Connect with us

EKONOMI

Menkeu Jabarkan Cara Hidupkan Kembali Ekonomi Global ke PBB

Published

on

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati. (Foto : Instagram @smindrawati)

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menjadi salah satu pembicara dalam acara yang diselenggarakan oleh PBB mengenai Melahirkan Kembali Ekonomi Global untuk Perkembangan yang Berkesinambungan atau Rebirthing the Global Economy to Deliver Sustainable Development pada Rabu, (1/7/2020) di Youtube PBB.

Ia mengawali dengan pandemi Covid-19 yang telah merubah hidup banyak orang. Ekonomi global telah mengalami resesi atau potensi depresi. Ekonomis khawatir segala upaya, kemajuan yang telah dilakukan 20-30 tahun terakhir dalam pengentasan kemiskinan dan berbagi kesejahteraan menjadi percuma. Contohnya Indonesia mengalami kemunduran sekitar 5 tahun pengentasan kemiskinan karena pandemi yang baru terjadi 6 bulan belakangan ini.

Dari pandangan Sustainable Development Goals (SDGs), pandemi ini merenggut people (orang), prosperity (kesejahteraan) dan partnership (kerjasama). Bagaimana cara kita membangun kembali (rebirthing).



“Pertama, pandemi ini mepengaruhi ekonomi negara secara signifikan. Hal itu membuat sumber pembiayaan menjadi terbatas, penerimaan perpajakan turun karena semua kegiatan ekonomi terkontraksi, dan pada waktu yang sama, perlu belanja untuk kesehatan dan Jaring Pengaman Sosial (JPS) dan stimulus pemulihan ekonomi meningkat tajam,” jelasnya.

Ia melanjutkan untuk bagimana mencari solusi pembiayaannya.

“Anggaran kita tahun ini awalnya dirancang defisit 1,7% dari GDP, sangat kecil apabila dibandingkan dengan negara lain. Namun karena pandemi Covid-19, kita harus merevisi defisit sebesar 6,3% meningkat tajam. Bagaimana caranya untuk membiayai itu? Jika sebuah negara punya space fiskal, bisa dari tabungan dari masa lalunya (past saving), juga pembiayaan dari institusi multilateral,” paparnya.

Menkeu mengapresiasi berbagai lembaga multilateral itu. Namun, menurutnya, itu saja tidak cukup. Jadi, negara berkembang perlu pinjaman lainnya seperti dari pasar uang lokal, bond atau global bond. Namun, akses pinjaman dari lembaga keuangan global untuk negara berkembang atau negara miskin bunganya terlalu tinggi. Menurutnya, itu adalah diskriminasi yang tidak menciptakan kesempatan yang sama untuk mengejar (catch up) atau mengatasi isu pandemi ini. Jadi, akses dan harga adalah penting.

Ia melanjutkan, dinamika utang akan sangat sulit untuk mayoritas negara di dunia. Oleh karena itu, pertama yang harus dilakukan oleh negara-negara berkembang dan miskin ini adalah menggunakan pandemi ini untuk momentum reformasi besar-besaran dalam hal pendidikan, perumahan, jaring pengaman sosial atau kualitas belanja.

“Di negara saya, saat meningkatkan belanja, apakah belanja itu bisa dijustifikasi? Apakah belanja itu di arah yang benar? Apakah delivered (sampai / tepat sasaran) dan berdampak positif pada masyarakat dan ekonomi? Itu adalah kualitas belanja. Desain kebijakan saat keadaan darurat sangat sulit dan menantang tapi Anda harus memberikan yang terbaik,” tegasnya.

Kedua, keadaan pandemi memaksa orang untuk bekerja dari rumah (WFH), sekolah dari rumah (SFH). Kegiatan tersebut bisa digantikan secara virtual dan berhasil. Namun yang terpenting, apakah sebuah negara punya infrastruktur digital untuk berubah menerapkan proses bisnis virtual. Jadi, berinvestasi pada Teknologi Informasi (IT) dan infrastruktur digital sangat penting di masa sekarang dan masa depan.

Terakhir apakah arsitektur keuangan global dapat merespons dengan baik situasi ini. Banyak negara menghadapi defisit fiskal, belum lagi keseimbangan pembayaran. Tapi bila tidak segera diatasi, maka situasi fiskal ini akan mempengaruhi sektor keuangan apakah berbentuk kredit macet (NPL) bisa membahayakan ekonomi dan keuangan di banyak negara. Respons kebijakan, salah satunya yang dilakukan Indonesia adalah memberi relaksasi untuk restrukturisasi perbankan menyesuaikan guncangan.

Menkeu mengatakan bahwa pemerintah memberikan relaksasi, subsidi, restrukturisasi utang, yang difokuskan untuk sektor akar rumput, sektor informal, UMKM dan orang miskin. Wanita sebagai gender yang banyak memiliki bisnis UMKM dan Ultra Mikro juga turut diperhatikan.

“Pandemi ini menyerang sektor akar rumput, sektor informal, UMKM, orang miskin dan khususnya gender wanita. Oleh karena itu, dalam mendesain rebirthing economy, kita harus memperhatikan keempat ini. Banyak kebijakan kami berpihak kepada mereka dalam bentuk subsidi, dan restrukturisasi utang mereka agar mereka mampu bertahan dalam masa sulit ini,” harapnya.

Menkeu juga berharap akan lebih banyak lagi kebijakan yang pro dengan perspektif wanita seperti dalam kepemilikan properti, tanah, dan akses pendidikan.

“Saya berharap akan makin banyak lagi kebijakan apakah reformasi perumahan, reformasi pendidikan, pemilikan tanah, kita dapat menempatkan persepektif gender wanita yang lebih baik,” pungkasnya. (keu)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

EKONOMI

Terang-terangan, DPR Sebut Secara Teknikal Indonesia Sudah Resesi

Published

on

Anggota Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun. (Foto : dpr.go.id)

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Anggota Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menilai dilihat dari data BPS Badan Pusat Statistik, saat ini pertumbuhan ekonomi di Kuartal II Tahun 2020 sudah minus 5,32 persen, maka secara teknikal Indonesia sudah mengalami resesi. Hal ini diungkapkan Misbakhun dalam Diskusi Dialektika Demokrasi dengan tema “Ancaman Resesi Ekonomi dan Solusinya”, kerja sama Biro Pemberitaan DPR RI dan Koordinatoriat Wartawan Parlemen, di Media Center DPR RI, Senayan Jakarta, Kamis (6/8/2020).

“Namun saat ini yang menjadi bukan permasalahan resesi atau tidak, melainkan bagaimana kita membangun respon dan kemudian kebijakan-kebijakan yang memberikan solusi terhadap permasalahan-permasalahan ekonomi yang sedang dihadapi. Pandemi Covid-19 telah mengakibatkan aktivitas masyarakat terhenti, dan kemudian memberikan dampak ekonomi, ini yang harus diselesaikan. Dua permasalahan, yaitu pandemi dan masalah ekonomi sebagai dampaknya,” ujar Misbakhun

Politisi Fraksi Partai Golkar ini mengakui, pemerintah memang tengah melakukan upaya-upaya yang memadai untuk mengatasi kedua permasalahan tersebut. Namun ada permasalahan yang tidak bisa diselesaikan seketika, tetapi ada juga permasalahan yang memang harus dihadapi dengan kebijakan-kebijakan baru.



Dengan situasi dan data-data yang ada, pemerintah melakukan koreksi dan evaluasi terhadap kebijakan yang sudah ada. Ia juga mendengar pemerintah tengah melakukan exercise terhadap kebijakan-kebijakan baru untuk mengatasi permasalahan yang ada dilihat dari skala dan komplikasi yang ada. Salah satunya dengan mengatasi penurunan daya beli.

“Bagaimana mengatasi penurunan daya beli ini? Menurut saya dengan meningkatkan bantuan sosial. Kemudian kelompok masyarakat rentan, akan dibuatkan program seperti apa? Saya usulkan kalau perlu kelompok masyarakat rentan, baik individual maupun kelompok usaha, listriknya dibebaskan, cicilan motor, cicilan rumah dibiayai oleh negara. Ini sebagai upaya untuk menjaga daya beli mereka. Uang yang mereka pakai untuk membayar tagihan tersebut nantinya bisa digunakan untuk menjaga kesinambungan daya beli yang mereka,” jelasnya.

Setelah semua itu dilakukan menurutnya, pemerintah tinggal mencari bagaimana strategi pembiayaanya. Ia mengingatkan, bahwa lebih dari 57 persen kontribusi pembentuk pertumbuhan ekonomi Indonesia itu adalah sektor konsumsi rumah tangga. Kalau konsumsi rumah tangganya terpukul karena kondisi pandemi, sementara kebijakan pemerintah belum menyasar ke sana, maka Indonesia akan tambah terpuruk.

Berdasarkan data BPS, konsumsi rumah tangga pada kuartal II 2020 mengalami kontraksi 5,51 persen years of years (yoy). Penurunan konsumsi rumah tangga tersebut cukup dalam, mengingat pada kurtal-II 2019 lalu masih tumbuh 5,18 persen yoy. “Makanya saya tadi katakan, seharusnya defisit itu sudah tidak lagi menjadi isu utama. Peyelamatan terhadap perekonomian negara lah yang harus diutamakan,” tegas politisi dapil Jawa Timur II ini. (dpr)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

EKONOMI

Klaim Sri Mulyani, Stabilitas Sistem Keuangan Triwulan 2 Normal

Published

on

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati. (Foto : Instagram @smindrawati)

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Komite Sistem Stabilitas Keuangan (KSSK) melihat bahwa stabilitas sistem keuangan pada triwulan ke-2 tahun 2020, yaitu periode April, Mei dan Juni normal meskipun kewaspadaan terus ditingkatkan di tengah pandemi Covid-19.

KSSK menggunakan seluruh periode pada kuartal kedua untuk melihat keseluruhan komponen yang mempengaruhi stabilitas sistem keuangan pada triwulan II – 2020.

Hal tersebut disampaikan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati pada konferensi pers virtual bersama Gubernur Bank Indonesia, Ketua DK OJK, dan Ketua DK LPS yang tergabung dalam Komite Sistem Stabilitas Keuangan (KSSK), Rabu (5/8) di Jakarta.



“Pandemi Covid telah mengakibatkan pertumbuhan ekonomi baik di tingkat lokal maupun nasional mengalami kontraksi serta koreksi pada pertumbuhan ekonomi global maupun nasional mulai terlihat terutama pada kuartal kedua ini. Kemungkinan terjadinya second wave di berbagai negara yang telah melakukan pembukaan ekonominya dan belum adanya kepastian mengenai kapan ditemukannya dan bisa diedarkannya vaksin untuk mengatasi pandemi ini menimbulkan ketidakpastian yang cukup tinggi bagi dinamika ekonomi nasional maupun global,” jelas Menkeu.

Menkeu menambahkan, bahkan berbagai lembaga internasional telah melakukan koreksi dari proyeksi ekonomi global secara tajam. Ia menambahkan bahwa IMF memperkirakan pertumbuhan ekonomi global akan terkontraksi pada -4,9% di bulan Oktober. Lebih lanjut, Menkeu jelaskan bahwa IMF akan mengeluarkan proyeksi yang terbarunya untuk tahun 2020, Bank Dunia juga melakukan koreksi dari pertumbuhan ekonomi global menjadi -5,2% untuk tahun 2020, dan OECD memberikan proyeksi dalam rentang antara -7,6% dan -6%.

Hari ini, Badan Pusat Statistik (BPS) telah merilis untuk pertumbuhan triwulan kedua perekonomian mengalami kontraksi sebesar -5,32% yang jauh lebih rendah dibandingkan tahun lalu dimana triwulan kedua mampu mencatatkan pertumbuhan 5,05%. Hal tersebut dipengaruhi kegiatan ekonomi yang mengalami penurunan cukup tajam pada periode April dan Mei. Namun, KSSK melihat pada bulan Juni sudah terjadi adanya pembaikan atau pembalikan dari trend dan hal ini diharapkan akan bisa dijaga pada kuartal yang ketiga.

“Langkah yang dilakukan oleh otoritas fiskal moneter dan dalam hal ini dari sisi sektor keuangan oleh OJK dan LPS, memperhatikan dinamika ekonomi tersebut dan potensi dampaknya terhadap stabilitas sistem keuangan kita. KSSK selain melihat dan menganalisa data yang ada, kita terus memformulasikan dan mendesain kebijakan untuk bisa meminimalkan dampak negatif dari pandemi Covid-19 terhadap kegiatan ekonomi maupun terhadap sektor keuangan dan akan memformulasikan kebijakan apabila diperlukan perubahan-perubahan seiring dengan perkembangan yang terjadi di ekonomi maupun di sektor keuangan,” tutup Menkeu. (set)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

EKONOMI

Serius, Legislator Sebut Indonesia Sedang Dibayangi Resesi Ekonomi

Published

on

Anggota Komisi XI DPR RI, Heri Gunawan. (Foto : dpr.go.id)

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Menyusul pertumbuhan ekonomi kuartal II 2020 yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS), minus 5,32 persen (year-on-year/yoy), Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan menilai Indonesia berada dalam ancaman resesi ekonomi. Angka tersebut jauh merosot dibandingkan pertumbuhan ekonomi kuartal I 2020 yang tumbuh 2,97 persen (yoy).

Angka pertumbuhan itu, bahkan jauh merosot dibandingkan kuartal II 2019 yang mampu tumbuh 5,05 persen (yoy). Hergun, sapaan akrab Heri Gunawan, dalam keterangan pers yang diterima Parlementaria, Rabu (5/8/2020), memprediksi minusnya pertumbuhan ekonomi Indonesia kemungkinan masih terus berlanjut hingga kuartal III 2020.

“Bila ekonomi pada kuartal III kembali mencatatkan pertumbuhan negatif, maka ini semakin menyulitkan Indonesia lepas dari jerat dan bayang-bayang resesi. Fenomena ini merupakan yang pertama kalinya sejak krisis tahun 1998. Suatu negara disebut mengalami resesi jika pertumbuhan ekonomi negatif dalam dua kuartal berturut-turut di tahun yang sama,” urai politisi Partai Gerindra itu.



Pemerintah sendiri, sambung legislator dapil Jawa Barat IV ini, sudah menyadari ancaman resesi tersebut ketika masuk kuartal III 2020 nanti. Ia pun mengulas lebih dalam dampak resesi bila itu terjadi. “Daya beli turun dan dunia usaha akan merasakan betul dampaknya. Perusahaan akan melakukan penghematan besar-besaran, bahkan gulung tikar usaha jadi keniscayaan yang mungkin terjadi dan bermuara pada gelombang PHK,” papar Hergun.

Para pencari kerja pun kelak akan kesulitan mendapatkan pekerjaan di masa resesi nanti, karena perusahaan-perusahaan pasti tak akan menerima karyawan baru. Imbas yang pasti, angka kemiskinan kian melambung. Konsumsi rumah tangga yang biasanya jadi pendorong ekonomi domestik otomatis ikut menurun. Masyarakat pun, masih kata Hergun, akan mulai menghemat pendapatannya.

“Dari survei data BPS yang dilakukan sejak Januari-April 2020, jumlah perusahaan yang memasang iklan lowongan kerja menurun drastis. Pemerintah memprediksi angka pengangguran diprediksi naik 2,92 juta orang dalam skenario berat dan naik 5,23 juta orang dalam skenario sangat berat,” seraya menambahkan, “Pemerintah memproyeksi angka kemiskinan bertambah 1,89 juta orang pada skenario berat dan bertambah 4,86 juta orang pada skenario sangat berat di tahun ini.”

Hergun menyarankan, untuk bisa keluar dari bayang-bayang resesi, maka penanganan Covid-19 tidak boleh lambat atau tidak sinkron, karena efeknya akan berkepanjangan dan semakin memperparah kondisi perekonomian nasional. Waktu recovery-nya pun akan semakin panjang. Anggota Badan Legislasi DPR ini menyerukan agar penanganan Covid-19 segera diperbaiki, karena akan memunculkan risiko social unrest dengan tingkat pengangguran dan kemiskinan yang melambung tinggi.

“Dalam jangka pendek, harus ada sinergi para pemangku kebijakan fiskal dan moneter dengan melakukan metode darurat berupa pembelian kembali surat berharga pemerintah oleh Bank Indonesia (quantitative easing) untuk menopang perekonomian, agar tidak lumpuh. Konsekuensinya memang akan menyebabkan inflationary pressure,” pandang Hergun.

Namun, ia melanjutkan, tekanan inflasi itu diperkirakan tidak lebih dari setahun ke depan dengan harapan perekonomian bisa membaik setelahnya. Kini, Pemerintah harus lebih serius memberi stimulus dengan membentuk jejaring pengaman  sosial dan insentif bagi dunia usaha. (dpr)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

Trending

Redaksi media Indonesiaraya.co.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), publikasi Press Release, dan dukungan Media Partner, Iklan dan Sponsorship, serta kerjasama bisnis lainnya.

Penerbit :
PT Media Indonesia Raya

Manajemen Media :
Indonesia Raya Media Center (IRMC)

Email Center :
redindonesiaraya@gmail.com
redaksi@indonesiaraya.co id

WA Center :
0878-15557788, 0819-15557788

Terbit Sejak 8 Desember 2017