Connect with us

EKONOMI

Tarif Pajak Penghasilan Perusahaan Publik Lebih Ringan, Ini Syaratnya

Published

on

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Perusahaan yang berbentuk perseroan terbuka dengan jumlah keseluruhan saham diperdagangkan di bursa efek di Indonesia setidaknya 40 persen dari jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh berhak memperoleh tarif pajak penghasilan badan yang lebih rendah sepanjang memenuhi persyaratan tertentu.



Syarat untuk memperoleh keringanan tarif pajak adalah 40 persen saham tersebut harus dimiliki oleh paling sedikit 300 pihak (di luar emiten dan pemegang saham pengendali/pemegang saham utama) dengan jumlah kepemilikan saham masing-masing pihak tidak melebihi 5 persen dari keseluruhan saham yang ditempatkan dan disetor penuh. Syarat ini harus dipenuhi dalam waktu paling singkat 183 hari dalam jangka waktu satu tahun.

Pengecualian atas ketentuan di atas dapat berlaku dalam keadaan tertentu, seperti dalam hal emiten melakukan buyback berdasarkan kebijakan pemerintah atau Otoritas Jasa Keuangan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2020. Dalam PP 29/2020 diatur bahwa emiten yang melakukan buyback yang mengakibatkan tidak terpenuhinya persyaratan tersebut di atas, diberikan pengecualian sampai dengan 30 September 2020 sehingga dapat tetap memanfaatkan tarif pajak penghasilan yang lebih rendah.

Tarif pajak yang dapat diperoleh emiten yang memenuhi persyaratan di atas adalah 19 persen pada tahun pajak 2020 dan 2021, dan 17 persen pada tahun pajak 2022.

Pengaturan selengkapnya mengenai persyaratan dan tata cara mendapatkan tarif pajak yang lebih ringan bagi perusahaan publik dapat dilihat pada Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2020, yang dapat diakses pada www.pajak.go.id. (jak)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

EKONOMI

Menkeu Jabarkan Cara Hidupkan Kembali Ekonomi Global ke PBB

Published

on

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati. (Foto : Instagram @smindrawati)

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menjadi salah satu pembicara dalam acara yang diselenggarakan oleh PBB mengenai Melahirkan Kembali Ekonomi Global untuk Perkembangan yang Berkesinambungan atau Rebirthing the Global Economy to Deliver Sustainable Development pada Rabu, (1/7/2020) di Youtube PBB.

Ia mengawali dengan pandemi Covid-19 yang telah merubah hidup banyak orang. Ekonomi global telah mengalami resesi atau potensi depresi. Ekonomis khawatir segala upaya, kemajuan yang telah dilakukan 20-30 tahun terakhir dalam pengentasan kemiskinan dan berbagi kesejahteraan menjadi percuma. Contohnya Indonesia mengalami kemunduran sekitar 5 tahun pengentasan kemiskinan karena pandemi yang baru terjadi 6 bulan belakangan ini.

Dari pandangan Sustainable Development Goals (SDGs), pandemi ini merenggut people (orang), prosperity (kesejahteraan) dan partnership (kerjasama). Bagaimana cara kita membangun kembali (rebirthing).



“Pertama, pandemi ini mepengaruhi ekonomi negara secara signifikan. Hal itu membuat sumber pembiayaan menjadi terbatas, penerimaan perpajakan turun karena semua kegiatan ekonomi terkontraksi, dan pada waktu yang sama, perlu belanja untuk kesehatan dan Jaring Pengaman Sosial (JPS) dan stimulus pemulihan ekonomi meningkat tajam,” jelasnya.

Ia melanjutkan untuk bagimana mencari solusi pembiayaannya.

“Anggaran kita tahun ini awalnya dirancang defisit 1,7% dari GDP, sangat kecil apabila dibandingkan dengan negara lain. Namun karena pandemi Covid-19, kita harus merevisi defisit sebesar 6,3% meningkat tajam. Bagaimana caranya untuk membiayai itu? Jika sebuah negara punya space fiskal, bisa dari tabungan dari masa lalunya (past saving), juga pembiayaan dari institusi multilateral,” paparnya.

Menkeu mengapresiasi berbagai lembaga multilateral itu. Namun, menurutnya, itu saja tidak cukup. Jadi, negara berkembang perlu pinjaman lainnya seperti dari pasar uang lokal, bond atau global bond. Namun, akses pinjaman dari lembaga keuangan global untuk negara berkembang atau negara miskin bunganya terlalu tinggi. Menurutnya, itu adalah diskriminasi yang tidak menciptakan kesempatan yang sama untuk mengejar (catch up) atau mengatasi isu pandemi ini. Jadi, akses dan harga adalah penting.

Ia melanjutkan, dinamika utang akan sangat sulit untuk mayoritas negara di dunia. Oleh karena itu, pertama yang harus dilakukan oleh negara-negara berkembang dan miskin ini adalah menggunakan pandemi ini untuk momentum reformasi besar-besaran dalam hal pendidikan, perumahan, jaring pengaman sosial atau kualitas belanja.

“Di negara saya, saat meningkatkan belanja, apakah belanja itu bisa dijustifikasi? Apakah belanja itu di arah yang benar? Apakah delivered (sampai / tepat sasaran) dan berdampak positif pada masyarakat dan ekonomi? Itu adalah kualitas belanja. Desain kebijakan saat keadaan darurat sangat sulit dan menantang tapi Anda harus memberikan yang terbaik,” tegasnya.

Kedua, keadaan pandemi memaksa orang untuk bekerja dari rumah (WFH), sekolah dari rumah (SFH). Kegiatan tersebut bisa digantikan secara virtual dan berhasil. Namun yang terpenting, apakah sebuah negara punya infrastruktur digital untuk berubah menerapkan proses bisnis virtual. Jadi, berinvestasi pada Teknologi Informasi (IT) dan infrastruktur digital sangat penting di masa sekarang dan masa depan.

Terakhir apakah arsitektur keuangan global dapat merespons dengan baik situasi ini. Banyak negara menghadapi defisit fiskal, belum lagi keseimbangan pembayaran. Tapi bila tidak segera diatasi, maka situasi fiskal ini akan mempengaruhi sektor keuangan apakah berbentuk kredit macet (NPL) bisa membahayakan ekonomi dan keuangan di banyak negara. Respons kebijakan, salah satunya yang dilakukan Indonesia adalah memberi relaksasi untuk restrukturisasi perbankan menyesuaikan guncangan.

Menkeu mengatakan bahwa pemerintah memberikan relaksasi, subsidi, restrukturisasi utang, yang difokuskan untuk sektor akar rumput, sektor informal, UMKM dan orang miskin. Wanita sebagai gender yang banyak memiliki bisnis UMKM dan Ultra Mikro juga turut diperhatikan.

“Pandemi ini menyerang sektor akar rumput, sektor informal, UMKM, orang miskin dan khususnya gender wanita. Oleh karena itu, dalam mendesain rebirthing economy, kita harus memperhatikan keempat ini. Banyak kebijakan kami berpihak kepada mereka dalam bentuk subsidi, dan restrukturisasi utang mereka agar mereka mampu bertahan dalam masa sulit ini,” harapnya.

Menkeu juga berharap akan lebih banyak lagi kebijakan yang pro dengan perspektif wanita seperti dalam kepemilikan properti, tanah, dan akses pendidikan.

“Saya berharap akan makin banyak lagi kebijakan apakah reformasi perumahan, reformasi pendidikan, pemilikan tanah, kita dapat menempatkan persepektif gender wanita yang lebih baik,” pungkasnya. (keu)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

EKONOMI

Percepat Penyaluran Anggaran PEN, Menkop Gandeng Perbarindo

Published

on

Menteri Perdagangan, Agus Suparmanto. (Foto: Instagram @agussuparmanto_)

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Menteri Perdagangan Agus Suparmanto menyampaikan, Kementerian Perdagangan terus mendorong percepatan pembangunan di daerah, khususnya sektor perdagangan melalui revitalisasi pasar rakyat. Hal ini diungkapkan Mendag saat meresmikan Pasar Gantan di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta pada Kamis (2/7/2020).



Pada peresmian ini, Mendag didampingi Bupati Sleman Sri Purnomo, Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan Suhanto, serta Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Veri Anggrijono.

“Revitalisasi pasar rakyat merupakan salah satu upaya pemerintah dalam mendorong percepatan pembangunan di daerah, khususnya di sektor perdagangan. Hal ini juga ditujukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta meningkatkan daya saing pasar rakyat,” ujar Mendag.

Mendag mengungkapkan, salah satu misi Presiden Joko Widodo adalah pembangunan yang
merata dan berkeadilan. Untuk mendukung misi tersebut, Kementerian Perdagangan akan
meneruskan program revitalisasi pasar rakyat.

Program pembangunan pasar rakyat dilakukan melalui dana alokasi khusus (DAK) dan anggaran tugas pembantuan. Selama 2015–2019 secara keseluruhan telah dibangun 5.264 unit pasar melalui lintas kementerian. Khusus Kementerian Perdagangan telah merevitalisasi sebanyak 4.949 pasar rakyat.

Pada 2019 Kementerian Perdagangan telah merevitalisasi sebanyak 1.034 pasar rakyat. Sedangkan pada 2020, Kementerian Perdagangan telah menetapkan pembangunan 143 unit pasar rakyat dari 140 kabupaten/kota melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 54 Tahun 2020.

Mendag juga menyampaikan, pasar rakyat merupakan penggerak roda perekonomian masyarakat di Indonesia. Selain itu, pasar rakyat juga memiliki kedekatan dengan aspek sosial dan budaya masyarakat setempat. “Aspek sosial budaya inilah yang menjadi nilai unik tersendiri bagi pasar rakyat di Indonesia,” katanya.

Menurut Mendag, pasar rakyat memiliki peran strategis dalam menyokong perekonomian negara. Peran tersebut di antaranya adalah menjadi simpul kekuatan ekonomi lokal; memiliki kontribusi terhadap perekonomian daerah; dapat meningkatkan kesempatan kerja maupun berwirausaha; menjadi tempat berdagang, terutama bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah; dan sebagai tempat referensi harga bahan pokok di daerah tersebut. (dag)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

EKONOMI

Indonesia Naik Peringkat ke Upper Middle Income Country, Kok Bisa ya?

Published

on

Bank Dunia menaikkan status Indonesia dari lower middle income country menjadi upper middle income country. (Foto : okezone.com)

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Di tengah pandemi Covid-19, pada tanggal 1 Juli 2020, Bank Dunia menaikkan status Indonesia dari lower middle income country menjadi upper middle income country. Gross National Income (GNI) per capita Indonesia tahun 2019 naik menjadi USD4.050 dari posisi sebelumnya USD3.840.



Bank Dunia membuat klasifikasi negara berdasarkan GNI per capita dalam 4 kategori, yaitu: Low Income (USD1.035), Lower Middle Income (USD1.036 – USD4,045), Upper Middle Income (USD4.046 – USD12.535) dan High Income (>USD12.535).

Bank Dunia menggunakan klasifikasi ini sebagai salah satu faktor untuk menentukan suatu negara memenuhi syarat dalam menggunakan fasilitas dan produk Bank Dunia, termasuk loan pricing (harga pinjaman).

Kenaikan status Indonesia tersebut merupakan bukti ketahanan ekonomi Indonesia dan kesinambungan pertumbuhan yang terjaga dalam beberapa tahun terakhir. Peningkatan status ini akan lebih memperkuat kepercayaan serta persepsi investor, mitra dagang, mitra bilateral dan mitra pembangunan atas ketahanan ekonomi Indonesia. Pada gilirannya, status ini diharapkan dapat meningkatkan investasi, memperbaiki kinerja current account, mendorong daya saing ekonomi dan memperkuat dukungan pembiayaan. (keu)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

Trending

Redaksi media Indonesiaraya.co.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), publikasi Press Release, dan dukungan Media Partner, Iklan dan Sponsorship, serta kerjasama bisnis lainnya.

Penerbit :
PT Media Indonesia Raya

Manajemen Media :
Indonesia Raya Media Center (IRMC)

Email Center :
redindonesiaraya@gmail.com
redaksi@indonesiaraya.co id

WA Center :
0878-15557788, 0819-15557788

Terbit Sejak 8 Desember 2017