Connect with us

EKONOMI

Pemerintah Anggarkan 15 T untuk Pemulihan Ekonomi Daerah

Published

on

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut B. Pandjaitan. (Foto : Instagram @luhut.pandjaitan)

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan program dukungan pembiayaan untuk Pemerintah Daerah (Pemda) dan penempatan dana pemerintah di Bank Pembangunan Daerah (BPD) adalah wujud komitmen dari Pemerintah Pusat dalam mendorong pemulihan kondisi perekonomian yang terdampak pandemi Covid-19.

“Covid-19 ini berdampak signifikan terhadap penurunan Pendapatan Asli Daerah sehingga mengganggu keuangan dan rencana belanja daerah. Oleh karena itu, Pemerintah Pusat memberikan fasilitas pinjaman daerah untuk membantu hal tersebut,” sambut Menko Luhut saat memberikan Keynote Speech pada acara Penandatanganan Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dan Pemprov Jawa Barat dengan PT. Sarana Multi Infrastruktur (Persero) tentang Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional yang diselenggarakan secara virtual di Jakarta pada Senin (27/7/2020).

Menko Luhut menyebutkan bahwa total anggaran yang disalurkan oleh Pemerintah Pusat sebanyak 15 triliun rupiah.



“Selain fasilitas pinjaman daerah, Pemerintah Pusat akan melakukan penempatan dana di 7 Bank Pembangunan Daerah (BPD) senilai 11,5 triliun rupiah. Dan sekarang terlihat berjalan dengan baik dan seterusnya ke bawah. Dengan adanya penempatan dana di BPD ini, diharapkan penyaluran kredit BPD tersebut dapat lebih banyak, sehingga membantu mempercepat pemulihan ekonomi di daerah,” ujarnya.

Melalui kesempatan ini, Menko Luhut menjelaskan rencana Pemerintah Pusat yang dalam minggu ini akan meluncurkan program penjaminan pinjaman untuk sektor korporasi Non-UMKM dan Non-BUMN.

“Hal ini juga untuk membantu perusahaan-perusahaan yang terdampak Covid-19 untuk menjaga kelangsungan usaha dan mencegah PHK,” tambahnya.

Dengan berbagai program pemulihan ekonomi di atas, ditambah yang sebelumnya sudah diluncurkan seperti Program Bantuan Sosial (Bansos), Penjaminan Modal Kerja untuk UMKM dan Subsidi Bunga Pinjaman UMKM.

“Saya berharap pelaksanaan program-program tersebut dapat dilakukan secara cepat dengan kualitas implementasi yang baik sehingga kita bisa menjaga laju pertumbuhan ekonomi tidak negatif, dan membantu penanganan kemiskinan serta pengangguran,” tegas Menko Luhut.

Ia pun menyampaikan sebuah analisa bahwa Jerman adalah negara yang paling cepat menangani Covid-19 karena negara tersebut telah melakukan sinergi yang sangat terpadu. (mar)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

EKONOMI

Covid-19 Belum Tuntas, Target Pertumbuhan Dinilai Tidak Realistis

Published

on

Anggota Komisi XI DPR RI, Heri Gunawan. (Foto : dpr.go.id)

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Target yang dipasang pemerintah dalam pertumbuhan ekonomi dinilai tidak realistis di tengah pandemi virus Corona (Covid-19) yang belum tuntas ditangani. Angka pertumbuhan ekonomi dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2021 dipatok 4,5-5,5 persen.

Penilaian ini disampaikan Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan dalam rilisnya, Jumat (14/8/2020). Kasus Corona masih terus bertambah dan belum menunjukkan tanda-tanda akan tuntas. Sebab, penanganan Covid-19 menyerap anggaran yang tidak sedikit. Bercermin dari pertumbuhan ekonomi di kuartal II 2020 yang mengalami kontraksi cukup dalam, maka kontraksi kemungkinan masih terus berlanjut hingga kuartal III.

“Optimisme yang tercermin dalam postur RAPBN 2021 menuai banyak kritik. Pertumbuhan ekonomi 4,5 persen hingga 5,5 persen dianggap tidak realistis di saat belum ada perkembangan positif atas penanganan Covid-19,” ungkap Hergun, sapaan akrab Heri Gunawan. Sebelumnya, Pemerintah dan DPR sudah menyepakati postur makro fiskal dan asumsi makro yang akan menjadi dasar pemerintah dalam menyusun RUU APBN 2021 beserta nota keuangannya.



Dalam Postur APBN 2021, sambung politisi Partai Gerindra itu, penerimaan negara ditargetkan mencapai 9,90 persen hingga 11 persen terhadap PDB. Belanja negara sebesar 13,11 persen hingga 15,17 persen. Dengan begitu, maka defisit APBN 2021 mencapai 3,21 persen hingga 4,17 persen. Untuk menutup defisit, rasio utang juga ditarget antara 36,67-47,97 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

Ditambahkan Hergun, capaian PDB pada kuartal II-2020 yang minus hingga 5,32 persen mengagetkan banyak pihak. Kontraksi ini lebih dalam dari konsensus pasar maupun ekspektasi Pemerintah dan Bank Indonesia di kisaran 4,3 hingga 4,8 persen. Total PDB pada kuartal II berdasarkan harga berlaku mencapai Rp 3.687,7 triliun.

Sementara berdasarkan harga dasar konstan dengan tahun dasar 2010 mencapai Rp 2.589,6 triliun. “Struktur PDB Indonesia pada kuartal II tidak banyak berubah. Dari sisi produksi, sekitar 65 persen perekonomian masih dipengaruhi oleh lima sektor utama yaitu industri, pertanian, perdagangan, konstruksi, dan pertambangan. Dari kelima sektor penopang ini, hanya pertanian yang tumbuh positif. (dpr)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

EKONOMI

Pemerintah Harus Ambil Langkah Hadapi Rendahnya Pertumbuhan Ekonomi

Published

on

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Amir Uskara. (Foto : dpr.go.id)

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Amir Uskara meminta Pemerintah mengambil langkah taktis dan strategis untuk merespon pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal II 2020 yang minus 5,32 persen (year on year/yoy). Amir menilai, pertumbuhan ekonomi yang negatif ini merupakan yang pertama kalinya sejak periode 1998 atau ketika Indonesia mengalami krisis finansial.

“Pertumbuhan ekonomi yang mengalami kontraksi atau minus ini menjadi PR bagi Pemerintah untuk segera ambil langkah taktis dan strategis. Agar bagaimana di kuartal III tidak sampai mengalami kontraksi lagi, karena jika sampai terjadi kontraksi di kuartal III, Indonesia akan mengalami resesi ekonomi,” ujar Amir dalam rilis yang diterima Parlementaria, Selasa (11/8/2020).

Untuk mengantisipasi terjadi resesi ekonomi, Amir mendorong Pemerintah untuk menumbuhkan daya beli masyarakat. Salah satunya dengan menaikkan pendapatan tidak kena pajak (PTKP) dan mengefektifkan bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat, namun dengan tetap fokus mencegah penyebaran wabah Covid-19. “Program tersebut harus dikembangkan pemerintah secara dinamis karena jika daya beli masyarakat meningkat, maka ekonomi akan tumbuh,” sambungnya.



Pemerintah dinilai juga perlu melokalisasi sektor-sektor bisnis yang paling elastis dan tidak banyak terintegrasi dengan sistem global untuk menjadi bantalan penangkal krisis. Sektor tersebut adalah usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang dinilai sangat tepat karena banyak mengandalkan pasar domestik.

“Selain itu, mempertajam stimulus fiskal dengan mempermudah pendaftaran insentif pembebasan pajak untuk jangka waktu tertentu (tax holiday) dan keringanan pajak (tax allowance). Hal ini untuk meng-cover perusahaan baik kelas menengah, kecil maupun besar,” pungkas politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu. (dpr)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

EKONOMI

Realisasi Anggaran Penanganan Covid-19 dan PEN Capai Rp 151,25 T

Published

on

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati. (Foto : Instagram @smindrawati)

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Pemerintah telah menganggarkan total biaya Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebesar Rp695,20 triliun yang dialokasikan untuk enam sektor dimana total realisasi hingga minggu pertama Agustus adalah Rp151,25 triliun sudah dilaksanakan atau 21,8 persen dari pagu program Pemulihan Ekonomi Nasional.

Lebih rinci, realisasi di sektor kesehatan Rp7,1 triliun, sektor perlindungan sosial Rp86,5 triliun, sektoral Kementerian/Lembaga (K/L) dan Pemda Rp8,6 triliun, sektor dukungan UMKM Rp32,5 triliun, dan sektor insentif usaha sudah mencapai Rp16,6 triliun dan sektor pembiayaan korporasi masih belum terdapat realisasi.

Dari total anggaran Rp695,20 triliun sendiri, realisasi untuk program penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi dari DIPA sudah dikeluarkan sebesar Rp313,2 trilliun dan yang belum dimasukkan ke DIPA sebanyak Rp226,1 triliun dan anggaran yang tanpa DIPA sebesar Rp155,9 triliun dalam bentuk berbagai insentif pajak.



Hal tersebut disampaikan Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati, pada media briefing secara virtual mengenai Update Perkembangan Realisasi Pemulihan Ekonomi Nasional dan Pembayaran Gaji ke-13, seperti dikutip dari keterangan tertulis Kementerian Keuangan, Senin (10/8/2020).

“Penyerapannya sudah mulai menunjukkan adanya peningkatan di mana kita juga telah memutuskan bahwa seluruh program terutama yang berhubungan dengan bantuan sosial sudah diperpanjang hingga Desember. Kita juga sudah mempercepat proses usulan baru dari berbagai macam klaster dari mulai kesehatan, UMKM, bansos dan juga dari sektoral serta pemerintah daerah. Pemerintah juga melakukan redesain kalau dianggap adanya program yang sejak awal didesain ternyata tidak mengalami peningkatan pelaksanaan dan mendapatkan halangan yang cukup besar karena berbagai hal, maka kita akan selalu melakukan perubahan desainnya agar bisa betul-betul maksimal memulihkan ekonomi kita, dan tentu kita terus mempercepat dan mensimplifikasi proses-proses birokrasinya,” jelas Menkeu.

Dalam program penyerapan PEN terlihat bahwa penyerapan akan lebih cepat dan lebih optimal untuk program-program yang memang sudah ada dan sudah berjalan seperti PKH, kartu sembako karena sudah memiliki mekanisme dan datanya sudah jelas meskipun ini masih perlu untuk diupdate. Sementara untuk program-program yang sifatnya usulan baru, masih harus menghadapi berbagai persoalan dari mulai bagaimana memvalidasi dan memverifikasi data-data.

Dengan kualitas data yang lebih baik, diharapkan kebijakan perlindungan sosial dalam program PEN bisa semakin tepat sasaran. Kemenkeu berperan sentral dalam menentukan prioritas, mengurai masalah, dan menghilangkan hambatan (bottle necking), sehingga kendala yang timbul dalam penyerapan anggaran dapat segera dihilangkan, khususnya terkait regulasi & tata kelola.

“Pemerintah akan terus melakukan berbagai ikhtiar untuk perbaikannya, juga program-program yang di lakukan revisi DIPA-nya kita lakukan secara cepat dengan Direktorat Jenderal Anggaran dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan semuanya diminta untuk secara aktif jemput bola. Usulan-usulan baru kami mintakan kepada kementerian/lembaga yang menyiapkan supaya mereka betul-betul bisa segera melakukan sehingga penguatan dari belanja pemerintah akan mendorong pemulihan ekonomi,” pungkas Menkeu. (inf)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

Trending

Redaksi media Indonesiaraya.co.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), publikasi Press Release, dan dukungan Media Partner, Iklan dan Sponsorship, serta kerjasama bisnis lainnya.

Penerbit :
PT Media Indonesia Raya

Manajemen Media :
Indonesia Raya Media Center (IRMC)

Email Center :
redindonesiaraya@gmail.com
redaksi@indonesiaraya.co id

WA Center :
0878-15557788, 0819-15557788

Terbit Sejak 8 Desember 2017