Connect with us

POLITIK

Hilangnya Sense Of Crisis, Konsekuensi Logis dari Salah Pilih Menteri

Published

on

Presiden RI, Joko Widodo. (Foto : Instagram @jokowi_2019)

Indonesiaraya.co.id – Begitu presiden terpilih pada tahun 2019, kriteria menteri diributkan banyak pihak. Tak kurang Presiden Joko Widodo menetapkan kriteria menteri calon pembantunya yakni mampu mengeksekusi, berintegritas, menguasai teknologi, dan memiliki kemampuan manajerial. Tapi kriteria tinggal kriteria, walaupun memiliki kekuasaan prerogatif, Presiden harus menyerah dengan realitas politik.



Bahkan sempat terlontar menteri-menterinya mayoritas akan diisi oleh kaum muda. Rupanya akhirnya terbukti bahwa kriteria itu hanya wacana belaka. Pada kenyataannya Presiden cenderung tidak menginginkan menterinya adalah orang yang lebih berpengalaman, memiliki masalah dengan masa lalu, dan sulit diajak mendukung gagasan-gagasannya yang spektakuler.

Hak prerogatif presiden dalam membentuk kabinet justru jadi ajang permainan parpol untuk minta jatah menteri sesuai dukungan yang diberikan kepada presiden. Karena itu domain memilih menteri justru di tangan parpol, sedangkan presiden hanya memiliki hak memilih beberapa menteri saja. Orang hanya menebak-nebak bagaimana proses pemilihan menteri berlangsung dan pospos mana yang diincar oleh parpol.

Diperkirakan dalam proses tersebut, kriteria menteri menjadi ambyar. Banyak menteri yang dicalonkan tetapi asal-usulnya ( social originnya ) nggak jelas. Masyarakat menilai memang proses yang berlangsung berbau kompromi, transaksi, dan like & dislike belaka.

Pembagian kekuasaan atau power sharing yang biasa dilakukan setelah menang dalam pilpres/pemilu menjadi soal yang rumit. Sementara presiden masih rikuh untuk menempatkan orang-orang yang terbaik dan berjasa dalam kabinetnya, parpol dan para oligark terus mengancam dan lakukan manuver di belakang layar. Dalam posisi politik yang lemah, Presiden berharap akan lakukan reshuffle jika ternyata menteri-menteri tidak punya kapabilitas. Akibatnya presiden terpaksa semua calon menteri yang diusulkan diakomodir.

Itulah kronologi Kabinet Indonesia Maju yang terbentuk di luar pakem yang direncanakan. Kriteria menteri yang ditetapkan oleh presiden berbeda dengan kriteria tradisi penetapan anggota kabinet di negara lain dengan menihilkan faktor usia dan pengalaman. Dalam kriteria menteri biasanya yang ditetapkan adalah usia minimal dan berpengalaman di bidangnya.

Misalnya usia minimal seorang menteri adalah 45 tahun, sedangkan batas usia maksimal tidak ditetapkan. Hal ini berangkat dari asumsi semakin tinggi usia makin banyak pengalaman, sedangkan kemampuan fisik dan psikisnya akan ditentukan oleh tes kesehatan. Di Indonesia mungkin karena kekhawatiran orang berpengalaman cenderung sulit diatur dan menggurui, maka mereka dicegah masuk kabinet.

Akhirnya pepatah mengatakan “mendapat pete tidak, jengkol pun tidak, yang didapat adalah lamtoro”. Ini sangat berbeda dengan bagaimana menteri dipilih pada masa Suharto. Suharto memiliki power yang berlimpah dan merasa sanggup mengendalikan para menterinya sekalipun memiliki pengalaman dan intelektual lebih tinggi darinya.

Karena itu desakan reshuffle (perombakan) kabinet kembali ditiupkan sejumlah kalangan. Pasalnya, masih ada menteri di Kabinet Indonesia Maju saat ini kinerjanya memble, tidak gesit, dan tidak cerdas. Selain itu juga sering terjadi silang pendapat antar menteri, mereka terasa tidak sigap dan cerdas menyikapi permasalahan yang nyata.

Tuntutan reshufle sejatinya bukan dari PSI, tetapi di tengah-tengah masyarakat memang sebelumnya sudah muncul tuntutan seperti itu. Sebelum muncul pandemi Covid 19 kinerja kabinet sudah tenggelam. Selain itu sering terjadi silang pendapat antar menteri, mereka terasa tidak sigap dan cerdas menyikapi permasalahan yang nyata.

Dari survey yang dilakukan IPO, lanjut 42 persen responden menyatakan perlu ada perombakan kabinet Jokowi-Ma’ruf. Padahal waktu itu kabinet belum mencapai 100 hari. Tentu ada yang salah tentang kapabilitas figur menteri yang dipasang oleh Presiden Jokowi.

Mengapa demikian? Karena pembentukan kabinet merupakan buah dari kompromi-kompromi politik. Selain itu pendekatan khas presiden Jokowi yaitu “out of the box”, telah memunculkan menteri-menteri yang kebijakannya dipandang nyleneh oleh masyarakat.

Kabinet yang melempem juga cermin dari kabinet dagang sapi. Seorang menteri dipilih sejauh mereka diterima oleh kalangan yang selama ini memberi dukungan politik kepada presiden. Artinya seorang menteri harus siap bermain dan berada di lingkungan yang penuh kongkalikong ( hengky-pengky ).

Banyaknya praktek-praktek diskresi dan permisifisme dalam kebijakan adalah akibat beratnya tantangan yang menuntut seorang menteri tidak harus cerdas melainkan harus berasal dari spesies yang sama. Yakni dengan orang-orang pragmatis yang siap menggadaikan idealisme dan ilmunya. Karena itu masyarakat akan selalu dibuat kecewa dan merasa dibohongi oleh kebijakannya.

Jadi sebenarnya tidak ada yang bisa diharapkan dari seorang menteri yang hanya berniat bisnis dalam pemerintahan. Di sini tidak ada pengabdian, karena mereka hanya ingin jawaban dari pertanyaannya “saya dapat apa?” Mengapa kondisi seperti ini harus ditempuh oleh Presiden Jokowi? Inilah psikologi dari presiden periode kedua yang tidak menganggap penting kucing itu berwarna hitam atau putih, asalkan dapat menangkap tikus.

Kinerja Kabinet Indonesia Maju yang terancam oleh reshuffle, karena Presiden ternyata juga tidak puas, semakin tersungkur setelah datangnya pandemi Covid 19. Pastilah para menteri itu tidak berkutik, karena kini determinan utama dalam kebijakan makro adalah ekonomi bukan sektor. Para menteri akan kelimpungan dengan adanya pemotongan anggaran besar-besaran dengan kedok refocusing.

Saya tidak tahu apa yang harus dilakukan terhadap kabinet atau seorang menteri yang kriterianya berbeda sama sekali. Di tengah situasi ekonomi yang hancur lebur dibutuhkan kriteria menteri yang siap berjibaku dan mampu bervivere pericoloso. Bukan menteri yang berada di belakang meja yang siap meningkatkan dayaserap APBN.

Oleh karena itu kalau tidak ada reshuffle kita hanya bisa menonton pemerintah ini menjadi bahan ketawaan anakcucu. Pemerintahan yang sangat lemah, tetapi terus melakukan ritual agar bau kemenyannya tetap tercium harum. Kita disuruh menunggu menyaksikan satu ritual ke ritual lainny.

Oleh : S Indro Tjahyono, Pengamat Sosial


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

POLITIK

Sukseskan Pilkada, Mendagri Harapkan Dukungan dari Polri

Published

on

Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian. (Foto : Instagram @titokarnavianfans)

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) M. Tito Karnavian, mengharapkan dukungan  Polri agar pelaksanaan Pilkada 2020 2020  sukses dan aman dari Covid-19. Hal itu disampaikam Tito saat menghadiri Upacara Hari Bhayangkara ke-74 melalui konferensi video, Rabu (1/7/2020).



“Khusus untuk Pilkada 9 Desember 2020, saya selaku Mendagri, saya meminta Polri membantu dan mendukung agar Indonesia dapat lolos dari tes demokrasi dalam pandemi Covid-19, untuk menunjukkan bangsa Indonesia adalah bangsa yang kuat, bangsa petarung,” kata Tito.

Menurutnya, dengan dukungan Polri, diharapkan Indonesia lolos dari ujian demokrasi di tengah pandemi untuk menghasilkan pemimpin berkualitas.

Ia mengharapkan Pilkada 2020 berlangsung tanpa terjadi penyebaran dan penularan virus corona.

Ia mengimbau Polri juga mampu menjaga stabilitas keamanan dalam perhelatan pilkada di 270 daerah.

Selain itu, ia optimis di bawah kepemimpinan Jenderal Polisi Idham Azis, Polri telah memiliki kesiapan dalam melakukan pengamanan dan mendukung Pilkada 2020.

“Tanpa disuruh pun kalau ada agenda yang berimplikasi pada stabilitas keamanan, Polri pasti bergerak cepat,” kata Tito.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan menggelar pemungutan suara Pilkada 2020  di sembilan provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota  pada 9 Desember 2020. (inf)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

POLITIK

Tidak Terpengaruh, Meskipun Jokowi Marah Demo RUU HIP Jalan Terus

Published

on

Presiden RI, Joko Widodo. (Foto : Instagram @joko.widodo_)

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Tanggal 18 Juni 2020 Jokowi kumpulkan para menterinya. Marah-marah. Jokowi kecewa terhadap kinerja para menterinya. “Saya jengkelnya disitu. Kenapa gak punya perasaan… “, kata Jokowi.

Tanggal 28 Juni 2020, video kemarahan Jokowi dipublish. Gimana respon publik? Pro-kontra itu pasti. Sebagian menganggap itu acting. Sebuah pencitraan. Sah-sah saja, namanya juga pendapat. Gak ada yang melarang. Apalagi Jokowi selama ini dikenal sebagai presiden yang pandai dan sukses memainkan pencitraan.

Tak sedikit yang berpendapat bahwa sikap Jokowi kali ini benar-benar memenuhi unsur kemarahan. Pertama, lihat ekspresi wajahnya. Tegang! Tak seperti biasanya. Kedua, gestur tubuhnya, seperti mau gebrak meja. Ketiga, pilihan kata-katanya. Tak beraturan dan diulang-ulang. Keempat, lihat tekanan suaranya. Nadanya agak tinggi dan naik turun. Kelima, pidatonya singkat, berakhir cepat dan seperti belum tuntas. Ini adalah ciri umumnya orang kalau sedang marah. Kalau seandainya ini acting, berarti acting tingkat dewa.



Kalau diperhatikan di video itu, cukup memenuhi syarat orang marah. Tapi, kenapa harus dipublish? Kalau menggunakan standar etika, memang kurang pas. Lebih tepat kalau tidak dipublish. Jauh lebih etis lagi, panggil menteri-menteri yang belum bagus kinerjanya, lalu kasih masukan, target dan warning. Tidak saja ini langkah bijak, tapi juga efektif.

Tapi, ini bukan soal etis atau tidak etis. Sebagai politisi, sikap yang diambil Jokowi dengan menviralkan video kemarahannya tentu tak bisa lepas begitu saja dari target politik. Apa itu?

Boleh jadi pertama, Jokowi ingin memberi kesan ke publik bahwa negara ini sedang krisis, dan Jokowi kerja keras mengatasi krisis ini.

Kedua, krisis ini bukan semata-semata karena presiden. Tapi lambatnya kinerja para menteri berkontribusi besar terhadap krisis negara ini. Soal ini, leadership Jokowi dapat kritik dari banyak pihak.

Ketiga, pesan kepada mereka yang mengendorse para menteri, baik partai, ormas, lembaga atau perorangan, bahwa menteri-menteri yang kalian rekomendasikan tidak bisa bekerja dengan baik. Karena itu, kalian harus maklum jika diganti.

Kemarahan Jokowi tentu tidak hanya menggusarkan para menteri, tetapi boleh jadi juga partai, ormas, lembaga, mungkin para pengusaha juga ikut was was. Jangan-jangan orang gue yang digusur. Gawat! Kira-kira begitu.

Bukan rahasia umum. Jajaran menteri di awal presiden menjabat akan diisi oleh orang-orang yang dianggap banyak peran dalam pemenangan di pilpres. Baik sebagai timses maupun penyedia logistik. Semacam balas budi. Setelah tiga-enam bulan, paling lama dua tahun, beberapa akan diganti dalam resuffle kabinet. Hanya yang kuat endorsernya yang akan dipertahankan.

Siapa mereka? Orang-orang dari partai. Ini untuk memperkuat koalisi di parlemen. Tentu saja mengecualikan menteri keuangan, ekonomi dan luar negeri. Tiga kementerian ini butuh sosok yang betul-betul profesional. Selain menteri sekretaris negara yang biasanya diisi orang yang sangat dekat dengan presiden. Yang lainnya? Bisa dikocok ulang. Suka-suka presiden.

Apakah viralnya vedio kemarahan Jokowi ada kaitan dengan maraknya demo terhadap RUU HIP? Pengalihan isu maksudnya? Secara politik, tentu tak bisa diingkari.

Ingat, RUU HIP itu menyasar Dewan. Sudah mulai mengerucut ke satu fraksi. Bukan ke Jokowi. Walaupun jika situasi gak kondusif, bisa juga merembet ke Jokowi. Tentu, intelijen kerja. Keadaan sudah bisa diukur. Semua data sudah ada di tangan.

Sebagai presiden, Jokowi wait and see. Sambil mengontrol situasi. Tak kalah pentingnya, Jokowi akan memperhatikan bagaimana PDIP sebagai sasaran tembak kasus RUU HIP menghadapi situasi ini. Kalau kewalahan, toh akan minta bantu ke Jokowi. Disini, kredit poin Jokowi bertambah satu lagi di mata PDIP. Terhadap PDIP, Jokowi di atas angin. Setidaknya, ini bisa memperkuat posisioning Jokowi terhadap PDIP. Proses bergaining akan jalan.

Apakah video “kemarahan Jokowi” bisa menggeser isu RUU HIP? Sepertinya tidak. Sekalipun nanti akan ada resuffle kabinet. Isu RUU HIP tetap mendominasi berita. Hampir setiap hari umat Islam di daerah turun ke jalan. Mereka demo. Menuntut RUU HIP dibatalkan dan usut para oknum yang berada di balik RUU HIP.

Kata “usut” Jadi kunci. Bisa memberi peluang demo berjilid-jilid. Boleh jadi akan sangat panjang. Karena punya sasaran yang tak mudah ditaklukkan.

Viralnya video kemarahan Jokowi nampaknya baru pemanasan. Terbuka kemungkinan akan ada isu-isu lain yang lebih dahsyat. Apa itu? Kita lihat nanti. Apakah akan mampu menggeser isu penolakan terhadap RUU HIP.

Oleh : Tony Rosyid, Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa.


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

POLITIK

Jadi Mitra Stategis KASN, KPK Minta ASN Netral dalam Pilkada 2020

Published

on

Gedung KPK RI, Jakarta. (Foto : Instagram @official.kpk)

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam hajatan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020 ini penting untuk menjamin terpilihnya pemimpin daerah yang memberi harapan untuk Indonesia yang  bebas dari korupsi.



Demikian disampaikan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron saat menjadi pembicara kunci dalam kampanye Gerakan Nasional Netralitas ASN dengan tema “ASN Netral, Birokrasi Kuat dan Mandiri” yang berlangsung secara virtual, Selasa (30/6/2020).

Menurut Ghufron, sebagai kordinator Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (StranasPK), KPK akan terus mendukung dan bekerjasama dengan KASN dan Bawaslu untuk menegakkan sanksi bagi pegawai ASN yang melanggar netralitas Pilkada Serentak 2020.

“Sebagai mitra strategis KASN, KPK berkomitmen untuk mendukung penegakan netralitas ASN dalam Pilkada Serentak tahun ini,” tambahnya.

KPK, kata Ghufron, akan memberikan atensi terhadap daerah yang memiliki kecenderungan netralitas ASN yang tinggi dalam pilkada. Dalam temuan KPK melalui Stranas PK, ASN bersikap netral dianggap tidak mendukung petahanan, begitupun sebaliknya jika mendukung akan beresiko jika petahanannya kalah.

“Harus diupayakan ASN yang netral, jabatannya tidak rentan,” tegasnya. Menurut dia, selama ini ASN ada dipersimpangan jalan karena jika tidak mendukung petahanan, jabatannya yang berisiko. Namun jika dia mendukung, ada risiko mendapatkan sanksi dari Bawaslu maupun KASN.

Ketua KASN Agus Pramusinto mengatakan, kegiatan kampanye virtual ini diharapkan menjadi harmoni penguatan implementasi pelaksanaan pengawasan netralitas ASN dalam Pilkada serentak 2020. Dia meminta setiap pegawai ASN mampu membangun kesadaran, kemauan dan tanggung jawab ASN, berkenaan dengan etika dan perilaku imparsialitas, yaitu tidak berpihak, bebas dari konflik kepentingan, serta bebas dari pragmatisme politik. (kpk)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

Trending

Redaksi media Indonesiaraya.co.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), publikasi Press Release, dan dukungan Media Partner, Iklan dan Sponsorship, serta kerjasama bisnis lainnya.

Penerbit :
PT Media Indonesia Raya

Manajemen Media :
Indonesia Raya Media Center (IRMC)

Email Center :
redindonesiaraya@gmail.com
redaksi@indonesiaraya.co id

WA Center :
0878-15557788, 0819-15557788

Terbit Sejak 8 Desember 2017