Connect with us

HUKUM

Ini Buktinya, Jaksa Pinangki dan Pengacara Djoko Tjandra ke Malaysia

Published

on

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Berdasar pemberitaan semalam, Kejaksaan Agung telah mencopot jaksa Pinangki Sirna Malasari dari jabatannya Kasubag Pemantauan dan Evaluasi II Biro Perencanaan Kejaksaan Agung sebagai bentuk sanksi berat atas perbuatannya 9 kali pergi keluar negeri tanpa ijin atasan.

Bahwa sanksi tersebut belum cukup , semestinya sanksi pemberhentian dengan tidak hormat dari Pegawai Negeri Sipil Kejagung dan dikeluarkan dari lembaga Kejaksaan dengan alasan :

  1. Pinangki selama pemeriksaan diduga berbelit, mengelak dan tidak mengakui perbuatan serta melakukan upaya perlawanan balik terhadap pemeriksa Kejagung. Semestinya hal ini menjadi faktor Pemberatan sehingga layak sanksi pencopotan dengan tidak hormat.
  2. Terdapat dugaan bukti yang cukup berupa pengakuan Anita Kolopaking yang telah jujur mengakui bersama sama Pinangki ketemu Joko Tjandra di Malaysia. Keterangan Anita Kolopaking ini semestinya sudah cukup kuat dan tidak perlu menunggu keterangan Joko Tjandra karena akan sulit mendapat keterangan dari Joko Tjandra. Semestinya ini cukup untuk dasar pencopotan dengan tidak hormat.
  3. Sanksi pencopotan jabatan hanya semata mata didasarkan 9 kali pergi keluar negeri tanpa ijin atasan tanpa menyangkut terkait dugaan bertemu Joko Tjandra di Malaysia. Kejagung berdalih belum memeriksa Joko Tjandra untuk mengabaikan dugaan pertemuan Pinangki dengan Joko Tjandra sehingga Kejagung beralasan belum bisa menjadikan sebagai fakta dan bukti dalam hasil pemeriksaan. Kejagung juga menutupi tempat bepergian Pinangki keluar negeri hanya Singapura dan Malaysia, padahal terdapat dugaan pergi ke Amerika Serikat sebanyak dua kali yang tentunya butuh waktu bolos kerja masing-masing sekitar seminggu sehingga Pinangki diduga sering bolos kerja. Semestinya ini dapat dijadikan dasar sanksi pencopotan dengan tidak hormat.

MAKI selaku Pelapor kepada Komisi Kejaksaan , maka terhadap Pinangki yang masih dikenakan sanksi pencopotan dari jabatan dan belum diberi sanksi pencopotan dengan tidak hormat dari PNS.



Hari ini, kami menyerahkan bukti tambahan kepada Komisi Kejaksaan berupa poto dokumen perjalanan penerbangan Pinangki bersama dengan Anita Kolopaking (Pengacara Joko Tjandra) pada tanggal 25 November 2019 naik pesawat Garuda GA 820 jurusan Jakarta Kuala Lumpur keberangkatan jam 8.20 WIB (foto dokumen terlampir).

Komisi Kejaksaan hari ini memanggil Pinangki untuk diklarifikasi terkait dugaan pertemuan dengan Joko Tjandra sehingga bukti tambahan tersebut akan sangat berguna untuk bahan pemeriksaan dan berjaga-jaga jika Pinangki mengelak dan membantah seperti yang telah dilakukannya di depan pemeriksa tim Jaksa Agung Muda Pengawasan Kejaksaan Agung.

Selanjutnya, kami meminta Komisi Kejaksaan untuk membuat rekomendasi pemecatan dengan tidak hormat dari PNS terhadap Pinangki apabila terbukti dugaan pertemuan Pinangki dengan Joko Tjandra.

Oleh : Boyamin Saiman, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

HUKUM

Penegakan Hukum dan Pemberantasan Korupsi Terlewatkan Pidato Presiden

Published

on

Anggota Komisi III DPR RI, Habib Aboe Bakar Alhabsy. (Foto : dpr.go.id)

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI, Habib Aboe Bakar Alhabsy menilai ada yang terlewat dari Pidato Presiden hari ini, yakni  tentang penegakan hukum dan pemberantasan korupsi. Menurutnya, pidato presiden hanya menyinggung soal penanganan perkara di MK, pengelolaan hakim oleh MA serta proses e-court.

“Beliau hanya menyinggung soal penanganan perkara di MK, pengelolaan hakim oleh MA serta proses e-court. Padahal beberapa waktu lalu Indonesia sempat digegerkan oleh kasus pelarian terpidana Kasus Hak Tagih (Cassie) BANK Bali, Djoko Tjandra yang melibatkan penegak hukum. Belum lagi kasus beberapa kasus yang masih menjadi misteri, menghilang tanpa jejak. Namun hal tersebut tidak diulas dalam pidatonya,” ujar Aboebakar usai menghadiri Pidato Kenegaraan Presiden RI di Ruang Sidang Paripurna, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2020).

Kasus-kasus tersebut, lanjutnya, menjadi atensi yang luar biasa dari publik, karena menciderai rasa keadilan masyarakat. Adanya oknum yang ternyata main mata dengan buron merupakan indikator rendahnya integritas dalam penegakan hukum dan pemberantasan korupsi.



Politisi Fraksi PKS ini mengatakan bahwa sejatinya rakyat ingin hal ini di-mention oleh presiden dalam pidatonya. Sebagai bentuk atensi Presiden dan kesungguhannya dalam proses penegakan hukum maupun pemberantasan korupsi. Karena, atensi dan fokus kebijakan presiden setahun ini tentunya akan dibaca oleh rakyat dari pidato yang disampaikan. Jadi ia sangat menyayangkan jika hal ini terlewatkan dalam pidato presiden. (dpr)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

HUKUM

Salagunakan Izin Radioaktif, Bareskrim Tetapkan 3 Tersangka

Published

on

Press Conference Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri tentang penyidikan tindak pidana dibidang Ketenaganukliran. (Foto : Instagram @divisihumaspolri)

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Dugaan adanya penggunaan zat radioaktif oleh dua perusahaan membuat Polri bersama Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten) dan Badan Tenaga Nuklir Nasional (Batan) melakukan sidak. Dari hasil sidak tersebut, ditemukan adanya penggunaan zat radioaktif oleh kedua perusahaan itu tanpa izin. ke perusahaan yang diduga melakukan penyalahgunaan zat radioaktif. Dari sidak yang dilakukan, ada 3 orang yang ditetapkan menjadi tersangka.

Kasubdit 2 Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri Kombes Wishnu Hermawan Februanto mengatakan Polri bersama Batan dan Bapeten melakukan penyelidikan terhadap dua perusahaan yaitu Koperasi Jasa Keselamatan Radiasi dan Lingkungan (JKRL) dan PT Indonesia Power Unit Pembangkit Suralaya. Atas penyelidikan itu, 3 orang ditetapkan sebagai tersangka.

“Jadi tersangkanya ada 3. Satu (tersangka) dari Indonesia Power dan 2 (lainnya) dari JKRL,” kata Kombes Wishnu Hermawan di Jakarta, Kamis (13/8/2020).



Wishnu kemudian membeberkan awaln kasus ini. Saat itu, Bapeten melakukan penelusuran ke PT Indonesia Power Unit Pembangkit Suralaya karena zat radioaktif yang di perusahaan tersebut sudah kadaluarsa. Dari penelusuran, ditemukan bahwa limbah yang dimiliki perusahaan ini sudah dilimpahkan ke JKRL.

Bapeten datang ke tempat JKRL untuk memastikan hal tersebut. Namun, radioaktif milik PT Indonesia Power telah dipindahkan ke rumah salah satu pelaku yang merupakan pegawai teknisi Koperasi JKRL.

Sidak pun dilakukan dan ditemukan zat radioaktif PT Indonesia Power benar berada di tempat pelaku. Zat radioaktif ini pun diambil Bapaten. Berperan kemudian menggandeng Polri untuk melakukan penyelidikan.

“Jadi terkait dengan bahan-bahan yang berzat tinggi tanpa izin dapat kena tindak pidana, ya,” ujarnya.

Dari hasil penyelidikan tersebut, koperasi JKRL tidak memiliki izin pembongkaran, pengangkutan, pengalihan, dan penyimpanan pelimbahan. Lokasi penyimpanan zat radioaktif yang dimiliki JKRL pun bukan instalasi nuklir.

Sedangkan untuk PT Indonesia Power Unit Pembangkit Suralaya, tidak memberikan limbah radioaktifnya ke PTLR Batan. Perusahaan ini pun, lanjutnya, tak mengurus izin pelimbahannya.

“Bahwa bagi perusahaan-perusahaan di negara Indonesia ini yang menggunakan atau memanfaatkan bahan radioaktif wajib memiliki izin, baik penyimpanan penggunaan, bahkan pelimbahannya,” jelasnya.

Polri pun menyita sejumlah barang bukti barang bukti berupa 2 zat radioaktif Cs-137, 3 zat radioaktif Cf-252, surat Keterangan/Izin Pemanfaatan Tenaga Nuklir (KTUN) 5 sumber zat radioaktif, Fc surat perintah kerja PT Indo Power Unit Pembangkit Suralaya ke Korporasi JKRL, surat tugas JKRL untuk pengambilan 5 sumber zat radioaktif, dan laporan hasil inspeksi Bapeten di Koperasi JKRL.

Atas perbuatannya, para pelaku dijerat Pasal 43 ayat 1 dan Pasal 44 ayat 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran dengan ancaman hukuman denda pidana paling banyak Rp 100 juta. (pol)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

HUKUM

Nazaruddin Bebas, Rencananya akan Bangun Pesantren dan Masjid

Published

on

Mantan narapidana korupsi megaproyek Wisma Atlet Hambalang, M.Nazaruddin. (Foto : acch.kpk.go.id)

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Usai menghirup udara bebas, mantan narapidana korupsi megaproyek Wisma Atlet Hambalang, M.Nazaruddin mengaku akan membuat pesantren dan masjid untuk mengisi hidupnya.

“Saya Insyaallah akan bangun masjid pesantren yang benar-benar akan menjadi latar belakang Indonesia ke depannya, kami sebagai umat Muslim terbesar di dunia,” kata Nazaruddin di Balai Pemasyarakatan (Bapas) Bandung, Kamis (13/8/2020) dilansir Antara. 

Dia mengaku, pengalamannya selama mendekam di Lapas Sukamiskin, dijadikannya sebagai hikmah dalam kehidupan. Karena selama di Lapas, ia mengaku, aktivitas ibadahnya terus mendekatkan diri kepada Allah. 



“Kami (di Lapas Sukamiskin) lebih mendekatkan diri ke Allah, terutama di Sukamiskin itu salat lima waktu di masjid, terus pesantren,” kata mantan Bendahara Umum Partai Demokrat itu. 

Sejauh ini, ia menyebut belum memikirkan apakah akan kembali terjun ke dunia politik. Nazaruddin mengaku, setelah bebas ini, ia akan fokus terlebih dahulu untuk meningkatkan ibadahnya. 

“Ya biar Allah yang mengatur jalannya, saya fokus kepada akhirat,” katanya.

Muhammad Nazaruddin merupakan pengusaha dan politisi Indonesia, yang pernah menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) periode 2009-2014 dari Partai Demokrat dari Daerah Pemilihan Jawa Timur IV.

Setelah menjabat sebagai Bendahara Umum Partai Demokrat pada tahun 2010, tahun 2011 Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan dirinya sebagai tersangka kasus suap pembangunan wisma atlet (Hambalang) untuk SEA Games ke-26.

Nazaruddin ditengarai kabur meninggalkan Indonesia sebelum statusnya menjadi tersangka dan menyatakan melalui media massa, sejumlah pejabat lain juga terlibat dalam kasus suap hambalang, hingga akhirnya ia tertangkap di Cartagena de Indias, Kolombia.

Nazaruddin didakwa MA 7 tahun penjara. Selain kasus hambalang, pada 2016, Nazaruddin juga didakwa mengenai gratifikasi dan pencucian uang melalui berbagai perusahaan miliknya dan divonis 6 tahun. (rad)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

Trending

Redaksi media Indonesiaraya.co.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), publikasi Press Release, dan dukungan Media Partner, Iklan dan Sponsorship, serta kerjasama bisnis lainnya.

Penerbit :
PT Media Indonesia Raya

Manajemen Media :
Indonesia Raya Media Center (IRMC)

Email Center :
redindonesiaraya@gmail.com
redaksi@indonesiaraya.co id

WA Center :
0878-15557788, 0819-15557788

Terbit Sejak 8 Desember 2017