Connect with us

FINANSIAL

Menkeu Apresiasi Para Wajib Pajak yang Berkontribusi Besar

Published

on

Menkeu Sri Mulyani.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada para Wajib Pajak (WP) yang berkontribusi besar atas target penerimaan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Tahun 2017, dan patuh terhadap peraturan perpajakan.

“Terima kasih, selamat dan penghargaan kepada seluruh wajib pajak yang pada hari ini diundang hadir untuk mendapatkan penghargaan dari Dirjen Pajak dalam hal ini Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar untuk kewajiban pajaknya tahun 2017,” kata Menkeu saat menghadiri acara Apresiasi & Penghargaan Wajib Pajak (WP) Besar Tahun 2018, di Aula Lantai 2 Gedung Dr. K.R.T Radjiman Wedyodiningrat DJP, Jakarta, Selasa (13/3) pagi.

Kontri busi yang diberikan dari para wajib pajak itu, menurut Menkeu, sangat signifikan bagi keseluruhan penerimaan negara dari sektor perpajakan. Karena itu, Menkeu menegaskan, bahwa dukungan seperti ini sangat penting mengingat para wajb pajak yang terdaftar di KPP di lingkungan Kanwil DJP Wajib Pajak Besar adalah wajib pajak yang berskala besar sehingga permasalahan yang dihadapi juga seringkali sangat kompleks.

“Saya telah meminta kepada Pak Dirjen dan seluruh jajarannya agar profesionalisme kita juga makin ditingkatkan, kemampuan kita untuk bisa melayani dan untuk bisa jalankan tugas tanpa teman-teman semua di dunia usaha merasa khawatir atau terintimidasi,” pesan Menkeu.

Penghargaan kepada wajib pajak diserahkan langsung oleh Menteri Keuangan dan Direktur Jenderal Pajak dengan didampingi oleh Kepala Kanwil DJP Wajib Pajak Besar dan Kepala KPP terkait.

Diharapkan dengan penghargaan seperti ini, para wajib pajak dapat lebih bersemangat untuk melaksanakan hak dan kewajibannya serta berkontribusi dengan lebih baik di tahun 2018 ini, dan menjadi penyemangat bagi para wajib pajak lain untuk bisa mendapatkan penghargaan yang sama nanti di tahun 2019.

“Semoga kerjasama yang baik ini terus menerus bisa diperkuat, karena negara yang maju adalah negara dimana trust atau kepercayaan antara pemerintah dengan dunia usaha dan masyarakat itu terjaga dan diperkuat. Itu adalah salah satu syarat yang paling penting untuk negara ini bisa maju bersama,” pungkas Menkeu.

Daftar Penerima Penghargaan

Berikut ini adalah nama wajib pajak yang menerima penghargaan dari Kanwil Wajib Pajak Besar:

1.PT. Adaro Indonesia
2. PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk
3. PT. Astra Daihatsu Motor
4. Arifin Panigoro
5. Anthoni Salim
6. PT. Bio Farma (Persero)
7. PT. Bukit Asam Tbk
8. PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk
9. PT. Bank BNI (Persero) Tbk
10. PT Bank BRI (Persero) Tbk
11. PT. Bank Central Asia Tbk.
12. PT. Chandra Asri Petrochemical Tbk
13. Chairul Tanjung
14. Erick Thohir
15. Edwin Soeryadjaya
16. PT. Honda Prospect Motor
17. James Tjahaja Riady
18. PT. Kaltim Prima Coal
19. PT. Kideco Jaya Agung
20. PT. Pertamina (Persero)
21. PT. Pupuk Indonesia (Persero)
22. PT. PLN (Persero)
23. PT. Pama Persada Nusantara
24. PT. Pegadaian (Persero)
25. Raden Eddy Kusnadi Sariaatmadja
26. Sofjan Wanandi
27. PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk
28. PT. Telekomunikasi Seluler (Telkomsel)
29. PT. Toyota Motor Manufacturing Indonesia
30. PT. Unilever Indonesia Tbk
31. PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (nwi)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

FINANSIAL

OJK Revisi Aturan Pembatasan Kredit Pengadaan Tanah

Published

on

Kepala Eksekutif Pengawasan Perbankan OJK, Heru Kristiyana.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merevisi aturan pembatasan kredit oleh bank umum kepada pengembang untuk pengadaan tanah yang tertuang dalam Peraturan OJK (POJK).

“Kalau yang lama, kredit untuk pengadaan tanah itu kan dilarang. Sekarang kami ingin dorong sektor perumahan. Sedikit kami lakukan perbaikan, jadi pengadaan tanah khusus untuk land clearing kami perbolehkan,” kata Kepala Eksekutif Pengawasan Perbankan OJK Heru Kristiyana saat jumpa pers di Jakarta, Rabu (15/8/2018).

Kendati demikian, lanjut dia, OJK menerapkan sejumlah syarat untuk memitigasi risiko yang muncul dengan diperbolehkannya kredit untuk pengadaan tanah tersebut.

“Pertama, kredit untuk pengolahan tanah hanya untuk pembangunan rumah tapak dan rumah susun, dan bukan di kawasan komersial,” kata Heru.

Syarat kedua, ada perjanjian antara bank dan pengembang yang didalamnya mensyaratkan pengembang harus mulai melakukan pembangunan di atas tanah tersebut dalam waktu satu tahun.

“Jadi tidak boleh dibiarkan lebih dari setahun,” ujarnya.

Ketiga, pembiayaan oleh bank kepada pengembang harus diberikan secara bertahap sesuai dengan perkembangan proyek yang dibiayai.

“Jadi kita lakukan perluasan seperti itu tetap dengan prinsip kehati-hatian,” kata Heru.

Penghapusan larangan pemberian kredit bagi pengolahan tanah bagi pengembang rumah tinggal dan rumah susun tersebut merupakan salah satu dari paket kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

OJK pun meringankan persyaratan kewajiban penilaian agunan sebagai pengurang Penyisihan Penghapusan Aset (PPA), seperti dikutip Antara. (cit)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

FINANSIAL

BI : Cadangan Devisa Sangat Cukup, Tahan Modal Keluar

Published

on

Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo .

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menegaskan cadangan devisa Indonesia saat ini masih sangat mencukupi untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, sehingga mampu meyakinkan investor global untuk tidak melarikan modalnya dari pasar keuangan domestik (capital reverseal).

Usai menaikkan suku bunga acuan “7-Day Reverse Repo Rate” menjadi 5,5 persen di Jakarta, Rabu (15/8/2018), Perry juga mengatakan bank sentral belum melirik opsi untuk memanfaatkan fasilitas bilateral maupun multilateral, seperti perjanjian pertukaran mata uang, guna mengendalikan tekanan yang menerpa nilai tukar rupiah.

Opsi fasilitas bilateral maupun multilateral seperti perjanjian pertukaran mata uang merupakan garis kedua pertahanan ekonomi sebuah negara (second line of defense) untuk menghadapi gejolak perekonomian.

“Cadangan devisa cukup dalam arti bukan hanya membiayai impor dan utang. Tapi mitigasi kemungkinan capital reversal,” kata Perry.

Cadangan devisa, menurut data BI, memang terus menunjukkan penurunan sejak awal Januari 2018. Di akhir Januari 2018, cadangan devisa sebesar 131,9 miliar dolar AS dan menurun menjadi 118,3 miliar dolar AS di akhir Juli 2018.

Sebagian cadangan devisa tersebut digunakan untuk intervensi pasar saat nilai tukar rupiah tertekan. Sejak awal tahun hingga Agustus 2018 ini rupiah sudah terdepresiasi 7,04 persen.

Di pertengahan Agustus 2018 ini, otoritas moneter menaikkan suku bunga acuannya menjadi 5,5 persen, sebuah langkah yang di luar ekspetasi mayoritas analis.

Baca juga: Perbaiki transaksi berjalan, BI naikkan bunga acuan
Baca juga: Kurangi tekanan rupiah, BI minta korporasi tidak borong valas

Kenaikan suku bunga yang melengkapi pengetatan kebijakan moneter sebanyak 125 basis poin sepanjang tahun ini di tengah kekhawatiran efek krisis keuangan di Turki, ekspetasi kenaikan bunga Bank Sentral AS Federal Reserve di September 2018, dan membesarnya defisit transaksi berjalan.

Suku bunga acuan yang meningkat diharapkan dapat mengendalikan permintaan impor sehingga defisit transaksi berjalan dapat mengecil dan menghemat devisa yang digunakan untuk membayar impor, seperti dikutip Antara. (iap)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

FINANSIAL

Perkuat Rupiah, Kadin Fasilitasi Pertemuan Pemerintah-Pengusaha

Published

on

Ketua Kadin Indonesia, Rosan Roeslani.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Sebagai upaya untuk memperkuat serta menstabilkan nilai tukar rupiah, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia akan memfasilitasi pertemuan lanjutan antara pemerintah dan pelaku usaha.

Ketua Kadin Indonesia Rosan Roeslani dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu malam (15/8/2018), mengatakan pertemuan tersebut akan dimulai minggu depan dan dilakukan secara satu per satu.

Rosan menjelaskan bahwa pelaku usaha yang diutamakan dalam pertemuan lanjutan tersebut adalah pengusaha dari sektor pertambangan, minyak dan gas, serta komoditas.

Ia mengatakan bahwa pelaku usaha dari sektor pertambangan akan menjadi pertimbangan utama.

“Sektor batubara untuk menaikkan produksi sampai 40-50 juta ton itu bisa dilakukan segera karena infrastrukturnya sudah ada. Perusahaan batubara juga sudah menyanggupi,” ujar Rosan.

Pertemuan antara pelaku usaha dan pemerintah dilakukan secara one-on-one karena setiap pengusaha mempunyai karakteristik yang berbeda- beda, sehingga penyelesaian masalahnya juga memiliki perbedaan.

“Ini sejalan dengan arahan Presiden bahwa ada pertemuan reguler, sehingga semua isu bisa ditanggapi dengan cepat dan implementasinya bisa dijalankan,” kata Rosan, seperti dikutip Antara. (vin)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

Trending