Connect with us

UMKM

BNI Gandeng Go-Pay untuk Tekan Kredit Bermasalah UMKM

Published

on

Bank BNI.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk menyepakati kerja sama dengan Go-Pay untuk mendongkrak kredit sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sekaligus memitigasi kredit bermasalah.

Direktur Bisnis Kecil dan Jaringan BNI Catur Budi Harto di Jakarta, Selasa, mengatakan dengan memanfaatkan data transaksi calon debitur di Go-Pay, perseroan akan menentukan untuk pelaku UMKM yang layak mendapatkan kredit.

Rekam jejak transaksi di Go-Pay juga dapat menjadi salah satu penentu untuk mempercepat pencairan kredit, termasuk Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang ada dalam UMKM.

“Dengan proses yang lebih efisien dan efektif, penyaluran KUR dapat lebih cepat. Pada tahap awal, KUR hanya dapat dicairkan sebagai Kredit Modal Kerja (KMK) dengan metode repayment angsuran. Pembayaran angsuran dipungut per hari dari pendapatan debitur agar terasa lebih ringan,” ujar dia.

Catur mengatakan kerja sama strategis ini sejalan dengan komitmen BNI untuk menyalurkan KUR sesuai dengan ketentuan pemerintah. Catur berharap kemitraan ini bisa mendukung pemerintah untuk mencapai target realisasi penyaluran KUR ke sektor produksi yang minimal harus mencapai 50 persen dari target KUR yang diberikan oleh pemerintah kepada BNI sebesar Rp13,5 triliun.

Mekanisme kerja sama ini, BNI akan menganalisis para pengusaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang menjadi mitra Go-Food untuk mengakses KUR.

Chief Executive Officer Go-Pay, Aldi Haryopratomo, mengatakan Go-Pay melihat terdapat tantangan dalam penyaluran KUR, baik dari sisi perbankan maupun dari pengusaha UMKM.

“Bila kita melihat lebih dalam, akar pemasalahannya adalahnya sejarah transaksi UMKM yang belum tercatat dengan baik. Di sini, Go-Pay berusaha menawarkan solusi. Dengan memanfaatkan data transaksi Go-Pay,” kata dia.

Perbankan, kata Aldi, bisa lebih mudah menilai kelayakan UMKM untuk menerima kredit. Sedangkan di sisi UMKM, mereka lebih mudah dalam mengakses kredit.

Aldi melanjutkan, tahap pertama program ini menyasar pengusaha atau penjual makanan di Go-Food yang ada di empat kota yaitu Semarang, Solo, Yogyakarta dan Malang. Para pengusaha tersebut akan mendapatkan penawaran untuk mengakses KUR mikro dari BNI, dengan plafon kredit maksimal Rp25 juta.

“Kami berharap tahap pertama program ini bisa berjalan dengan baik dan bisa membantu para merchant Go-Food untuk mengembangkan usahanya ke tingkat yang lebih tinggi,” kata Aldi. (iap)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

UMKM

Menkeu : Paling Lambat Minggu Depan Aturan PPh UMKM Terbit

Published

on

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan peraturan menteri keuangan (PMK) tentang tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), sebesar 0,5 persen akan segera diterbitkan.

“PMK-nya nanti kami keluarkan paling lambat minggu depan,” katanya dalam jumpa pers di Kantor Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta, Selasa (14/8/2018).

Aturan penurunan tarif PPh final bagi pelaku UMKM ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 yang mengatur mengenai tarif PPh final bagi UMKM sebesar 0,5 persen dan berlaku efektif mulai 1 Juli 2018.

Pelaku usaha UMKM adalah mereka yang menerima atau memperoleh penghasilan dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp4,8 miliar dalam satu tahun pajak.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu Robert Pakpahan menegaskan PMK mengenai tarif PPh final memang masih dalam tahap penyelesaian dan belum ditandatangani.

Namun, ia menegaskan bahwa penurunan tarif dari satu persen menjadi 0,5 persen juga akan tetap berlaku tanpa harus menunggu PMK terbit.

“Yang mungkin agak terganggu pelayanannya adalah surat keterangan pengusaha UMKM, dalam hal dia berhubungan misalnya pemasok ke pemerintah, perlu surat keterangan. Kami berikan surat keterangan sementara,” ujar dia.

Ditjen Pajak optimistis tren pembayaran pajak pelaku UMKM akan meningkat, setelah tarif PPh final diturunkan dari satu persen menjadi 0,5 persen.

Melalui kebijakan tarif PPh final 0,5 persen, UMKM yang jumlahnya ditaksir mencapai lebih dari 62 juta pelaku usaha diharapkan mampu naik kelas salah satunya melalui pembelajaran pembukuan, seperti dikutip Antara. (rcb)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

UMKM

Punya Teknologi Unggulan, Kemenperin Promosi IKM Mesin Pertanian

Published

on

Dirjen Industri Kecil dan Menengah (IKM) Kementerian Perindustrian Gati Wibawaningsi.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Kementerian Perindustrian mempromosikan industri kecil dan menengah (IKM) mesin pertanian berteknologi unggulan dengan mendukung empat IKM alat dan mesin pertanian berpartisipasi pada Indonesia International Agricultural Machinery, Equipment, Technology & Services Exhibition (INAGRITECH) 2018 di Jakarta.

“Dengan didatangi sebanyak 15.000 pengunjung yang meliputi kalangan profesional dan pebisnis sektor alat dan mesin pertanian dari dalam dan luar negeri, pameran tersebut bisa menjadi platform paling komprehensif untuk sektor IKM alat dan mesin pertanian kita,” kata Dirjen IKM Kemenperin Gati Wibawaningsih melalui keterangannya di Jakarta, Rabu (1/8/2018).

Keempat IKM tersebut yaitu PT Fogerindo Barnama yang merupakan salah satu peserta yang dikenal sebagai produsen dan distributor peralatan pengendalian hama serta insektisida lingkungan.

“Fogerindo Barnama juga menjadi produsen mesin fogging (pengasapan) yang sudah berhasil menembus pasar ekspor,” jelas Gati.

Kemudian, PT Mitra Balai Industri merupakan perusahaan yang memproduksi pompa pengairan serta pengolah limbah rumah tangga untuk dijadikan pupuk organik. IKM yang didirikan sejak tahun 2006 ini, telah mendapat beberapa fasilitasi bantuan dari Kemenperin.

“Pada tahun 2013, mereka berhasil men-supply produk lebih dari 2000 unit yang telah terjual ke Aceh hingga Papua,” ungkap Gati.

IKM lainnya, yaitu PD Karya Mitra Usaha yang memproduksi mesin dan alat pertanian, alat pengolahan sampah, alat packing, alat perlengkapan toko, alat pembibitan dan tanam, alat pengolahan tanah, serta alat laboratorium.

“IKM selanjutnya adalah CV Saya Cinta Kopi yang memproduksi mesin pengolahan kopi, yang juga melakukan demo mesin roasting kopi selama pameran berlangsung,” imbuhnya.

Gati menambahkan, dalam pameran tersebut, pihaknya juga memberikan layanan Klinik Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang bertugas untuk memberikan layanan HKI bagi IKM yang membutuhkan informasi, sosialisasi, fasilitasi pendaftaran, advokasi, dan layanan bagi para pengusaha IKM.

“Pada tahun 2017 Klinik HKI IKM telah menyalurkan bantuan untuk 3400 merek, 120 hak cipta, 6 desain industri, 17 paten dan 1 indikasi geografis,” pungkasnya.

Gati menilai, IKM mesin dan perlengkapan yang telah mampu menghasilkan produk berkualitas sehingga kompetitif dengan buatan impor.

Kemenperin mencatat, jumlah IKM mesin dan perlengkapan YTDL (yang tidak termasuk dalam lainnya) di dalam negeri sebanyak 5.807 unit usaha pada tahun 2017, dengan nilai produksi mencapai Rp22 triliun atau naik dibanding 2016 sebesar Rp21,3 triliun.

“Salah satunya, kami tengah mendorong IKM alat dan mesin yang dapat mendukung sektor pertanian dan perkebunan,” ungkap Gati.

Upaya ini guna menunjang program swasembada pangan dalam negeri, yang sejalan dengan visi Indonesia untuk menjadi lumbung pangan dunia pada 2045. (spg)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

UMKM

Menkop : Jangan Bangga dengan Jumlah Koperasi yang Banyak

Published

on

Menteri Koperasi dan UKM, Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga.

Indonesiaraya.co.id, Sukoharjo – Menteri (Menkop) dan Usaha Kecil dan Menengah Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga menyatakan jangan bangga dengan jumlah koperasi yang banyak, bila keberadaan koperasi tidak mampu menggerakkan perekonomian nasional.

“Jangan bangga dengan jumlah koperasi yang banyak kalau tidak mampu meningkatkan produk domestik bruto,”katanya  katanya dalam acara Sarasehan Nasional Perkoperasian bersama Bupati Sukoharjo dengan gerakan koperasi, di Jawa Tengah, Kamis (27/7/2018).

Oleh karena itu, lanjut dia, pola pikir harus diubah dari kuantitas menjadi kualitas.

Ia mengatakan saat ini Presiden Joko Widodo fokus meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia dan mengejar pemerataan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu  salah satu yang dioptimalkan adalah keberadaan koperasi.

Puspayoga mengungkapkan salah satu program yang dilakukan adalah membangun gerakan reformasi koperasi lokal dengan tujuan membentuk koperasi yang berkualitas.

“Dibentuknya koperasi adalah untuk menggiatkan ekonomi di suatu negara. Untuk menggerakkan ekonomi domestik negara ini. Pada prinsipnya, pemerataan kesejahteraan negara yang berkeadilan, solusinya, adalah koperasi,” ujarnya.

Ia mengatakan tiga langkah yang dilakukan pada program reformasi koperasi tersebut, yaitu reorientasi koperasi, rehabilitasi, dan pengembangan koperasi.

Dari sisi rehabilitasi, pihaknya membuat database untuk mengetahui bagaimana merancang koperasi ke depan. Dari hasil penyusunan database tersebut, dikatakannya, lebih dari 200.000 koperasi di seluruh Indonesia, sekitar 80.000 dinyatakan sebagai koperasi yang sehat, 75.000 perlu dibina, dan sekitar 50.000 dibubarkan karena dianggap tidak sehat.

“Untuk yang 75.000 koperasi ini perlu dibina, baik oleh pemda maupun kementerian agar menjadi koperasi yang sehat, salah satunya adalah melakukan rapat anggota setiap tahun,” katanya.

Dari sejumlah upaya yang dilakukan tersebut, ia membandingkan jika pada tahun 2014 PDB koperasi masih di angka 1,71 persen, pada tahun 2017 naik menjadi 4,48 persen.

“Selain itu, perkembangan ini juga berdampak pada angka wirausahawan di Indonesia. Jika pada tahun 2014 jumlah wirausahawan kita masih 1,65 persen dari total penduduk usia produktif, untuk tahun 2017 naik menjadi 3,1 persen,” katanya. (awa)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

Trending