Connect with us

POLITIK

Ibarat Maju Kena Mundur Kena, Posisi PDI Perjuangan Tidak Mudah

Published

on

Aksi damai PDI Perjuangan Kabupaten Lampung Barat. (Foto : Instagram @pdiperjuangan)

Indonesiaraya.co.id – Saat ini, memang tak mudah posisi yang dialami PDIP. Saat usulkan RUU HIP, hampir semua fraksi dukung. Setelah Maklumat MUI menolak RUU HIP, fraksi-fraksi itu balik badan. Meninggalkan PDIP sendirian.



Tak hanya sampai disitu. Karena dianggap menjadi inisiator RUU HIP, oleh banyak pihak PDIP dikecam telah berupaya mengusung komunisme. Terutama ketika TAPS MPRS No 25 Tahun 1966 ditolak mentah-mentah untuk menjadi konsiderannya. Justru yang muncul adalah Trisila dan Ekasila mirip visi dan misi PDIP.

PDIP coba menjelaskan, tapi tak didengar. Ratusan kader PDIP turun jalan dan teriak: kami PDIP, kami bukan PKI. Tak ngaruh juga.

Sejumlah langkah yang dianggap berbau ancaman dari PDIP, justru kenyataannya malah menambah gelombang massa yang makin besar. Siap melakukan perlawanan.

Hidup mulia atau mati syahid. Kalimat ini sudah keluar dari pimpinan MUI. Dalam Islam, ini mantra jihad yang dapat memengaruhi psikologi umat Islam untuk siaga mengambil segala risiko. PDIP perlu memahami mantra ini, sehingga bisa bersikap dan bertindak lebih tepat dan bijak.

Tak mudah memang. Balas gertak dan demo, justru membangkitkan kemarahan umat yang selama ini merasa terdzalimi dan dipojokkan. RUU HIP telah jadi momentum konsolidasi umat yang sangat efektif.

Sadar didzalimi, lalu mengadakan konsolidasi, ini akan mematangkan situasi. Tidakkah ini teori dari Marx sendiri? Bapak dan sekaligus suhu komunisme yang paling berpengaruh.

Bagi PDIP, diam tak akan merubah apa-apa. Mundur dan batalkan RUU HIP, akan berdampak pada pertama, PDIP kehilangan muka. Partai pemenang dengan jumlah kader jutaan dan sekaligus pengusung penguasa dua periode ini harus menerima tekanan dari pihak luar.

Kedua, mengalah dan membatalkan RUU HIP, berarti menerima proses pengusutan terhadap orang-orang yang terlibat dalam menginisiasi dan menyusun draft RUU HIP. Pengusutan adalah satu diantara tuntutan yang sangat kuat diajukan oleh MUI maupun Ormas-Ormas Islam.

Boleh jadi dalam pengusutan ada kader PDIP yang tersangkut namanya. Sementara, PDIP dikenal paling gigih melindungi para kader dalam menghadapi berbagai masalah. Ingat kasus e-KTP yang dalam persidangan menyebut sejumlah nama kader PDIP, dan gagalnya penggeledahan KPK ke kantor partai kepala banteng ini. Faktor inilah yang mambuat soliditas dan militansi para kader PDIP sangat kuat. Selain PKS, tak ada kader yang lebih solid dan militan seperti PDIP.

Jika PDIP tetap bahas RUU HIP dan melakukan perlawanan, situasi di negeri ini bisa gak kondusif. Dan ini tak hanya merugikan bangsa, tapi petaka boleh jadi juga akan dirasakan oleh PDIP itu sendiri. Semuanya akan rugi.

Jauh lebih bijak PDIP legowo untuk hentikan pembahasan RUU HIP. Tak berarti kalah. Sebab kalah menang akan ditentukan pada pemilu, baik pilkada, pileg maupun pilpres. Kita akan lihat pilkada 2020 ini. Apakah calon-calon yang diusung PDIP terkena imbas RUU HIP?

Mari kita semua berkomitmen untuk serahkan pada proses hukum. Sebagai partai besar, PDIP mestinya mampu memberikan keteladanan terhadap penegakan hukum di Indonesia. Biarlah pengusutan terhadap para oknum di balik RUU HIP berjalan sesuai hukum yang berlaku. Ada UU No 27 Tahun 1999 yang bisa jadi dasar. Terutama pasal 107.

Toh di dalam proses penyelidikan, penyidikan dan di persidangan belum tentu ada putusan bersalah. Tetap saat ini harus mengacu pada prinsip praduga tak bersalah.

Begitu juga terkait pembakar bendera PDIP. Jika memang ada pasal-pasal KUHP yang cukup kuat untuk mengusut, biarlah proses hukum yang akan berjalan.

Sebagai negara hukum, berikan kewenangan pihak yang berwajib untuk bekerja profesional dan independen. Jangan lagi ada intervensi politik kepada para penegak hukum. Sebab, ini justru akan jadi bumerang. Karena selama ini, kepercayaan umat kepada penegakan hukum sudah sangat rendah sekali. Kasus RUU HIP diharapkan mampu mengembalikan kepercayaan umat terhadap penegakan hukum di Indonesia.

Oleh : Tony Rosyid, Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

POLITIK

Sukseskan Pilkada, Mendagri Harapkan Dukungan dari Polri

Published

on

Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian. (Foto : Instagram @titokarnavianfans)

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) M. Tito Karnavian, mengharapkan dukungan  Polri agar pelaksanaan Pilkada 2020 2020  sukses dan aman dari Covid-19. Hal itu disampaikam Tito saat menghadiri Upacara Hari Bhayangkara ke-74 melalui konferensi video, Rabu (1/7/2020).



“Khusus untuk Pilkada 9 Desember 2020, saya selaku Mendagri, saya meminta Polri membantu dan mendukung agar Indonesia dapat lolos dari tes demokrasi dalam pandemi Covid-19, untuk menunjukkan bangsa Indonesia adalah bangsa yang kuat, bangsa petarung,” kata Tito.

Menurutnya, dengan dukungan Polri, diharapkan Indonesia lolos dari ujian demokrasi di tengah pandemi untuk menghasilkan pemimpin berkualitas.

Ia mengharapkan Pilkada 2020 berlangsung tanpa terjadi penyebaran dan penularan virus corona.

Ia mengimbau Polri juga mampu menjaga stabilitas keamanan dalam perhelatan pilkada di 270 daerah.

Selain itu, ia optimis di bawah kepemimpinan Jenderal Polisi Idham Azis, Polri telah memiliki kesiapan dalam melakukan pengamanan dan mendukung Pilkada 2020.

“Tanpa disuruh pun kalau ada agenda yang berimplikasi pada stabilitas keamanan, Polri pasti bergerak cepat,” kata Tito.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan menggelar pemungutan suara Pilkada 2020  di sembilan provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota  pada 9 Desember 2020. (inf)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

POLITIK

Tidak Terpengaruh, Meskipun Jokowi Marah Demo RUU HIP Jalan Terus

Published

on

Presiden RI, Joko Widodo. (Foto : Instagram @joko.widodo_)

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Tanggal 18 Juni 2020 Jokowi kumpulkan para menterinya. Marah-marah. Jokowi kecewa terhadap kinerja para menterinya. “Saya jengkelnya disitu. Kenapa gak punya perasaan… “, kata Jokowi.

Tanggal 28 Juni 2020, video kemarahan Jokowi dipublish. Gimana respon publik? Pro-kontra itu pasti. Sebagian menganggap itu acting. Sebuah pencitraan. Sah-sah saja, namanya juga pendapat. Gak ada yang melarang. Apalagi Jokowi selama ini dikenal sebagai presiden yang pandai dan sukses memainkan pencitraan.

Tak sedikit yang berpendapat bahwa sikap Jokowi kali ini benar-benar memenuhi unsur kemarahan. Pertama, lihat ekspresi wajahnya. Tegang! Tak seperti biasanya. Kedua, gestur tubuhnya, seperti mau gebrak meja. Ketiga, pilihan kata-katanya. Tak beraturan dan diulang-ulang. Keempat, lihat tekanan suaranya. Nadanya agak tinggi dan naik turun. Kelima, pidatonya singkat, berakhir cepat dan seperti belum tuntas. Ini adalah ciri umumnya orang kalau sedang marah. Kalau seandainya ini acting, berarti acting tingkat dewa.



Kalau diperhatikan di video itu, cukup memenuhi syarat orang marah. Tapi, kenapa harus dipublish? Kalau menggunakan standar etika, memang kurang pas. Lebih tepat kalau tidak dipublish. Jauh lebih etis lagi, panggil menteri-menteri yang belum bagus kinerjanya, lalu kasih masukan, target dan warning. Tidak saja ini langkah bijak, tapi juga efektif.

Tapi, ini bukan soal etis atau tidak etis. Sebagai politisi, sikap yang diambil Jokowi dengan menviralkan video kemarahannya tentu tak bisa lepas begitu saja dari target politik. Apa itu?

Boleh jadi pertama, Jokowi ingin memberi kesan ke publik bahwa negara ini sedang krisis, dan Jokowi kerja keras mengatasi krisis ini.

Kedua, krisis ini bukan semata-semata karena presiden. Tapi lambatnya kinerja para menteri berkontribusi besar terhadap krisis negara ini. Soal ini, leadership Jokowi dapat kritik dari banyak pihak.

Ketiga, pesan kepada mereka yang mengendorse para menteri, baik partai, ormas, lembaga atau perorangan, bahwa menteri-menteri yang kalian rekomendasikan tidak bisa bekerja dengan baik. Karena itu, kalian harus maklum jika diganti.

Kemarahan Jokowi tentu tidak hanya menggusarkan para menteri, tetapi boleh jadi juga partai, ormas, lembaga, mungkin para pengusaha juga ikut was was. Jangan-jangan orang gue yang digusur. Gawat! Kira-kira begitu.

Bukan rahasia umum. Jajaran menteri di awal presiden menjabat akan diisi oleh orang-orang yang dianggap banyak peran dalam pemenangan di pilpres. Baik sebagai timses maupun penyedia logistik. Semacam balas budi. Setelah tiga-enam bulan, paling lama dua tahun, beberapa akan diganti dalam resuffle kabinet. Hanya yang kuat endorsernya yang akan dipertahankan.

Siapa mereka? Orang-orang dari partai. Ini untuk memperkuat koalisi di parlemen. Tentu saja mengecualikan menteri keuangan, ekonomi dan luar negeri. Tiga kementerian ini butuh sosok yang betul-betul profesional. Selain menteri sekretaris negara yang biasanya diisi orang yang sangat dekat dengan presiden. Yang lainnya? Bisa dikocok ulang. Suka-suka presiden.

Apakah viralnya vedio kemarahan Jokowi ada kaitan dengan maraknya demo terhadap RUU HIP? Pengalihan isu maksudnya? Secara politik, tentu tak bisa diingkari.

Ingat, RUU HIP itu menyasar Dewan. Sudah mulai mengerucut ke satu fraksi. Bukan ke Jokowi. Walaupun jika situasi gak kondusif, bisa juga merembet ke Jokowi. Tentu, intelijen kerja. Keadaan sudah bisa diukur. Semua data sudah ada di tangan.

Sebagai presiden, Jokowi wait and see. Sambil mengontrol situasi. Tak kalah pentingnya, Jokowi akan memperhatikan bagaimana PDIP sebagai sasaran tembak kasus RUU HIP menghadapi situasi ini. Kalau kewalahan, toh akan minta bantu ke Jokowi. Disini, kredit poin Jokowi bertambah satu lagi di mata PDIP. Terhadap PDIP, Jokowi di atas angin. Setidaknya, ini bisa memperkuat posisioning Jokowi terhadap PDIP. Proses bergaining akan jalan.

Apakah video “kemarahan Jokowi” bisa menggeser isu RUU HIP? Sepertinya tidak. Sekalipun nanti akan ada resuffle kabinet. Isu RUU HIP tetap mendominasi berita. Hampir setiap hari umat Islam di daerah turun ke jalan. Mereka demo. Menuntut RUU HIP dibatalkan dan usut para oknum yang berada di balik RUU HIP.

Kata “usut” Jadi kunci. Bisa memberi peluang demo berjilid-jilid. Boleh jadi akan sangat panjang. Karena punya sasaran yang tak mudah ditaklukkan.

Viralnya video kemarahan Jokowi nampaknya baru pemanasan. Terbuka kemungkinan akan ada isu-isu lain yang lebih dahsyat. Apa itu? Kita lihat nanti. Apakah akan mampu menggeser isu penolakan terhadap RUU HIP.

Oleh : Tony Rosyid, Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa.


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

POLITIK

Jadi Mitra Stategis KASN, KPK Minta ASN Netral dalam Pilkada 2020

Published

on

Gedung KPK RI, Jakarta. (Foto : Instagram @official.kpk)

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam hajatan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020 ini penting untuk menjamin terpilihnya pemimpin daerah yang memberi harapan untuk Indonesia yang  bebas dari korupsi.



Demikian disampaikan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron saat menjadi pembicara kunci dalam kampanye Gerakan Nasional Netralitas ASN dengan tema “ASN Netral, Birokrasi Kuat dan Mandiri” yang berlangsung secara virtual, Selasa (30/6/2020).

Menurut Ghufron, sebagai kordinator Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (StranasPK), KPK akan terus mendukung dan bekerjasama dengan KASN dan Bawaslu untuk menegakkan sanksi bagi pegawai ASN yang melanggar netralitas Pilkada Serentak 2020.

“Sebagai mitra strategis KASN, KPK berkomitmen untuk mendukung penegakan netralitas ASN dalam Pilkada Serentak tahun ini,” tambahnya.

KPK, kata Ghufron, akan memberikan atensi terhadap daerah yang memiliki kecenderungan netralitas ASN yang tinggi dalam pilkada. Dalam temuan KPK melalui Stranas PK, ASN bersikap netral dianggap tidak mendukung petahanan, begitupun sebaliknya jika mendukung akan beresiko jika petahanannya kalah.

“Harus diupayakan ASN yang netral, jabatannya tidak rentan,” tegasnya. Menurut dia, selama ini ASN ada dipersimpangan jalan karena jika tidak mendukung petahanan, jabatannya yang berisiko. Namun jika dia mendukung, ada risiko mendapatkan sanksi dari Bawaslu maupun KASN.

Ketua KASN Agus Pramusinto mengatakan, kegiatan kampanye virtual ini diharapkan menjadi harmoni penguatan implementasi pelaksanaan pengawasan netralitas ASN dalam Pilkada serentak 2020. Dia meminta setiap pegawai ASN mampu membangun kesadaran, kemauan dan tanggung jawab ASN, berkenaan dengan etika dan perilaku imparsialitas, yaitu tidak berpihak, bebas dari konflik kepentingan, serta bebas dari pragmatisme politik. (kpk)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

Trending

Redaksi media Indonesiaraya.co.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), publikasi Press Release, dan dukungan Media Partner, Iklan dan Sponsorship, serta kerjasama bisnis lainnya.

Penerbit :
PT Media Indonesia Raya

Manajemen Media :
Indonesia Raya Media Center (IRMC)

Email Center :
redindonesiaraya@gmail.com
redaksi@indonesiaraya.co id

WA Center :
0878-15557788, 0819-15557788

Terbit Sejak 8 Desember 2017