Connect with us

MALUKU UTARA

Nelayan Pulau Tawabi Harapkan Bantuan Kapal Ikan

Published

on

Kapal Ikan.

Indonesiaraya.co.id, TernateĀ – Para nelayan di Pulau Tawabi, Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara mengharapkan bantuan kapal ikan dari pemerintah daerah untuk memudahkan mereka mencari ikan di laut.

“Mayoritas penduduk di Pulau Tawabi adalah nelayan, tetapi selama ini tidak pernah mendapat perhatian dari pemerintah daerah, khususnya dalam pemberian bantuan kapal ikan,” kata seorang nelayan dari Pulau Tawabi, Caco Subur di Ternate, Selasa (27/2/2018).

Para nelayan di pulau itu selama ini menangkap ikan menggunakan perahu katinting (perahu mesin tempel), yang hasilnya tidak seberapa karena hanya bisa menjangkau perairan dekat pantai, selain itu ada pula yang menangkap ikan menggunakan bagang, tetapi jumlahnya terbatas.

Menurut dia, sebagian nelayan di Pulau Tawabi mengoperasikan kapal ikan inka mina dari Kota Tidore Kepulauan, yang pembagian hasilnya dinilai tidak adil, karena pemilik kapal mendapat dua bagian sedangkan mereka hanya satu bagian.

Contohnya jika penghasilan sekali melaut mencapai Rp30 juta maka pemilik kapal mendapat bagian Rp20 juta dan yang mengoperasikan kapal ikan Rp10 juta untuk seluruh anak buah kapal (ABK) 15 orang.

“Kami berharap nelayan di Pulau Tawabi bisa mendapatkan bantuan kapal, seperti kapal ikan inka mina yang bobotnya 30 GT ke atas, karena nelayan di Pulau itu umumnya pemancing ikan cakalang dan ikan tuna yang membutuhkan kapal ikan seperti itu,” katanya.

Sebelumnya, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Malut, M Buyung Rajilun mengatakan Pemprov Malut akan terus berupaya meningkatkan kesejahteraan nelayan di daerah ini, di antaranya dengan memberikan bantuan sarana penangkapan ikan, seperti kapal ikan dan bagang ikan.

Pada 2018 ini, Pemprov akan memberikan bantuan 35 kapal ikan, terdiri atas 32 kapal ikan berbobot 3 GT dan 3 kapal ikan berbobot 10 GT kepada nelayan di sepuluh kabupaten/kota di daerah ini. (ode)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

HUKUM

KPK Tahan Cagub Malut Ahmad Hidayat Mus

Published

on

calon gubernur Maluku Utara, Ahmad Hidayat Mus.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan mantan bupati Kepulauan Sula 2005-2010 yang juga calon gubernur Maluku Utara Ahmad Hidayat Mus dan adiknya Zainal Mus.

“Setelah melakukan pemeriksaan terhadap tersangka dalam kasus tindak pidana korupsi pengadaan pembebasan lahan Bandara Bobong pada APBD Tahun Anggaran 2009 di Kabupaten Sula dan terpenuhinya ketentuan di Pasal 21 KUHAP, maka dilakukan penahanan terhadap Ahmad Hidayat Mus selama 20 hari ke depan terhitung hari ini di Rutan Cabang KPK di Kavling K-4,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Senin (2/7/2018).

Sedangkan kata Febri, untuk Zainal Mus juga ditahan selama 20 hari ke depan di Rutan Cabang KPK di Pomdam Jaya Guntur.

Sebelumnya, KPK pada Senin memeriksa keduanya diperiksa sebagai tersangka dalam kasus di Kabupaten Kepulauan Sula itu.

Seusai diperiksa, Ahmad Hidayat Mus menyinggung soal Pilkada 2018. Ahmad Hidayat Mus merupakan calon gubernur Maluku Utara dalam Pilkada 2018 berpasangan dengan Rivai Umar.

Pasangan tersebut diusung oleh Partai Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

“Saya terima kasih kepada semua saudara-saudara yang sudah memilih AHM-Rivai nomor satu dan bagi saya ini adalah bagian nikmat yang sangat luar biasa kita sudah menang Pilkada, sabar saja masyarakat Maluku Utara Insya Allah kita dilindungi Allah SWT,” kata Ahmad yang telah mengenakan rompi jingga tahanan KPK itu.

Enggan jelaskan Saat dikonfirmasi soal tindak pidana korupsi pengadaan pembebasan lahan Bandara Bobong, Ahmad enggan menjelaskannya lebih lanjut.

“Nanti biar penasihat hukum yang jelaskan,” kata dia.

Sementara itu seusai diperiksa, Zainal Mus memilih bungkam saat dikonfirmasi awak media terkait penahanannya itu.

“Makasih makasih,” ucap Zainal.

Sebelumnya, KPK pada 16 Maret 2018 telah mengumumkan Ahmad Hidayat Mus bersama adiknya Zainal Mus sebagai tersangka.

Tersangka Ahmad Hidayat Mus selaku bupati Kepulauan Sula 2005-2010 bersama-sama dengan Zainal Mus selaku Ketua DPRD Kepulauan Sula 2009-2014 diduga telah menguntungkan diri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Terkait pengadaan pembebasan lahan di Bandara Bobong pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 di Kabupaten Kepulauan Sula.

Ahmad Hidayat Mus dan Zainal Mus disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 dan Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Dugaan kerugian keuangan negara berdasarkan perhitungan dan koordinasi dengan BPK adalah sebesar Rp3,4 miliar sesuai jumlah pencairan SP2D kas daerah Kabupaten Kepulauan Sula, seperti dikutip Antara. (ben)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

HUKUM

KPK Periksa Cagub Maluku Utara Ahmad Hidayat Mus

Published

on

Cagub Maluku Utara Ahmad Hidayat Mus.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa mantan Bupati Kepulauan Sula 2005-2010 yang juga calon Gubernur Maluku Utara Ahmad Hidayat Mus dan adiknya Zainal Mus di gedung KPK, Jakarta, Senin (2/7/2018).

“Untuk kasus Sula, hari ini dijadwalkan pemeriksaan terhadap Ahmad Hidayat Mus sebagai saksi untuk tersangka Zainal Mus dalam penyidikan tindak pidana korupsi kasus pengadaan pembebasan lahan Bandara Bobong pada APBD Kabupaten Kepulauan Sula,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin.

KPK pun pada Senin memeriksa Zainal Mus sebagai tersangka dalam kasus tersebut. “Dijadwalkan diperiksa sebagai tersangka,” ucap Febri.

Sedianya, KPK menjadwalkan pemanggilan terhadap keduanya pada Senin (25/6) lalu. Namun, mereka mengirimkan surat pada KPK tidak bisa hadir dan meminta penjadwalan ulang.

Ahmad Hidayat Mus merupakan calon Gubernur Maluku Utara dalam Pilkada 2018 berpasangan dengan Rivai Umar.

Pasangan tersebut diusung oleh Partai Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Sebelumnya, KPK pada 16 Maret 2018 telah mengumumkan Ahmad Hidayat Mus bersama adiknya Zainal Mus sebagai tersangka.

Tersangka Ahmad Hidayat Mus selaku Bupati Kepulauan Sula 2005-2010 bersama-sama dengan Zainal Mus selaku Ketua DPRD Kepulauan Sula 2009-2014 diduga telah menguntungkan diri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Terkait pengadaan pembebasan lahan di Bandara Bobong pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 di Kabupaten Kepulauan Sula.

Ahmad Hidayat Mus dan Zainal Mus disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 dan Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Dugaan kerugian keuangan negara berdasarkan perhitungan dan koordinasi dengan BPK adalah sebesar Rp3,4 miliar sesuai jumlah pencairan SP2D kas daerah Kabupaten Kepulauan Sula, seperti dikutip Antara. (ben)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

MALUKU UTARA

Malut Dorong Program KUR Kembangkan UKM

Published

on

Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) guna mengembangkan sektor Usaha Kecil Menengah (UKM).

Indonesiaraya.co.id, Ternate – Kantor Ditjen Perbendaharaan Maluku Utara (Malut) mengeluarkan aplikasi baru mengenai Sistem Informasi Kredit Program (SKIP) untuk mendorong program Kredit Usaha Rakyat (KUR) guna mengembangkan sektor Usaha Kecil Menengah (UKM).

“Yang akan digunakan oleh Kementerian Negara atau Lembaga teknis, Pemerintah Daerah, Lembaga Keuangan Penyalur KUR dan Kanwil Ditjen Perbendaharaan guna untuk pelaksanaan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan perhitungan subsidi bunga KUR,” kata Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Malut, Tri Budiyanto di Ternate, Minggu (6/5/2018).

Dia mengatakan, saat ini memang Ditjen perbendahaaran juga memiliki beberapa program mengenai KUR, namun hanya saja lebih bersifat network atau melalui SKIP, artinya jika para debitur atau penyalur KUR yang ingin mengikuti program harus mendaftarkan diri ke SKIP.

Sebab, dalam Peraturan Menko Perekonomian nomor 8 tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan KUR sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menko Perekonomian nomor 9 tahun 2016 menjelaskan untuk Persyaratan sebagai Penyalur KUR antara lain memiliki online system data KUR deng SIKP.

Sehingga Menkeu menetapkan Lembaga Keuangan/Koperasi yang memenuhi syarat online system SIKP dan Pemda melakukan upload data calon debitur potensial ke dalam SIKP.

Tri menambahkan, sementara untuk tata cara pelaksanaan bunga KUR yang pertama Subsidi bunga dibayarkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) kepada Penyalur KUR, karena dana subsidi bunga dialokasikan di dalam APBN, Subsidi bunga dibayarkan melalui kerjasama yang dituangkan di dalam Perjanjian Kerjasama, Perhitungan Subsidi Bunga dilakukan berdasarkan rumus besaran Subsidi Bunga dikali outstanding KUR dikali hari bunga dibagi 360 hari dan yang terakhir KPA melakukan verifikasi tagihan subsidi dari Penyalur KUR berdasarkan data yang ada pada SIKP.

Dia mengaku, tujuan dari program ini adalah menghubungkan para pemangku kepentingan Kredit Program dengan fitur layanan SIKP, meningkatkan akurasi basis data pelaku usaha mikro, kecil dan menengah sebagai sasaran penerima Kredit Program.

Sehingga, dapat menyediakan basis data tunggal sebagai dasar perumusan kebijakan Kredit Program, memberikan layanan informasi yang cepat, akurat dan terintegrasi dalam implementasi KUR dan atau skema lain yang ditetapkan oleh pemerintah dan meningkatkan akurasi perhitungan dan kecepatan pembayaran Subsidi Bunga dan atau fasilitas lainnya.

Sedangkan di Maluku Utara yang telah memiliki akses untuk dilakukan program ini adalah, Provinsi Malut, Kota Ternate, Halmahera Utara, Halmahera Tengah, Halmahera Timur, Kepulauan Morotai, sedangkan yang belum memiliki akses adalah, Tidore Kepulauan, Halmahera Selatan, Halmahera Barat, Kepulauan Sula dan Pulau Taliabu, seperti dikutip Antara. (abd)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

Trending