Connect with us

HUKUM

Polisi Bongkar Sindikat Pemalsuan Sertifikat Keterampilan Pelaut

Published

on

Kapolda Metro Jaya, Irjen Nana Sudjana. (Foto : Liputan6.com)

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Tim Satgas Gabungan Polda Metro Jaya dan Kementerian Perhubungan membongkar sindikat pemalsuan sertifikat keterampilan pelaut di daerah Koja Jakarta Utara. Petugas mengamankan 11 orang tersangka.

“Terkait dengan kasus pemalsuan sertifikat keterampilan pelaut, Polres Metro Jakarta Utara bersama dengan tim satgas Kementerian Perhubungan RI telah berhasil mengungkap sindikat pemalsuan sertifikat keterampilan pelaut dengan melakukan ilegal akses atau hacking pada website resmi Kementerian Perhubungan Republik Indonesia,” kata Kapolda Metro Jaya Irjen Nana Sudjana dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (25/6/2020).

Menurut Kapolda, sindikat ini telah beroperasi sejak 2018 sampai dengan 2020. “Jadi sudah tiga tahun mereka melakukan operasi kegiatan dalam rangka merekrut atau mencari orang yang mau menjadi pelaut. Mereka mengurus surat- suratnya sampai mereka memberangkatkan untuk menjadi anak buah kapal (ABK),” ujar dia.



Nana menjelaskan bahwa kesebelas tersangka mempunyai peran masing- masing. “Tersangka DT mempunyai peran utama sebagai master joki yang menjadi fasilitator atau penghubung diantara para tersangka lainnya. Bisa dikatakan bahwa DT merupakan pimpinan dari sindikat tersebut,” kata Nana.

Untuk tersangka JM, IN dan GJ berperan sebagai joki yang mencari konsumen. Sedangkan tersangka SH, SO, IK dan RE bertindak sebagai penyedia material. “Material itu jadi mereka sebagai penyedia untuk mendapatkan sertifikat tersebut,” jelas dia.

Satu orang tersangka lainnya atas nama SNO berperan memasukan data palsu ke blangko.

Sedangkan dua orang tersangka atas nama RI dan RA berperan melakukan ilegal akses ke website Kementerian Perhubungan untuk meregistrasi data secara online. “Jadi bisa dikatakan yang bersangkutan ini hacker dan dia mempunyai kemampuan IT,” kata Nana.

Para tersanngka diringkus di tiga lokasi berbeda yakni di Jakarta Utara, Bogor dan Pekanbaru.

Selama tiga tahun beroperasi, terang Nana, sindikat ini telah memalsukan sekitar 5.041 sertifikat.

Motif para pelaku adalah terkait ekonomi untuk mendapatkan keuntungan. Terlebih para pelaku merupakan para mantan ABK.

Modus operandi para pelaku adalah dengan menawarkan jasa pembuatan sertifikat keterampilan pelaut palsu dengan jaminan bahwa blangko sertifikat merupakan asli buatan Peruri.

Para tersangka pun menjamin bahwa nomor sertifikat terintegrasi dan teregistrasi secara online di website Kementerian Perhubungan. “Jadi bisa dikatakan sebenarnya sertifikat Aspal, asli tapi palsu,” jelas dia.

Menurut Nana, para ABK dan pelaut yang mengurus sertifikat palsu ini tidak perlu melakukan pendidikan. Padahal, kata dia, seharusnya setiap ABK atau pelaut yang ingin mendapatkan sertifikat ini harus melalui pendidikan terlebih dahulu.

Sindikat ini membandrol harga tergantung dengan tingkatan sertifikat yang dipesan. “Jadi sertifikat ini ada sekitar enam tingkatan. Mulai harga dari Rp700.000 sampai dengan Rp20 juta,” terang Nana.

Akibat perbuatanya, para pelaku dijerat pasal terpisah berdasarkan perannya masing- masing yakni Pasal 263 ayat 1 KUHP junto pasal 55 KUHP terkait tindak pidana pemalsuan dan turut serta membantu aksi pemalsuan. Juga pasal 30 ayat 3 junto pasal 6 ayat 3 undang- undang ITE dengan ancaman 8 tahun penjara. (pub)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

HUKUM

Akhirnya Ketahuan Juga, Jejak Nurhadi di Money Changer Dilacak

Published

on

Mantan Sekretaris MA, Nurhadi saat jalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta. (Foto : Kupasmerdeka.com)

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan akan memeriksa Karyawan Money Changer yaitu Deni Setiyanto sebagai saksi dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi penanganan perkara di Mahkamah Agung (MA) yang menjerat mantan Sekretaris MA Nurhadi. Nurhadi diketahui sering menukarkan uang dollar di sebuah Money Changer.

“Yang bersangkutan (Deni Setiyanto) akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka NHD (Nurhadi),” ujar Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi, Kamis (2/7/2020).

Tidak hanya memanggil Deni, tim penyidik KPK juga menjadwalkan akan memeriksa dua orang karyawan swasta yaitu, Adiwono Dewantoro dan Agnes Jenifer.



Masih belum diketahui materi pemeriksaan terhadap keduanya. Namun KPK sempat menegaskan tengah mendalami dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang dilakukan Nurhadi dan sang istri, Tin Zuraida.

Ali mengatakan, saat ini penyidik KPK telah memeriksa beberapa pihak untuk mendalami aset-aset Nurhadi dan Tin yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi dan disamarkan atas nama pihak lain.

“Penulusuran lebih lanjut mengenai hal tersebut untuk lebih mengembangkan pemeriksaan adanya peristiwa dugaan TPPU,” ujar Ali saat dikonfirmasi, Rabu (24/6/2020).

Ali menyebut, pemeriksaan para saksi dilakukan untuk menemukan minimal dua alat bukti untuk mengembangkan kasus ini.

“Apabila kemudian ditemukan setidaknya dua alat bukti permulaan yang cukup, maka KPK tentu akan menetapkan tersangka TPPU dalam kasus tersebut,” kata Ali.

Dalam kasus ini, KPK menetapkan mantan Sekretaris MA Nurhadi, Riezky Herbiono yang merupakan menantu Nurhadi, dan Direktur PT Multicon Indrajaya Terminal (PT. MIT) Hiendra Soenjoto.

Hiendra dijerat sebagai pihak yang menyuap Nurhadi. Hiendra melalui Rezky Herbiono diduga memberi suap dan gratifikasi dengan nilai total mencapai Rp 46 miliar.

Tercatat ada tiga perkara sumber suap dan gratifikasi Nurhadi, pertama perkara perdata PT MIT vs PT Kawasan Berikat Nusantara, kedua sengketa saham di PT MIT, dan ketiga gratifikasi terkait dengan sejumlah perkara di pengadilan.

Diketahui Rezky diduga menerima sembilan lembar cek atas nama PT MIT dari Direkut PT MIT Hiendra Soenjoto untuk mengurus perkara itu. Cek itu diterima saat mengurus perkara PT MIT vs PT KBN.

Ketiganya diketahui sempat menjadi buronan dan masuk dalam daftar pencarian orang (DPO). Selama kurang lebih empat bulan menghilang, Nurhadi dan Rezky akhirnya ditangkap tim penindakan KPK di sebuah rumah mewah di kawasan Simprug, Jakarta Selatan.

Nurhadi dan Rezky dibawa tim ke lembaga antirasuah untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Tim juga sempat membawa istri Nurhadi, Tin Zuraida untuk dimintai keterangan secara paksa. Sebab, Tin kerap mangkir dalam panggilan pemeriksaan. (rad)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

HUKUM

Siapa Kapolri Penerusnya? Jenderal Idham Azis Sebut Kriterianya

Published

on

Kapolri Jenderal, Idham Azis. (Foto : humas.polri.go.id)

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Kapolri Jenderal Idham Azis bicara soal calon Kapolri selanjutnya saat ia akan memasuki masa pensiun. Idham menginginkan penerusnya harus lebih baik dari dirinya.



Hal itu disampaikan Idham saat menggelar syukuran dengan para pejabat utama Mabes Polri dalam moment perayaan HUT Bhayangkara ke-74. Acara tersebut digelar sederhana dan mengedepankan protokol kesehatan.

“Saya berharap nanti Kapolrinya bisa lebih baik lagi sekarang. Tentu yang ada di dalam ruangan inilah yang jadi Kapolri, tidak mungkin Pangkostrad jadi Kapolri,” ucap Kapolri Jenderal Idham Azis, Rabu (1/7/2020).

Idham mengungkapkan seluruh anggota Polri harus bekerja keras untuk mewujudkan Kamtibmas yang aman sebagaimana arahan dari Presiden Joko Widodo. Idham menginginkan seluruh jajarannya menjaga soliditas di internal dan eksternal Polri.

“Rekan-rekan sekalian, pada akhirnya sesuai dengan arahan Presiden, marilah kita menjaga soliditas, internal kita dengan baik,” jelasnya.

Terakhir, sambi mengucap selamat HUT Bhayangkara ke-74, Idham mengajak seluruh anggota Polri untuk bahu-membahu menjaga institusi ini akan semakin berkembang dengan menjaga soliditas.

“Selama hari Bhayangkara, marilah kita jaga soliditas dengan baik, kita boleh datang dari mana saja dan kita boleh pergi kapan saja, tapi Panji – panji Tribarata ini harus kita junjung tegak tinggi, karena dia akan berdiri mungkin sampai dunia ini kiamat, baru polisi ini kiamat. Mohon maaf kalau yang kurang berkenan,” pungkasnya. (pol)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

HUKUM

Kapolri Harus Segera Pecat Polisi yang Menyerang Novel Baswedan

Published

on

Penyidik KPK, Novel Baswedan. (Foto : kpk.go.id)

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Berdasarkan temuan Tim Pemantau Proses Hukum (TPPH) yang dibentuk oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM) penyerangan terhadap Novel Baswedan sudah dipersiapkan jauh-jauh hari sebelumnya. Hal ini dapat terlihat saat para pelaku mempersiapkan secara matang teknis penyerangan dengan menggunakan cairan asam sulfat (H2SO4). Kejahatan ini pun diyakini bukan hanya dilakukan oleh dua orang itu saja, akan tetapi masih terdapat aktor intelektual yang juga gagal diungkap oleh kepolisian.



Tindakan dua orang pelaku yang merupakan anggota Polri aktif ini harus dianggap sebagai pembangkangan atas sumpah sebagai anggota kepolisian, melanggar hukum, bertentangan dengan HAM serta merusak citra dan martabat insitusi penegak hukum. Ditambah lagi, serangan yang dilakukan oleh pelaku ditujukan kepada seorang penegak hukum, dalam hal ini Penyidik KPK. Bahkan hal ini diperkuat oleh hasil temuan Tim Gabungan Pencari Fakta bentukan Polri yang menyatakan bahwa serangan terhadap Novel diduga terjadi karena pekerjaannya sebagai Penyidik KPK.

Tak hanya itu, serangan ini pun berakibat fatal pada korban, yaitu Novel mengalami kebutaan secara permanen. Yang mana akibat seperti ini sudah barang tentu merugikan kelembagaan KPK. Jadi, tindakan keji dari dua pelaku bukan hanya berdampak pada Kepolisian semata, akan tetapi juga pada kerja-kerja penindakan KPK.

Maka dari itu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Kapolri harus segera memecat dengan tidak hormat dua orang pelaku penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan dan mengumumkan hal tersebut melalui media massa, cetak maupun elektronik. (Sumber : Press Release LBH Jakarta, Bantuanhukum.or.id)

Oleh : Tim Advokasi Novel Baswesan


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

Trending

Redaksi media Indonesiaraya.co.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), publikasi Press Release, dan dukungan Media Partner, Iklan dan Sponsorship, serta kerjasama bisnis lainnya.

Penerbit :
PT Media Indonesia Raya

Manajemen Media :
Indonesia Raya Media Center (IRMC)

Email Center :
redindonesiaraya@gmail.com
redaksi@indonesiaraya.co id

WA Center :
0878-15557788, 0819-15557788

Terbit Sejak 8 Desember 2017