Connect with us

RIAU

Lukman Edy – Hardianto Bisa Salib Calon Petahana, Ini Argumentasinya

Published

on

Cagub Riau, Lukman Eddy

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Pilkada di Riau kian panas. Dalam survey pasangan calon Lukman Eddy – Hardianto masih berada di puncak. Barangkali ini akan berpengaruh di pilgub Riau 2018 ini.

“Saya menilai peluang politik untuk menang di Pilkada Riau cukup terbuka,” kata Pengamat politik Indonesian Public Institute (IPI) Jerry Massie di Jakarta, Rabu (7/3/2018).

Dari sisi popularitas, Lukman bisa dikatakan unggul apalagi dia sudah cukup di kenal di DPR

Menurut dia sepak terjang Lukman tak dapat diragukan lagi. Riau butuh pemimpin seperti Lukman Edy yang sudah malang-melintang di dunia legislatif.

BACA JUGA : Cagub Riau Lukman Edy Berkomentar soal Mahar Politik Partai Gerindra

“Beliau punya banyak pengalaman jadi dari sisi empiris pimpinan Komisi II DPR ini punya magnet yang kuat. Apalagi dia berpasangan dengan Hardianto wakil dari Gerindra” ujar Jerry.

Menurutnya, duet PKB – Gerindra ini memang sulit dibendung. Memang lawan yang dihadapi agak berat yakni calon petahana Arsyadjuliandi Rachman dari Partai Golkar. Gabungan dua partai ini kata Jerry sungguh mumpuni yakni legislatif dan PKB 6 suara, ditambah Gerindra dengan 7 kursi di DPRD Riau dari 65 kursi.

“Saya yakin survei dari lembaga terkemuka yang telah melaksanakan survei calon gubernur dan Wakil Gubernur Riau 2018 ini adalah Lembaga Survei Indonesia (LSI), Indo Barometer, PolMark Research Center (PRC) dan SaifulMujani Research & Consulting (SMRC) cukup kredible yang menempatkan Lukman di posisi puncak,” ujar dia.

Ke depan ditangan Lukman Jerry yakin Riau akan berubah dan maju apalagi jargon mereka “Jaman Now”.

Sementara kata Jerry dari sisi popularitas maka Lukman bisa dikatakan unggul apalagi dia sudah cukup di kenal di DPR. Pendekatan dia cukup baik jadi indikator ini merupakan pendukung bagi dia untuk menang.

“Pemilih di Riau bukan pemilih apatis, skeptis tapi rasional. Pemilih tradisional juga ada tapi masih rasional yang dominan. Mereka tahu siapa pemimpin yang mampu membawa daerah ini maju,” kata dia. (jes)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

RIAU

Pekanbaru Lanjutkan Imunisasi MR

Published

on

Dinkes Kota Pekanbaru saat melanjutkan program imunisasi campak-rubella (Mealess RubellaMR).

Indonesiaraya.co.id, Pekanbaru – Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru tetap melanjutkan program imunisasi campak-rubella (Mealess Rubella/MR) meski sebagian warga masih mempertanyakan kehalalan vaksin yang digunakan untuk program tersebut.

Kepala Dinas Kesehatan Pekanbaru Zaini Rizaldi Saragih pada Senin (6/8/2018) mengatakan ribuan orangtua masih menolak anaknya diimunisasi MR, karenanya dinas melanjutkan imunisasi bagi anak-anak yang orangtuanya tidak mempermasalahkan vaksin produksi India yang digunakan dalam kampanye imunisasi MR.

Sebelum ada instruksi langsung dari Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan Provinsi Riau, ia menjelaskan, kampanye vaksinasi MR akan tetap dilanjutkan mengingat imunisasi itu sangat penting untuk mencegah penyakit campak dan rubella, serta kecacatan bawaan akibat rubella.

Ia menjelaskan pula bahwa sampai sekarang Dinas Kesehatan sudah melakukan imunisasi pada 21.358 anak.

Namun menurut laporan dari 21 Puskesmas di Pekanbaru sampai saat ini setidaknya ada 4.286 pelajar yang belum mendapat imunisasi karena orangtua mereka tidak mengizinkan.

Ia menambahkan penolakan warga paling banyak terjadi di wilayah kerja Puskesmas Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah (UPTD) Payung Sekaki, di mana ada 1.284 orang yang tidak diimunisasi karena orangtua mereka tidak setuju, disusul Puskesmas UPTD Harapan Raya (913).

“Kami akan terus melakukan vaksinasi kepada anak-anak yang memang telah diizinkan oleh orangtua mereka. Setidaknya hal ini akan terus kami lakukan sampai ada perintah langsung baik dari Kementerian Kesehatan maupun Pemprov Riau serta Pemko Pekanbaru,” imbuhnya.

Zaini menyebut keberatan warga menerima imunisasi MR sebagai hal wajar karena vaksinasi MR tergolong baru, dan vaksin yang digunakan belum memiliki sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI).

“Kami hanya melakukan upaya untuk menyelamatkan kesehatan masyarakat. Kalau masih ada penolakan mau bagaimana lagi,” katanya. (faz/ret)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

RIAU

Kapolda : Sudah Dua Tersangka Ditangkap Kasus Karhutla

Published

on

Kapolda Kalbar, Irjen (Pol), Didi Haryono.

Indonesiaraya.co.id, Pontianak – Kapolda Kalbar, Irjen (Pol) Didi Haryono menyatakan bahwa hingga saat ini jajarannya sudah menangkap dua tersangka kasus karhutla (kebakaran hutan dan lahan).

“Dua tersangka tersebut, satu tersangka diamankan di kawasan Desa Arang Limbung, Kabupaten Kubu Raya, dan satu tersangka lagi di kawasan Pontianak Utara,” kata Didi Haryono di Pontianak, Senin (23/7/2018).

BACA JUGA : Delapan Kasus Karhutla 2013-2014 Belum ke Pengadilan

Ia menjelaskan, kedua tersangka dengan kasus karhutla tersebut sedang diproses hukum di Polresta Pontianak.

“Kami minta kedua tersangka tersebut diancam oleh jaksa dengan hukuman yang berat sehingga bisa memberikan efek jera,” ujarnya.

Dia menambahkan, pihaknya juga sedang memburu korporasi yang terlibat dalam pembakaran yang menyebabkan dampak asap atau pencemaran lingkungan. Bahkan tahun lalu menyebabkan terganggunya penerbangan di kawasan Bandara Supadio Pontianak.

“Apalagi dampak dari asap karhutla tersebut, banyak anak-anak dan masyarakat yang mengalami gangguan ISPA (Infeksi Saluran Pernafasan Atas), dan kerugian ekonomi lainnya,” ucap Didi.

Berdasarkan pengalaman tersebut, maka berbagai upaya pencegahan telah dilakukan, salah satunya mengumpulkan pengusaha sawit untuk ikut menanggulangi dan mencegah karhutla.

“Malah mereka sudah melakukan deklarasi dengan para pengusaha sawit untuk ikut menanggulangi dan mencegah karhutla di Kalbar,” tuturnya.

Selain itu, menurut Kapolda Kalbar, pihaknya juga sudah melakukan operasi dalam mencegah karhutla di Kalbar, dengan melibatkan instansi terkait dan masyarakat Kalbar, seperti dikutip Antara. (and)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

RIAU

Delapan Kasus Karhutla 2013-2014 Belum ke Pengadilan

Published

on

Kasus kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau.

Indonesiaraya.co.id, Pekanbaru – Delapan dari 10 kasus kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau dengan tersangka korporasi, yang ditangani Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada kurun 2013-2014 hingga kini ujungnya belum jelas, karena baru dua yang sudah sampai ke pengadilan.

“Yang baru ke pengadilan negeri baru PT JJP dan Triomas FDI,” kata Koordinator Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau (Jikalahari), Madi Ali, ketika dihubungi Antara di Pekanbaru, Senin (23/7/2018).

Berdasarkan data Jilakahari, pada 2013-2014 Kementerian Lingkungan Hidup, kini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), telah menetapkan 10 korporasi sebagai tersangka kasus dugaan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla). Total lahan yang terbakar mencapai 6.769 hektare (Ha), yang berada di lahan gambut.

Dua kasus yang sudah ke pengadilan antara lain baru PT Jatim Jaya Perkasa (JJP) dalam kasus Karhutla seluas 1.000 Ha di Kabupaten Rokan Hilir, Riau.

Menurut Made, kasus ini sudah vonis di Pengadilan Negeri di Rokan Hilir pada 2017. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir menyatakan perusahaan PT JJP bersalah dan dijatuhi hukuman membayar denda Rp1 miliar.

Kemudian kasus kedua yang kini sedang dalam proses di Pengadilan Siak adalah dengan tersangka PT Triomas FDI. Kasusnya baru akan masuk dalam penuntutan. Perusahaan diduga terlibat dalam Karhutla di Siak, dengan luas lahan sekitar 400 Ha.

Sementara itu, delapan kasus dengan terdakwa korporasi lainnya yang belum jelas nasibnya sampai kini antara lain PT Ruas Utama Jaya yang diduga terlibat Karhutla seluas 965 Ha di Rokan Hilir, PT Bukit Batu Hutani Alam (BBHA) diduga terlibat Karhutla seluas 30 Ha di Bengkalis.

Berikutnya, PT Suntara Gajapati diduga terlibat Karhutla di Dumai dengan luas lahan 1.200 Ha, dan PT Sakato Pratama Makmur (SPM) dengan luas kebakaran 1.500 Ha di Bengkalis.

Kemudian ada PT Sumatera Riang Lestari (SRL) sebagai tersangka Karhutla seluas 1.000 Ha di Bengkalis, PT Teguh Karsa Wanalestari (TKW) tersangka dengan luas kebakaran 500 Ha di Siak, PT Bhumireksa Nusasejati tersangka dengan luas kebakaran 50 Ha di Indragiri Hilir, dan PT Langgam Inti Hibrindo (LIH) tersangka dengan luas kebakaran 1.000 Ha di Pelalawan.

Khusus untuk PT LIH, bahkan kasus Karhutla perusahaan kelapa sawit itu juga ditangani oleh Kepolisian Daerah Riau pada 2016, dan sudah lebih dulu sampai ke pengadilan.

Meski pada Pengadilan Negeri (PN) Pelalawan sempat memvonis bebas Manejer PT LIH Frans Katihokang, namun di Mahkamah Agung (MA) ternyata manejer perusahaan sawit itu tak bisa lolos. MA mengganjar hukuman setahun penjara dan denda Rp1 miliar.

Menurut pantauan Jikalahari, lambannya proses hukum karena terhambat di Kejaksaan Agung (Kejagung).

“Berkasnya bolak-balik. Alasan bolak-baliknya normatif, (karena) berkas dari PPNS KLHK belum lengkap,” ujarnya.

Ia menilai ada kelemahan dalam Penegakan Hukum (Gakkum) KLHK dalam membangun kasus dengan tersangka korporasi. Meski Gakkum KLHK kini diberi wewenang yang lebih luas secara struktur organisasi, namun untuk kasus korporasi seperti berjalan di tempat.

“Ada perubahan, tapi belum serius menangani korporasi. Untuk pelaku individu (ada) progres,” ucapnya.

Made menambahkan, untuk 10 perusahaan yang menjadi TSK sejak 2013-2014 ada informasi semua berkas sudah layak dinaikan ke pengadilan. Sekarang tinggal dari KLHK untuk mendesak Kejagung segera menaikannya ke persidangan di Pengadilan Negeri.

Selain itu, Presiden Joko Widodo juga dinilai perlu segera menerbitkan Peraturan Presiden tentang penegakan hukum terpadu yang dikoordinir oleh menteri, di mana polisi dan kejaksaan dalam satu koordinasi, seperti dikutip Antara. (fan)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

Trending