Connect with us

POLITIK

RUU LLAJ Harus Bisa Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Nasional

Published

on

Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Nurhayati Monoarfa. (Foto : dpr.go.id)

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Wakil Ketua Komisi V DPR RI Nurhayati Monoarfa menekankan Rancangan Undang-Undang Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (RUU LLAJ) harus mendorong pertumbuhan perekonomian nasional. Sehingga, pertumbuhan ekonomi menjadi ruh RUU LLAJ tersebut. Yakni, dengan grand design pembangunan jalan yang terkoneksi dari hulu ke hilir dan memajukan kesejahteraan umum. Tentu, tanpa mengabaikan aspek security dan safety yang juga menjadi prioritas utama pembahasan RUU LLAJ.



Pemaparan tersebut disampaikan Nurhayati saat memimpin Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi V DPR RI dalam rangka mendapatkan masukan dari pakar, akademisi, dan pemerhati sebagai rangkaian dari proses penyusunan Rancangan Naskah Akademik dan Draf Revisi UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang LLAJ secara fisik di Ruang Rapat Komisi V, Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (29/6/2020) dan juga secara virtual.

“Mendorong perekonomian nasional ini adalah ruh RUU LLAJ. RUU LLAJ ini juga harus mendorong perekonomian nasional. Tentunya, jalan yang terkoneksi dari  hulu ke hilirnya dan memajukan kesejahteraan umum. Dengan security dan safety yang menjadi yang utama untuk pembahasan UU LLAJ berikutnya,” ujar politisi Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP) tersebut.

Tak hanya itu, Nurhayati mengungkapkan, melalui grand design konektivitas dari jalan desa ke jalan nasional yang terintegrasi dan terkoneksi dapat memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa. Jadi, tutur Nurhayati, grand design itu ke depannya menjadi salah satu tugas dari Kementerian PUPR untuk mendesain bahwa jalan di Indonesia harus terkoneksi dari desa sampai dengan jalan nasional.

Selain itu, Nurhayati menyatakan, di tengah pandemi Covid-19 yang melanda dunia tak terkecuali Indonesia saat-saat ini berdampak pada Pemerintah yang seolah kesulitan untuk mengatur tentang transportasi umum dikarenakan adanya wabah. Maka, usul Nurhayati, dalam RUU LLAJ tersebut nantinya juga harus mengatur bagaimana aturan dari Pemerintah apabila terjadi pandemi seperti yang terjadi saat-saat ini.

“Kita harus bersikap tentang bagaimana untuk mengatur kendaraan umum ini harus seperti apa. Sehingga, tidak ada lagi kerancuan yang terjadi. Sehingga, ke depannya tidak ada lagi kerugian dari para pengusaha transportasi darat seperti saat ini di tengah pandemi,” tandasnya. Hadir dalam rapat itu pakar, akademisi, dan pemerhati yaitu Profesor Danang Parikesit secara fisik. Serta, Ir. Sakti Adji Adi Sasmita dan Dian Agung Wicaksono secara virtual. (dpr)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

POLITIK

LPSK Sesalkan Dikeluarkannya RUU PKS dari Prolegnas 2020

Published

on

Wakil Ketua LPSK, Livia Istania DF Iskandar. (Foto : lpsk.go.id)

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Keputusan mengeluarkan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tahun 2020 disesalkan banyak pihak. Tak terkecuali Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), yang terlibat dalam tim kecil pemerintah membahas RUU ini.



Wakil Ketua LPSK Livia Istania DF Iskandar menjelaskan, bukan tanpa alasan LPSK mendukung pembahasan RUU PKS. Itu sejalan dengan kecenderungan meningkatnya grafik permohonan perlindungan dari para korban kekerasan seksual ke LPSK.

Tahun 2016, LPSK menerima 66 permohonan dari kasus kekerasan seksual, naik menjadi 111 permohonan pada 2017 dan melonjak ke angka 284 pada tahun 2018. Kemudian di tahun 2019, permohonan perlindungan kasus kekerasan seksual naik lagi ke angka 373.

Sedangkan jumlah terlindung LPSK dari kasus kekerasan seksual, per 15 Juni 2020, mencapai 501 korban. Angka permohonan perlindungan maupun jumlah terlindung LPSK, belum bisa menggambarkan jumlah korban kekerasan seksual sesungguhnya. Diyakini angka riilnya bisa lebih besar. Itu disebabkan tidak semua korban mau melanjutkan perkara ke ranah pidana.

“Jumlah terlindung LPSK belum menggambarkan jumlah korban kekerasan seksual sesungguhnya. Karena Pasal 28 UU Perlindungan Saksi dan Korban, mensyaratkan, permohonan perlindungan bisa diberikan, salah satunya karena adanya tingkat ancaman yang membahayakan saksi dan/atau korban,” kata Livia.

Menurut Livia, ada beberapa faktor yang membuat RUU PKS penting untuk segera dibahas. Salah satunya kehadiran RUU PKS ini diharapkan mampu membantu dan mempermudah penegak hukum untuk menjerat pelaku kekerasan seksual. “Perlu aturan lebih khusus untuk mengatur kekerasan seksual karena jenis dan modusnya makin beragam,” ujar dia.

Pada kasus kekerasan seksual, lanjut Livia, banyak kasus yang proses hukumnya tidak dapat dilanjutkan karena kurangnya alat bukti dan rumusan norma pasal, khususnya yang ada di KUHP tidak mampu menjangkau bentuk-bentuk kekerasan seksual yang berkembang saat ini. Hal tersebut berimplikasi pada cara pandang penegak hukum dalam melakukan proses penegakan hukum.

“Misalnya pemahaman bahwa pemerkosaan itu dimaknakan sebatas adanya penetrasi alat kelamin pria ke alat kelamin perempuan, padahal definisi pemerkosaan telah berkembang dalam berbagai literatur, aturan, dan praktik hukum di internasional maupun di negara lainnya” imbuh Livia. (lps)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

POLITIK

Bawaslu Mengingatkan Politisi Lagi, Regulasi Larang Politik Uang

Published

on

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Abhan. (Foto : bawaslu.go.id)

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang pemilihan kepala daerah (Pilkada) telah melarang politik uang.



Namun  pada praktiknya penegakan aturan tersebut masih terkendala di lapangan. Hal itu disampaikan Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Abhan, melalui keterangan tertulisnya, Jumat (3/7/2020).

“Penegakan hukumnya agak repot ada kendala,” kata Abhan.

Menurut Abhan, UU Pilkada menyebutkan larangan praktik politik uang berlaku di sepanjang tahapan. Tidak hanya sebatas tahapan kampanye, masa tenang, maupun hari H pencoblosan.

Hukuman atas praktik ini bisa dijatuhkan pada siapapun pihak yang terlibat, tidak hanya pemberi, melainkan juga penerima.

Hal itulah yang menurut Abhan justru menjadi kendala dalam penegakan aturan.

Sebab, seandainya penerima politik uang melaporkan pihak pemberi, penerima juga bisa dikenai sanksi.

Untuk itu, sulit membuktikan praktik politik uang karena minimnya saksi.

“Saksi penerima itu ternyata susah. Karena orang tidak akan mau menjadi saksi sebagai pelapor karena dia sendiri akan kena sanksi sebagai pihak penerima,” urainya.

Ia menambahkan, sanksi yang dapat dikenakan pada pihak yang terbukti terlibat politik uang bisa berupa pidana maupun sanksi administrasi.

Sebelumnya, Komisioner Bawaslu RI, Mochammad Afifuddin mengatakan, politik dan netralitas aparatur sipil negara (ASN) masuk dalam indeks kerawanan dalam Pilkada 2020.

“Saya mau konfirmasi indeks kerawanan kita untuk pilkada besok, ini yang paling dikhawatirkan dan kita ambil dari semua data daerah yang pilkada itu soal politik uang dan netralitas ASN” katanya.

Afifuddin mengungkapkan, pihaknya sudah mengumpulkan berbagai data dari daerah terkait pelaksanaan Pilkada 2020.

Dari data yang dikumpulkan tersebut, sebanyak 369 data terkait kemungkinan adanya ASN yang tak netral saat pelaksanaan pilkada akhirnya diberikan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

Sedangkan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) M.Tito Karnavian meminta semua pihak mempertimbangkan sarannya untuk melaksanakan pilkada asimetris.

“Saya sarankan pilkada asimetris mungkin perlu dipertimbangkan, bukan sesuatu yang aneh, kita tak perlu alergi. Pendapat saya karena ada juga sekarang daerah-daerah yang tidak lakukan pemilihan langsung,” kata Tito.

“Contoh Yogya karena keistimewaannya maka Sri Sultan jadi Gubernur tanpa dipilih langsung rakyat. Kita lihat juga di DKI, wali kota, bupati Kepuluan Seribu dipilih Gubernur jadi dia tak ada beban untuk balikkan modal. Jadi asimetris itu sudah terjadi,” ujarnya. (inf)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

POLITIK

Sangat Mendesak, Bawaslu Harap Anggaran Pilkada 2020 Segera Cair

Published

on

Sekjen Bawaslu RI, Gunawan Suswantoro. (Foto : Suara.com)

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI, Gunawan Suswantoro, mengharapkan anggaran pilkada 2020 harus diselesaikan sampai 15 Juli 2020.

“Harapan saya seluruh pemerintah daerah menstransfer anggaran pilkada kepada bawaslu kabupaten kota 100 persen maksimal pada 15 Juli 2020,” ujar Gunawan melalui keterangannya, Minggu (5/7/2020).

Menurut Gunawan, kesiapan anggaran sangat penting agar pengawasan tahapan pilkada berjalan sesuai harapan.



Ia menambahkan, jika pemerintah daerah tidak menstranfer anggaran seratus persen pada batas waktu yang ditentukan, maka bawaslu akan berkordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri untuk memerintahkan pemda segera mencairkan seluruh anggaran pilkada.

“Kita menyadari pandemi Covid-19 sangat berdampak pada tahapan pilkada dan protokol kesehatan nantinya harus tetap menjadi prioritas dalam berbagai tahapan pilkada termasuk saat pencoblosan karena keselamatan adalah hukum tertinggi,” urainya.

Sedangkan Ketua Bawaslu Kota Bandar Lampung Candra Wansah mengatakan, kedatangan beliau untuk memastikan dan mengecek anggaran yang sudah di transfer oleh pemerintah kota Bandar Lampung

“Terutama di kota Bandar Lampung telah kami laporkan terkait dengan dana pilkada ang telah di kucurkan pemerintah daerah. Di kota Bandar Lampung belum sampai 60 persen baru hanya 37 persen angaran yang ditransfer,” pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) M. Tito Karnavian meminta pemerintah daerah yang menggelar Pilkada 2020 segera mencairkan seluruh anggaran pilkada, mengingat tahapan pilkada akan terus berlanjut.

“Paling lambat minggu depan harus sudah dicairkan, karena mulai 15 Juli nanti sudah mulai dilaksanakan tahapan pemutakhiran data oleh KPU di daerah masing-masing,” katanya

Tito menegaskan anggaran untuk Pilkada 2020 telah ditransfer oleh Kementerian Keuangan, totalnya sekitar Rp960 miliar untuk KPU, dan sekitar Rp457 miliar untuk Bawaslu. (pub)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

Trending

Redaksi media Indonesiaraya.co.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), publikasi Press Release, dan dukungan Media Partner, Iklan dan Sponsorship, serta kerjasama bisnis lainnya.

Penerbit :
PT Media Indonesia Raya

Manajemen Media :
Indonesia Raya Media Center (IRMC)

Email Center :
redindonesiaraya@gmail.com
redaksi@indonesiaraya.co id

WA Center :
0878-15557788, 0819-15557788

Terbit Sejak 8 Desember 2017