Connect with us

FINANSIAL

Komisi XI Soroti Penerimaan Pajak Sulawesi Selatan

Published

on

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Marwan Cik Asan.

Indonesiaraya.co.id, Makassar – Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Marwan Cik Asan meminta Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Selatan lebih memperhatikan langkah-langkah strategis dalam upaya mencapai target penerimaan pajak negara. Hal ini ditujukan untuk terus menopang pertumbuhan ekonomi daerah dan mendistribusikannya merata ke seluruh daerah di Sulsel.

“Prestasi pencapaian target pembangunan Makassar saat ini, walau masih bertumpu pada pertanian, adalah merupakan hasil ketekunan dan kerja keras Pemerintah Daerah, BI, OJK, Perbankan, dan para Kanwil,” kata Marwan saat memimpin Kunjungan Kerja Komisi XI rapat dengan Kanwil Kemenkeu Sulawesi Selatan, Kanwil BPK Sulsel, dan Kanwil BPKP di Makassar, Sulawesi Selatan, Senin (19/2/2018).

Sementara itu, Anggota Komisi XI DPR RI Utut Adianto menyoroti tentang penerimaan rasio penerimaan pajak yang defisit dari tahun sebelumnya. DJP mengeluhkan rasio petugas pajak dan wajib pajak tak sebanding, sekitar 1 banding 470.

“Makanya kita perlu perhatikan bentuk insentif apa yang dibutuhkan untuk terus menggenjot penerimaan ini. Apalagi Makassar adalah hub-nya Indonesia Timur, makanya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) juga mesti didorong dengan volume perdagangan yang diperbesar. Caranya dengan perizinan dipermudah dan dweeling time dipercepat,” papar Utut.

Anggota Komisi XI DPR RI Sukiman mengatakan, penerimaan negara yang bersumber dari pajak harus dioptimalkan oleh Kemenkeu dari tahun ke tahun, dengan melihat realita, kemampuan personil sumber daya manusia, objek pajak, dan PNBP.

Dalam kesempatan itu, Komisi XI DPR RI menemukan adanya Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) yang telah teruji membantu penyusunan kualitas laporan keuangan di daerah.

Anggota Komisi XI DPR RI Ecky Awal Mucharam menilai sistem ini memudahkan proses perencanaan pembangunan di daerah, khususnya pada penyaluran dana desa. “Saya menyarankan kepada Kementerian Dalam Negeri untuk menggunakan SIMDA yang telah dibangun dan dikembangkan oleh BPKP ini,” kata Ecky. (nwi)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

FINANSIAL

OJK Revisi Aturan Pembatasan Kredit Pengadaan Tanah

Published

on

Kepala Eksekutif Pengawasan Perbankan OJK, Heru Kristiyana.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merevisi aturan pembatasan kredit oleh bank umum kepada pengembang untuk pengadaan tanah yang tertuang dalam Peraturan OJK (POJK).

“Kalau yang lama, kredit untuk pengadaan tanah itu kan dilarang. Sekarang kami ingin dorong sektor perumahan. Sedikit kami lakukan perbaikan, jadi pengadaan tanah khusus untuk land clearing kami perbolehkan,” kata Kepala Eksekutif Pengawasan Perbankan OJK Heru Kristiyana saat jumpa pers di Jakarta, Rabu (15/8/2018).

Kendati demikian, lanjut dia, OJK menerapkan sejumlah syarat untuk memitigasi risiko yang muncul dengan diperbolehkannya kredit untuk pengadaan tanah tersebut.

“Pertama, kredit untuk pengolahan tanah hanya untuk pembangunan rumah tapak dan rumah susun, dan bukan di kawasan komersial,” kata Heru.

Syarat kedua, ada perjanjian antara bank dan pengembang yang didalamnya mensyaratkan pengembang harus mulai melakukan pembangunan di atas tanah tersebut dalam waktu satu tahun.

“Jadi tidak boleh dibiarkan lebih dari setahun,” ujarnya.

Ketiga, pembiayaan oleh bank kepada pengembang harus diberikan secara bertahap sesuai dengan perkembangan proyek yang dibiayai.

“Jadi kita lakukan perluasan seperti itu tetap dengan prinsip kehati-hatian,” kata Heru.

Penghapusan larangan pemberian kredit bagi pengolahan tanah bagi pengembang rumah tinggal dan rumah susun tersebut merupakan salah satu dari paket kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

OJK pun meringankan persyaratan kewajiban penilaian agunan sebagai pengurang Penyisihan Penghapusan Aset (PPA), seperti dikutip Antara. (cit)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

FINANSIAL

BI : Cadangan Devisa Sangat Cukup, Tahan Modal Keluar

Published

on

Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo .

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menegaskan cadangan devisa Indonesia saat ini masih sangat mencukupi untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, sehingga mampu meyakinkan investor global untuk tidak melarikan modalnya dari pasar keuangan domestik (capital reverseal).

Usai menaikkan suku bunga acuan “7-Day Reverse Repo Rate” menjadi 5,5 persen di Jakarta, Rabu (15/8/2018), Perry juga mengatakan bank sentral belum melirik opsi untuk memanfaatkan fasilitas bilateral maupun multilateral, seperti perjanjian pertukaran mata uang, guna mengendalikan tekanan yang menerpa nilai tukar rupiah.

Opsi fasilitas bilateral maupun multilateral seperti perjanjian pertukaran mata uang merupakan garis kedua pertahanan ekonomi sebuah negara (second line of defense) untuk menghadapi gejolak perekonomian.

“Cadangan devisa cukup dalam arti bukan hanya membiayai impor dan utang. Tapi mitigasi kemungkinan capital reversal,” kata Perry.

Cadangan devisa, menurut data BI, memang terus menunjukkan penurunan sejak awal Januari 2018. Di akhir Januari 2018, cadangan devisa sebesar 131,9 miliar dolar AS dan menurun menjadi 118,3 miliar dolar AS di akhir Juli 2018.

Sebagian cadangan devisa tersebut digunakan untuk intervensi pasar saat nilai tukar rupiah tertekan. Sejak awal tahun hingga Agustus 2018 ini rupiah sudah terdepresiasi 7,04 persen.

Di pertengahan Agustus 2018 ini, otoritas moneter menaikkan suku bunga acuannya menjadi 5,5 persen, sebuah langkah yang di luar ekspetasi mayoritas analis.

Baca juga: Perbaiki transaksi berjalan, BI naikkan bunga acuan
Baca juga: Kurangi tekanan rupiah, BI minta korporasi tidak borong valas

Kenaikan suku bunga yang melengkapi pengetatan kebijakan moneter sebanyak 125 basis poin sepanjang tahun ini di tengah kekhawatiran efek krisis keuangan di Turki, ekspetasi kenaikan bunga Bank Sentral AS Federal Reserve di September 2018, dan membesarnya defisit transaksi berjalan.

Suku bunga acuan yang meningkat diharapkan dapat mengendalikan permintaan impor sehingga defisit transaksi berjalan dapat mengecil dan menghemat devisa yang digunakan untuk membayar impor, seperti dikutip Antara. (iap)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

FINANSIAL

Perkuat Rupiah, Kadin Fasilitasi Pertemuan Pemerintah-Pengusaha

Published

on

Ketua Kadin Indonesia, Rosan Roeslani.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Sebagai upaya untuk memperkuat serta menstabilkan nilai tukar rupiah, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia akan memfasilitasi pertemuan lanjutan antara pemerintah dan pelaku usaha.

Ketua Kadin Indonesia Rosan Roeslani dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu malam (15/8/2018), mengatakan pertemuan tersebut akan dimulai minggu depan dan dilakukan secara satu per satu.

Rosan menjelaskan bahwa pelaku usaha yang diutamakan dalam pertemuan lanjutan tersebut adalah pengusaha dari sektor pertambangan, minyak dan gas, serta komoditas.

Ia mengatakan bahwa pelaku usaha dari sektor pertambangan akan menjadi pertimbangan utama.

“Sektor batubara untuk menaikkan produksi sampai 40-50 juta ton itu bisa dilakukan segera karena infrastrukturnya sudah ada. Perusahaan batubara juga sudah menyanggupi,” ujar Rosan.

Pertemuan antara pelaku usaha dan pemerintah dilakukan secara one-on-one karena setiap pengusaha mempunyai karakteristik yang berbeda- beda, sehingga penyelesaian masalahnya juga memiliki perbedaan.

“Ini sejalan dengan arahan Presiden bahwa ada pertemuan reguler, sehingga semua isu bisa ditanggapi dengan cepat dan implementasinya bisa dijalankan,” kata Rosan, seperti dikutip Antara. (vin)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

Trending