu ini akan membawa para oknum pembakar bendera itu ke polisi. Dalam konteks ini, PDIP gak pernah kehilangan langkah.

Melihat pernyataan dan sikap sejumlah kader PDIP, nampak bahwa partai yang berhasil dua kali menjadikan Jokowi presiden ini tak mundur, walau satu langkah sekalipun. Dalam hal ini, keteguhan dan militansi kader PDIP tak diragukan. Berdiri tegak bagai karang. Tetap tegar meski dihantam gelombang demonstran.

Wajar! PDIP partai pemenang pemilu. Bahkan hingga dua kali. Saat ini paling dekat dengan -dan punya kekuatan untuk menekan – penguasa. Mental pemenang dan mental berkuasa, tentu tak mudah digertak. Apalagi cuma puluhan atau ratusan ribu massa.

Jika massa umat Islam membidik PDIP dengan menuntut pengusutan terhadap para oknum dibalik RUU HIP, maka PDIP membidik balik dengan mempolisikan oknum yang membakar bendera PDIP. Makin seru!

Bagaimana kira-kira ujung dari saling bidik ini? Di negara ini, hukum kadang tak berdiri sendiri. Ada kekuatan, terutama politik, yang seringkali ikut masuk dan menyusup ke dalam pasal-pasal dakwaan.

Usut oknum dibalik RUU HIP, meski DPR sudah janjikan, jangan anggap itu mudah. Fraksi-fraksi di DPR selama ini tak pernah sanggup berhadapan dengan PDIP. Penegak hukum? Anda pasti masih ingat kasus e-KTP dan hilangnya Harun Masiku.

Kecuali jika umat mampu menciptakan gelombang demo yang menghadirkan jumlah massa yang sangat besar. Mesti berjumlah jutaan.

Gelombang massa berjumlah jutaan hanya akan terjadi jika MUI turun langsung dan memimpin demo. Atau ada pernyataan kontra, entah dari pemerintah, parlemen, atau terutama dari kader PDIP yang bisa menjadi trigger massa dalam jumlah besar itu turun.

Jika tidak, serangan balik PDIP justru akan lebih efektif. Para oknum pembakar bendera partai banteng ini akan jadi tersangka dan diproses secara hukum. Bidikan PDIP akan mengenai sasaran, dan tepat di jantung lawan.

Situasi kedepan, tak ada yang tahu. Yang pasti, genderang sudah ditabuh. Bidikan sudah saling diarahkan. Karena itu, dibutuhkan sikap politik yang dewasa dan matang dari para elit. Terutama di pemerintahan dan DPR. Jika tidak, situasi bisa tak kondusif. Bahkan di luar kendali. Sampai disini, entah apa yang akan terjadi, hanya Tuhan Yang Maha Tahu.

Oleh : Tony Rosyid, Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

POLITIK

Sukseskan Pilkada, Mendagri Harapkan Dukungan dari Polri

Published

on

Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian. (Foto : Instagram @titokarnavianfans)

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) M. Tito Karnavian, mengharapkan dukungan  Polri agar pelaksanaan Pilkada 2020 2020  sukses dan aman dari Covid-19. Hal itu disampaikam Tito saat menghadiri Upacara Hari Bhayangkara ke-74 melalui konferensi video, Rabu (1/7/2020).



“Khusus untuk Pilkada 9 Desember 2020, saya selaku Mendagri, saya meminta Polri membantu dan mendukung agar Indonesia dapat lolos dari tes demokrasi dalam pandemi Covid-19, untuk menunjukkan bangsa Indonesia adalah bangsa yang kuat, bangsa petarung,” kata Tito.

Menurutnya, dengan dukungan Polri, diharapkan Indonesia lolos dari ujian demokrasi di tengah pandemi untuk menghasilkan pemimpin berkualitas.

Ia mengharapkan Pilkada 2020 berlangsung tanpa terjadi penyebaran dan penularan virus corona.

Ia mengimbau Polri juga mampu menjaga stabilitas keamanan dalam perhelatan pilkada di 270 daerah.

Selain itu, ia optimis di bawah kepemimpinan Jenderal Polisi Idham Azis, Polri telah memiliki kesiapan dalam melakukan pengamanan dan mendukung Pilkada 2020.

“Tanpa disuruh pun kalau ada agenda yang berimplikasi pada stabilitas keamanan, Polri pasti bergerak cepat,” kata Tito.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan menggelar pemungutan suara Pilkada 2020  di sembilan provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota  pada 9 Desember 2020. (inf)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

POLITIK

Tidak Terpengaruh, Meskipun Jokowi Marah Demo RUU HIP Jalan Terus

Published

on

Presiden RI, Joko Widodo. (Foto : Instagram @joko.widodo_)

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Tanggal 18 Juni 2020 Jokowi kumpulkan para menterinya. Marah-marah. Jokowi kecewa terhadap kinerja para menterinya. “Saya jengkelnya disitu. Kenapa gak punya perasaan… “, kata Jokowi.

Tanggal 28 Juni 2020, video kemarahan Jokowi dipublish. Gimana respon publik? Pro-kontra itu pasti. Sebagian menganggap itu acting. Sebuah pencitraan. Sah-sah saja, namanya juga pendapat. Gak ada yang melarang. Apalagi Jokowi selama ini dikenal sebagai presiden yang pandai dan sukses memainkan pencitraan.

Tak sedikit yang berpendapat bahwa sikap Jokowi kali ini benar-benar memenuhi unsur kemarahan. Pertama, lihat ekspresi wajahnya. Tegang! Tak seperti biasanya. Kedua, gestur tubuhnya, seperti mau gebrak meja. Ketiga, pilihan kata-katanya. Tak beraturan dan diulang-ulang. Keempat, lihat tekanan suaranya. Nadanya agak tinggi dan naik turun. Kelima, pidatonya singkat, berakhir cepat dan seperti belum tuntas. Ini adalah ciri umumnya orang kalau sedang marah. Kalau seandainya ini acting, berarti acting tingkat dewa.



Kalau diperhatikan di video itu, cukup memenuhi syarat orang marah. Tapi, kenapa harus dipublish? Kalau menggunakan standar etika, memang kurang pas. Lebih tepat kalau tidak dipublish. Jauh lebih etis lagi, panggil menteri-menteri yang belum bagus kinerjanya, lalu kasih masukan, target dan warning. Tidak saja ini langkah bijak, tapi juga efektif.

Tapi, ini bukan soal etis atau tidak etis. Sebagai politisi, sikap yang diambil Jokowi dengan menviralkan video kemarahannya tentu tak bisa lepas begitu saja dari target politik. Apa itu?

Boleh jadi pertama, Jokowi ingin memberi kesan ke publik bahwa negara ini sedang krisis, dan Jokowi kerja keras mengatasi krisis ini.

Kedua, krisis ini bukan semata-semata karena presiden. Tapi lambatnya kinerja para menteri berkontribusi besar terhadap krisis negara ini. Soal ini, leadership Jokowi dapat kritik dari banyak pihak.

Ketiga, pesan kepada mereka yang mengendorse para menteri, baik partai, ormas, lembaga atau perorangan, bahwa menteri-menteri yang kalian rekomendasikan tidak bisa bekerja dengan baik. Karena itu, kalian harus maklum jika diganti.

Kemarahan Jokowi tentu tidak hanya menggusarkan para menteri, tetapi boleh jadi juga partai, ormas, lembaga, mungkin para pengusaha juga ikut was was. Jangan-jangan orang gue yang digusur. Gawat! Kira-kira begitu.

Bukan rahasia umum. Jajaran menteri di awal presiden menjabat akan diisi oleh orang-orang yang dianggap banyak peran dalam pemenangan di pilpres. Baik sebagai timses maupun penyedia logistik. Semacam balas budi. Setelah tiga-enam bulan, paling lama dua tahun, beberapa akan diganti dalam resuffle kabinet. Hanya yang kuat endorsernya yang akan dipertahankan.

Siapa mereka? Orang-orang dari partai. Ini untuk memperkuat koalisi di parlemen. Tentu saja mengecualikan menteri keuangan, ekonomi dan luar negeri. Tiga kementerian ini butuh sosok yang betul-betul profesional. Selain menteri sekretaris negara yang biasanya diisi orang yang sangat dekat dengan presiden. Yang lainnya? Bisa dikocok ulang. Suka-suka presiden.

Apakah viralnya vedio kemarahan Jokowi ada kaitan dengan maraknya demo terhadap RUU HIP? Pengalihan isu maksudnya? Secara politik, tentu tak bisa diingkari.

Ingat, RUU HIP itu menyasar Dewan. Sudah mulai mengerucut ke satu fraksi. Bukan ke Jokowi. Walaupun jika situasi gak kondusif, bisa juga merembet ke Jokowi. Tentu, intelijen kerja. Keadaan sudah bisa diukur. Semua data sudah ada di tangan.

Sebagai presiden, Jokowi wait and see. Sambil mengontrol situasi. Tak kalah pentingnya, Jokowi akan memperhatikan bagaimana PDIP sebagai sasaran tembak kasus RUU HIP menghadapi situasi ini. Kalau kewalahan, toh akan minta bantu ke Jokowi. Disini, kredit poin Jokowi bertambah satu lagi di mata PDIP. Terhadap PDIP, Jokowi di atas angin. Setidaknya, ini bisa memperkuat posisioning Jokowi terhadap PDIP. Proses bergaining akan jalan.

Apakah video “kemarahan Jokowi” bisa menggeser isu RUU HIP? Sepertinya tidak. Sekalipun nanti akan ada resuffle kabinet. Isu RUU HIP tetap mendominasi berita. Hampir setiap hari umat Islam di daerah turun ke jalan. Mereka demo. Menuntut RUU HIP dibatalkan dan usut para oknum yang berada di balik RUU HIP.

Kata “usut” Jadi kunci. Bisa memberi peluang demo berjilid-jilid. Boleh jadi akan sangat panjang. Karena punya sasaran yang tak mudah ditaklukkan.

Viralnya video kemarahan Jokowi nampaknya baru pemanasan. Terbuka kemungkinan akan ada isu-isu lain yang lebih dahsyat. Apa itu? Kita lihat nanti. Apakah akan mampu menggeser isu penolakan terhadap RUU HIP.

Oleh : Tony Rosyid, Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa.


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

POLITIK

Jadi Mitra Stategis KASN, KPK Minta ASN Netral dalam Pilkada 2020

Published

on

Gedung KPK RI, Jakarta. (Foto : Instagram @official.kpk)

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam hajatan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020 ini penting untuk menjamin terpilihnya pemimpin daerah yang memberi harapan untuk Indonesia yang  bebas dari korupsi.



Demikian disampaikan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron saat menjadi pembicara kunci dalam kampanye Gerakan Nasional Netralitas ASN dengan tema “ASN Netral, Birokrasi Kuat dan Mandiri” yang berlangsung secara virtual, Selasa (30/6/2020).

Menurut Ghufron, sebagai kordinator Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (StranasPK), KPK akan terus mendukung dan bekerjasama dengan KASN dan Bawaslu untuk menegakkan sanksi bagi pegawai ASN yang melanggar netralitas Pilkada Serentak 2020.

“Sebagai mitra strategis KASN, KPK berkomitmen untuk mendukung penegakan netralitas ASN dalam Pilkada Serentak tahun ini,” tambahnya.

KPK, kata Ghufron, akan memberikan atensi terhadap daerah yang memiliki kecenderungan netralitas ASN yang tinggi dalam pilkada. Dalam temuan KPK melalui Stranas PK, ASN bersikap netral dianggap tidak mendukung petahanan, begitupun sebaliknya jika mendukung akan beresiko jika petahanannya kalah.

“Harus diupayakan ASN yang netral, jabatannya tidak rentan,” tegasnya. Menurut dia, selama ini ASN ada dipersimpangan jalan karena jika tidak mendukung petahanan, jabatannya yang berisiko. Namun jika dia mendukung, ada risiko mendapatkan sanksi dari Bawaslu maupun KASN.

Ketua KASN Agus Pramusinto mengatakan, kegiatan kampanye virtual ini diharapkan menjadi harmoni penguatan implementasi pelaksanaan pengawasan netralitas ASN dalam Pilkada serentak 2020. Dia meminta setiap pegawai ASN mampu membangun kesadaran, kemauan dan tanggung jawab ASN, berkenaan dengan etika dan perilaku imparsialitas, yaitu tidak berpihak, bebas dari konflik kepentingan, serta bebas dari pragmatisme politik. (kpk)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

Trending

Redaksi media Indonesiaraya.co.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), publikasi Press Release, dan dukungan Media Partner, Iklan dan Sponsorship, serta kerjasama bisnis lainnya.

Penerbit :
PT Media Indonesia Raya

Manajemen Media :
Indonesia Raya Media Center (IRMC)

Email Center :
redindonesiaraya@gmail.com
redaksi@indonesiaraya.co id

WA Center :
0878-15557788, 0819-15557788

Terbit Sejak 8 Desember 2017