Connect with us

HUKUM

Polda Sumsel Tetapkan Pimpinan Abutours Masuk DPO

Published

on

Kapolda Sumsel Irjen Pol Zulkarnain Adinegara.

Indonesiaraya.co.id, Palembang – Kepolisian Daerah Sumatera Selatan yang menangani kasus penipuan dan penggelapan dana masyarakat untuk ibadah umrah melalui Abutours menetapkan pimpinan biro perjalanan masuk dalam daftar pencarian orang.

“Chief Executive Officer (CEO) Abutours and Travel Hamzah Mamba serta Kepala Cabang Palembang Ridwan Rasyid tidak memenuhi panggilan pemeriksaan penyidik,” kata Kapolda Sumsel Irjen Pol Zulkarnain Adinegara di Palembang, Kamis (22/3/2018).

Untuk mengusut tuntas kasus tersebut keduanya akan dipanggil secara paksa dan dimasukkan dalam daftar pencarian orang (DPO) guna memudahkan pencarian.

Menurut dia, berdasarkan informasi masyarakat dan keterangan dari sejumlah karyawan Abutours kepada penyidik, pengusutan kasus tersebut, kemungkinan tidak hanya masalah penipuan dan penggelapan, tetapi bisa dikembangkan ke arah pencucian uang.

Mabes Polri sekarang ini tengah melakukan pengembangan pengusutan kasus travel umrah Abutours berkantor pusat di Makassar yang korbannya secara nasional itu.

Dia menjelaskan, masyarakat Sumatera Selatan yang menjadi korban biro perjalanan ibadah umrah itu mengadukan kasus penipuan dan penggelapan ke posko pengaduan yang dibuka Polda setempat sejak pertengahan Februari 2018.

Berdasarkan data, di posko Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumsel, tercatat 8.522 orang menjadi korban penipuan dan penggelapan Abutours dengan total kerugian mencapai Rp109 miliar.

Mengenai uang masyarakat batal berangkat umrah yang dikuasai pihak travel, saat ini dilakukan penyelidikan kemana saja dana itu mengalir berkoordinasi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Untuk mempercepat pengusutan kasus tersebut, diimbau kepada pimpinan Abutours yang dipangggil penyidik untuk segera memenuhi panggilan tersebut dan mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sesuai dengan ketentuan hukum, kata Kapolda, seperti dikutip Antara. (yad)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

HUKUM

Mantan Presdir Pertamina Dipanggil Sebagai Saksi Persidangan

Published

on

Edward Seky Soeryadjaya, adalah seorang pengusaha asal Indonesia.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Mantan Presiden Direktur Dana Pensiun Pertamina Helmi Kamal Lubis memberikan keterangan sebagai saksi dalam agenda persidangan perkara dana pensiun Pertamina yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Persidangan perkara korupsi pengelolaan dana pensiun PT Pertamina (Persero) senilai Rp1,4 triliun di PT Sugih Energy Tbk (SUGI) dengan terdakwa Edward Seky Soeryadjaya, kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (16/8/2018).

Edward sendiri hadir didampingi oleh kuasa hukum dan istri Atilah Soeryadjaya.

Helmi yang telah diputus bersalah oleh Pengadilan Tipikor dengan penjara 5,5 tahun tersebut dihadirkan menjadi saksi untuk dikonfrontir keterangannya dengan terdakwa Edward Soeryadjaya yang dalam dakwaan jaksa diduga keduanya terlibat melakukan negosiasi penjualan saham PT Sugih Energy Tbk (SUGI) mencapai 2.004.843.140 lembar.

Dalam kesaksiannya, Helmi menyangkal atas dugaan pemberian “fee” dalam bentuk uang sebesar 46 miliar kepada dirinya oleh terdakwa Edward Soeryadjaya dari hasil transaksi penjualan saham PT Sugih Energy Tbk (SUGI). “Pak Edward tidak pernah memberikan uang 46 miliar ke saya, kami hanya bertemu untuk berdiskusi terkait siapa pengganti direktur utama PT SUGI, tidak ada pembicaraan soal fee,” Ujar Helmi.

Helmi juga menyangkal terkait dugaan pelanggaran dalam transaksi jual beli saham yang melibatkan terdakwa Edward Soeryadjaya tersebut. Helmi diduga melakukan pembelian tanpa kajian dan tidak mengikuti prosedur transaksi pembelian dan penjualan saham. “OJK tidak pernah memberikan teguran terkait transaksi yang saya jalankan, itu bukti kalau tidak ada pelanggaran,” tambah Helmi.

Dalam kasus ini Edward ditetapkan sebagai tersangka karena diduga bekerja sama dengan Muhammad Helmi Kamal Lubis. Dia disangkakan Pasal 2 ayat 1 UU Pemberantasan Tipikor juncto Pasal 55 ayat 1 KUHP. Ancaman pasal tersebut yakni hukuman 20 tahun penjara.

Kasus ini terjadi pada 2014 saat Edward, yang merupakan pemegang saham mayoritas PT Sugih Energy Tbk (SUGI), berkenalan dengan Helmi. Perkenalan tersebut dimaksudkan untuk meminta agar Dana Pensiun Pertamina membeli saham SUGI. Selanjutnya, pada periode Desember 2014-September 2015, Helmi diduga menginisiasi dan membeli saham SUGI dengan total Rp 2 miliar lembar saham senilai Rp 601 miliar melalui PT Millenium Danatama Sekuritas. (asn)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

HUKUM

Penyidik Tipikor Geledah Gedung DPRD Balikpapan

Published

on

Para penyidik Tipikor saat geledah ruangan di DPRD Balikpapan.

Idonesiaraya.co.id, Balikpapan – Para penyidik Tipikor Direktorat Kriminal Khusus Polda Kalimantan Tim pada satu ruangan di DPRD Balikpapan.

Mereka mengumpulkan bukti-bukti tambahan untuk kasus korupsi dana pengadaan lahan rumah potong unggas dari Dinas Pertanian Kelautan dan Perikanan (DPKP) Balikpapan.

Lahan tersebut rencananya di atasnya akan dibangun rumah potong unggas di Karang Joang, Balikpapan Utara.

Pada Rabu (15/8/2018) para penyidik Tipikor Direktorat Kriminal Khusus Polda Kaltim di satu ruangan di DPRD Balikpapan.

Mereka mengumpulkan bukti-bukti tambahan untuk kasus korupsi dana pengadaan lahan rumah potong unggas dari Dinas Pertanian Kelautan dan Perikanan (DPKP) Balikpapan. (nov)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

HUKUM

KPK Panggil Wakil Ketua BPK RI

Published

on

Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Bahrullah Akbar.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil tujuh saksi dalam penyidikan kasus suap terkait dengan usulan dana perimbangan keuangan daerah pada RAPBN Perubahan Tahun Anggaran 2018.

Tujuh saksi yang dipanggil, yakni Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Bahrullah Akbar, Bupati Tabanan Ni Putu Eka Wiryastuti, Kepala Dispenda Kabutan Labuhanbatu Utara Agusman Sinaga, Sekretaris Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Habibuddin Siregar, Wakil Bendahara PKB Rasta Wiguna, Idawati (PNS), dan Iwan Sonjaya dari unsur swasta.

“Hari ini diagendakan pemeriksaan terhadap tujuh orang saksi untuk dua tersangka berbeda dalam kasus suap terkait dengan usulan dana perimbangan keuangan daerah pada RAPBN Perubahan Tahun Anggaran 2018,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu (15/8/2018).

Bahrullah Akbar, Ni Putu Eka Wiryastuti, Agusman Sinaga, dan Habibuddin Siregar akan diperiksa untuk tersangka Yaya Purnomo, sedangkan Rasta Wiguna, Idawati, dan Iwan Sonjaya akan diperiksa untuk tersangka Amin Santono.

Selain itu, KPK juga akan memanggil Amin Santono dalam kapasitasnya sebagai tersangka dalam kasus suap tersebut.

Dalam penyidikan kasus itu, KPK sedang mengkonfirmasi kepada para saksi yang dipanggil terkait dengan dugaan penerimaan lain dari tersangka Yaya Purnomo.

KPK total telah menetapkan empat tersangka dalam kasus tersebut, yakni anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat Amin Santono (AMN), Kasie Pengembangan Pendanaan Kawasan Perumahan dan Pemukiman pada Ditjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Yaya Purnomo (YP), Eka Kamaludin (EKK) seorang konsultan yang juga menjadi perantara dalam kasus itu, dan Ahmad Ghiast (AG) dari pihak swasta sekaligus kontraktor.

Amin diduga menerima Rp400 juta, sedangkan Eka menerima Rp100 juta yang merupakan bagian dari “commitment fee” sebesar Rp1,7 miliar atau 7 persen dari nilai dua proyek di Kabupaten Sumedang senilai total Rp25 miliar.

Uang suap untuk Yaya belum terealisasi meski Yaya sudah menerima proposal dua proyek tersebut, yaitu proyek di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan di Kabupaten Sumbedang senilai Rp4 miliar dan proyek di Dinas PUPR Kabupaten Sumedang senilai Rp21,85 miliar.

Amin, Eka dan Yaya disangkakan Pasal 12 Huruf a atau Huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan UU No. 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dengan ancaman hukuman minimal 4 tahun penjara dan maksimal 20 tahun penjara serta denda paling sedikit Rp200 juta dan paling banyak Rp1 miliar.

Ahmad disangkakan Pasal 5 Ayat (1) Huruf a atau Huruf b atau Pasal 13 UU No. 31/1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20/2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dengan ancaman hukuman minimal 1 tahun penjara dan maksimal 5 tahun penjara serta denda paling sedikit Rp50 juta dan paling banyak Rp250 juta, seperti dikutip Antara. (ben)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

Trending