Connect with us

BISNIS

Reaktivasi Pariwisata, Kemenko Marves Dorong Protokol Kesehatan

Published

on

Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kemenko Marves Odo RM Manuhutu. (Foto : Kumparan.com)

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Virus Covid-19 mengakibatkan dampak yang cukup signifikan terhadap berbagai sektor, khususnya sektor pariwisata. Terjadi penurunan angka yang sangat drastis terkait masuk atau keluarnya para wisatawan domestik maupun asing di Indonesia. Oleh karena itu, Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi selaku kementerian koordinator menyiapkan langkah atau upaya yang dapat dilakukan dalam menindaklanjuti permasalahan tersebut.

“Kita mempersiapkan destinasi-destinasi pariwisata ini untuk menerima wisatawan domestik atau wisatawan asing saat pandemi Covid-19 dan salah satu upaya yang kita lakukan adalah membangun lima destinasi super prioritas. Sebagaimana disampaikan oleh Presiden Jokowi, Menko Marves dan Menparekraf, di mana turis akan masuk ke suatu kawasan, ketika destinasinya itu terbangun dengan baik. Berarti Pemerintah sekarang harus segera membangun destinasi yang berkualitas sehingga destinasi ini dapat menarik wisatawan, merasa aman dan nyaman serta kesehatan mereka juga terjamin pada saat melakukan kunjungan ke destinasi tersebut,” sambut Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kemenko Marves Odo RM Manuhutu pada program acara Profit di CNBC TV yang ditayangkan secara langsung pada Selasa (1/7/2020).

Lebih lanjut, ia menuturkan bahwa masa pandemi ini juga membuka kesempatan bagi kita semua di Indonesia untuk melakukan reset terhadap persepsi mengenai tranformasi wisata dari Mass Tourism ke Quality Tourism. Hal tersebut tentu membutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas juga sarana maupun prasarana yang mumpuni.



“Sebetulnya hal yang harus dilihat adalah bukan protokolnya namun bagaimana implementasinya. Kita memandang bahwa justru para pelaku industri pariwisata mempunyai pengaruh besar untuk menerapkan protokol kesehatan tersebut. Peraturan adalah peraturan, tapi yang penting adalah implementasinya. Implementasinya adalah di tangan teman-teman para pelaku industri pariwisata,” tegas Deputi Odo.

Melalui kesempatan tersebut, Deputi Odo mengapresiasi terhadap upaya yang telah dikerahkan dalam menanggulangi ketakutan berwisata atau fear of travelling. Oleh karena itu perlu dilakukan sosialisasi yang masif, serta uji coba sebelum menerapkan protokol kesehatan tersebut.

“Kalau pun ada kurang lebihnya, saya kira itu normal. Protokol kesehatan ini dibuat bukan hanya dari masukan pemerintah saja, namun menampung masukan dari asosiasi dan para pelaku lainnya. Jadi ada keseimbangan,” tambahnya.

Reaktivasi Pariwisata di Era New Normal

Dalam membuka destinasi pariwisata di Indonesia, memang bukan hanya dilihat karena faktor ekonomi saja. “Bersama Kemenparekraf dan stakeholder lainnya, kita mendorong wisatawan untuk berwisata di daerahnya sendiri. Contohnya seperti hashtag #dipadangsaja dan sebagainya. Nanti pelan-pelan kita buka wisata antarkota, sudah ada pergerakan. Tapi tentu saja semua ini kita lakukan dengan berkoordinasi Gugus Tugas Covid-19. Ke depan kita arahkan para wisatawan untuk mengunjungi kawasan wisata yang less crowded atau menghindari kerumunan massal,” ujar Deputi Odo.

Ia juga menjelaskan mengenai Travel Bubble yang dibahas pada Rapat Kabinet tanggal 28 Mei lalu, yang mana Travel Bubble adalah suatu lorong antarnegara yang aman dan akan dibuka jika terdapat kesepakatan mengenai pandemi Covid-19. Persyaratannya adalah bila di kedua negara tersebut kasus Covid-19 sudah mengalami penurunan serta menerapkan standar protokol kesehatan yang sama.

“Contoh di Bali dan di Tokyo, kita sudah ada kesepakatan standar protokol yang digunakan sama. Jadi baik Gugus Tugas di pihak Indonesia serta Kementerian Kesehatan di pihak Jepang, pada saat dibuka aman dan nyaman. Intinya tepatnya adalah seperti lorong di mana di kedua sisi ada pintu, pintunya akan dibuka hanya jika ada kesepakatan dan ini sedang dikoordinasikan oleh teman-teman di Kemlu,” jelas Deputi Odo.

Mengakhiri program acara dialog langsung tersebut, Deputi Odo menambahkan bahwa pemerintah telah mendorong adanya pengurangan atau relaksasi PPN 21 dan PPh Pasal 25 di industri pariwisata. Serta dalam waktu yang dekat, ia menerangkan terkait pembahasan kembali dengan Kementerian Keuangan dalam rangka meningkatkan jangkauan dari relaksasi dan insentif bagi indutri pariwisata.

“Jadi yang paling penting sebetulnya adanya relaksasi pajak untuk ekosistem pariwisata kita agar tetap eksis. Sehingga nantinya recovery di tahun 2021 atau 2020 ekosistem nya tetap ada dan tetap mampu menampung kedatangan wisatawan domestik atau asing. Intinya bagaimana kita bersama yaitu pemerintah, pihak swasta atau stakeholder lainnya menjaga eksosistem ini untuk mampu bertahan dan terus bertumbuh,” pungkas Deputi Odo. (mar)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

BISNIS

Harga Cabai Semakin Anjlok, Rp 2.500 Per Kilogram

Published

on

Anjloknya harga cabai di musim kemarau sangat memberatkan para petani. (Foto : Pinterest)

Indonesiaraya.co.id, Sumenep – Ibarat jatuh tertimpa tangga. Pepatah itulah yang dirasakan para petani cabai di kabupaten Sumenep Madura, Provinsi Jawa Timur. 

Selain daerahnya belum bebas dari pandemi covid-19, harga cabai di kalangan petani semakin anjlok, cuma Rp2.500 per kilogram. 

“Ini terasa sejak pandemi covid-19 dan dari hari kehari terus mendurun hingga Rp 2.500 per kilogram,” terang Saniyatun, petani asal Desa Keles Kecamatan Ambunten, Jumat (6/8/2020).



Anjloknya harga cabai di musim kemarau sangat memberatkan para petani, karena setiap hari mereka harus menyiramnya, namun harapannya saat panen seakan pupus karena harganya tidak sebanding dengan pekerjaan mereka.

“Jika tidak disiram, budidaya tanaman cabai akan meranggas kemudian akan menua dan tidak produktif,” keluhnya.

Walau murah petani dengan terpaksa tetap merawat dan menjualnya pada para tengkulak yang biasa mangkal disejumlah lokasi. Perubahan harga cabai di Sumenep biasanya terjadi tiap hari. Sehingga pergerakan harganya hampir tiap hari berbeda.

“Yang paling parah satu bulan terakhir ini, sangat murah dan tidak pernah naik hingga diatas Rp5.000 per kilogramnya,” ceritanya.

Sementara itu untuk laporan yang masuk ke Dinas Perdagangan Sumenep, yang diambil dari harga di dua pasar tradisonal, maisng-masing pasar Anom baru dan Pasar Bangkal Sumenep, harga cabai biasa Rp 18.000 per kilo gram, sedangkan cabai rawit Rp 17.000 per kilogram. (rri)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

BISNIS

Promosi Produk Kehutanan ke Belgia dan Eropa Perlu Lebih Digencarkan

Published

on

Ketua Forum Komunikasi Masyarakat Perhutanan Indonesia (FKMPI), Indroyono Soesilo. (Foto : Istimewa)

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Guna meningkatkan ekspor produk industri kehutanan Indonesia ke Negara Negara Uni Eropa, khususnya ke Belgia pasca pandemi Covid 19, nampaknya upaya promosi dan pemasaran perlu lebih digencarkan melalui pola-pola baru, seperti penggunakan pemasaran secara daring dan lebih mengangkat isu “green economy”. Demikian antara lain hasil Pertemuan Virtual Indonesia – Belgia Untuk Produk Kayu dan Furniture, Rabu (5/8/2020).

Pertemuan yang dibuka oleh Kuasa Usaha a.i. KBRI Brussel, Sulaiman Syarif, juga dihadiri oleh calon Duta Besar RI untuk Belgia dan Uni Eropa, Andri Hadi, serta dihadiri para pengusaha industri kehutanan dari Indonesia dan Belgia.

Kuasa Usaha a.i. Sulaiman Syarif menyampaikan bahwa potensi ekspor produk kehutanan Indonesia ke Eropa dan Belgia masih sangat besar, tinggal perlu dicari dan dianalisis langkah langkah yang perlu diambil agar devisa dari ekspor produk kehutanan bisa semakin meningkat.



Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI), yang juga Ketua Forum Komunikasi Masyarakat Perhutanan Indonesia (FKMPI), Indroyono Soesilo menyampaikan bahwa devisa ekspor produk kehutanan Indonesia ke Eropa pada tahun 2019 mencapai US$ 1.1 miliar, dimana US$ 106 juta diantaranya diperoleh dari ekspor ke Belgia, yang merupakan importir produk kehutanan Indonesia nomor empat di Eropa sesudah Inggris, Belanda dan Jerman. “Akibat pandemi Covid 19, devisa ekspor kehutanan Indonesia ke Eropa periode Januari – Juli 2020 mencapai US$ 588 juta, turun 12% dibanding periode yang sama pada tahun 2019, yang mencapai US$ 672 juta,” jelas Indroyono.

Ia juga menambahkan beberapa upaya untuk meningkatkan ekspor produk kehutanan Indonesia ke Eropa, antara lain promosi dengan metode digital, serta lebih memperkenalkan Sertifikat Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK)/FLEGT kepada konsumen Eropa. “Pasal 13 dari Naskah Kerjasama Indonesia – Uni Eropa tentang SVLK/FLEGT yang ditandatangani pada tahun 2013 akan menjadi dasar Uni Eropa untuk mempromosikan SVLK/FLEGT kepada konsumen Eropa. Termasuk juga penetapan SVLK/FLEGT untuk pengadaan barang dan jasa Pemerintah Negara-Negara Eropa. Hal ini menjadi catatan KBRI Brussel untuk ditindak lanjuti,” tambah Indroyono.

Sementara itu Alexander de Groot , perwakilan industri perkayuan Belgia, Fedustria, menyampaikan bahwa akibat pandemi Covid 19, pola konsumen Eropa berubah dan menguntungkan produk kehutanan karena biaya konsumsi penduduk yang biasanya dipakai untuk berlibur di musim panas telah dialihkan untuk merenovasi rumah dan membeli perabot rumah tangga agar nyaman bekerja dari rumah. “Kebutuhan ini memerlukan produk kayu dan ini peluang bagi eksportir kayu dari Indonesia,” ujar Alexander.

Hal ini disepakati pula oleh dua produsen kayu Indonesia, Ony Hindra Kusuma, anggota Asosiasi Panel Kayu Indonesia (APKINDO) dan Erick Luwia dari CV Property, produsen furniture Indonesia. Hal yang sama disampaikan pula oleh Philippe Delaisse, Direktur Utama Ethnicraft Asia dan Nadir Oulad Omar, perwakilan Barabas/Belindo.

Wakil Ketua Umum Bidang Kajian Regulasi, Sertifikasi dan Advokasi Asosiasi Industri Permebelan dan Kerajinan Indonesia (Asmindo), Robert Wijaya menegaskan yang perlu didorong adalah peningkatan penggunakan internet untuk promosi dan pemasaran secara daring, peningkatan pameran serta pelatihan pembuatan desain produk yang lebih moden bagi industri hilir, terutama industri furniture, yang sebagian besar terdiri dari Usaha Kecil dan Menengah.

“Tawaran pihak Belgia terkait sarana pergudangan di Pelabuhan Antwerp untuk menampung produk produk industri kehutanan Indonesia, sebelum didistribusikan ke seluruh negara Eropa merupakan langkah inovatif yang harus segera diwujudkan,” tambah Robert.

Dengan akan segera terbitnya Comperhensive Economic Partnership Agrement (CEPA) antara Indonesia dan Uni Eropa maka diharapkan usaha bersama untuk meningkatkan produk ekspor industri kehutanan akan semakin meningkat di masa depan. (fri)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

BISNIS

ESDM Belum Bahas Kelanjutan Proyek Blok Masela, Alasannya?

Published

on

Menteri ESDM, Arifin Tasrif. (Foto : esdm.go.id)

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) masih belum membahas mundurnya dua investor dari proyek Blok Masela, dan Indonesian Deap Water Development (IDD).

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, Ego Syahrial, enggan  meladeni pertanyaan terkait kelanjutan dua proyek besar, yaitu Blok Masela dan Indonesian Deepwater Development (IDD). 

Sedangkan, Kepala Satuan Kerja Khusus (SKK) Migas, Dwi Sutjipto dalam keterangannya, Kamis (6/8/2020), mengatakan  kelanjutan Blok Masela saat ini masih dalam tahap pembebasan lahan.

Di sisi lain, sayangnya partner Inpex dalam pengembangan Blok Masela, Royal Dutch Shell malah ingin menawarkan hak partisipasi mereka ke pihak lain.



Untuk itu, Shell mengajukan akses open data ke Kementerian ESDM.

“Iya, ada yang mengakses open data hak partispasi Shell di blok masela. Tapi untuk yang dari overseas ini belum. Ini belum dapat persetujuan dari ESDM,” ujar Dwi.

Namun, Dwi mengatakan untuk open data yang mengakses investor dalam negeri sudah bisa dilakukan karena pemerintah sudah memberikan izin akses buka data ini. Namun, kata Dwi dalam kasus Blok Masela ini yang akan masuk untuk menjadi mitra baru Inpex adalah investor luar negeri. 

Maka, open data untuk overseas atau investor luar negeri baru bisa dilakukan kalau ESDM sudah memberikan izin.

“Kan kalau popen data ini dari indonesia sudah oke, sudah ada persetujuannya. Dari overseas belum. Padahal kan calon pemebli kan dari luar negeri kan. yang buka data dari luar negeri ini belum dapat persetujuan dari ESDM,” ujar Dwi.

Sedangkan untuk proyek IDD, sampai hari ini juga ESDM menyampailan soal kelanjutan proyek  tersebut.

Padahal, IDD sudah menyatakan kepada publik bahwa proyek IDD tidak mampu bersaing dalam portofolio global.

Sedangkan Manager Corporate Communication Chevron Pasific Indonesia, Sonitha Poernomo, menjelaskan perusahaan tak dapat modal yang cukup dari Chevron Ltd untuk bisa mengembangkan proyek IDD.

Sedangkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif, meminta agar target produksi Blok Masela dipercepat menjadi tahun 2026 atau setahun lebih cepat dari target awal 2027. Arifin menegaskan percepatan itu bertujuan untuk memperoleh pendapatan.

“Supaya dapat revenue, kalau bisa 2026 ya 2026, tapi targetnya 2027,” ungkapnya.

Menurut Arifin, PLN akan menyerap 2-3 million ton per annum (MTPA). Gas ini bakal digunakan untuk pembangkit karena akan banyak pembangkit PLN yang menggunakan gas.

 Arifin mengatakan, selain PLN, Pupuk Indonesia juga akan menyerap dengan besaran 150 juta MMSCFD. Soal harga, Arifin mengatakan akan mengikuti harga pasar. (inf)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

Trending

Redaksi media Indonesiaraya.co.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), publikasi Press Release, dan dukungan Media Partner, Iklan dan Sponsorship, serta kerjasama bisnis lainnya.

Penerbit :
PT Media Indonesia Raya

Manajemen Media :
Indonesia Raya Media Center (IRMC)

Email Center :
redindonesiaraya@gmail.com
redaksi@indonesiaraya.co id

WA Center :
0878-15557788, 0819-15557788

Terbit Sejak 8 Desember 2017