Connect with us

POLITIK

KPU Wajib Respon Putusan MK soal Larangan Pecandu Narkoba

Published

on

Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia (PPI), Adi Prayitno. (Foto : Suara.com)

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia (PPI) Adi Prayitno mengimbau, Komisi Pemilihan Umum (KPU) segera merespon putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang melarang mantan pengguna dan pecandu narkoba maju pada Pilkada 2020.

Menurutnya, partai politik dan KPU harus merespon positif putusan MK tentang syarat pencalonan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 Pasal 7 ayat (2) huruf i Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentamg Pilkada.

“Bagaimana keputusan MK itu singkron dan dijalankan oleh partai dan KPU terutama. Artinya setelah MK bilang pecandu narkoba dilarang nyalon ya harus diterjemahkan oleh KPU bahwa partai manapun yang mengusung calon pecandu narkoba ya didiskualifikasi,” kata Adi melalui keterangan tertulisnya, Rabu (8/7/2020).



Menurut Adi, partai dan KPU harus memiliki inisiatif untuk mencegah mantan pengguna dan pecandu narkoba menjadi kepala daerah.

Sebab, orang yang pernah terlibat dalam penyalagunaan narkoba berpotensi menjadi pecandu obat-obatan terlarang tersebut.

“Maka sebelum terjadi aneh-aneh makanya putusan MK itu harus diterjemahkan sebagai larangan kepada pecandu dan mantan pecandu untuk maju sebelum terjadi yang aneh-aneh. Apalagi ada keterangan dokter yang mengatakan susah untuk recovery 100 persen seperti sediakala kalau untuk pecandu. Bagaimana mungkin seorang pecandu narkoba, misalnya harus menjadi pemimpin. Kalau dia sakau jadi pemimpin bagaimana,” ungkapnya.

Adi menilai, aneh jika KPU tidak menerjemahkan putusan MK tentang larangan pengguna narkoba tersebut.

Putusan MK tersebut harus disambut positif oleh KPU karena narkoba merupakan kejahatan luar biasa. KPU jangan sampai memberikan ruang celah kepada partai untuk mengusung mantan pengguna dan pecandu narkoba.

“Kan lucu kalau MK memutuskan tidak boleh maju tiba-tiba KPU enggak ada aturan. Itu pasti menjadi celah bagi partai. Partai ini kan pasti sudah menghitung, dan masyarakat juga kan belum mau peduli mau mantan narapidana, mantan narkoba, selama dia mampu meyakinkan masyarakat, apalagi duitnya banyak ya pasti menang,” ujarnya.

Ia juga meminta Badan Pengawas Pemili (Bawaslu) agar lebih serius bekerja, terutama dalam bidang pengawasan dan pencegahan potensi pelanggaran partai dan calon yang akan bertarung di Pilkada.

Misalnya, kata Adi, terkait bentuk transaksi politik, seperti transaksi logistik dan politik uang. Segala bentuk transaksi tersebut, ditegaskan Adi, dilarang oleh Undang-Undang.

“Misalnya contoh berapa persen kasus praktik suap dan praktik politik uang bisa disidangkan dan diputuskan bersalah, enggak ada kan. Apalagi kalau mahar politik. Belum pernah dengar praktik mahar poliitk yang melibatkan partai dengan kandidat itu bisa diselesaikan oleh bawaslu dan didiskualifikasi,” tegasnya.

Sementara itu, KPU menyambut baik putusan Mahkamah Konstitusi (MK), yang menolak permohonan uji materi aturan pemakai atau pengedar narkoba ikut Pilkada dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

Menurut KPU, aturan tersebut menegaskan apa yang telah digagas KPU dalam undang-undang bahwa pengguna dan bandar narkoba merupakan perbuatan tercela yang dilarang mencalonkan diri sebagai kepala daerah.

“Sebenarnya sama dengan yang dibahasakan KPU dulu ketika kita melarang mantan bandar narkoba,” kata Komisioner KPU RI, Pramono Ubaid Tanthowi.

Sebelumnya, MK sudah memutuskan mantan pengguna narkoba dilarang menjadi calon kepala daerah.

Putusan MK ini berawal ketika mantan Bupati Ogan Ilir Ahmad Wazir Noviadi, mengajukan permohonan uji materi aturan tentang syarat pencalonan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 Pasal 7 ayat (2) huruf i Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.

Pasal tersebut adalah larangan bagi seseorang dengan catatan tercela mencalonkan diri sebagai kepala daerah. Dan pemakai dan bandar narkoba dianggap perbuatan tercela.

MK menyebut pemakai narkoba dilarang mencalonkan diri sebagai kepala daerah, kecuali dengan alasan kesehatan si pemakai yang dibuktikan dengan keterangan dari dokter.

Selain pengguna dan bandar narkoba, perbuatan tercela dalam putusan MK tersebut juga termasuk judi, mabuk dan berzina. (pub)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

POLITIK

Pemerintah Dituntut Mampu Lebih Sigap dalam Melndungi Rakyat

Published

on

Ketua DPR RI, Puan Maharani. (Foto : Instagram @puanmaharaniri)

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Pemerintah Indonesia dituntut sigap dalam memberi perlindungan bagi rakyat Indonesia dari bahaya dan dampak Covid-19. Pandemi virus Corona tidak saja mengancam kesehatan umat manusia, tapi juga mendistorsi perekonomian global, dan menurunkan derajat kesejahteraan rakyat. Sampai kini, belum diketahui kapan ancaman Covid-19 berakhir.

Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani menyampaikan hal ini dalam pidato Pembukaan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2020-2021, di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2020). Pemulihan dari wabah Covid-19 juga dikatakan Puan menghadapi tantangan yang berat. “Pulihnya kehidupan sosial dan perekonomian nasional dari pandemi Covid-19 menjadi harapan bagi seluruh rakyat Indonesia,” imbuhnya.

Politisi PDI-Perjuangan itu menyerukan agar Pemerintah menjalankan langkah efektif, baik melalui kebijakan, koordinasi lintas sektor, serta instrumen fiskal dan moneter. Semuanya bertujuan memenuhi harapan rakyat terbebas dari bahaya dan dampak Covid-19. Salah satu yang didukung DPR RI dalam konteks ini adalah dengan menetapkan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 yang mengatur kebijakan keuangan untuk penanganan Covid-19.



“Melalui UU tersebut, Pemerintah telah diberikan ruang kewenangan yang memadai untuk mengatasi pandemic Covid-19 dan dampaknya. Pemerintah agar dapat melaksanakan amana UU tersebut secara efektif untuk memperkuat penanganan di bidang kesehatan, perlindungan sosial, pemulihan ekonomi, serta pelayanan umum negara,” tutur Puan saat dalam pidatonya.

Pemerintah, sekali lagi, dituntut sigap, cepat, dan terpadu dalam menjalankan berbagai program untuk melindungi rakyat, membantu rakyat, dan memulihkan kehidupan sosial dan ekonomi rakyat Indonesia. Efek pandemi ini, lanjut Puan, begitu besar terhadap turunnya kesejahteraan rakyat, bertambahnya angka kemiskinan dan pengangguran, bahkan ikut menurunkan daya beli masyarakat dengan sangat signifikan.

Sebagai instrumen yang sangat penting dan strategis bagi penyelenggaraan negara untuk mensejahterakan rakyat, maka APBN 2021 agar dapat diarahkan untuk penguatan bidang kesehatan, pemulihan ekonomi, pemulihan kesehatan, transformasi strategis, serta penguatan reformasi,” ungkapnya. Untuk itu, Puan berharap agar APBN 2021 mengalokasikan program percepatan penanggulangan pandemi Covid-19 melalui fasilitasi penemuan vaksin, penyediaan masker untuk rakyat, dan penguatan fasilitas kesehatan, tenaga kesehatan, serta alat kesehatan.

Selain itu, APBN 2021 juga diarahkan untuk penguatan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dengan mekanisme yang lebih terpadu dan terkoordinasi. Bahkan, APBN 2021 untuk kesehatan ini perlu juga mereformasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) menuju jaminan kesehatan semesta. “Upaya ini sangat dibutuhkan, baik dalam konteks percepatan pemulihan sosial ekonomi maupun dalam konteks membangun dan mewujudkan SDM Indonesia yang berkarakter dan unggul, “ papar Puan. (dpr)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

POLITIK

RUU Omnibus Law Membuat Pendidikan Jadi Liberal dan Mahal

Published

on

Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto. (Foto: DPR Ri)

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Mulyanto menilai ketentuan dalam Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja (RUU Ciptaker) sangat berbahaya bagi dunia pendidikan di Indonesia. Pasalnya banyak aturan penting dalam penyelenggaraan pendidikan akan dihapus dan diubah dengan ketentuan baru RUU ini.

“Sayangnya, ketentuan baru dalam RUU Cipta Kerja ini cenderung menjadikan pendidikan sebagai komoditas bisnis dan menanggalkan aspek kebudayaan dalam pendidikan,” ujar Mulyanto dalam siaran persnya yang diterima Parlementaria, baru-baru ini.  

RUU yang mengamandemen hampir 100 Undang-Undang, namun menghasilkan 500 peraturan baru ini, memuat 3 ketentuan penting yang akan mengubah wajah dunia pendidikan, yakni dicabutnya sifat nirlaba pada kelembagaan pendidikan, dihapusnya pembatasan bagi lembaga pendidikan asing, dan hilangnya pilar kebudayaan dalam pendidikan tinggi.



Soal badan hukum pendidikan dan penyelenggaraan Perguruan Tinggi, yang semula berprinsip nirlaba dan wajib memperoleh izin Menteri, sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (3) dan ayat (4) UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) dan Pasal 60 ayat (2) UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Dikti), diubah melalui pasal 68 ayat (4) dan Pasal 69 ayat (6) RUU Ciptaker, menjadi dapat berprinsip nirlaba dan wajib memenuhi Perizinan Berusaha.

Sementara terkait penyelenggaraan pendidikan asing. Pasal 68 ayat (6) dan Pasal 69 ayat (8) RUU Cipta Kerja telah menghapus beberapa ketentuan yang ada pada Pasal 65 ayat (3) UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas dan Pasal 90 ayat (4) serta ayat (5) UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Dikti, yang semula “wajib bekerja sama dengan lembaga pendidikan nasional, mengutamakan dosen, pengelola dan tenaga kependidikan WNI, serta wajib mendukung kepentingan nasional”, menjadi “tanpa adanya kewajiban-kewajiban tersebut.”

Sedangkan terkait kebudayaan, Pasal 69 ayat (1) RUU Ciptaker menghilangkan frasa “berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia” dalam ketentuan umum poin (2) UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Dikti yang berbunyi: “Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia”, menjadi: “Pendidikan tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi”.

Tidak berlebihan jika kemudian politisi dari Fraksi PKS DPR RI ini menilai, bahwa RUU Ciptaker sangat mendorong komersialisasi pendidikan dengan semangat liberal-kapitalistik. Sehingga menjadikan pendidikan sebagai komoditas ekonomi dan barang dagang komersil industri jasa, yang longgar bagi lembaga pendidikan asing serta abai terhadap pengembangan aspek kebudayaan nasional.

“PKS menilai Pemerintah terkesan memaksakan pembahasan pasal-pasal terkait dengan pendidikan dalam RUU setebal lebih dari 1.000 halaman ini. Padahal sebenarnya, masalah ini tidak terkait langsung dengan upaya membangun kemudahan berusaha, iklim investasi yang kondusif serta penciptaan lapangan kerja, yang menjadi inti dari RUU Ciptaker. Namun faktanya, semangat liberalisasi kapitalistik yang menjadi ruh RUU Omnibus Law ini ikut menyeret pengaturan pendidikan,” tambahnya.

Dilanjutkannya, UUD NRI tahun 1945, pasal 32 menyebutkan bahwa “Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia…”. Bagaimana negara dapat memajukan kebudayan nasional, bila di dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi nilai-nilai kebudayaan tidak dijadikan sebagai pilar. “Apalagi di dalam era globalisasi, dimana arus budaya antar bangsa mengalir deras melalui produk teknologi komunikasi digital-visual menembus ruang-ruang keluarga kita,” kata Mulyanto seolah bertanya.

Anggota Komisi VII DPR RI itu menegaskan, pihaknya tidak ingin dunia pendidikan nasional sekedar menjadi pasar industri tersier dengan semangat liberalisme kapitalistik, menjadi bancakan lembaga pendidikan asing, serta menggerus nilai-nilai budaya adiluhung bangsa ini di tengah kompetisi dagang edukasi global.

“Masalah-masalah mendasar di atas harus dibahas secara komprehensif, mendalam, dan cermat oleh semua pihak yang terkait. Kita tidak boleh grasa-grusu dan sikap menggampangkan. Butuh suasana yang tenang. Pasalnya, pendidikan adalah masalah vital bangsa ini. Berkaitan langsung dengan tujuan nasional untuk mencerdaskan kehidupan bangsa serta masa depan kita,” pungkasnya. (dpr)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

POLITIK

Ketum PPP Menerima Kunjungan Safari Politik AHY

Published

on

Pertemuan Ketum PPP Suharso Monoarfa dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. (Foto : Istimewa)

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suharso Monoarfa menerima kunjungan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), di kantor pusat PPP pada Rabu, 12 Agustus 2020. Kunjungannya ini dalam rangka Safari Politik untuk bersilaturahmi sekaligus bertukar pandang mengenai dunia politik.

AHY baru saja dilantik menjadi ketua umum Partai Demokrat dan tengah mempersiapkan diri menyambut Pilkada 2020. Suharso menghaturkan terima kasih atas kunjungan AHY ke kantornya.
Suharso juga memuji kemauan AHY dalam bersafari politik, menurutnya silaturahmi ini dapat menguatkan hubungan antar partai.

“Silaturahmi dengan partai lain, bisa menguatkan hubungan para pemimpin partai dan juga kesatuan partainya,” ujar Suharso



Pertemuan yang dilakukan secara tertutup untuk media ini, tak hanya membahas soal politik, Suharso dan AHY juga mendiskusikan berbagai permasalahan yang terjadi di negeri ini.

Dalam konferensi persnya Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Suharso Monoarfa menyampaikan :

Tadi kami telah melanjutkan silaturahim yang selama ini telah terbangun antara PPP dan Partai Demokrat, kami membahas berbagai agenda poliitik yang penting tentunya, yang kita punya pandangan-pandangan yang sama, kita juga membahas perkembangan situasi terkini apa yang dihadapi oleh negara kita dan saling bertukar pendapat, saling memberikan masukan, dan saya kita itu adalah hal yang baik dan masing-masing mempunyai pandangan yang tentu pada posisinya yang saling menghormati,

Jadi saya gembira sekali bahwa silaturahim ini tidak hanya sedekar silahturahim dalam pengertian saling menyambung rasa begitu saja tetapi juga menukar gagasan-gagasan yang segar, dan bagaimana memberikan masukan, memberikan pemikiran2 yang cerdas yang fresh untuk kepentingan nasional pada masa yang akan datang termasuk agenda mengenai pilkada, agenda mengenai partai politi, kondisi republik indonesia pada masa pandemi ini dan bagaimana kita menghadapi keadaan ekonomi seperti ini khususnya buat masyarakat menengah ke bawah. (psp)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

Trending

Redaksi media Indonesiaraya.co.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), publikasi Press Release, dan dukungan Media Partner, Iklan dan Sponsorship, serta kerjasama bisnis lainnya.

Penerbit :
PT Media Indonesia Raya

Manajemen Media :
Indonesia Raya Media Center (IRMC)

Email Center :
redindonesiaraya@gmail.com
redaksi@indonesiaraya.co id

WA Center :
0878-15557788, 0819-15557788

Terbit Sejak 8 Desember 2017