Connect with us

NUSA TENGGARA TIMUR

Legislator Minta KLHK Sinergi Bangun Nusa Tenggara Timur

Published

on

Anggota Komisi IV DPR RI, Julie Sutrisno Laiskodat. (Foto : Tribunnews.com)

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Anggota Komisi IV DPR RI Julie Sutrisno Laiskodat meminta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk bersinergi dengan Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) guna meningkatkan program pariwisata yang ada di sana. Karena program Gubernur NTT Viktor Laiskodat saat ini lebih banyak di bidang pariwisata, sehingga erat berkaitan dengan lingkungan hidup dan kehutanan.

“Kebetulan program Pak Gubernur NTT itu lebih besar di bidang pariwisata. Dan sebelum pandemi Covid-19, Pak Presiden menyebut bahwa NTT termasuk destinasi wisata prioritas dan saya memohon Ibu Menteri (LHK) karena mempunyai lahan kehutanan yang bisa menjadi objek pariwisata untuk bisa mendukung penuh (program) Gubernur NTT ini,” ujar Julie saat mengikuti Rapat Kerja dengan Menteri LHK Siti Nurbaya beserta jajaran, di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Rabu (8/7/2020).

Politisi Partai NasDem yang juga Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Provinsi NTT ini mengakui bahwa NTT memiliki potensi yang besar jika alam dan lingkungannya dikelola secara baik. Karena itu sinergi antara KLHK dengan seluruh unsur pemangku kepentingan di NTT sangat diperlukan.



“Saya adalah Ketua Dekranasda NTT. Kami mempunyai program adalah menuju ekowisata dan agrowisata. Contohnya misalnya kami gunakan tenun yang tiap hari dipakai mempunyai budaya yang luar biasa dan zaman dulu itu tenun dibuatnya itu dari kapas, tapi saat ini pohon kapas itu sudah hampir punah,” sambung Julie.

Legislastor daerah pemilihan (dapil) NTT I itu pun berharap Dekranasda NTT bisa kolaborasi dengan KLHK dalam menciptakan lahan pariwisata yang memanfaatkan potensi alamnya. “Saya bermimpi bisa berkolaborasi dengan ibu (Menteri LHK) dan mohon dukungannya untuk Dekranasda bisa menjadikan itu pariwisata sebagai wilayah yang pohonnya itu bisa kita petik,” sambungnya.

Menurut Julie, pemanfaatan pariwisata juga berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat. Sehingga ia pun sangat berkeinginan untuk membantu Pemerintah dalam sektor itu. “Saya ingin Dekranasda ini bisa membantu pemerintah di bidang pariwisatanya. Sehingga masyarakat bisa enjoy dengan alam, tapi juga ada nilai ekonomi bagi masyakat yang tinggal di sekitarnya,” pungkas Julie. (dpr)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

NUSA TENGGARA TIMUR

Tingkatkan Pengelolaan TNP Laut Sawu, KKP Jaring Aspirasi Pubik

Published

on

Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (Dirjen PRL) Aryo Hanggono. (Foto : kkp.go.id)

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Aspirasi untuk memasukkan zona perlindungan nelayan kecil pada Rencana Pengelolaan dan Zonasi (RPZ) Taman Nasional Perairan (TNP) Laut Sawu, NTT terungkap saat Konsultasi Publik Reviu RPZ TNP Laut Sawu yang digelar Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional (BKKPN) Kupang selama masa pandemi di 7 lokasi yang tersebar di wilayah TNP Laut Sawu.

“Masyarakat menginginkan adanya zona yang melindungi nelayan kecil di wilayah perairan mereka sehingga nelayan besar dari luar kawasan konservasi tidak bisa sembarang menangkap di wilayah TNP Laut Sawu,” ujar Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (Dirjen PRL), Aryo Hanggono di Jakarta, Rabu (12/8/2020).

Aryo menambahkan, masyarakat di wilayah kawasan konservasi TNP Laut Sawu juga mengharapkan adanya peningkatan pengawasan di wilayah TNP Laut Sawu agar praktek destructive fishing dan illegal fishing dapat berkurang atau bahkan tidak ada.



Sejak tahun 2014, sebagian perairan Laut Sawu ditetapkan sebagai kawasan konservasi TNP Laut Sawu dengan luas 3,35 juta Ha yang pengelolaannya diatur dalam Rencana Pengelolaan dan Zonasi Tahun 2014-2034. Setiap 5 tahun RPZ TNP Laut Sawu dapat ditinjau kembali kesesuaian zonasi yang telah ditetapkan.

“Kegiatan konsultasi publik RPZ TNP Laut Sawu ini merupakan salah satu bentuk pengelolaan kawasan konservasi perairan yang partisipatif dan adaptif tanpa memaksakan kebijakan secara sepihak,” tutur Aryo.

Aryo juga menegaskan RPZ kawasan konservasi perairan harus dapat mendukung wilayah pengelolaan perikanan (WPP) dalam meningkatkan jumlah produksi perikanan dan mengurangi konflik dengan berbagai pihak yang berkepentingan, serta tetap menjamin kelestarian sumberdaya ikan dan ekosistemnya.

Kepala BKKPN Kupang Ikram M. Sangadji menjelaskan bahwa perubahan zonasi di wilayah TNP Laut Sawu semata-mata dilakukan tidak hanya untuk kepentingan perlindungan biota dan ekosistem pesisir namun juga untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir di wilayah TNP Laut Sawu.

“Perubahan zonasi TNP Laut Sawu di beberapa wilayah adalah untuk mengakomodir seluruh kepentingan stakeholder, dengan tetap mempertimbangkan berbagai aspek, tidak hanya lingkungan dan biota laut, namun juga yang tak kalah penting yaitu kesejahteraan masyarakat perikanan, baik para nelayan maupun para pembudidaya rumput laut”, jelas Ikram di Kupang, Selasa (11/8/2020). (inf)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

NUSA TENGGARA TIMUR

Pemerintah Lakukan Pembangunan Terminal Multipurpose di NTT

Published

on

Kepala PPSDM Geominerba, (Foto: Instagram @maritim.go.id)

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) tengah melakukan percepatan pembangunan terminal multipurpose di Desa Wae Kelambu, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi, Ridwan Djamaluddin dalam rapat koordinasi daring yang digelar pada Jumat, 24 Juli 2020 mengatakan, pembangunan terminal multipurposes di Desa Wae Kelambu ditargetkan akan selesai dalam 150 hari kerja yaitu pada bulan Desember 2020.

Dalam rapat koordinasi tersebut terungkap beberapa permasalahan dan rencana tindak lanjut pada masing-masing infrastruktur yang perlu ditindaklanjuti oleh Kementerian atau Lembaga dan stakeholder terkait. Di antaranya yakni, jalan akses Labuanbajo-Wae Kelambu yang akan ditingkatkan menjadi jalan kelas I serta perlunya akses jalan menuju lokasi pelabuhan atau quarry.



Sementara itu, terkait pola operasi pelabuhan, pemerintah dan pihak terkait akan menyusun strategi pola operasi untuk jangka pendek, membuat area konsolidasi barang dari peti kemas ke truk yang lebih kecil; seta perlunya dukungan selama proses pembangunan agar mobilisasi di jalan selalu lancar dengan melakukan pengembangan jalan di rencana jangka panjang.

“Untuk menjamin ketersediaan air bersih, pada tahun 2020 akan dibangun pipa baru untuk mendukung pipa eksisting. Uji coba pembangunan jaringan ke Wae Kelambu menggunakan reservoir juga akan segera dilakukan,” kata Deputi Ridwan.

Persoalan lainnya adalah ketersediaan jaringan telekomunikasi. Terkait hal ini, Deputi Ridwan mengatakan, PT. Telkom Indonesia akan melakukan pergelaran kabel optik yang ditargetkan selesai pada bulan Agustus 2020 dengan membutuhkan dukungan perizinan dari Pemerintah Daerah. Untuk mengejar target penyelesaian tersebut, PT. Telkomsel membutuhkan suply listrik untuk unit combat yang saat ini ada di lokasi, serta lahan untuk penempatan perangkat di lapangan.

Sementara itu, terkait ketersediaan listrik dari PLN, Deputi Ridwan mengatakan, saat ini jaringan tegangan menengah 20kV sudah tersedia di Dermaga Wae Kelambu dengan cadangan daya PLN 6 Megawatt dan menunggu permohonan pasang baru dari PT. Pelindo III sesuai kebutuhan Dermaga Wae Kelambu.

“PT Pelindo III akan melakukan sinkronisasi jadwal pembangunan infrastruktur dasar yang dibutuhkan (Air Bersih, Listrik, dan Jaringan Telekomunikasi) agar waktu pembangunan lebih efektif,” kata Deputi Ridwan. (mar)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

NUSA TENGGARA TIMUR

PUPR Lanjutkan Penataan Kawasan Puncak Waringin di Labuan Bajo

Published

on

Kementerian PUPR melanjutkan penataan kawasan Puncak Waringin, Labuan Bajo. (Foto : Instagram @kemenpupr)

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melanjutkan penataan kawasan Puncak Waringin, Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT). Rencananya kawasan tersebut akan dijadikan sebagai sentra souvenir produk khas Labuan Bajo.

Dengan keberadaan sentra souvenir tersebut, masyarakat dapat menjual barang-barang dan kerajinan setempat, seperti kain tenun, kopi, tas, boneka, sepatu, dan perhiasan.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menekankan bahwa, penataan Kawasan pusat cindramata Puncak Waringin membutuhkan ketelitian tinggi dengan mengedepankan kualitas artistik dan unsur seni. Sehingga, pembangunannya kawasan tersebut memerlukan waktu yang relatif cukup lama daripada pembangunan infrastruktur di kawasan lain.



Apalagi, harapannya kawasan tersebut akan dijadikan sebagai destinasi pariwisata dengan kategori premium. Maka, penataannya harus dilakukan dengan hati-hati, agar hasil yang didapatkan dapat menarik perhatian para wisatawan domestik dan mancanegara.

“Puncak Waringin memang belum selesai seluruhnya. Saya lihat memang masih ada beberapa yang perlu refining. Kita memang harus membina para kontraktor kecil, agar kualitas hasilnya baik sesuai harapan, karena Labuan Bajo akan dijadikan destinasi premium, jadi hasilnya harus artistik betul. Mudah-mudahan bisa diperbaiki pada tahap II,” kata Menteri Basuki melalui siaran pers yang diterima Minggu (12/7/2020).

Pada tahun 2020, Kementerian PUPR melanjutkan penataan Puncak Waringin tahap II dengan lingkup kegiatan berupa pembangunan pusat sovenir, bangunan area tenun dilengkapi dengan toilet dan mushola, bangunan pos jaga dan ruang ganset, taman dan amphiteater, area parkir serta jalan setapak. Pembangunan tahap II saat ini progresnya telah mencapai 20,01 persen dengan nilai kontrak sebesar Rp18,2 Miliar, yang akan selesai di akhir Desember 2020.

Sebelumnya pada 1 Agustus – 28 Desember 2019, Kementerian PUPR telah menyelesaikan penataan Puncak Waringin tahap I dengan komponen kegiatan terdiri dari Gedung Utama yang berfungsi sebagai lounge dan pusat cinderamata serta viewing deck dengan biaya sebesar Rp9,3 miliar.

Puncak Waringin Labuan Bajo NTT terletak di ketinggian 45 meter sampai 54 meter di atas pernukaan laut. Titik ini termasuk merupakan lokasi dengan pemandangan terbaik di Labuan Bajo. (inf)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

Trending

Redaksi media Indonesiaraya.co.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), publikasi Press Release, dan dukungan Media Partner, Iklan dan Sponsorship, serta kerjasama bisnis lainnya.

Penerbit :
PT Media Indonesia Raya

Manajemen Media :
Indonesia Raya Media Center (IRMC)

Email Center :
redindonesiaraya@gmail.com
redaksi@indonesiaraya.co id

WA Center :
0878-15557788, 0819-15557788

Terbit Sejak 8 Desember 2017