Connect with us

EKONOMI

Menkeu Sri Mulyani Jelaskan 4 Fokus Program RAPBN 2021, Apa Saja?

Published

on

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati. (Foto : Instagram @smindrawati)

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani, menyampaikan ada 4 (empat) fokus program Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2021 sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang disampaikan dalam Rapat Terbatas, Selasa (28/7/2020).

Empat program-program besar sesuai arahan Presiden, adalah sebagai berikut:

Pertama, ketahanan pangan. ”Jadi untuk masalah ketahanan pangan ini prioritas paling tinggi. Kita sudah mendapatkan anggarannya dari Kementerian Pertanian, Kementerian PUPR, Kementerian ATR/BPN, Kementerian LHK,” ujar Menkeu saat menjawab pertanyaan wartawan, Selasa (28/7).

Lebih lanjut, Menkeu sampaikan apakah untuk pembukaan lahan baru maupun lahan yang tetap ada semua dilakukan oleh program-program di Kementerian Pertanian juga Kementerian Kelautan dan Perikanan karena bicara pangan ada pangan tanaman dan pangan ikan.



”Itu kita dukung sepenuhnya dan Presiden sudah meminta supaya kita fokus dalam hal itu tidak hanya menciptakan ketahanan pangan, tapi juga menciptakan kesempatan kerja. Karena tujuan kita untuk tahun 2021 tidak hanya growth, tapi employment atau kesempatan kerja dan pengurangan kemiskinan, makanya itu masuk,” kata Menkeu.

Kedua, Presiden menekankan untuk mendukung sektor industri melalui pusat-pusat kawasan industri apakah yang ada direvitalisasi ataukah dibuat baru untuk menarik capital inflow.

”Itu semuanya akan menjadi prioritas karena tujuannya adalah Indonesia bisa menarik dan membangun industri-industri manufaktur dan investasi bisa berjalan maksimal di dalam industri dan oleh karena itu dia akan bisa menciptakan kesempatan kerja yang lebih banyak,” ujarnya.

Ketiga, Presiden meminta infrastruktur dan Information and Communication Technology (ICT) karena yang akan meningkatkan kemampuan produktivitas dari belanja-belanja negara, akan didukung sepenuhnya.

”Jadi ICT ini Bapak Menkominfo sudah punya program agar konektivitas dalam 4 tahun ke depan semua daerah-daerah terpencil, semua Puskesmas, semua desa, semua sekolah, madrasah, semua bisa terkoneksi. Jadi ini yang membutuhkan investasi yang cukup besar dan kita sama Bappenas akan mendukung sehingga Bapak-bapak dan ibu sekalian mau ada di manapun di Indonesia harusnya bisa tetap connected secara cukup merata dan dan kuat,” katanya.

Keempat, prioritas Presiden adalah pendidikan dan kesehatan. Ia menambahkan karena kalau dengan defisit yang naik pasti ada anggaran untuk pendidikan dan kesehatan sesuai mandatory, 20% untuk pendidikan 5% untuk kesehatan.

”Ini untuk Bapak Presiden pendidikan kita harus betul-betul gunakan untuk memperbaiki, karena tambahan anggarannya nanti akan meningkat untuk dana cadangan pendidikannya itu lebih dari Rp30 triliun sendiri dan untuk kesehatan bisa mencapai mendekati Rp9 triliun tambahan karena adanya tambahan defisit ini. Ini yang Bapak Presiden meminta untuk difokuskan,” pungkas Menkeu. (set)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

EKONOMI

Covid-19 Belum Tuntas, Target Pertumbuhan Dinilai Tidak Realistis

Published

on

Anggota Komisi XI DPR RI, Heri Gunawan. (Foto : dpr.go.id)

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Target yang dipasang pemerintah dalam pertumbuhan ekonomi dinilai tidak realistis di tengah pandemi virus Corona (Covid-19) yang belum tuntas ditangani. Angka pertumbuhan ekonomi dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2021 dipatok 4,5-5,5 persen.

Penilaian ini disampaikan Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan dalam rilisnya, Jumat (14/8/2020). Kasus Corona masih terus bertambah dan belum menunjukkan tanda-tanda akan tuntas. Sebab, penanganan Covid-19 menyerap anggaran yang tidak sedikit. Bercermin dari pertumbuhan ekonomi di kuartal II 2020 yang mengalami kontraksi cukup dalam, maka kontraksi kemungkinan masih terus berlanjut hingga kuartal III.

“Optimisme yang tercermin dalam postur RAPBN 2021 menuai banyak kritik. Pertumbuhan ekonomi 4,5 persen hingga 5,5 persen dianggap tidak realistis di saat belum ada perkembangan positif atas penanganan Covid-19,” ungkap Hergun, sapaan akrab Heri Gunawan. Sebelumnya, Pemerintah dan DPR sudah menyepakati postur makro fiskal dan asumsi makro yang akan menjadi dasar pemerintah dalam menyusun RUU APBN 2021 beserta nota keuangannya.



Dalam Postur APBN 2021, sambung politisi Partai Gerindra itu, penerimaan negara ditargetkan mencapai 9,90 persen hingga 11 persen terhadap PDB. Belanja negara sebesar 13,11 persen hingga 15,17 persen. Dengan begitu, maka defisit APBN 2021 mencapai 3,21 persen hingga 4,17 persen. Untuk menutup defisit, rasio utang juga ditarget antara 36,67-47,97 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

Ditambahkan Hergun, capaian PDB pada kuartal II-2020 yang minus hingga 5,32 persen mengagetkan banyak pihak. Kontraksi ini lebih dalam dari konsensus pasar maupun ekspektasi Pemerintah dan Bank Indonesia di kisaran 4,3 hingga 4,8 persen. Total PDB pada kuartal II berdasarkan harga berlaku mencapai Rp 3.687,7 triliun.

Sementara berdasarkan harga dasar konstan dengan tahun dasar 2010 mencapai Rp 2.589,6 triliun. “Struktur PDB Indonesia pada kuartal II tidak banyak berubah. Dari sisi produksi, sekitar 65 persen perekonomian masih dipengaruhi oleh lima sektor utama yaitu industri, pertanian, perdagangan, konstruksi, dan pertambangan. Dari kelima sektor penopang ini, hanya pertanian yang tumbuh positif. (dpr)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

EKONOMI

Pemerintah Harus Ambil Langkah Hadapi Rendahnya Pertumbuhan Ekonomi

Published

on

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Amir Uskara. (Foto : dpr.go.id)

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Amir Uskara meminta Pemerintah mengambil langkah taktis dan strategis untuk merespon pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal II 2020 yang minus 5,32 persen (year on year/yoy). Amir menilai, pertumbuhan ekonomi yang negatif ini merupakan yang pertama kalinya sejak periode 1998 atau ketika Indonesia mengalami krisis finansial.

“Pertumbuhan ekonomi yang mengalami kontraksi atau minus ini menjadi PR bagi Pemerintah untuk segera ambil langkah taktis dan strategis. Agar bagaimana di kuartal III tidak sampai mengalami kontraksi lagi, karena jika sampai terjadi kontraksi di kuartal III, Indonesia akan mengalami resesi ekonomi,” ujar Amir dalam rilis yang diterima Parlementaria, Selasa (11/8/2020).

Untuk mengantisipasi terjadi resesi ekonomi, Amir mendorong Pemerintah untuk menumbuhkan daya beli masyarakat. Salah satunya dengan menaikkan pendapatan tidak kena pajak (PTKP) dan mengefektifkan bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat, namun dengan tetap fokus mencegah penyebaran wabah Covid-19. “Program tersebut harus dikembangkan pemerintah secara dinamis karena jika daya beli masyarakat meningkat, maka ekonomi akan tumbuh,” sambungnya.



Pemerintah dinilai juga perlu melokalisasi sektor-sektor bisnis yang paling elastis dan tidak banyak terintegrasi dengan sistem global untuk menjadi bantalan penangkal krisis. Sektor tersebut adalah usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang dinilai sangat tepat karena banyak mengandalkan pasar domestik.

“Selain itu, mempertajam stimulus fiskal dengan mempermudah pendaftaran insentif pembebasan pajak untuk jangka waktu tertentu (tax holiday) dan keringanan pajak (tax allowance). Hal ini untuk meng-cover perusahaan baik kelas menengah, kecil maupun besar,” pungkas politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu. (dpr)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

EKONOMI

Realisasi Anggaran Penanganan Covid-19 dan PEN Capai Rp 151,25 T

Published

on

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati. (Foto : Instagram @smindrawati)

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Pemerintah telah menganggarkan total biaya Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebesar Rp695,20 triliun yang dialokasikan untuk enam sektor dimana total realisasi hingga minggu pertama Agustus adalah Rp151,25 triliun sudah dilaksanakan atau 21,8 persen dari pagu program Pemulihan Ekonomi Nasional.

Lebih rinci, realisasi di sektor kesehatan Rp7,1 triliun, sektor perlindungan sosial Rp86,5 triliun, sektoral Kementerian/Lembaga (K/L) dan Pemda Rp8,6 triliun, sektor dukungan UMKM Rp32,5 triliun, dan sektor insentif usaha sudah mencapai Rp16,6 triliun dan sektor pembiayaan korporasi masih belum terdapat realisasi.

Dari total anggaran Rp695,20 triliun sendiri, realisasi untuk program penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi dari DIPA sudah dikeluarkan sebesar Rp313,2 trilliun dan yang belum dimasukkan ke DIPA sebanyak Rp226,1 triliun dan anggaran yang tanpa DIPA sebesar Rp155,9 triliun dalam bentuk berbagai insentif pajak.



Hal tersebut disampaikan Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati, pada media briefing secara virtual mengenai Update Perkembangan Realisasi Pemulihan Ekonomi Nasional dan Pembayaran Gaji ke-13, seperti dikutip dari keterangan tertulis Kementerian Keuangan, Senin (10/8/2020).

“Penyerapannya sudah mulai menunjukkan adanya peningkatan di mana kita juga telah memutuskan bahwa seluruh program terutama yang berhubungan dengan bantuan sosial sudah diperpanjang hingga Desember. Kita juga sudah mempercepat proses usulan baru dari berbagai macam klaster dari mulai kesehatan, UMKM, bansos dan juga dari sektoral serta pemerintah daerah. Pemerintah juga melakukan redesain kalau dianggap adanya program yang sejak awal didesain ternyata tidak mengalami peningkatan pelaksanaan dan mendapatkan halangan yang cukup besar karena berbagai hal, maka kita akan selalu melakukan perubahan desainnya agar bisa betul-betul maksimal memulihkan ekonomi kita, dan tentu kita terus mempercepat dan mensimplifikasi proses-proses birokrasinya,” jelas Menkeu.

Dalam program penyerapan PEN terlihat bahwa penyerapan akan lebih cepat dan lebih optimal untuk program-program yang memang sudah ada dan sudah berjalan seperti PKH, kartu sembako karena sudah memiliki mekanisme dan datanya sudah jelas meskipun ini masih perlu untuk diupdate. Sementara untuk program-program yang sifatnya usulan baru, masih harus menghadapi berbagai persoalan dari mulai bagaimana memvalidasi dan memverifikasi data-data.

Dengan kualitas data yang lebih baik, diharapkan kebijakan perlindungan sosial dalam program PEN bisa semakin tepat sasaran. Kemenkeu berperan sentral dalam menentukan prioritas, mengurai masalah, dan menghilangkan hambatan (bottle necking), sehingga kendala yang timbul dalam penyerapan anggaran dapat segera dihilangkan, khususnya terkait regulasi & tata kelola.

“Pemerintah akan terus melakukan berbagai ikhtiar untuk perbaikannya, juga program-program yang di lakukan revisi DIPA-nya kita lakukan secara cepat dengan Direktorat Jenderal Anggaran dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan semuanya diminta untuk secara aktif jemput bola. Usulan-usulan baru kami mintakan kepada kementerian/lembaga yang menyiapkan supaya mereka betul-betul bisa segera melakukan sehingga penguatan dari belanja pemerintah akan mendorong pemulihan ekonomi,” pungkas Menkeu. (inf)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

Trending

Redaksi media Indonesiaraya.co.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), publikasi Press Release, dan dukungan Media Partner, Iklan dan Sponsorship, serta kerjasama bisnis lainnya.

Penerbit :
PT Media Indonesia Raya

Manajemen Media :
Indonesia Raya Media Center (IRMC)

Email Center :
redindonesiaraya@gmail.com
redaksi@indonesiaraya.co id

WA Center :
0878-15557788, 0819-15557788

Terbit Sejak 8 Desember 2017