Connect with us

JAKARTA

17 Jam Belum Cukup, Besok Polisi Masih Periksa Ustaz Sambo

Published

on

Ustaz Ansufri Idrus Sambo.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Ustaz Ansufri Idrus Sambo setelah diperiksa 17 jam pada Senin (27/5/2019) pagi hingga Selasa (28/5/2019) dini hari, sebagai saksi terkait kasus dugaan makar dengan tersangka Eggi Sudjana.

“Ada (akan diperiksa lagi). Hari Rabu katanya jam 11:00 WIB,” kata Ustadz Sambo selepas pemeriksaan di Gedung Ditreskrimum Polda Metro Jaya, Jakarta, Selasa (28/3/2019) dini hari.

Baca juga: Kasus Makar Eggi Sudjana: Polisi Periksa Ustaz Sambo 17 Jam
Kendati demikian, dia mengaku tidak mengetahui pemeriksaan lanjutannya mengenai apa.

“Makanya gak ngerti juga kita. Katanya kaitannya dengan saya sebagai BPN saya nggak ngerti juga sih. Tapi pasti masih kita penuhi,” ujar Sambo.

Sambo diperiksa selama 17 jam sejak Senin (27/5/2019) pukul 10:20 WIB hingga Selasa (28/5/2019) dini hari pukul 03:20 WIB dengan diberondong 49 pertanyaan mengenai kasus ajakan people power Eggi Sudjana dan berkaitan pidatonya sendiri.

“Pertama, kaitannya dengan bang Eggi, kedua berkaitan dengan pidato-pidato saya. ada yang ngerekam gitu ya dilihat diunjukin ya sudah saya jawab aja apa adanya sesuai yang ada di video itu ya saya sampaikan gitu, saya juga gak ngerti kenapa lama,” ucap Sambo.

Kendati berada di lokasi yang sama dengan Eggi saat berpidato mengenai “people power” tanggal 17 di kediaman Prabowo Subianto, Jalan Kartanegara, Jakarta Selatan, Sambo mengaku tidak mengetahui detil waktu dan materi pidato Eggi.

“Karena konteksnya kan beda. saya konteksnya ceramah di tempat itu tanggal 17 April itu yang diduga oleh mereka (penyidik) berbarengan dengan Eggi. Hanya kan saya nggak tahu orang saya gak di situ, dalam artian nggak di luar kan gitu,” ucapnya.

Sebelumnya, penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya mengagendakan memeriksa Ustaz Ansufri Idrus Sambo, Rabu (22/5/2019). Hanya saja, ia urung memenuhi panggilan tersebut.

Diketahui, Polda Metro Jaya telah menahan Eggi Sudjana usai menjalani pemeriksaan sebagai tersangka kasus makar.

Penahanan dilakukan selama 20 hari. Penahanan terhadap Eggi merujuk pada Surat Perintah Penahanan Nomor: SP.HAN/587/V/2019/Ditreskrimum, tertanggal 14 Mei 2019.

Kasus ini berawal dari ajakan people power yang diserukan Eggi saat berpidato di kediaman Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, beberapa waktu lalu.

Buntut dari seruan itu, Eggi Sudjana dilaporkan seorang relawan dari Jokowi-Maruf Center (Pro Jomac), Supriyanto ke Bareskrim Polri dengan nomor laporan nomor: LP/B/0391/IV/2019/Bareskrim tertanggal 19 April 2019 dengan tuduhan penghasutan. (*)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

BREAKING NEWS

Pengacara Prabowo-Sandi : DPT Tidak Logis Bisa Jadi Dasar untuk Membatalkan Pemilu

Published

on

Anggota Tim Hukum Prabowo-Sandi, Denny Indrayana.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Anggota tim hukum Prabowo-Sandi dalam sengekta perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK), Denny Indrayana, yakin permasalahan Daftar Pemilih Tetap (DPT) atau vote registration yang tidak beres bisa jadi dasar pembatalan pemilu.

Denny menyebut, timnya mendapatkan data bahwa ada 27 juta pemilih bermasalah dalam pemilu 2019 lalu.

“Itu registration vote tidak logis gitu itu dasar membatalkan pemilu. Secara teori kepemiluan, kalau registration voters itu tidak bagus ada bermasalah maka itu dasar mengulang pemilu. Jadi kita minta, ini enggak benar,” kata Denny dalam diskusi bertajuk ‘Nalar Konstitusi Progresif Vs Nalar Kalkulator’ di Media Center Prabowo-Sandi, Jakarta Selatan, Selasa (25/6/2019).

Denny mengungkapkan, salah satu saksi ahli dalam sidang MK beberapa waktu lalu, Jaswar Koto, menemukan adanya 27 juta DPT yang bermasalah. Data tersebut dikumpulkan dan dicek ulang, lalu dikirimkan ke MK sebanyak 2 truk.

“Di situ bisa kelihatan ada NIK ganda, ada rekayasa di kecamatan, ada NIK dibawah umur itu jumlahnya 27 juta. Dan kita bisa simulasi kan anda bisa comot di wilayah mana sepanjang 27 juta itu, ada umurnya baru 1 tahun masa ada di DPT mau milih. Ada juga yang baru lahir tahun 2027. Yang begini-begini jumlahnya 27 juta,” ungkapnya.

Selain itu menurut Denny, KPU tak bisa membantah hal itu dslam persidangan di MK. Sebab, jumlah dari DPT pun berubah-ubah. Teranyar, ada perubahan DPT pada 21 Mei lalu. Ia menyebut hal itu telat, sebab pemilu telah selesai dilaksanakan.

“KPU gk bisa bantah itu. Karena emang DPTnya berubah-ubah. Dan paling tidak bisa dibantah adalah 21 Mei ada lagi perubahan DPT. Kita bayangkan, kita 17 April Pilpres ada DPT, and sebulan lebih kemudian KPU kembali menetapkan DPT. Pencoblosannya udah lewat bung,” paparnya.

Denny pun menjabarkan sejumlah pemilu ulang dibeberapa titik akibat permasalahan dari DPT. Seperti pemilu di Sampang, Maluku, dan banyak lokasi lainnya.

Ia berharap temuan-temuan ini bisa jadi salah satu pertimbangan dari MK. Sehingga tak hanya mengikuti dalil 01 yang merujuk pada UU pemilu nomor 7 tahun 2017 yang menyebut sengketa di MK adalah sengketa selisih suara.

“Itu ada di MK (bukti). Sekarang MKnya gimana. Menjaga sebagai Mahkamah konstitusi atau menjadi Mahkamah Kalkulator,” kata Denny. (ver)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

BREAKING NEWS

BPN : KPU Tidak Bisa Menjawab DPT Siluman saat Sidang di MK

Published

on

Diskusi bertajuk "Nalar Konstitusi Progresif Vs Nalar Kalkulator" di Media Center Prabowo-Sandi, Jalan Sriwijaya I, Jakarta Selatan.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Sidang sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK) beberapa waktu lalu masih menjadi sorotan tajam bagi pihak Prabowo-Sandi. Banyak hal yang disoroti, salah satunya soal C7 (daftar hadir) yang tidak mampu dihadirkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Persidangan.

Juru Bicara Badan Pemenang Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Andre Rosiade mengatakan, dari fakta tersebut, KPU jelas tidak mampu menjawab soal Daftar Pemilih Tetap (DPT) siluman.

“Bahkan KPU sampai penghabisan tidak berhasil menghasilkan bala bukti C7. Ini membuktikan memang KPU tidak mampu menjawab soal DPT siluman,” kata Andre Rosiade dalam diskusi bertajuk ‘Nalar Konstitusi Progresif Vs Nalar Kalkulator’ di Media Center Prabowo-Sandi, Jalan Sriwijaya I, Jakarta Selatan, Selasa 25 Juni 2019.

Andre menjelaskan, menghadirkan C7 saat sidang di MK dianggap penting, karena dari sana bisa dicocokkan apakah DPT siluman itu benar-benar digunakan.

“Sehingga kita bisa mencocokkan apa betul DPT siluman ini dipergunakan. tapi KPU sampai sidang berakhir tidak mau menyerahkan C7 itu sebagai alat bukti ke Mahkamah Konstitusi,” jelasnya.

Andre optimistis, MK akan mengabulkan gugatan tim kuasa hukum pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden nomornurut 02. Minimal, kata dia, MK akan merekomendasikan Pemungutan Suara Ulang (PSU).

“Kami sangat optimis bahwa Insya Allah tanggal 27 nanti paling sial mudah-mudahan akan ada PSU. Walaupun Pak Prabowo dan Bang Sandi tidak langsung ditetapkan menjad presiden 2019-2024,” kata Andre.

Selain Andre, dalam diskusi tersebut juga dihadiri anggota Tim Hukum Prabowo-Sandi, Yakni Denny Indrayana dan Teuku Nasrullah yang juga menjadi pembicara. (tim)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

JAKARTA

Dipersulit, Ribuan Purnawirawan TNI Tetap Gelar Pertemuan di Masjid At Tin

Published

on

Panitia kali ini mengundang 3.000 orang purnawirawan TNI-Polri (ABRI) mulai dari jenderal sampai tamtama. Tercatat yang hadir mencapai 7.000 orang dari berbagai provinsi.

Indonesiaraya.com, Jakarta – Sempat dihambat dan dipersulit akhirnya ribuan purnawirawan TNI dan Polri tetap menggelar halal bi halal di masjid At Tin, kawasan TMII Jakarta, Selasa 25 Juni 2019.

Tempat dan pelaksanaan acara berpindah dan berganti-ganti berkali-kali.

Semula akan dilaksanakan dilaksanakan Sabtu (16 Juni 2019) di Sentul Convention Center, Bogor.

Pengelola gedung sudah menyetujui dan memberi izin acara. Undangan juga telah disebar. Namun hanya sehari sebelum pelaksanaan panitia mendapat pemberitahuan gedung tidak bisa digunakan.

Panitia mencoba menemui manajer SCC namun ternyata sang manajer sudah mengundurkan diri.

Panitia akhirnya mencari alternatif gedung. Mereka mencoba menghubungi pengelola gedung pertemuan di SCBD, namun juga dipersulit.

Akhirnya panitia mencoba menghubungi pengelola sebuah gedung di kawasan TMII. Mereka diberitahu bahwa tanggal 24 Juni jadwalnya kosong.

Namun lagi-lagi mereka harus kecewa. Ketika akan dibooking, panitia diberitahu pada tanggal tersebut sudah ada yang menyewa.

“Kami merasa dipersulit. Tapi kami paham situasinya,” ujar seorang jenderal yang menjadi panitia.

Karena kesulitan mendapat gedung, mereka mencoba menghubungi pengelola masjid At Tin, syukurlah langsung diizinkan.

Tempat ini sesungguhnya tidak ideal. Sebab tidak semua yang hadir beragama Islam.

“Tapi apa boleh buat. The show must go on. Ketika kami memasang tenda, tampak helikopter mondar-mandir di udara, ” tambahnya.

Panitia kali ini mengundang 3.000 orang purnawirawan TNI-Polri (ABRI) mulai dari jenderal sampai tamtama. Tercatat yang hadir mencapai 7.000 orang dari berbagai provinsi.

Jumlah jenderal yang hadir mencapai 5.00 orang. Diantaranya 4 orang purnawirawan jenderal bintang 4 : mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo, mantan KSAD Jend (Purn) Agustadi Sasongko, mantan KSAU Marsekal (Purn) Imam Sufaat dan Laksmana (Purn) Tedjo Edi Purjiatno.

Sementara bintang tiga antara lain mantan Mensesneg Letjen (Purn) Sudi Silalahi, mantan Wamenhan Letjen ( Purn), mantan Sesjen Wantanas Letjen TNI ( Purn) Romulo Simbolon, mantan Wamenhan Letjen TNI ( Purn) Sjafrie Sjamsoeddin, mantan Danjen Kopassus Letjen TNI (Purn) Agus Sutomo dll.

Ulama kondang KH Abdullah Gymnastiar yang juga putra seorang perwira purnawirawan TNI hadir memberi tausyiah. (dam)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

Trending