Connect with us

YOGYAKARTA

LKY Mendorong Kemenag Tingkatkan Pengawasan Layanan Umrah

Published

on

First travel salah satu biro perjalanan umroh yang merugikan.

Indonesiaraya.co.id, Yogyakarta – Lembaga Konsumen Yogyakarta mendorong Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta meningkatkan pengawasan layanan haji dan umrah untuk mencegah penipuan.

“Pengawasan harus dilakukan serius. Peran negara yang dilakukan Kemenag adalah melakukan pengawasan, audit hingga penindakan,” kata Sekretaris Lembaga Konsumen Yogyakarta (LKY) Dwi Priyono di Yogyakarta, Rabu (14/3/2018).

Menurut Dwi, LKY pada Maret 2018 kembali menerima pengaduan seorang calon jamaah umrah yang menggunakan jasa Biro Abu Tours. “Ada satu jamaah Abu Tours, namun sampai sekarang belum ada kelanjutan,” kata dia.

Layanan jasa umrah, menurut dia, hingga saat ini dianggap sebagai peluang bisnis yang menggiurkan karena memiliki pasar cukup besar. Potensi pasar itu lantas memicu banyak pihak mendirikan jasa atau layanan tersebut, meski dengan jalan pintas.

“Sangat mungkin pengusaha hanya mementingkan keuntungan besar semata dan berdampak pada minus mutu layanan hingga pelanggaran hak konsumen seperti gagal berangkat dan lainnya,” kata Dwi.

Oleh sebab itu, menurut dia, fungsi pengawasan dan audit Kanwil Kemenag DIY harus diperkuat.

“Menyangkut ibadah dan kemaslahatan umat maka seharusnya wilayah diberikan wewenang untuk melakukan pengawasan, audit, dan penindakan,” kata dia.

Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kanwil Kemenag DIY Noor Hamid mengatakan hingga awal Januari 2018 Kemenag DIY telah menutup operasional 20 biro travel umrah dan haji di provinsi ini yang diketahui tidak mengantongi izin. Saat ini jumlah itu telah berkurang menjadi 16 biro karena empat di antaranya telah selesai mengurus perizinan.

Sebanyak 16 biro ilegal itu hingga kini masih dalam pengawasan Kanwil Kemenag DIY dan langsung diberikan sanksi apabila terbukti mereka beroperasi atau mencoba menawarkan jasa perjalanan umrah atau haji. “Hingga kini kami awasi, jangan sampai mereka merekrut jamaah umrah maupun haji,” kata Hamid.

Untuk menangkal gerak-gerik biro umrah ilegal, Hamid mengatakan Kemenag DIY telah menyiapkan aplikasi khusus. Nantinya hanya biro haji dan umrah resmi saja yang memiliki akses ke aplikasi tersebut. Tanpa melalui jalur aplikasi itu, pengurusan paspor jamaah tidak akan mendapat rekomendasi Kanwil Kemenag DIY dan disetujui Kantor Imigrasi Yogyakarta, seperti dikutip Antara. (lhk)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

POLITIK

Tangkap Mahasiswa Saat Demo, Aparat Berlebihan

Published

on

Anggota Komisi I DPRI Fraksi Gerindra, Andika Pandu Puragabaya.

Indonesiaraya.co.id, Yogya – Anggota Komisi I DPR RI dari fraksi Gerindra, Andika Pandu Puragabaya mengakui sangat prihatin dan mengecam tindakan represif aparat keamanan (Polri) terhadap para mahasiswa yang melakukan aksi massa di sejumlah wilayah di Indonesia, atas merosotnya nilai rupaiah terhadap dolar pekan lalu.

Andika Pandu juga merasa miris atas tindakan Kepolisian yang telah menetapkan beberapa tersangka yang merupakan aktivis mahasiswa atas tuduhan profokator dalam aksi tersebut. Aksi massa yang digelar oleh para mahasiswa di seluruh Indonesia sejatinya menjadi wujud bentuk demokrasi dan kontrol terhadap pemerintah yang hidup di ruang demokrasi. Sehingga, apapun alasannya, tindakan represif aparat terhadap aktivis tidak dapat dibenarkan.

BACA JUGA : Kunjungi Konstituen di Jogja, Anggota DPR-RI Andika Pandu Serahkan Sapi Kurban

“Apapun alasannya, tindakan represif aparat kepolisian terhadap adik-adik mahasiswa yang menyuarakan aspirasi masyarakat, bukanlah tindakan yang dapat dibenarkan. Saya sangat prihatin. Perlu diketahui bahwa kebebasan menyampaikan pendapat adalah hak paling dasar yang diperjuangkan oleh seluruh mahasiswa Indonesia lintas zaman,” urai Andika Pandu, Minggu (16/09/2018).

Dia menambahkan, aksi para mahasiswa dalam demo yang menuntut pemerintahan Jokowi agar fokus mengurus negara dan menghentikan laju dolar tersebut dijamin oleh Undang Undang Dasar (UUD). Bukan hanya itu, Indonesia juga sudah meratifikasi Konvensi Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik yang dituangkan dalam UU Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights, yang dalam Pasal 19 juga menjamin hak menyampaikan pendapat.

“Dengan demikian dapat dinilai, bahwa tindakan represif aparat itu sangat berlebihan dalam menangani aksi mahasiswa,” sambung Andika Pandu. Demikian, seperti dilansir Krjogja.com. (*)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

UMKM

Kemendag dan Perbankan Bagi Info Kembangkan UMKM Perempuan

Published

on

Direktur Hubungan Kelembagaan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, Alexandra Askandar. (kanan)

Indonesiaraya.co.id, Yogyakarta – Kementerian Perdagangan dan Bank Mandiri (Persero) Tbk memaparkan sejumlah informasi untuk mempermudah pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) bagi perempuan yang sudah dan berencana membuka bisnis.

“Seorang ‘entrepreneur’ bukan berbicara cepat, tapi berbicara tangguh. Kalau cepat, instan, bukan entrepreneur. Tapi bicara tangguh. Ibu-ibu di depan saya ini saya rasa tangguh semua. Jadi itu bagian dari prinsip seorang enterpreneur,” kata Direktur Bina Usaha dan Pelaku Distribusi Kementerian Perdagangan I Gusti Ketut Astawa dalam paparannya saat diskusi panel rangkaian acara Sidang Umum Dewan Perempuan Internasional (ICW) dan Temu Nasional 1.000 Organisasi Perempuan Indonesia di Hotel Grand Inna Malioboro, Yogyakarta pada Kamis (13/9/2018).

Menurut Gusti, terdapat tiga jenis usaha yang bisa dijalani oleh para perempuan untuk mengembangkan ekonomi yaitu melalui waralaba, pemanfaatan “e-commerce” dan sistem kemitraan dengan ritel modern.

Gusti menyebut waralaba sebagai kegiatan usaha yang relatif telah berkembang dan terdapat dua jenis waralaba yaitu berasal dari luar negeri dan dalam negeri. Untuk waralaba luar negeri ini sudah berjumlah sekitar 200-an dan waralaba dalam negeri berjumlah 70-an.

Selain itu, jika melalui sistem “e-commerce” maka dapat membangun sistem berjualan dengan pola daring menggunakan fasilitas internet.

“Ibu-ibu juga mulai banyak yang bergerak. Kalau yang bangun tenun juga ada yang online. Kembangkan terus sehingga inovasi ‘e-commerce’ ini jadi inovasi perdagangan yang digunakan untuk meningkatkan penjualannya,” ujar Gusti.

Sementara itu, Direktur Hubungan Kelembagaan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Alexandra Askandar menyatakan partisipasi perempuan dalam dunia usaha memiliki korelasi positif dengan inklusi keuangan kaum wanita di Indonesia. Kemudian, peningkatan penyaluran kredit usaha rakyat dari Bank Mandiri juga meningkat.

Dari target penyaluran KUR Bank Mandiri pada 2018 sebesar Rp17,5 triliun, Alexandra mengatakan 45 persen porsinya disalurkan kepada perempuan pengusaha.

“Grafiknya meningkat sampai dengan akhir Agustus 2018. Sektornya lebih ke sektor produktif dan ini yang jadi target dan harapan bersama,” ujar Alexandra.

Bank Mandiri juga memiliki program pendampingan kepada UMKM agar wirausahawati yang memiliki kreatifitas dapat lebih memahami penjagaan kualitas, kemasan yang menarik dan pemasaran yang makin luas.

Alexandra mengatakan Bank Mandiri juga melakukan kemitraan dengan perusahaa Fintech untuk mendukung kemudahan akses bagi pengusaha UMKM kepada permodalan. “Kami berharap inisiatif-inisiatif kita bersama memberikan kontribusi positif bagi kesejahteraan wanita Indonesia,” kata Alexandra.

Sejumlah wanita anggota organisasi perempuan di Indonesia berkumpul di Pendopo Balkondes, Hotel Grand Inna Malioboro, Yogyakarta untuk mengikuti Pertemuan 1.000 Organisasi Perempuan Indonesia dan Sidang Umum ICW.

Beberapa acara diskusi meramaikan perhelatan itu yang membahas pemberdayaan perempuan dan anak serta memberikan materi pencegahan kekerasan kepada perempuan dan promosi kesetaraan hak. Demikian, seperti dikutip Antara. (byu)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

YOGYAKARTA

Kemendes Lantik Pejabatnya di Desa

Published

on

Pejabat yang dilantik di antaranya adalah pejabat tinggi pratama, administrator, dan pengawas.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Trasmigrasi kembali melantik sejumlah pejabatnya di sebuah desa, yang kali ini dilakukan di Yogyakarta, Rabu (12/9/2018).

Siaran pers yang diterima Antara Jakarta, Rabu (12/9/2018), menyebutkan pelantikan itu merupakan sebuah tradisi baru dalam melantik pejabat di lingkungan kementerian. Pelantikan kali ini dilakukan oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendes PDTT Anwar Sanusi di Pendopo Kampung Mataraman, Desa Panggungharjo, Kecamatan Sewon, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Pejabat yang dilantik di antaranya adalah pejabat tinggi pratama, administrator, dan pengawas yang semuanya berjumlah 65 orang.

“Pejabat adalah pelayan masyarakat, mereka harus paham betul kondisi yang terjadi di Masyarakat,” kata Sekjen Kemendes PDTT Anwar Sanusi usai pelantikan yang dikemas dengan nuansa Jawa pedesaan.

Selain lokasi Kampung Mataraman yang menghadirkan pemandangan alam pedesaan para pejabat yang dilantik pun mengenakan busana adat Jawa, kain batik lengkap dengan beskap dan blangkon, pejabat perempuan mengenakan kebaya khas jawa.

Sebelumnya, pelantikan pejabat eselon 1 dilakukan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo di lapangan terbuka di Bengkulu Utara, awal Agustus 2018.

Sekjen Kemendes PDTT Anwar Sanusi mengatakan dengan pelantikan yang diselenggarakan di desa, diharapkan pejabat akan segera merasakan nuansa desa yang akan mengingatkan bahwa jabatan itu adalah dari masyarakat desa.

“Ini akan menjadi tradisi yang akan terus kami lakukan. Pejabat akan lebih dekat dengan masyarakat dan segera membuat program kerja yang memang dibutuhkan oleh masyarakat, sesuai dengan kebutuhan mereka,” paparnya.

Selanjutnya, Sekjen berpesan, pejabat sebagai pelayan rakyat harus menjadi paradigma yang ditegakkan oleh aparatur sipil negara (ASN).

“Untuk bisa menjadi pelayan yang baik, maka harus melihat dan mendengar langsung apa aspirasi masyarakat,” tegasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, pelantikan pejabat pertama di Bengkulu dilaksanakan di Kota Terpadu Mandiri (KTM) Lagita. Pemilihan di lokasi transmigrasi adalah berkaitan dengan pejabat yang dilantik merupakan pejabat yang mengurusi transmigrasi, yaitu Direktur Jenderal Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi (Dirjen PKP2Trans) Hari Pramudiono.

Selain melantik pejabat di Desa Panggungharjo, di tempat yang sama Sekjen Kemendes PDTT Anwar Sanusi Mendes PDTT juga membuka pelatihan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Akademi 4.0 juga Pelatihan berbasis kompetensi untuk para calon transmigran di Balai Besar Latihan Masyarakat Yogyakarta.

Hadir dalam acara tersebut Wakil Bupati Bantul Abdul Halim Muslih dan pejabat dan Unsur Forkompinda setempat. Demikian, seperti dikutip Antara. (sug)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

Trending